Penulis: ARYO WASISTO, M.Si.
Editor: Julian Aldrin Pasha, M.A., Ph.D.
ISBN: 978-623-1679-83-3
Abstrak:
Pemilu tanpa kontes merupakan topik bidang politik yang menarik karena
terjadi di negara-negara demokrasi maju. Ada perbedaan mendasar antara
pemilu tanpa kontes dengan pemilu tidak kompetitif; namun, pada umumnya, pemilu tanpa kontes pasti tidak kompetitif. Pandangan tentang bagaimana seharusnya negara modern menerapkan demokrasi tidak dapat menerima kondisi pemilu tanpa kontes dan pemilu tidak kompetitif. Dapat dikatakan, keduanya tidak demokratis meskipun terjadi di negara-negara yang mengklaim diri sebagai demokratis. Masih ada perdebatan mengenai definisi pemilu tanpa kontes. Kajian dalam buku ini memberikan satu pandangan yang mendalam dan deskripsi yang berbeda-beda dari tiap kasus dan penggunaannya, memperkaya pemahaman kita tentang dinamika politik dan tantangan dalam menjaga integritas proses demokrasi.
Penulis: Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.
Editor: Prof. Achmad Suryana
ISBN: 978-634-2040-30-0
Abstrak:
utang untuk pembiayaan defisit APBN adalah konsekuensi dari kebijakan Belanja
Negara yang ekspansif dan jumlahnya lebih besar dari pendapatan negara. Hal
ini masih relevan dilakukan sebagai alat (tools) untuk menjaga momentum
pertumbuhan ekonomi, menyediakan warisan aset dan perbaikan infrastruktur
yang berharga bagi generasi mendatang, dan berperan serta dalam
mengembangkan pasar keuangan di Indonesia. Selain itu, menjadi sarana bagi
terlaksananya fungsi negara yang penting dan mendesak khususnya yang terkait
dengan lives and livelihoods. Misalnya saja penyediaan fasilitas kesehatan dan
ketahanan pangan, yang apabila ditunda akan mengakibatkan biaya/kerugian
yang besar di masa mendatang.
Pemanfaatan pinjaman yang digunakan untuk membiaya proyek saat ini, terbagi
dua yaitu bidang infrastruktur dan non infrastruktur. Bidang infrastruktur terdiri
dari bendungan, jalan, pemukiman, rel kereta api, pelabuhan, air bersih, listrik,
pendidikan, dan kesehatan. Dan untuk proyek non infrastruktur meliputi
alusista, almatsus, dan keuangan. Sementara proyek yang dibiayai SBSN adalah
bidang pembangunan dan pengembangan, yang meliputi bendungan, jalan,
asrama haji, rel kereta api, jembatan, air bersih, balai nikah, dan pendidikan.
Melihat kondisi yang ada, dimana pertumbuhan utang lebih tinggi dari
pertumbuhan ekonomi, beban jatuh tempo utang pasca pandemi akan
berlangsung di tahun 2025 sampai dengan 2027, rasio utang terhadap PDB
yang semakin tinggi, perlu kehati-hatian dalam mengelola utang. Bagaimana
utang menjaga momentum dan menghindari opportunity loss, khususnya dalam
memenuhi kebutuhan belanja yang tidak bisa ditunda karena akan berdampak
biaya/kerugian lebih besar.
Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.
Editor: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.
ISBN: 978-623-1679-94-9
Abstrak:
Buku Menjaga Harmoni: Moderasi Beragama di Indonesia menguraikan
pentingnya moderasi beragama sebagai kunci utama dalam menjaga kerukunan
dan stabilitas sosial di tengah keberagaman yang ada di Indonesia. Dengan
populasi yang terdiri dari berbagai agama dan budaya, Indonesia menghadapi
tantangan besar dalam menjaga harmoni. Buku ini menghadirkan perspektif
sejarah, prinsip-prinsip, serta implementasi moderasi beragama di berbagai
wilayah Indonesia.
Melalui pembahasan yang komprehensif, buku ini mengeksplorasi peran
agama-agama besar dalam membentuk nilai-nilai moderasi, tantangan global
terhadap moderasi beragama, serta pentingnya peran pemuda dan pendidikan
dalam membangun generasi yang toleran. Tidak hanya berfokus pada teori,
buku ini juga menyajikan studi kasus nyata dari daerah-daerah yang telah
berhasil menerapkan moderasi beragama dengan baik.
Di era globalisasi dan cepatnya penyebaran ideologi melalui teknologi, buku ini
mengingatkan pembaca akan pentingnya keseimbangan antara keyakinan
pribadi dan penghormatan terhadap perbedaan. *Menjaga Harmoni: Moderasi
Beragama di Indonesia* adalah bacaan wajib bagi siapa saja yang berkomitmen
untuk memperkuat perdamaian dan kerukunan di negeri ini.
Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.
Editor: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.
ISBN: 978-623-1679-79-6
Abstrak:
Indonesia telah meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimanation against Women atau biasa disingkat CEDAW melalui Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai
Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi terhadap Wanita (Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimanation against Women) pada tanggal 24 Juli
1984. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 telah disahkan 40 tahun yang lalu,
namun hingga saat ini masih terdapat ketimpangan gender.
Buku ini berupaya untuk memberikan gambaran tentang implementasi Konvensi
CEDAW dilihat dari beberapa bidang yang diatur dalam pasal-pasal Konvensi
CEDAW, meliputi bidang politik, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan
hukum. Berdasarkan kajian yang dilakukan, masih terdapat banyak
permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi CEDAW di
berbagai bidang kehidupan tersebut. Untuk itu diperlukan peran semua pihak
agar berbagai permasalahan dan tantangan tersebut dapat diatasi. DPR RI,
melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, memiliki peran yang
penting dalam implementasi CEDAW.
Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.
Editor: Prof. DR. Tulus Th Tambunan, M.A.
ISBN: 978-634-2040-18-8
Abstrak:
Minyak jelantah memerlukan penanganan khusus karena risiko kesehatan yang
ditimbulkannya, dampak negatif terhadap lingkungan, dan potensinya untuk
didaur ulang menjadi produk bernilai tambah. Upaya bersama antara
pemerintah, industri, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan
pengelolaan minyak jelantah yang efektif dan berkelanjutan, guna melindungi
kesehatan masyarakat dan lingkungan serta memanfaatkan potensi
ekonominya.
Penulis: Dr. Rasbin, S.TP., M.S.E.
Editor: Dr. Nur Imam Saifuloh, S.E., M.E.
ISBN: 978-634-2040-17-1
Abstrak:
Perubahan iklim mempunyai dampak signifikan dalam bidang ekonomi, sosial,
dan lingkungan. Salah satu upaya mitigasi dampak perubahan iklim adalah
ekspor hijau baik produk LCT maupun environmental goods. Ekspor hijau, baik
produk LCT maupun environmental goods, menunjukkan tren peningkatan.
Namun demikian, share-nya terhadap total ekspor dan PDB masih cukup
rendah.
Dalam bidang regulasi, kebijakan pengembangan ekspor hijau dinyatakan
secara eksplisit dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pemerintah harus
mengimplementasikan standar industri hijau secara berkelanjutan dan kontinu.
Selain itu, pemerintah harus menerapkan kebijakan yang memfasilitasi kegiatan
ekspor hijau dalam rangka mitigasi dampak perubahan iklim dan mendukung
transisi Indonesia menuju ekonomi hijau.
Penulis: Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.
Editor: B. Purnomo, S.H., M.M., M.H.
ISBN: 978-634-2040-38-6
Abstrak:
Buku ini memberikan wawasan tentang bagaimana Program JKP selama ini
diimplementasikan, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, dan
menawarkan solusi untuk perbaikan ke depan. Buku ini menekankan pentingnya
implementasi yang lebih baik agar Program JKP benar-benar bermanfaat bagi
pekerja yang berhak mendapatkannya. Berdasarkan PP No. 37 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Program JKP
bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat
pekerja kehilangan pekerjaan. Melalui program ini, pekerja dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidup yang layak saat menghadapi risiko akibat pemutusan
hubungan kerja seraya berusaha mendapatkan pekerjaan kembali.
Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.
Editor: Azriansyah A. Agoes
ISBN: 978-602-8722-65-0
Abstrak:
Buku Kepemimpinan Legislatif dan Dinamika Parlemen: Proses
Kebijakan dan Demokrasi ini menyajikan kumpulan pemaparan yang
disampaikan dalam Short Course Legislative and Management Training
Program 2023. Buku ini bertujuan memberikan wawasan mendalam
mengenai proses pembuatan kebijakan di lembaga legislatif serta
dinamika demokrasi, baik di Amerika Serikat maupun Indonesia. Melalui
analisis dari para ahli dan akademisi, pembaca diajak untuk memahami
berbagai aspek penting, mulai dari peran legislatif dalam kebijakan luar
negeri, pengaruh kelompok kepentingan dalam proses pembuatan
kebijakan, hingga tantangan yang dihadapi oleh demokrasi modern di
tingkat global. Buku ini juga menyoroti perbandingan antara sistem
legislatif di Amerika Serikat dan Indonesia, serta bagaimana perbedaan
struktur politik memengaruhi dinamika lembaga legislatif dan proses
demokrasi di kedua negara. Diharapkan, buku ini dapat menjadi referensi
bagi mahasiswa, peneliti, serta praktisi yang tertarik dengan studi tentang
kepemimpinan legislatif, kebijakan publik, dan demokrasi.
Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.
Editor:
ISBN: 978-623-1411-13-6
Abstrak:
Diplomasi parlemen yang dilakukan oleh DPR RI tidak sekadar dipahami
sebagai bagian dari aktivitas diplomasi dalam hubungan internasional, tetapi
perlu juga dipahami dalam konteks yang lebih substantif, yaitu untuk ikut
mencari solusi atas berbagai permasalahan internasional yang menjadi
perhatian bersama dan ada kaitannya dengan kepentingan nasional, termasuk
kepentingan masyarakat secara luas di tingkat regional dan global. Mengacu
pada laporan kinerja DPR RI yang disusun untuk setiap tahun sidang, diplomasi
parlemen yang dilakukan oleh DPR RI tersebut terlihat pada penyikapan DPR RI
terhadap sejumlah isu internasional tertentu yang menjadi perhatian DPR RI
dalam Tahun Sidang 2021–2022 dan Tahun Sidang 2022–2023.
Pemulihan pascapandemi menjadi isu penting yang mendapatkan perhatian,
dan dalam kaitan itu, upaya bersama secara inklusif dan berkelanjutan dari
masyarakat internasional dalam melakukan pemulihan ekonomi regional dan
global perlu terus dilakukan. Negara-negara, terutama yang sekawasan, perlu
memanfaatkan teknologi digital dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi
domestik maupun regional pascapandemi Covid-19. Dalam kerangka
pemulihan, keterlibatan dan kepemimpinan perempuan juga penting untuk
diperhatikan guna menghasilkan kebijakan pemulihan yang lebih inklusif,
tangguh, dan menciptakan dunia yang lebih setara.
Pemulihan pascapandemi menjadi isu penting yang mendapatkan perhatian, dan
dalam kaitan itu, upaya bersama secara inklusif dan berkelanjutan dari
masyarakat internasional dalam melakukan pemulihan ekonomi regional dan
global perlu terus dilakukan. Dampak perubahan iklim yang semakin
mengkhawatirkan dan bersifat lintas batas juga perlu mendapatkan perhatian,
dan oleh karena itu, kerja sama internasional (multilateralisme) menjadi sangat
penting. Selain itu, upaya yang sistematis diperlukan untuk mengarusutamakan
pertumbuhan ekonomi hijau ke dalam pengambilan keputusan terkait
kebijakan, rencana pembangunan, anggaran, dan investasi. Isu seputar
perdamaian dan keamanan kawasan juga penting untuk diperhatikan. Terhadap
konflik Rusia–Ukraina, perlu terus didorong penyelesaiannya melalui cara-cara
damai dan dialog, termasuk dengan melibatkan peran parlemen, seperti melalui
IPU Task Force untuk resolusi konflik Rusia–Ukraina.
Situasi keamanan di Semenanjung Korea dan Laut China Selatan juga menjadi
perhatian. Sementara itu, bagi ASEAN, keamanan dan stabilitas kawasan juga
menjadi hal yang penting. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pembentukan
ASEAN, sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Bangkok 1967, yaitu untuk
memajukan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara, dan juga
sejalan dengan berbagai kesepakatan dan instrumen politik ASEAN yang telah
ada, seperti ZOPFAN, TAC, SEANWFZ, Komunitas Politik Keamanan ASEAN, dan
juga AOIP, serta instrumen internasional lainnya.
Penulis: Fieka Nurul Arifa, M.Pd.
Editor: Juneman
ISBN: 978-623-1411-05-1
Abstrak:
Satuan pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari anak.
Oleh karena itu, satuan pendidikan harus menjadi lingkungan yang aman dan
nyaman bagi anak-anak untuk belajar. Saat berada di dalam lingkungan
pendidikan, negara harus memastikan perlindungan anak dari perundungan,
kekerasan seksual, intoleransi, dan segala bentuk kekerasan yang mengancam
keselamatan mereka. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan
bahwa satuan pendidikan menciptakan lingkungan yang mendukung
perkembangan anak-anak secara afektif, kognitif, dan psikomotorik. Dalam
upaya tersebut, kolaborasi semua pihak terkait diperlukan untuk melindungi
anak-anak dari risiko fisik dan psikologis, termasuk perundungan dalam
berbagai bentuknya.
Perundungan, sebagai salah satu aspek yang termasuk dalam dosa besar
pendidikan, telah menjadi fenomena yang semakin sering terjadi dari waktu ke
waktu. Perundungan tampil dalam berbagai bentuk dan mengalami
perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Perundungan
memberikan dampak negatif pada semua pihak yang terlibat. Meskipun telah
ada upaya pencegahan, perundungan di satuan pendidikan tetap terjadi.
Tantangan yang dihadapi semakin kompleks karena perundungan dapat
mengambil berbagai bentuk dan dapat dialamatkan kepada siapa saja, kapan
saja. Pencegahan dan penanganan perundungan di lingkungan sekolah
memerlukan koordinasi, sinergi, dan tindakan nyata dari berbagai pihak terkait.
Siswa, pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua siswa, masyarakat dan
pemerintah perlu bersama- sama mewujudkan pendidikan yang bebas dari
perundungan. DPR RI melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan
menegaskan dukungan terhadap penghapusan perundungan di lingkungan
pendidikan. DPR RI mendukung pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk
bersinergi dalam mencegah dan mengatasi perundungan. DPR RI melakukan
pengawasan terhadap penerapan regulasi serta berbagai program yang telah
dicanangkan guna mengoptimalkan penghapusan dosa besar pendidikan.