Indonesia | English

Detail Profil

Bio Pic

Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Tentang Saya

Jabatan : Analis Legislatif Ahli Madya

Tanggal Lahir : YOGYAKARTA , 20-05-1981

Kepakaran : Bidang Hukum Tata Negara

Email : shanti.kartika@dpr.go.id

Google Scholar : https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=yLaHzLsAAAAJ

Profil : Shanti Dwi Kartika adalah seorang peneliti Hukum pada
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dengan kepakaran
Hukum Tata Negara dan fokus penelitian pada hukum
konstitusi, hukum pemerintahan daerah, desentralisasi dan
otonomi daerah, serta ilmu perundang-undangan. Shanti
telah menulis dan menerbitkan beberapa buku dan
sejumlah artikel tinjauan hukum dalam jurnal akademis
dan professional. Peneliti dapat dihubungi pada nomor HP
085643241770, shanti.kartika@dpr.go.id, dan
shanti.dk@gmail.com.

Bidang Peminatan

Detail Bidang Peminatan Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

 

  • Kenotariatan

    -

  • Ketatanegaraan

    -

  • Konstitusi dan Perundang-undangan

    -

  • Pemerintahan Daerah

    -

Riwayat Pendidikan

Detail Riwayat Pendidikan Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

 

  • Universitas Janabadra Yogyakarta 2003

    S1, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum

  • Universitas Gadjah Mada 2009

    S2, Fakultas Hukum, Jurusan Magister Kenotariatan

Riwayat Aktivitas di Setjen DPR RI

Detail Riwayat Aktivitas di Setjen DPR RI Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

 

  • Diperbantukan sebagai Tenaga Ahli Komisi X 2010

    -

  • Tim Penyusunan RUU Perubahan atas UU KPK (PUU Polhukham) 2011

    -

  • Tim Penyusunan RUU Keperawatan (PUU Kesra) 2011

    -

  • Tim Penyusunan RUU Pertanahan (PUU Polhukham) 2012

    -

  • Tim Pengawasan Pelaksanaan UU UMKM (Panlak) 2013

    -

  • Redaksi Info Singkat T.A. 2014 (P3DI) 2014

    -

  • Tim Penyusun Naskah Pidato Tahun Anggaran 2015 (Biro Pimpinan) 2015

    -

  • Redaksi Jurnal Negara Hukum (P3DI-2015 dan Pusat Penelitian-2016) 2015

    -

  • Tim Buku (Pusat Penelitian) 2016

    -

  • Tim Koordinasi Penelitian Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI 2017

    -

  • Tim Website Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI 2017

    -

  • Tim Penyusunan RUU Perubahan atas UU MD3 (Pusat Perundang-undangan) 2017

    -

  • Tim Koordinasi Penelitian Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI 2018

    -

  • Tim Website Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI 2018

    -

  • Tim Penyusunan RUU Perubahan atas UU MD3 (Pusat Perundang-undangan) 2018

    -

  • Tim Pemindahan Ibukota Negara (Badan Keahlian DPR RI) 2019

    -

  • Tim Website Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI 2019

    -

  • Tim Penyusunan RUU tentang Dewan Perwakilan Daerah (Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI) 2019

    -

  • Tim Penyusunan RUU tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI) 2019

    -

Riwayat Penelitian

Detail Riwayat Penelitian Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

 

  • Tim_Kedudukan Otonomi Perguruan Tinggi Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi 2011

    Kota Medan (Prov. Sumatera Utara) dan Kota Ambon (Prov. Maluku)

  • Tim_Kesiapan Pemerintahan Provinsi Bali terhadap Rencana Otonomi Khusus Bali 2011

    Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar (Prov. Bali)

  • Tim_Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi 2012

    Kota Jambi (Prov. Jambi) dan Kota Surakarta (Prov. Jawa Tengah

  • Tim_Upaya Perlindungan Saksi dan Korban 2012

    Kota Mataram (Prov. Nusa Tenggara Barat) dan Kota Yogyakarta (Prov. D.I. Yogyakarta)

  • Tim_Upaya Penguatan Kelembagaan Komnas HAM dalam Perspektif Hukum 2013

    Kota Pontianak (Prov. Kalimantan Barat) dan Kota Ambon (Prov. Maluku)

  • Tim_Keamanan Maritim di Kawasan Perbatasan: Kepulauan Anambas 2013

    Kota Batam dan Kepulauan Anambas (Prov. Kepulauan Riau)

  • Tim_Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Laut 2014

    Kota Kendari (Prov. Sulawesi Tenggara) dan Batam dan Kota Tanjungpinang dan Kota Batam (Prov. Kepulauan Riau

  • Evaluasi Kinerja KPK dalam Penggunaan Balanced Scorecard 2014

    Kota Makassar (Prov. Sulawesi Selatan) dan Kota Denpasar (Prov. Bali)

  • Tim_Politik Hukum Pembaruan Agraria (Studi terhadap Tap MPR No. IX/MPR/2001) 2015

    Kota Surabaya (Prov. Jawa Timur) dan Kota Yogyakarta (Prov. D.I. Yogyakarta)

  • Tim_Politik Hukum Ketenagakerjaan Asing di Era Global 2016

    Kota Pangkalpinang dan Belitung (Prov. Kepulauan Bangka Belitung) dan Kota Surabaya (Prov. Jawa Timur)

  • Individu_Aspek Kelembagaan dalam Penyerahan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan di Daerah Otonomi Khusus Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta 2016

    Kota Banda Aceh (Prov. Aceh) dan Kota Yogyakarta (Prov. D.I. Yogyakarta)

  • Tim_Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dari Aspek Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi 2017

    Kabupaten Malang (Prov. Jawa Timur) dan Kabupaten Berau dan Kota Balikpapan (Provinsi Kalimantan Timur)

  • Individu_Tanggung Jawab Negara dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 2017

    Kota Pontianak dan Kota Singkawang (Prov. Kalimantan Barat) dan Makassar (Prov. Sulawesi Selatan)

  • Tim_Politik Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol 2018

    Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara (Prov. Nusa Tenggara Barat) dan Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong (Prov. Papua Barat)

  • Individu_Desain Kelembagaan dalam Pembangunan Kepariwisataan Ditinjau dari Aspek Hukum Tata Negara 2018

    Kota Semarang, Kabupaten Jepara, dan Kepulauan Karimunjawa (Prov. Jawa Tengah) dan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman (Prov. D.I. Yogyakarta)

  • Tim_Evaluasi Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat 2018

    Jayapura dan Wamena (Prov. Papua) dan Manokwari dan Fakfak (Prov. Papua Barat)

  • Kelti_Pengaturan Pendidikan Tinggi di Era Disrupsi Digital 2019

    Surakarta (Jawa Tengah) dan Malang (Jawa Timur)

  • Tim_Evaluasi Pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 2019

    Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta)

  • Tim_Evaluasi Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 2019

    Banda Aceh, Subulussalam, dan Aceh Singkil (Aceh)

Riwayat Legislasi di Setjen DPR RI

Detail Riwayat Legislasi di Setjen DPR RI Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

 

  • Tim Asistensi RUU Kepramukaan (Komisi X) 2010

    -

  • Tim Asistensi RUU Rumah Susun (Komisi V) 2011

    -

  • Tim Asistensi RUU Perubahan atas UU KPK (Komisi III) 2011

    -

  • Tim Asistensi RUU Keperawatan (Komisi IX) 2011

    -

  • Tim Asistensi RUU Pertanahan (Komisi II) 2012

    -

  • Tim Asistensi RUU Arsitek (Komisi V) 2014

    -

  • Tim Asistensi RUU Kebudayaan (Komisi X) 2015

    -

  • Tim Asistensi RUU Sistem Perbukuan (Komisi X) 2015

    -

  • Tim Asistensi Perubahan Ketiga Peraturan Tata Tertib DPR RI (Baleg) 2018

    -

  • Tim Asistensi Penyusunan RUU MPR 2019

    -

  • Tim Asistensi Penyusunan RUU DPD 2019

    -

  • Tim Asistensi Penyusunan Prolegnas 2020-2024 2019

    -

Riwayat Pengawasan di Setjen DPR RI

Detail Riwayat Pengawasan di Setjen DPR RI Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

 

  • Tim Asistensi Panja Pencurian Pulsa (Komisi I) 2012

    -

  • Tim Asistensi Pengawasan terhadap Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria (Pimpinan) 2013

    -

  • Tim Asistensi Panja USO (Komisi I) 2014

    -

  • Tim Asistensi dari Tim Pemantau Pelaksanaan Undang-Undang terkait dengan Otsus Aceh, Otsus Papua, dan Dais Yogyakarta (Pimpinan KorPolhukam) 2015

    -

  • Tim Asistensi Panitia Khusus Angket terhadap Pelaksanaan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2017

    -

  • Tim Asistensi dari Tim Pemantau DPR RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Daerah Istimewa Yogyakarta (Pimpinan KorPolhukam) 2016

    -

  • Tim Asistensi dari Tim Pemantau DPR RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Daerah Istimewa Yogyakarta (Pimpinan KorPolhukam) 2017

    -

  • Tim Asistensi dari Tim Pemantau DPR RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Daerah Istimewa Yogyakarta (Pimpinan KorPolhukam) 2018

    -

  • Tim Asistensi dari Tim Pemantau DPR RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pimpinan KorPolhukam) 2019

    -

TENTANG PUSAKA






ANALIS LEGISLATIF






PRODUK






E-JOURNAL

HUBUNGI KAMI
©2016 - Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI

Gedung Nusantara 1, Lantai 2, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715409 / 5715245 - Fax. 021-5715245