Info Singkat

Indonesia di Tengah Tren Modernisasi Coast Guard di Kawasan

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.


Abstrak:
Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja Keamanan Laut (Panja Kamla) Komisi I DPR RI dengan Badan Keamanan Laut RI memperkuat gagasan pembentukan coast guard (CG) Indonesia. Gagasan ini berkembang saat negara-negara di kawasan melakukan modernisasi CG. Tulisan ini menganalisis tren modernisasi CG di kawasan dan apakah tren ini perlu menjadi pertimbangan dalam pembentukan CG Indonesia. Gagasan pembentukan CG Indonesia telah melewati dinamika yang panjang. Upaya memperkuat Bakamla dengan menerbitkan Peraturan Presiden No. 178 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2022 belum menghasilkan penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum yang efektif dan efisien. Ego sektoral dan tumpang tindih kewenangan masih menjadi hambatan. Bakamla juga belum memiliki postur yang ideal untuk menjalankan perannya, sementara CG negara-negara tetangga sedang tumbuh pesat. Keberadaan Panja Kamla diharapkan melahirkan CG Indonesia yang mampu mewujudkan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, sekaligus menjadi CG yang mampu merespons dinamika lingkungan strategis Indonesia.

Persiapan Pemungutan Suara Ulang Tahun 2024 Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi

Penulis: ANIN DHITA KIKY AMRYNUDIN, S.A.P., M.Si.


Abstrak:
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah. PSU sering terjadi di Indonesia, namun pada Pilkada 2024 terjadi kenaikan sekitar 25%. Tulisan ini menganalisis persiapan PSU serta potensi masalah yang perlu diantisipasi. Persiapan PSU yang dilakukan oleh KPU meliputi anggaran, badan Ad Hoc, logistik, dan aplikasi digital. Di sisi lainnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memetakan berbagai potensi masalah yang mungkin dihadapi sehingga perlu strategi untuk mengantisipasinya. Potensi masalah tersebut, yakni perubahan dukungan partai politik dan syarat calon, pengguna hak pilih, pelaksanaan kampanye, logistik, pelaksanaan pemungutan dan proses rekapitulasi suara. Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat meminta KPU dan Bawaslu menjaga integritas, profesionalisme, dan transparansi dalam penyelenggaraan PSU serta mengevaluasi dan menindak tegas anggota KPU dan Bawaslu yang terbukti tidak menjalankan tugas dengan profesional. Selain itu, Komisi II perlu meminta KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, serta TNI-Polri melakukan pemetaan dan mitigasi kerawanan wilayah dalam penyelenggaraan PSU.

Pemberian Bantuan Hukum bagi Terpidana

Penulis: Rachmi Suprihartanti Septiningtyas.,S.H., M.H.


Abstrak:
Pemberian bantuan hukum merupakan kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia (HAM). Meskipun telah diatur dalam KUHAP dan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum), kedua regulasi tersebut belum secara tegas mengatur hak bantuan hukum bagi terpidana. Artikel ini membahas urgensi pemberian bantuan hukum bagi terpidana dalam RUU tentang KUHAP. Tujuan penulisan ini guna memberikan masukan bagi Komisi III DPR RI dalam pembahasan RUU tentang KUHAP. Pengaturan dalam KUHAP menghambat akses terpidana miskin yang ingin mengajukan PK, sedangkan ketentuan dalam UU Bantuan hukum secara eksplisit tidak mengatur pihak mana saja yang berhak untuk menerima bantuan hukum. Diperlukan regulasi yang lebih komprehensif agar hak atas bantuan hukum juga mencakup terpidana yang membutuhkan pendampingan hukum dalam proses hukum lanjutan. Komisi III DPR RI melalui fungsi legislasi dapat menuangkan ketentuan tentang perluasan objek penerima bantuan hukum dalam pembahasan RUU tentang KUHAP.

Pengawasan Rantai Pasok Pangan Masa Ramadan Dan Menjelang Idulfitri 2025

Penulis: Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.


Abstrak:
Selama Ramadan dan menjelang Idulfitri, permintaan pangan umumnya meningkat signifikan. Hal ini membuka potensi penyimpangan dalam penyediaannya. Karena itu, pengawasan rantai pasok pangan menjadi krusial untuk mencegah praktik penyelewengan. Tulisan ini membahas bagaimana rantai pasok pangan dapat menjamin ketersediaan dan kesehatan pangan bagi masyarakat. Meskipun neraca pangan nasional diproyeksikan aman, lonjakan konsumsi dapat memicu berbagai tantangan dalam distribusi dan stabilitas harga. Dengan menerapkan pengawasan ketat dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pangan sehat dan aman, stabilitas pangan nasional dapat terjaga demi kesejahteraan masyarakat. Komisi IV DPR RI perlu mendorong Bapanas, Perum Bulog, dan kementerian terkait untuk meningkatkan koordinasi yang efektif dalam hal stabilisasi harga pangan. Selain itu memperkuat regulasi terkait pengawasan distribusi pangan, termasuk pengendalian harga dan pencegahan spekulasi serta penimbunan pangan, serta peningkatan keamanan pangan dan sanksinya. Komisi IV DPR RI juga dapat mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan rantai pasok pangan dengan melibatkan teknologi digital untuk pelaporan pelanggaran.

Tanggul Laut Raksasa Banten-Gresik Manfaat dan Tantangan

Penulis: Brigita Diaz Primadita, S.Si., M.T.
Rafika Sari, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Pembangunan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall, GSW) sepanjang Banten- Gresik merupakan salah satu dari proyek strategis nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Tanggul laut dibangun untuk melindungi pesisir Pantai Utara Jawa dari ancaman banjir dan ketinggian air laut. Tulisan ini bertujuan mengkaji manfaat dan tantangan dari pembangunan tanggul laut raksasa di pesisir Pantai Utara Jawa. Pembangunan GSW dapat memberi manfaat yang besar, namun terdapat beberapa hal yang perlu dicermati, seperti dampak pembangunan pada lingkungan maupun ekonomi dan sosial masyarakat; kebutuhan pendanaan yang besar dan durasi pembangunan yang sangat lama; serta kebutuhan regulasi yang dinamis dan sinergis. Komisi V DPR RI dalam fungsi pengawasan berperan penting memastikan rencana pembangunan GSW sebagai solusi dalam penanggulangan penurunan muka tanah didukung oleh kajian komprehensif terkait efektivitas, dampak lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi-sosial terutama bagi masyarakat pesisir.

Prospek, Tantangan, dan Strategi Bumn dalam Mengelola Bullion Service

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.


Abstrak:
Indonesia resmi memiliki layanan bank emas (bullion service) yang dikelola oleh BUMN, PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI), pada Februari 2025. Pembentukan bullion service bertujuan memperkuat ekosistem perdagangan emas nasional. Dengan cadangan emas nasional mencapai 2.600 ton, layanan ini memiliki prospek positif bagi ekonomi Indonesia, diperkirakan berkontribusi terhadap peningkatan PDB dan membuka lapangan kerja. Tulisan ini menganalisis prospek, tantangan, dan strategi yang dihadapi BUMN dalam mengelola layanan billion. Pegadaian dan BSI memiliki prospek positif dalam mengembangkan inovasi bisnis billion Namun, pengelolaan bullion service menghadapi tantangan seperti volatilitas harga emas, persaingan pasar, regulasi ketat, serta kebutuhan infrastruktur dan keamanan yang tinggi. Untuk mengatasi tantangan ini, BUMN perlu menerapkan strategi seperti penguatan kemitraan strategis, diversifikasi produk, kepatuhan regulasi, peningkatan sistem keamanan, serta edukasi masyarakat. Komisi VI DPR RI perlu mendorong PT Pegadaian dan BSI untuk mengembangkan layanan bullionnya serta melakukan strategi yang tepat guna mengatasi hambatan bisnis tersebut.

Transformasi Industri Otomotif Peran Penting Indonesia pada Kendaraan Listrik

Penulis: Jeffrey Ivan Vincent, S.T., M.M.
Lisnawati, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Transisi penjualan kendaraan bermotor di Indonesia menunjukkan perubahan dengan kehadiran kendaraan listrik (EV) walaupun harga yang ditawarkan cukup mahal. Tanpa bantuan subsidi dari Pemerintah, harga produk EV dapat dikatakan sulit terjangkau akibat keterbatasan teknologi, biaya produksi yang mahal, dan ketergantungan pada produk impor, serta kurang optimalnya pemanfaatan nikel sebagai komponen kendaraan listrik. Tulisan ini akan membahas mengenai fenomena kendaraan listrik di Indonesia dan bagaimana Indonesia memanfaatkan potensi nikel sebagai suku cadang EV. Melalui optimalisasi penggunaan nikel, Indonesia dapat memperkuat posisi di pasar global, menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan meningkatkan daya saing industri kendaraan listrik dunia. Komisi VII DPR RI perlu mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah strategis melalui pengembangan industri EV berupa kebijakan alih pengetahuan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta program riset dan pengembangan untuk inovasi teknologi baterai dan pengolahan nikel yang ramah lingkungan sebagai dukungan pada program hilirisasi dan peningkatan industri lokal.

Ruang Bersama Indonesia dan Akselerasi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.


Abstrak:
Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah meluncurkan Ruang Bersama Indonesia (RBI) ) pada 22 Desember 2024. Tulisan ini membahas pemanfaatan RBI untuk melakukan akselerasi pemberdayaan ekonomi perempuan. Hasil analisis menunjukkan bahwa RBI bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi perempuan dan anak, namun masih terdapat beberapa catatan terkait RBI. Pertama, RBI belum memiliki dasar hukum. Kedua, Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang sudah ada sebelumnya, perlu diperjelas statusnya. Ketiga, belum ada juklak dan juknis RBI. Meskipun demikian, RBI tetap dapat dimanfaatkan untuk akselerasi pemberdayaan ekonomi perempuan dengan melakukan kegiatan pelatihan dan pendampingan kewirausahaan bagi perempuan yang melibatkan seluruh stakeholder terkait. DPR RI melalui Komisi VIII dalam melaksanakan fungsi pengawasan dapat mendorong KemenPPPA untuk membuat dasar hukum RBI berikut juklak dan juknis, serta memperjelas status DRPPA sehingga RBI lebih optimal dalam mengakselerasi pemberdayaan ekonomi perempuan.

Penguatan Pelindungan bagi Pekerja Gig

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.


Abstrak:
Pekerja gig telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Namun, pelindungan terhadap pekerja gig masih sangat minim sehingga beberapa kali terjadi demonstrasi untuk menuntut perbaikan pelindungan.Tulisan ini membahas karakteristik pekerja gig, minimnya pelindungan, dan konsep pelindungan yang seharusnya diterapkan di masa depan. Dari pembahasan dapat diketahui bahwa karakteristik pekerja gig lebih mengarah pada pekerja di luar hubungan kerja yang sangat minim pelindungannya, baik dari segi jaminan sosial, waktu kerja, waktu istirahat, sistem informasi, maupun kebebasan untuk berserikat. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi legislasi, Komisi IX DPR RI hendaknya melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu mengatur perlindungan pekerja di luar hubungan kerja termasuk pekerja gig. Adapun pelindungan yang dapat diberikan berupa kepesertaan dalam jaminan sosial, pembatasan waktu kerja, pengadaan waktu istirahat, pengaturan informasi yang transparan, dan pengadaan hak berserikat.

Penguatan Tindak Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan di Lingkungan Pendidikan

Penulis: Farhan Ryandi, S.Kom., M.Sc.
Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Abstrak:
Kasus kekerasan di lingkungan pendidikan masih sering terjadi. Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, terdapat 5 kasus kekerasan yang melibatkan peserta didik dan menjadi perhatian masyarakat. Pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan yang mencakup upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Namun, implementasi peraturan tersebut masih menghadapi kendala, seperti perbedaan interpretasi di tingkat satuan pendidikan dan keengganan korban untuk melapor. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan yang telah ada serta peran Komisi X DPR RI dalam memastikan regulasi telah dijalankan secara optimal oleh pemerintah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam penerapan regulasi di lapangan, yang dapat diatasi melalui penguatan mekanisme pengaduan serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik. Oleh karena itu, Komisi X DPR RI perlu memastikan pelaksanaan regulasi ini berjalan efektif serta mempertimbangkan penguatan legislasi untuk menangani kekerasan di lingkungan pendidikan secara lebih komprehensif.

Fenomena Penurunan Jumlah Kelas Menengah Indonesia

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.


Abstrak:
Penurunan jumlah transaksi QRIS, tabungan, serta perubahan pola konsumsi yang tercatat sejak tahun 2024 menunjukkan bahwa kelas menengah tengah berada pada tekanan ekonomi yang besar. Hal ini dipertegas dengan data BPS mengenai penurunan jumlah kelas menengah dalam lima tahun terakhir. Artikel ini bertujuan membahas tren penurunan jumlah kelas menengah, dampak, serta strategi mengatasinya. Penurunan jumlah kelas menengah disebabkan oleh tingginya angka PHK. Pada Agustus 2024, tercatat 46.420 pekerja mengalami PHK, angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat. Salah satu pemicunya adalah rendahnya daya beli masyarakat. Pemerintah perlu menciptakan lapangan pekerjaan dengan mendorong pertumbuhan industri padat karya dan memberikan kemudahan perizinan berusaha; menghilangkan pungutan liar, preman, dan operasi lapangan yang menyebabkan ekonomi berbiaya tinggi; menyesuaikan aturan perpajakan yang kontraproduktif; serta menindak tegas kegiatan impor ilegal. Komisi XI DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui belanja berkualitas dan memberikan multiplier effect yang luas.

Penutupan Paksa TPA Open Dumping oleh KLH

Penulis: Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.


Abstrak:
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) berencana menutup paksa 343 TPA open dumping di seluruh Indonesia. Sikap tegas ini merupakan pelaksanaan amanat UU Pengelolaan Sampah yang selama ini diabaikan. Tulisan ini mengkaji apakah kebijakan penutupan paksa dapat diterapkan, mengingat kompleksitas permasalahan pengelolaan sampah, serta faktor-faktor apa saja yang menentukan keberhasilannya. Keberhasilan kebijakan ini sangat ditentukan oleh dukungan politis dan anggaran. Saat ini, TPA open dumping berada dalam pengawasan. KLH memberikan tenggat waktu kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola persampahan, terutama dalam mengoperasikan TPA secara sanitary landfill atau setidaknya controlled landfill sebelum memutuskan apakah suatu TPA akan ditutup secara permanen atau tidak. Komisi XII DPR RI mendukung upaya KLH untuk memperbaiki tata kelola pengelolaan sampah nasonal dan menjadikan pengelolaan sampah sebagai urusan wajib pelayanan dasar melalui mandatory spending minimal 3% dari APBD. Komisi XII DPR RI perlu mendorong KLH untuk memastikan bahwa selama proses ini berlangsung, pelayanan persampahan tetap berjalan.

Optimalisasi Pengawasan Keimigrasian di Daerah Perbatasan

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.


Abstrak:
Sebagai negara kepulauan yang besar, Indonesia memiliki tantangan sendiri dalam melakukan fungsi pengawasan keimigrasian di daerah perbatasan. Banyak kesulitan yang dihadapi, antara lain SDM, sarana prasarana, akses transportasi, dan tunjangan petugas. Kajian ini bertujuan membahas upaya optimalisasi pengawasan keimigrasian di daerah perbatasan. Pemenuhan tunjangan kinerja petugas imigrasi di daerah perbatasan merupakan salah satu solusi untuk optimalisasi pengawasan keimigrasian di daerah perbatasan. Selain itu, jumlah petugas imigrasi juga perlu ditambah, selain dibangun sarana dan prasarana, serta mempermudah akses transportasi yang memadai di daerah perbatasan. Berkaitan dengan koordinasi lintas lembaga, Kementerian Imipas dapat bekerja sama dengan institusi terkait dalam memberikan pelayanan di daerah perbatasan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan anggaran, Komisi XIII DPR RI mendukung upaya optimalisasi pengawasan keimigrasian di daerah perbatasan, selain mendukung peningkatan tunjangan kinerja petugas imigrasi di daerah perbatasan.

Regulasi Pembatasan Penggunaan Media Sosial Bagi Anak

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.


Abstrak:
Penggunaan media sosial oleh anak-anak menimbulkan risiko mereka terpapar konten berbahaya sehingga perlindungan terhadap anak di ranah digital menjadi sangat mendesak. Tulisan ini menganalisis penggunaan media sosial oleh anak-anak dan urgensi regulasi pembatasan akun media sosial anak di Indonesia. Perlindungan anak dalam ranah digital telah diatur melalui Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) merancang Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PP TKAPSE). Regulasi ini mencakup antara lain pembatasan usia dan pencegahan konten negatif sehingga diharapkan dapat menciptakan ruang digital yang lebih aman. Komisi I DPR RI perlu mendorong Kemkomdigi untuk mengoptimalkan kolaborasi dengan Penyelenggara Sistem Elektronik dan masyarakat dalam penyusunan PP TKAPSE agar menghasilkan regulasi yang menjawab masalah utama dan mudah untuk diimplementasikan.

Pilkada Serentak Nasional Bagi Penguatan Otonomi Daerah

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.


Abstrak:
Pilkada serentak nasional yang diagendakan selama perjalanan demokrasi Indonesia telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang dan melalui berbagai tahapan agenda legislasinya. Meskipun demikian, substansi yang belum banyak dibahas dari penyelenggaraan pilkada serentak ialah terkait penguatan otonomi daerah. Artikel ini membahas tentang penyelenggaraan pilkada serentak nasional dalam upaya penguatan otonomi daerah. Melalui fungsi legislasi, Komisi II DPR RI dapat mengkaji kembali penerapan pola pilkada sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2015 agar pola pilkada menjadi pola asimetris. Di samping itu, kajian juga dapat dilakukan terhadap Pasal 25 ayat (3) UU No 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang penataan posisi wakil pemerintah dan kepala daerah. Pengaturan ditujukan agar pusat dapat memberikan dukungan melalui peraturan pemerintah bagi gubernur dalam menjalankan urusan pemerintahan umum.

Urgensi Pembentukan Undang-Undang tentang Contempt of Court

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., LL.M.


Abstrak:
Kegaduhan yang ditimbulkan oleh Razman Nasution dan Firdaus Oiwobo di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dinyatakan sebagai contempt of court oleh Mahkamah Agung. Berkas Sumpah Advokat keduanya dibekukan pada tanggal 11 Februari 2025. Menyikapi hal tersebut Serikat Hakim Indonesia mendorong pembentukan undang-undang tentang contempt of court. Artikel ini mengkaji tentang urgensi pembentukan undang-undang tentang contempt of court. Contempt of court sering kali diartikan sebagai penghinaan atau perbuatan-perbuatan tingkah laku maupun ucapan yang merendahkan kewibawaan atau martabat peradilan, perbuatan tersebut telah diatur secara parsial dalam sistem hukum di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlu pengaturan secara komprehensif agar persidangan yang independen, adil, dan bebas dari tekanan eksternal dapat diwujudkan bagi para pencari keadilan. Materi muatan dalam rancangan undang-undang tentang contempt of court antara lain definisi, ruang lingkup, sanksi, dan pelindungan hak kebebasan menyatakan pendapat. Komisi III DPR RI dapat mendorong pembentukan undang-undang ini guna mewujudkan proses peradilan yang independen, adil, dan bebas dari tekanan eksternal.

Strategi Swasembada Daging Nasional Peningkatan Produksi Dan Pengelolaan Impor

Penulis: Rizki Mona Syawlia, S.Si., M.T.
Masyithah Aulia Adhiem, S.Si, M.E.

Abstrak:
Swasembada daging merupakan salah satu target strategis dalam upaya mencapai kemandirian pangan di Indonesia. Tantangan pencapaian swasembada daging nasional di Indonesia saat ini terfokus pada ketergantungan impor dan rendahnya produksi domestik. Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi dinamika produksi daging nasional serta menganalisis strategi pemerintah dalam percepatan program swasembada daging. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan impor untuk memenuhi kebutuhan daging dalam jangka pendek, namun fokus jangka panjang harus beralih pada peningkatan produktivitas peternakan lokal. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi modernisasi peternakan, optimalisasi pakan berbasis lokal, dan pengembangan sapi indukan berkualitas. Komisi IV DPR RI sebagai pengawas kebijakan dapat mendorong evaluasi berkala terhadap kebijakan tersebut, serta memastikan keberpihakan kepada peternak lokal melalui kebijakan yang mendukung kesejahteraan mereka, termasuk subsidi pakan dan pembiayaan. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, peternak, dan sektor swasta untuk mencapai swasembada daging yang berkelanjutan.

Kebijakan PSO, IMO, dan TAC dalam Perkeretaapian Indonesia

Penulis: Dr. Suhartono, S.IP., M.P.P.


Abstrak:
Implementasi kebijakan public service obligation (PSO), infrastructure maintenance and operation (IMO), dan track access charge (TAC) masih belum optimal untuk memastikan layanan transportasi publik tetap terjangkau, infrastruktur tetap baik, dan daya saing relatif kereta api tetap terjaga. Tulisan ini mengkaji penerapan kebijakan PSO, IMO, dan TAC dalam kerangka pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2007 serta permasalahan dan dampak terhadap layanan perkeretaapian. Kajian terhadap PSO, IMO dan TAC untuk menganalisis tantangan yang bersumber dari keterbatasan anggaran, ketidakefisienan alokasi dana, dan struktur tarif yang belum optimal mendukung keberlanjutan dan daya saing penyelenggaraan perkeretaapian nasional. Kajian ini merekomendasikan kepada Komisi V DPR RI untuk mendorong pemerintah segera membentuk badan usaha perawatan infrastruktur dalam mendukung penerapan IMO yang lebih terencana dan terukur. Komisi V DPR RI dapat mendorong pemerintah untuk melakukan pembenahan mekanisme penentuan tarif TAC yang memperhitungkan tingkat daya saing kereta atas transportasi lainnya dan keberlanjutan sistem perkeretaapian nasional.

Strategi Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional Melalui Impor

Penulis: Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.


Abstrak:
Rencana impor gula 200.000 ton gula kristal mental oleh Pemerintah ditujukan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan gula nasional. Kajian ini bertujuan menganalisis permasalahan kondisi gula nasional dan strategi pemenuhan gula nasional melalui impor. Kondisi riil gula sekarang berada pada posisi defisit, meskipun terjadi peningkatan konsumsi gula, tetapi produksi gula mengalami penurunan secara nasional. Kondisi ini mendorong perlunya impor gula sebagai langkah strategis untuk menutup disparitas antara produksi dan konsumsi. Komisi VI DPR RI memiliki peran penting dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan impor guna nasional serta memastikan bahwa langkah tersebut dilakukan secara transparan dan sesuai dengan kebutuhan nasional. Dengan pengawasan yang efektif dari Komisi VI DPR RI dan strategi kebijakan yang tepat diharapkan ketahanan pangan dapat terjaga dan stabilitas harga gula secara nasional tetap terlindungi.

Strategi Peningkatan Resiliensi Industri Padat Karya 2025

Penulis: Aditya Eka Pranandiansyah, S.Kom., M.M.
Lisnawati, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Kondisi industri padat karya di Indonesia sedang menghadapi tantangan besar untuk bertahan, setelah sebelumnya dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Industri ini menghadapi persaingan global yang ketat, perubahan permintaan pasar yang cepat, dan meningkatnya biaya operasional dan produksi. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas tentang perlunya industri padat karya untuk meningkatkan resiliensi dan beradaptasi untuk menghadapi tantangan di tahun 2025 ini. Komisi VII DPR RI melalui fungsi legislasi dan pengawasannya perlu mendorong kerja sama antar-kementerian/lembaga yang terkait dengan industri padat karya, agar kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih tepat sasaran, dan menciptakan strategi untuk meningkatkan kemampuan SDM dan keterampilan pekerja dalam industri padat karya. Selain itu, Komisi VII DPR RI juga perlu mendorong revisi UU Perindustrian yang dapat memberikan pelindungan terhadap industri dalam negeri.

Pelindungan Anak dari Ancaman Kekerasan di Dunia Digital

Penulis: Putu Ayu Dhana Reswari, S.KM, M.Kes
Sali Susiana, S.Sos, M.Si.

Abstrak:
Pesatnya perkembangan teknologi digital tidak hanya membawa dampak positif bagi pembelajaran anak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya kekerasan. Tulisan ini bertujuan untuk membahas kekerasan anak di dunia digital dan upaya pelindungannya. Berdasarkan data KPAI tahun 2024, terdapat 41 kasus anak korban kekerasan di dunia digital, terutama kejahatan seksual dan perundungan. Lemahnya literasi digital serta kurangnya pengawasan orang tua dan sekolah menjadi faktor utama meningkatnya risiko ini. Analisis menunjukkan bahwa literasi digital yang rendah memperburuk dampak kekerasan digital terhadap anak. DPR RI Komisi VIII melalui fungsi pengawasan dapat mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) serta Kementerian Sosial untuk memperkuat program literasi digital bagi anak dan orang tua, meningkatkan regulasi perlindungan anak di dunia digital, serta memperkuat pengawasan terhadap platform daring guna mencegah kekerasan digital terhadap anak.

Upaya Pencegahan Praktik Percaloan dalam Perekrutan Tenaga Kerja

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.


Abstrak:
Maraknya praktik percaloan dalam perekrutan tenaga kerja telah mengarah pada ketidakadilan akses peluang kerja. Tulisan ini mengkaji upaya pencegahan praktik percaloan dalam perekrutan tenaga kerja. Ketidakseimbangan jumlah lapangan pekerjaan dan pencari kerja, ketidaksesuaian kualifikasi pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja, masih lemahnya pengawasan ketenagakerjaan, serta kebutuhan pekerjaan tanpa disertai skill memadai, berkontribusi pada keputusan menggunakan calo. Upaya pencegahan dilakukan dengan mengembangkan pelatihan vokasi yang terintegrasi sistem informasi pasar kerja; sistem rekrutmen tenaga kerja transparan dan terintegrasi satu data; edukasi, sosialisasi, dan kampanye praktik percaloan; mengoptimalkan peran pengawas ketenagakerjaan; serta meningkatkan ekosistem wirausaha di dalam negeri. Melalui fungsi pengawasan, Komisi IX DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk bekerja sama dengan pelaku industri merumuskan kebijakan yang mendorong pertumbuhan industri padat karya dan mendukung inovasi, menambah anggaran pengawasan ketenagakerjaan, mengefektifkan saluran pengaduan yang mudah diakses dan responsif guna mengungkap praktik percaloan, serta mendesak pemerintah daerah mengimplementasikan kewajiban membentuk lembaga inkubator wirausaha di daerahnya.

Akses dan Partisipasi Pendidikan Tinggi yang Lebih Inklusif

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.


Abstrak:
Partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, dengan angka partisipasi kasar perguruan tinggi hanya 32%, jauh tertinggal dari jenjang pendidikan dasar dan menengah. Biaya pendidikan yang tinggi, keterbatasan daya tampung PTN, serta ketimpangan akses geografis dan kualitas pendidikan menengah menjadi faktor utama yang menghambat banyak siswa untuk melanjutkan studi. Hambatan psikologis, seperti rasa tidak percaya diri dan stigma sosial, semakin mempersempit peluang bagi kelompok rentan, termasuk siswa dari keluarga ekonomi lemah, daerah terpencil, serta kelompok minoritas. Artikel ini menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia serta merumuskan strategi untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Meskipun kebijakan afirmasi dan program beasiswa telah diterapkan, masih banyak tantangan yang perlu diatasi, termasuk pemerataan infrastruktur pendidikan, perbaikan sistem seleksi PTN, serta peningkatan kualitas dan daya saing PTS agar menjadi alternatif. Oleh karena itu, Komisi X DPR RI perlu mendorong kebijakan pemerintah yang lebih inklusif dan efektif guna memastikan akses pendidikan tinggi yang lebih merata, baik melalui perluasan program beasiswa, peningkatan standar mutu PTS, maupun penguatan dukungan sosial dan psikologis bagi calon mahasiswa dari berbagai latar belakang.

Implementasi Coretax untuk Digitalisasi Perpajakan dan Perwujudan Asta Cita

Penulis: Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.


Abstrak:
Coretax sebagai langkah lanjut reformasi perpajakan, memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan rasio pajak negara sehingga dapat menutupi kebutuhan prioritas pembangunan nasional asta cita. Namun, terkendala sistem sehingga belum berlaku penuh di tahun 2025. Tulisan ini menganalisis kendala Coretax dan bagaimana memaksimalkan implementasinya ke depan. Keberhasilan Coretax sangat bergantung pada empat faktor yaitu: evaluasi sistem secara menyeluruh, akuntabilitas dan komunikasi mengenai perbaikan sistem yang dilakukan secara transparan, manajemen risiko proyek yang efektif, dan integrasi data lama ke dalam sistem baru. Hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka menjaga tata kelola yang baik dalam pengelolaan pembangunan Coretax. Pada akhirnya, Coretax dapat menjadi game changer dalam digitalisasi perpajakan di Indonesia. DPR RI melalui fungsi pengawasan Komisi XI perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan perbaikan sistem Coretax berjalan sesuai dengan tujuan strategisnya, sehingga potensi pendapatan negara dapat meningkat bukan saja 1,5% tetapi 6,4% terhadap PDB atau setara dengan Rp1.500 triliun.

Keberlanjutan Program Hilirisasi Sumber Daya Alam Di Indonesia

Penulis: Dewi Wuryandani, S.T., M.M.
Dewi Wuryandani, S.T., M.M.

Abstrak:
Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang berlimpah, terutama dalam sektor pertambangan yang mencakup nikel, batubara, tembaga, dan bauksit. Agar SDA ini memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional, pemerintah menerapkan kebijakan hilirisasi sejak 2014 dengan melarang ekspor bahan mentah guna mendorong pengolahan dalam negeri. Tulisan ini mengkaji potensi dan kebijakan hilirisasi serta keberlanjutan hilirisasi di Indonesia. Kebijakan hilirisasi telah berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, terutama dari sektor nikel dan mineral lainnya. Namun, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, regulasi yang masih berkembang, dan ketergantungan pada investasi asing perlu diatasi. Keberlanjutan hilirisasi bergantung pada koordinasi lintas sektor, insentif fiskal yang menarik, serta pembiayaan yang inklusif. Komisi XII DPR RI memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan implementasi kebijakan hilirisasi berjalan efektif serta mampu mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing guna meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional.

Optimalisasi Pengawasan Terhadap WNA Di Indonesia

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.
Yustina Sari, S.H., M.H.

Abstrak:
Maraknya kasus pelanggaran hukum oleh warga negara asing (WNA) mendorong perlunya kebijakan yang dapat mengoptimalkan pengawasan terhadap WNA. Artikel ini akan membahas faktor penyebab meningkatnya pelanggaran hukum oleh WNA, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengawasan terhadap WNA tersebut. Kemudahan akses masuk ke Indonesia, aturan yang lebih longgar, serta adanya kesenjangan sosial ekonomi dapat menyebabkan meningkatnya kasus pelanggaran hukum oleh WNA. Oleh karena itu, pengawasan perlu dioptimalkan dengan mengembangkan sistem pemantauan berbasis data yang terintegrasi antara berbagai instansi, memperketat pengawasan di daerah-daerah perbatasan dengan penggunaan teknologi berbasis AI, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan meningkatkan koordinasi antarlembaga. Komisi XIII DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk melakukan pengawasan secara berkala terkait pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap WNA, serta mendorong peningkatan SDM dan sarana pengawasan yang berbasis teknologi. Komisi XIII DPR RI dapat mendorong pengalokasian anggaran yang memadai melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sehingga pengawasan terhadap WNA dapat lebih optimal.

Diplomasi Perlindungan PMI: Upaya Indonesia Menangani Kasus Penembakan PMI di Malaysia

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.


Abstrak:
Pada 24 Januari 2025 terjadi penembakan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia yang mengakibatkan 3 orang terluka dan 2 orang meninggal dunia. Tulisan ini hendak menganalisis bagaimana diplomasi perlindungan PMI sebagai upaya Indonesia dalam menangani kasus penembakan PMI di Malaysia. Upaya diplomasi telah dilakukan mulai dari Presiden, Kementerian Luar Negeri serta pemangku kepentingan lainnya. Komisi I DPR RI mendukung komitmen Kemlu untuk memastikan agar investigasi dilakukan secara terbuka namun tetap menjaga hubungan baik dengan Malaysia agar kerja sama bilateral tetap terjaga. Komisi I DPR RI dan Komisi terkait juga perlu mendorong Kemlu serta semua pemangku kepentingan terkait agar segera melakukan koordinasi sehingga penanganan kasus tersebut dapat dilakukan secara cepat dan tepat serta melakukan mitigasi agar kasus serupa jangan sampai terjadi kembali. Komisi I DPR RI dan Komisi terkait melalui fungsi pengawasan juga mendorong Kemlu serta pemangku kepentinganterkait untuk memastikan agar penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM terhadap seluruh PMI.

Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pascapelantikan Kepala Daerah Terpilih

Penulis: RAIS AGIL BAHTIAR, S. S., M.Si.


Abstrak:
Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 akan segera dilakukan pada 20 Februari 2024. Dengan dipilihnya kepala daerah secara langsung maka aspirasi dan keinginan politik masyarakat di tingkat paling bawah diharapkan akan dapat tersalurkan. Tulisan ini menganalisis tentang tata kelola pemerintahan pasca pelantikan kepala daerah terpilih. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan peranan kepala daerah diletakkan sebagai peran kunci, mengingat kepala daerah merupakan komponen signifikan bagi keberhasilan pembangunan daerah dan nasional. Disamping itu, pemerintahan daerah merupakan subsistem dari sistem pemerintahan nasional atau negara. Efektivitas pemerintahan negara tergantung pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Oleh sebab itu pelantikan kepala daerah terpilih mendatang diharapkan dapat semakin menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih efektif, termasuk penguatan regulasi sehingga pemerintahan akan berjalan optimal. Komisi II DPR RI perlu mendorong peningkatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan DPRD guna memastikan stabilitas pemerintahan pasca pelantikan kepala daerah terpilih.

Penegakan Hukum terhadap Oknum Polisi yang Diduga Melakukan Pemerasan dalam Penanganan Perkara dan Upaya Pencegahannya

Penulis: NOVERDI PUJA SAPUTRA, M.H.


Abstrak:
Meningkatnya pengungkapan dugaan pemerasan oknum polisi dalam penanganan perkara menunjukkan perlunya pengawasan terhadap Kepolisian RI. Tulisan ini mengkaji mengenai penegakan etik dan penegakan hukum dan upaya pencegahan terhadap oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia yang diduga melakukan pemerasan dalam penanganan perkara. Penegakan hukum terhadap oknum anggota polisi yang diduga melakukan pemerasan dalam penanganan perkara dilakukan melalui penegakan terhadap pelanggaran kode etik dan penegakan hukum pidana. Penerapan sanksi etik dan hukum dapat memberikan efek jera dan menekan pelanggaran dikemudian hari. Upaya pencegahan antara lain melalui pelatihan dan pendidikan etika profesi kepolisian; menciptakan sistem pelaporan yang aman; dan pemanfaatan teknologi CCTV. Komisi III DPR RI dapat menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Kapolri untuk meningkatkan pengawasan terhadap kewenangan Polri khususnya dalam tahap penyidikan dan penyelidikan. Selain itu, melalui fungsi legislasi, Komisi III DPR RI dapat mempertimbangkan untuk melakukan pengaturan ulang ketentuan terkait kewenangan penyidik dan penyelidik melalui RUU tentang Hukum Acara Pidana.

Strategi Berkelanjutan dalam Penertiban Perkebunan Sawit di Kawasan Hutan

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.


Abstrak:
Perkebunan sawit di kawasan hutan menjadi tantangan kompleks dalam tata kelola lahan dan lingkungan di Indonesia. Peraturan Presiden (Perpres) No. 5 Tahun 2025 diterbitkan untuk menertibkan pemanfaatan hutan ilegal dan mengembalikan fungsi ekologis hutan. Penertiban dilaksanakan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Tulisan ini bertujuan menganalisis strategi penertiban perkebunan sawit di kawasan hutan agar tata kelola lahan dan lingkungan tetap berkelanjutan. Strategi yang diusulkan mencakup penyelesaian berbasis kategori pelanggaran, pemantauan berbasis teknologi, insentif restorasi, serta penguatan penegakan hukum, dan reformasi tata kelola lahan. DPR RI, khususnya Komisi IV, memiliki peran dalam mengawasi implementasi dari Perpres ini, memastikan keselarasan regulasi, serta mengalokasikan anggaran yang cukup bagi Satgas dan rehabilitasi ekosistem. Dengan koordinasi lintas sektor dan transparansi kebijakan, penertiban dapat berjalan efektif tanpa memperburuk konflik agraria dan kerusakan lingkungan.

Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Cuaca Ekstrem dan Puncak Musim Hujan

Penulis: Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.


Abstrak:
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi bahwa puncak musim hujan di berbagai wilayah terjadi pada Januari hingga Februari 2025, dengan curah hujan tinggi yang berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Masyarakat perlu memantau informasi cuaca terkini dari BMKG secara rutin dan tetap waspada terhadap potensi bencana yang dapat terjadi. Tulisan ini membahas strategi kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi cuaca ekstrem dan puncak musim hujan, meliputi upaya mitigasi, perencanaan darurat, dan peran aktif komunitas dan pemerintah. Kesiapsiagaan yang baik dapat dicapai melalui edukasi masyarakat, peningkatan infrastruktur, serta koordinasi yang efektif antara pemerintah dan komunitas. Komisi V DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan sosialisasi yang berkaitan dengan iklim dan cuaca kepada masyarakat, sehingga masyarakat lebih waspada terhadap potensi bencana. Perlu adanya koordinasi antara BMKG, BNPB, TNI/Polri, Basarnas dan semua pemangku guna meningkatkan kapasitas operasionalnya agar penanganan bencana dapat lebih efisien.

Optimasi Stabilisasi Harga dan Pengawasan Distribusi Minyakita untuk Kesejahteraan Masyarakat

Penulis: YOSEPHUS MAINAKE, M.H.


Abstrak:
Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali menyoroti lonjakan harga Minyakita yang belakangan ini melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Padahal, minyak goreng kemasan sederhana merek pemerintah ini dirancang sebagai solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau. Stabilisasi harga dan pengawasan distribusi Minyakita merupakan isu penting dalam perekonomian Indonesia. Dalam hal ini stabilisasi harga Minyakita memerlukan kerja sama antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Tulisan ini menganalisis mengenai optimasi stabilisasi harga dan pengawasan distribusi Minyakita untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah melalui Kemendag secara aktif melakukan evaluasi serta koordinasi dengan berbagai pihak untuk menjaga agar harga Minyakita tetap stabil, serta terus memantau dan mengendalikan stabilitas harga dan pengawasan distribusi Minyakita. Komisi VI DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mengambil langkah strategis guna menstabilkan harga Minyakita. Komisi VI harus lebih aktif dalam mengawasi dan menekan praktik distribusi yang tidak efisien dengan mendukung kebijakan Kemendag dalam memperbaiki rantai distribusi.

Tantangan dan Peluang Desa Wisata untuk Peningkatan Kualitas Pariwisata

Penulis: Fadila Puti Lenggo Geni, S.E., M.M
Lisnawati, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Desa wisata di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat, terbukti dengan meningkatnya jumlah partisipan dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) dari tahun ke tahun. Terdapat banyak peluang dan beberapa tantangan dalam pengembangan desa wisata, sehingga tulisan ini akan melihat perkembangan serta optimalisasi peluang desa wisata dari tantangan yang ada. Beberapa tantangan seperti kualitas belum merata, infrastruktur terbatas, dan pengelolaan belum profesional. Banyak desa wisata belum berkembang akibat kurangnya perencanaan berkelanjutan dan pengelolaan yang buruk. Pelatihan SDM, masifnya promosi digital, dan pemberdayaan local champion dapat mempercepat kemajuan desa wisata. Pemerintah berperan penting dalam meningkatkan standar desa wisata dan memperbaiki tata kelola agar desa wisata lebih berkelanjutan serta mendukung perekonomian lokal. Komisi VII DPR RI melalui fungsi legislasi dan pengawasannya dapat mendorong pemerintah melakukan upaya peningkatan kualitas desa wisata yang ada, serta memperketat syarat desa yang akan menjadi desa wisata. Lembaga satu pintu khusus desa wisata dapat dipertimbangkan untuk disahkan agar social enterprise terjamin.

Mitigasi Bencana Hidrometeorologi di Indonesia- Urgensi Kebijakan dan Kesiapsiagaan Masyarakat

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.


Abstrak:
Fenomena bencana hidrometeorologi terjadi hampir setiap tahun, terutama saat musim hujan. Dalam satu bulan terakhir berbagai wilayah di Indonesia mengalami bencana hidrometeorologi dalam bentuk banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem. Tulisan ini membahas perlunya mitigasi bencana hidrometeorologi saat memasuki musim hujan sehingga pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat mengantisipasi potensi bencana di wilayahnya. Hasil analisis menunjukkan beberapa daerah yang mengalami bencana hidrometeorologi belum mengambil langkah perbaikan sehingga terjadi bencana berulang di wilayah tersebut. Untuk itu diperlukan evaluasi dan mitigasi komprehensif. DPR RI, khususnya Komisi VIII harus memastikan dan mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membangun kesiapsiagaan saat datangnya musim hujan dengan membangun sikap sadar bencana, terutama di daerah rawan bencana hidrometeorologi. Selain itu, perlu alokasi anggaran yang memadai, pengawasan implementasi UU, dan penegakan hukum yang tegas. Kolaborasi antara DPR RI, pemerintah, dan masyarakat juga diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang sadar bencana.

Anemia dan Kebiasaan Makan Remaja Putri di Indonesia

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.


Abstrak:
Kasus anemia pada remaja putri (rematri) kembali mengemuka di tengah momentum Hari Gizi Nasional. Kebiasaan makan kurang sehat yang ditandai pola makan tidak seimbang disebut turut menyebabkan tingginya angka anemia pada rematri. Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan kasus anemia dan kebiasaan makan rematri, serta upaya pencegahannya. Tingkat prevalensi anemia pada rematri terbilang tinggi, kebiasaan makan rematri juga kurang sehat. Meskipun pemerintah sudah melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan gizi, yaitu dengan memberikan Tablet Tambah Darah (TTD) dan mencanangkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), namun kesadaran rematri tentang anemia dan gizi masih perlu diperkuat. Edukasi dan sosialisasi terkait anemia dan gizi menjadi kebutuhan, yaitu dengan memanfaatkan pengaruh teman sebaya, orang tua, dan komunitas. Komisi IX DPR RI dapat mendorong Kementerian Kesehatan untuk terus aktif memperluas penapisan anemia pada rematri, melakukan tindak lanjut terhadapnya, melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memasifkan program edukasi, serta melakukan sosialisasi terkait anemia, gizi, dan pemanfaatan TTD.

Sekolah Rakyat untuk Pemerataan Pendidikan Berkualitas

Penulis: Fieka Nurul Arifa, M.Pd.


Abstrak:
Kemiskinan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat akses pendidikan di Indonesia. Banyak anak dari keluarga miskin tidak dapat melanjutkan pendidikan karena keterbatasan finansial dan faktor sosial budaya. Pada Agustus 2024, tercatat ada 4,6 juta anak yang putus sekolah. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah mengembangkan konsep "Sekolah Rakyat," yang bertujuan memberikan akses pendidikan berkualitas secara gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Sekolah ini dirancang mirip dengan sekolah berasrama, dengan harapan dapat meningkatkan pemerataan pendidikan serta membantu memutus mata rantai kemiskinan. Rencana pembangunan Sekolah Rakyat ini melibatkan Kementerian Sosial dan memungkinkan kerja sama dengan pihak swasta. Meski memiliki potensi besar, program ini menghadapi tantangan seperti pendanaan berkelanjutan, kualitas pengajaran, kesiapan infrastruktur, dan penerimaan masyarakat. Kajian ini menguraikan potensi dan tantangan Sekolah Rakyat dalam pemerataan pendidikan berkualitas. Pemerintah dan Komisi X DPR RI diharapkan dapat memastikan implementasi program ini berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Dampak Penurunan Suku Bunga BI terhadap Perekonomian Nasional

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.


Abstrak:
Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan dari 6% menjadi 5,75% untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah inflasi yang terkendali dan stabilitas nilai tukar rupiah. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan konsumsi rumah tangga, memperkuat likuiditas, serta mendorong investasi swasta. Namun, efektivitas kebijakan ini memerlukan waktu sebelum dampaknya terlihat di sektor riil akibat adanya time lag dalam transmisi moneter. Tulisan ini bertujuan menganalisis prospek ekonomi Indonesia pada 2025 setelah kebijakan tersebut, dengan mempertimbangkan tantangan global dan risiko defisit neraca berjalan. Pada 2025, perekonomian Indonesia diperkirakan akan membaik dengan peningkatan investasi dan transformasi industri. Namun, hal tersebut tetap membutuhkan sinergi antara kebijakan moneter, fiskal, dan reformasi struktural agar pertumbuhan ekonomi lebih inklusif dan berkelanjutan. DPR RI, khususnya Komisi XI memiliki peran strategis dalam mengawasi kebijakan moneter BI guna memastikan stabilitas rupiah, pengendalian inflasi, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Mewujudkan Penyaluran LPG Bersubsidi 3 Kilogram yang Tepat Sasaran

Penulis: Hilma Meilani, S.T., MBA.


Abstrak:
Transformasi pendistribusian LPG bersubsidi 3 kg merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan. Tulisan ini mengkaji kebijakan transformasi pendistribusian LPG 3 kg, implementasi, dan optimalisasinya. Implementasi kebijakan ini mencakup pendataan pengguna, pembatasan distribusi hanya melalui pangkalan resmi, dan penerapan sistem digital untuk pencatatan transaksi. Implementasi awal kebijakan ini perlu terus dikembangkan dengan upaya sosialisasi yang masif dan penguatan infrastruktur guna memastikan transisi berjalan lancar. Perluasan akses pangkalan dan peningkatan pemahaman masyarakat menjadi fokus utama dalam mewujudkan distribusi yang lebih merata dan efisien. Komisi XII DPR RI dari sisi pengawasan perlu mendorong pemerintah agar implementasi kebijakan pemerintah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, meliputi pemantauan distribusi LPG 3 kg, kepatuhan terhadap HET, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, dan evaluasi berkala untuk memastikan distribusi LPG bersubsidi tepat sasaran.

Pelindungan Hak Cipta Musik terhadap Penggunaan Artificial Intelligence

Penulis: Novianti, S.H., M.H.


Abstrak:
Karya yang diciptakan oleh artificial intelligence (AI) diperdebatkan orisinalitasnya mengingat karya AI merupakan kombinasi dari karya-karya terdahulu yang dimodifikasi oleh mesin. Tulisan ini akan menelaah bagaimana pengaturan penggunaan AI dan perlindungan hak cipta musik terhadap penggunaan AI. Hasil analisis, menjelaskan bahwa seseorang harus memiliki izin dari pemilik hak dalam penggunaan data yang mengandung hak cipta menggunakan AI. Tndakan mengambil hasil ciptaan pihak lain dengan menggunakan AI tanpa izin dari penciptanya merupakan tindakan pelanggaran hak moral dan hak ekonomi. Karenanya pihak-pihak yang dirugikan secara moral maupun ekonomi terhadap penggunaan AI sepatutnya memperoleh perlindungan hukum. Untuk itu diperlukan standarisasi yang jelas untuk memberikan perlindungan hukum terhadap musisi atas karyanya. UU Hak Cipta belum mengatur permasalahan yang timbul terhadap penggunaan AI. Untuk itu diperlukan perubahan UU Hak Cipta khususnya terkait dengan penggunaan AI. DPR RI melalui Komisi XIII, perlu mempercepat revisi UU Hak Cipta agar mengakomodasi perkembangan teknologi AI.

Urgensi Penambahan Satuan Radar TNI AU dalam Penguatan Pertahanan Udara Nasional

Penulis: Aulia Fitri, S.IP., M.Si. (Han)


Abstrak:
TNI AU akan menambah 25 radar baru sepanjang tahun 2025 agar seluruh wilayah udara Indonesia terbebas dari blind spot area pada tahun 2026. Hingga pertengahan Januari 2025, terdapat 2 satuan radar baru yang mulai dibangun di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. Tulisan ini membahas urgensi penambahan satuan radar TNI AU dalam upaya penguatan pertahanan udara nasional. Terdapat empat hal yang mendorong urgensi tersebut. Pertama, kapasitas radar yang belum memadai; kedua, banyaknya pelanggaran wilayah udara; ketiga, pemindahan IKN; keempat, modernisasi pertahanan udara terintegrasi yang digagas oleh TNI AU. Melalui fungsi pengawasan, Komisi I DPR RI dapat menghimbau TNI AU untuk terus mengembangkan kapabilitas pertahanan udara, khususnya modernisasi alutsista radar dalam memaksimalkan sistem deteksi dini sehingga ancaman terhadap wilayah udara dapat terdeteksi sebelum memasuki wilayah kedaulatan NKRI. Komisi I DPR RI juga dapat mendorong TNI AU untuk terus mengedepankan interoperabilitas dalam operasi pertahanan udara dengan TNI AL dan satuan Arhanud TNI AD.

Penataan Pegawai Non-ASN melalui PPPK Paruh Waktu

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.IP., MPA


Abstrak:
Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan regulasi untuk pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Tulisan ini mengkaji bagaimana penataan pegawai non-ASN yang dilakukan melalui PPPK paruh waktu. Selain pengadaan PPPK paruh waktu, pemerintah juga telah memperpanjang proses pendaftaran pengadaan PPPK tahap II hingga 20 Januari 2025. Hal ini dilakukan untuk membuka peluang seluas-luasnya bagi pegawai non-ASN yang belum lulus dalam pengadaan ASN 2024 dan diharapkan dapat mempercepat penataan pegawai non-ASN sesuai komitmen pemerintah dan DPR RI berdasarkan amanat UU ASN. Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasan, dapat mendorong pemerintah untuk memastikan proses penataan pegawai non-ASN terutama pengadaan PPPK Paruh Waktu agar berjalan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Selain itu, Komisi II DPR RI juga perlu memastikan kepada pemerintah terkait Peraturan Pemerintah (PP) Manajemen ASN yang belum disahkan untuk memperkuat landasan hukum pengelolaan kepegawaian sebagai peraturan pelaksana turunan dari UU ASN.

Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.


Abstrak:
Pernyataan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada akhir 2024 mengenai darurat “felicide” semakin terbukti. Awal tahun ini Indonesia dikejutkan lagi dengan kasus kematian anak akibat kekerasan oleh orang tuanya. Artikel ini membahas bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang perlu dilakukan. Artikel ini bertujuan untuk dapat menganalisis upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak. Pembahasan dalam artikel ini menemukan bahwa upaya tidak hanya dapat dilakukan sebatas menghukum pelaku, namun perlu upaya lebih besar untuk langkah pencegahan kejahatan. Maka itu memerlukan peran serta semua elemen masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha untuk ikut secara aktif mengawasi dan mengampanyekan anti kekerasan terhadap anak. Pemerintah perlu memprioritaskan program pengentasan kemiskinan, sebagai salah satu faktor pemicu tindak pidana kekerasan terhadap anak. Komisi III DPR RI dengan fungsi pengawasannya perlu melakukan rapat kerja dengan POLRI untuk mendorong penegakan hukum dan mendorong POLRI untuk lebih tanggap dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.

Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Evaluasi Dampak dan Alternatif Kebijakan

Penulis: Masyithah Aulia Adhiem, S.Si, M.E.


Abstrak:
Tantangan pencapaian cita-cita swasembada pangan nasional dari sektor peternakan saat ini dihadapkan pada ancaman wabah PMK. Tulisan ini mencoba melihat dampaknya dan mengevaluasi serta memberikan alternatif kebijakan untuk mendukung kebijakan mitigasi yang sudah diterapkan. Pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan untuk mengatasinya, seperti vaksinasi, penutupan lalu lintas hewan, dan impor. Guna meningkatkan vaksinasi hewan ternak dibutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengedukasi peternak dan tenaga vaksinator. Penutupan lalu lintas hewan harus dibarengi dengan penegakan hukum dan rencana yang matang untuk menjaga arus distribusi. Rencana impor sapi juga harus dipastikan tidak merugikan peternak lokal dan kuotanya berdasarkan perhitungan yang cermat. Ketiga kebijakan tersebut juga perlu dibarengi kebijakan pendamping lainnya. Komisi IV DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasannya dapat mendorong mitra kerja terkait untuk mengevaluasi kebijakan tersebut secara berkala, dan mendorong kerja sama seluruh pemangku kepentingan. Selain itu juga memastikan pelindungan kesejahteraan peternak dalam penerapan seluruh kebijakan.

Pengurangan Anggaran Dalam Skema Buy The Service Transportasi Publik Massal

Penulis: Rafika Sari, S.E., M.S.E.


Abstrak:
Sejak tahun 2020 pemerintah menerapkan layanan angkutan perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan (Buy The Service, BTS) sesuai amanat Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di tahun 2025, pemerintah mengurangi ±59% anggaran program BTS dari Rp437,9 miliar menjadi Rp177,5 miliar. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan pengurangan anggaran transportasi publik oleh pemerintah dalam skema BTS di Indonesia. Pengurangan anggaran program BTS memberikan dampak terhadap daerah berkapasitas sangat rendah dan pencapaian kinerja program BTS. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi kebijakan pengurangan anggaran BTS adalah dengan proses seleksi berdasarkan kemampuan fiskal diikuti dengan komitmen alokasi dana pemerintah daerah dan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi pembiayaan lain. Komisi V DPR RI perlu melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah atas penggunaan anggaran BTS yang digunakan oleh pemerintah.

Potensi Kenaikan Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia Ke Uni Eropa Pascaputusan WTO

Penulis: Dr. Rasbin, S.TP., M.S.E.


Abstrak:
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memutuskan bahwa Uni Eropa (UE) melakukan diskriminasi terhadap minyak kelapa sawit (CPO) Indonesia. Keputusan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor CPO ke UE. Tulisan ini membahas potensi peningkatan ekspor CPO Indonesia ke UE pascaputusan WTO yang memenangkan Indonesia dalam sengketa tersebut. Regulasi European Union Deforestation Regulation (EUDR) dan hambatan lainnya telah menurunkan ekspor CPO Indonesia ke UE secara signifikan. Namun, putusan WTO berpotensi mengurangi atau menghapus hambatan ini, memperbaiki akses pasar CPO Indonesia ke UE dan negara-negara lain dengan kebijakan serupa. Hal ini memberikan peluang peningkatan ekspor CPO Indonesia ke UE. Meski demikian, Indonesia perlu mewaspadai regulasi UE lainnya, seperti European Green Deal (EGD) dan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Untuk memaksimalkan peluang ini, diperlukan diplomasi perdagangan aktif dan penyesuaian standar keberlanjutan. DPR RI, melalui Komisi VI, disarankan memperkuat fungsi pengawasan untuk mendorong Kementerian Perdagangan memonitor implementasi putusan WTO agar manfaatnya optimal.

Kebijakan Insentif Kendaraan Listrik dan Hybrid: Potensi dan Tantangannya

Penulis: Lisnawati, S.Si., M.S.E.


Abstrak:
Indonesia menghadapi tantangan global dalam pengurangan emisi karbon dan perubahan iklim, terutama pada sektor transportasi. Untuk mendukung target Nationally Determined Contribution (NDC), pemerintah memperkenalkan skema insentif kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) pada 2025. Tulisan ini mengkaji skema, potensi dampak positif serta tantangan dalam implementasi skema insentif kendaraan listrik dan hybrid di Indonesia. Skema KBLBB mencakup pembebasan PPN DTP, PPnBM DTP, serta insentif bea masuk untuk mendorong adopsi kendaraan listrik dan hybrid. Dengan anggaran sebesar Rp6,16 triliun, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing kendaraan listrik, mengurangi emisi karbon, mendorong pertumbuhan industri lokal, dan mendukung transisi energi bersih. Namun, tantangan infrastruktur, biaya produksi tinggi, kesadaran masyarakat, serta persaingan impor menjadi hambatan utama. Implementasi strategis dan kolaborasi internasional diperlukan untuk mempercepat adopsi teknologi ramah lingkungan ini. Komisi VII DPR RI harus mendorong percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan hybrid melalui regulasi pendukung, penguatan industri lokal, pengembangan infrastruktur, kerja sama internasional, serta kampanye edukasi masyarakat.

Murur dan Tanazul dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.


Abstrak:
Kebijakan murur dan tanazul yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan, khususnya bagi jemaah lansia dan disabilitas. Kedua kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan, meningkatkan kenyamanan, dan efisiensi waktu dalam proses ibadah haji. Tulisan ini menganalisis kebijakan murur dan tanazul dalam penyelenggaraan ibadah haji. Hasil analisis menunjukkan, meskipun berhasil mengurangi kemacetan dan meningkatkan kenyamanan jemaah, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan dalam hal koordinasi transportasi dan perencanaan yang matang. Pandangan ulama dari berbagai mazhab mengakui kewajiban mabit di Muzdalifah dan Mina, tetapi memberikan keringanan bagi jemaah dengan kondisi khusus sehingga kebijakan murur dan tanazul tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Komisi VIII DPR RI perlu mendorong Kementerian Agama untuk meningkatkan koordinasi dengan pihak penyelenggara di Arab Saudi untuk memastikan kelancaran proses transportasi dan akomodasi bagi jemaah yang mengikuti kebijakan murur dan tanazul.

Srategi Pemenuhan Gizi untuk Keluarga Sehat

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.


Abstrak:
Angka stunting, wasting, dan anemia di Indonesia masih tinggi. Beberapa disebabkan oleh pola makan tidak sehat, akses pangan yang terbatas, dan faktor ekonomi. Artikel ini bertujuan menganalisis kebijakan gizi nasional yang mendukung pemenuhan gizi keluarga secara optimal serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas program pemenuhan gizi. Program Keluarga Harapan (PKH) membantu keluarga miskin mendapatkan pangan bergizi; Posyandu memberikan edukasi, memantau pertumbuhan anak, dan memberikan makanan tambahan; serta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendukung produksi dan distribusi pangan yang berkualitas dan merata. Namun demikian masih diperlukan strategi pemenuhan gizi seperti peningkatan edukasi pola makan sehat, penguatan program berbasis masyarakat, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Komisi IX DPR RI perlu memastikan anggaran yang memadai untuk pemenuhan gizi, mengawasi implementasi kebijakan untuk memastikan keluarga rentan dapat mengakses pangan bergizi, serta memastikan pemerintah meningkatkan upaya dan inovasi promosi kesehatan terkait gizi seimbang.

Strategi Diplomasi Kebudayaan Indonesia untuk Meningkatkan Pengaruh Global

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.


Abstrak:
Diplomasi kebudayaan berfungsi sebagai soft power untuk membangun citra negara dan memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di era globalisasi. Indonesia memiliki potensi keragaman budaya sebagai aset nasional dan menjadi kekuatan diplomasi jika dikelola dan diekspor sebagai optimasi soft power. Berbagai tantangan signifikan menghambat efektivitasnya, sehingga kebutuhan akan strategi diplomasi kebudayaan menjadi mendesak. Kajian ini bertujuan merumuskan strategi diplomasi kebudayaan untuk meningkatkan pengaruh global Indonesia secara berkelanjutan dalam kerangka konstitusional. Rumusan diplomasi kebudayaan harus komprehensif, adaptif, dan inovatif, dengan fokus pada strategi utama. Strategi prioritas berupa kesadaran budaya sebagai fondasi membangun koneksi dan relasi, serta penguatan regulasi, kelembagaan, dan anggaran untuk landasan kuat terciptanya konsistensi efektivitas diplomasi kebudayaan. Komisi X DPR RI berperan dalam strategi konsistensi melalui reformasi hukum, advokasi dan alokasi anggaran, kolaborasi dan sinergi dengan komisi terkait untuk kebijakan luar negeri dan pariwisata berbasis budaya, serta diplomasi parlemen untuk memperkuat diplomasi kebudayaan dan memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia.

Dampak Keanggotaan BRICS Indonesia Terhadap Perekonomian Global

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.


Abstrak:
Indonesia adalah negara pertama di Asia Tenggara yang menjadi anggota BRICS. Keanggotaan ini merupakan langkah strategis yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Meski demikian keanggotaan ini juga memiliki risiko yang bila tidak dikelola dengan baik dapat mengancam perekonomian nasional. Artikel ini membahas faktor yang memengaruhi keanggotaan Indonesia dalam BRICS serta dampaknya terhadap perekonomian. Dalam jangka panjang, keanggotaan ini akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian seperti: akses ke pasar yang lebih luas; diversifikasi investasi; kerja sama teknologi dan inovasi; serta meningkatkan pengaruh di kancah global. Namun, bila tidak pandai memainkan hubungan ekonomi dengan negara-negara besar, keanggotaan ini juga berpotensi menjadikan Indonesia sebagai pasar bagi negara ekonomi besar seperti China. Selain mendorong upaya pemerintah untuk menjalin kerja sama internasional, DPR RI, terutama Komisi XI perlu mengawasi kebijakan ekonomi pemerintah agar tidak berdampak negatif terhadap daya saing nasional serta menghindari dominasi negara ekonomi besar yang mengakibatkan asimetri hubungan ekonomi yang merugikan Indonesia.

Sustainable Aviation Fuel: Inovasi Bahan Bakar Berkelanjutan Di Indonesia

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.


Abstrak:
Produksi Sustainable Aviation Fuel (SAF) oleh Kilang Pertamina Internasional menjadi langkah penting dalam mendukung transisi energi di sektor penerbangan. Dengan potensi Indonesia sebagai produsen minyak goreng bekas (used cooking oil/UCO) mencapai 3 juta kiloliter, SAF menawarkan solusi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi karbon hingga 80%, sekaligus mendukung prinsip ekonomi sirkular. Tulisan ini bertujuan mengkaji potensi dan tantangan produksi SAF serta dampaknya terhadap lingkungan dan ekonomi. Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin dalam produksi SAF, berkat posisinya yang strategis sebagai penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Tantangan utama dalam mewujudkannya berupa keterbatasan bahan baku, biaya produksi tinggi, dan infrastruktur yang belum memadai. Komisi XII DPR RI berperan penting melalui fungsi pengawasan untuk memastikan keberlanjutan kebijakan, fungsi legislasi dalam regulasi tata kelola UCO, dan fungsi anggaran untuk mendukung insentif serta pengembangan infrastruktur.

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.


Abstrak:
Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) penyandang disabilitas memiliki hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi sampai dengan saat ini, pemenuhan hak WBP penyandang disabilitas masih belum optimal dilakukan. Masih banyak Lapas yang sarana dan prasarananya tidak bisa diakses oleh penyandang disabilitas. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemenuhan hak WBP penyandang disabilitas. Hak WBP penyandang disabilitas diatur dalam UUD Tahun 1945, UU Pemasyarakatan, UU Penyandang Disabilitas, dan PP Akomodasi Penyandang Disabilitas. Pelaksanaan hak WBP penyandang disabilitas di antaranya aksesibilitas, pelayanan kesehatan, dan pelayanan hukum. Selain itu, hak khusus dimiliki oleh penyandang disabilitas, seperti hak memiliki pendamping, penerjemah, ahli, diperiksa dan diselidiki, tidak direndahkan, dan mendapatkan informasi. Komisi XIII DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat memastikan bahwa Lapas di seluruh Indonesia memenuhi kebutuhan WBP penyandang disabilitas. Selain itu, dalam melaksanakan fungsi anggaran Komisi XIII dapat memberikan dukungan anggaran khusus pada pemerintah untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.

Keanggotaan Indonesia dalam BRICS

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.


Abstrak:
Pada 6 Januari 2025, Brasil sebagai Ketua BRICS 2025 mengumumkan bahwa Indonesia secara resmi telah tergabung ke dalam forum ini. Kemlu RI menyatakan, BRICS menjadi wadah penting bagi Indonesia dalam menguatkan kerja sama, memastikan suara dan aspirasi dari negara-negara berkembang (Global South) terdengar dan terwakili dalam proses pengambilan keputusan global. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS menjadi fokus tulisan, untuk dianalisis mengapa Indonesia bergabung dalam kelompok negara-negara yang dianggap sebagai pesaing negara- negara Barat ini. Sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS diharapkan semakin membuka ruang dan kesempatan bagi Indonesia untuk memperluas pengaruhnya di arena global, termasuk dalam reformasi tata kelola internasional dan penguatan kerja sama ekonomi di antara negara-negara berkembang. DPR RI, khususnya melalui fungsi pengawasan di Komisi I, perlu ikut mengawal dan memastikan bahwa keanggotaan Indonesia dalam BRICS sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif serta memberi manfaat dan nilai strategis bagi kepentingan nasional.

Pro Kontra Wacana Pengembalian Sistem Pilkada Tidak Langsung melalui DPRD

Penulis: Ully Ngesti Pratiwi, S.P., M.Han.
Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Wacana pengembalian Pilkada tidak langsung melalui DPRD menimbulkan berbagai respons di masyarakat. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa wacana tersebut perlu dipertimbangkan sebagai upaya mengatasi permasalahan tingginya biaya Pilkada Serentak 2024. Tulisan ini menganalisis pandangan pro dan kontra mengenai wacana pengembalian sistem Pilkada tidak langsung melalui DPRD. Pandangan pro berpendapat bahwa wacana ini tidak bertentangan dengan konstitusi UUD NRI 1945. Selain itu, penting dilakukan evaluasi dalam sistem demokrasi secara menyeluruh agar lebih efisien dan produktif. Di sisi lain, pandangan kontra berpendapat bahwa wacana ini menandakan kemunduran demokrasi dan menghilangkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat mendorong pemerintah untuk melakukan kajian ilmiah mengenai penerapan sistem Pilkada melalui DPRD. Melalui fungsi legislasi, DPR RI juga dapat menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam merancang UU Omnibus Law Politik.

Kolaborasi BNN dan Masyarakat dalam Pelaksanaan P4GN: Strategi dan Tantangannya

Penulis: Poedji Poerwanti, S.H., M.H.


Abstrak:
Prevalensi penyalahgunaan narkotika menurun, tetapi jumlah kasus yang terlapor justru meningkat. Hal ini menuntut pengendalian yang efektif melalui kolaborasi antara BNN dan masyarakat dalam melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Tulisan ini membahas strategi kolaborasi sebagai langkah melindungi masyarakat dari bahaya narkoba, serta tantangan yang dihadapi. Strategi kolaborasi melalui pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mewujudkan daerah bersih narkoba sebagai program unggulan sesuai Inpres 2/2020. Diperlukan penguatan kolaborasi yang didukung oleh komitmen pemerintah daerah, instansi terkait, serta anggaran yang memadai agar program P4GN dapat menjangkau seluruh kabupaten/kota dan desa/kelurahan di Indonesia secara optimal. Komisi III DPR RI melalui fungsi pengawasan, dapat memastikan kelangsungan kolaborasi BNN dan masyarakat, mendorong BNN untuk meningkatkan pendampingan dan memastikan sinergi BNN dengan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Melalui fungsi anggaran, dapat memberikan dukungan penuh terhadap pendanaan program P4GN. Selanjutnya meminta laporan perkembangan kolaborasi BNN dan masyarakat dalam pelaksanaan P4GN dalam rapat kerja.

Strategi Mewujudkan Swasembada Pangan Beras di Indonesia: Tantangan dan Upaya Pemerintah Tahun 2024-2025

Penulis: Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.


Abstrak:
Pangan merupakan kebutuhan mendasar manusia yang telah dijamin oleh konstitusi Indonesia. Dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan, pemerintah Indonesia menjadikan swasembada pangan, khususnya beras, sebagai prioritas utama dalam visi pembangunan 2024-2029. Namun, penurunan luas lahan baku sawah dan produksi beras nasional menjadi tantangan signifikan yang dihadapi. Artikel ini membahas upaya pemerintah dalam mengatasi tantangan tersebut, termasuk pemanfaatan benih unggul, optimalisasi dan penambahan lahan pertanian, serta penerapan kebijakan perdagangan yang mendukung ketahanan pangan. Meskipun terdapat kendala teknis seperti distribusi benih unggul dan infrastruktur irigasi yang belum optimal, namun upaya-upaya untuk mencapai swasembada pangan di 2027 telah dilakukan. Oleh karena itu, pendekatan terpadu dari hulu ke hilir diperlukan untuk mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan. Dukungan dari berbagai pihak juga memegang peran penting dalam rangka mendukung produktivitas pertanian. Komisi IV DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap program benih unggul, cetak sawah baru, dan optimalisasi lahan agar sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas pangan.

Persiapan Peta Jalan Pemerintah dalam Mewujudkan Program 3 Juta Rumah

Penulis: Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.


Abstrak:
Pemerintah Presiden Prabowo Subianto akan merealisasikan program 3 juta rumah sesuai janji politiknya. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mewujudkannya, antara lain penyusunan peta jalan dan menjadikan bagian proyek strategis nasional, bekerja sama dengan investor luar negeri, penetapan lokasi dan kriteria rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta penggunaan inovasi teknologi. Kerja sama dan kolaborasi semua pemangku kepentingan perlu dilakukan untuk mewujudkan program tersebut. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyampaikan peta jalan yang telah disusun untuk melihat rencana strategis yang akan dilaksanakan dan kesiapan semua pemangku kepentingan, sehingga peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang menjadi tujuan program ini dapat terwujud.

Dampak Pengaturan Impor dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.


Abstrak:
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 (Permendag 8/2024), yang mengatur relaksasi impor, mendapat sorotan berbagai pihak. Menteri Perdagangan Budi Santoso akhirnya membuka kesempatan merevisi Permendag tersebut. Tulisan ini membahas dampak positif dan negatif pengaturan impor dalam Permendag 8/2024. Penerbitan Permendag 8/2024 untuk memastikan kegiatan perekonomian berjalan lancar Dalam pelaksanaannya, Permendag 8/2024 menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti menaikkan importasi tekstil dan produknya yang berakibat pada penurunan permintaan kepada industri lokal, meningkatnya PHK pekerja, dan lesunya perdagangan domestik hingga tutupnya perusahaan lokal. Komisi VI, VII, dan XI DPR RI melalui pelaksanaan fungsi pengawasan perlu mendorong Kementerian Perdagangan, beserta Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan, segera merevisi Permendag 8/2024 dengan mengetatkan regulasi impor, memberikan insentif bagi perusahaan lokal, mengembangkan industri bahan baku dalam negeri, meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi industri dalam negeri, hilirisasi industri, menyeimbangkan impor dan penguatan industri lokal, menguatkan pengawasan arus impor barang serta harmonisasi Permendag 8/2024 dengan kebijakan sektor lainnya.

Tantangan Industri pada 2025

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.


Abstrak:
Industri berperan penting dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu penting untuk menciptakan kondisi industri yang kondusif. Pada kuartal I-2025, optimisme pelaku usaha lebih baik jika dibandingkan kuartal akhir 2024. Meski lebih optimis, ada beberapa tantangan yang dihadapi industri di tahun 2025. Tulisan ini mengkaji tantangan industri pada 2025 dan upaya untuk menghadapinya. Berdasarkan hasil kajian, tantangan yang dihadapi industri pada 2025, antara lain kenaikan UMP sebesar 6,5%, turunnya daya beli masyarakat, dan membanjirnya produk impor di pasar domestik. Tantangan tersebut dikhawatirkan meningkatkan biaya produksi, menurunkan daya saing pelaku industri, dan turunnya produksi sehingga mengurangi keuntungan perusahaan. Untuk itu perlu dilakukan beberapa upaya untuk menghadapinya, antara lain menciptakan iklim industri yang kondusif, mendorong pertumbuhan dan daya saing industri, serta meningkatkan daya beli masyarakat. Sehubungan dengan upaya tersebut, Komisi VII DPR RI perlu untuk mendorong Kementerian Perindustrian bekerja sama dengan stakeholders terkait, melaksanakan upaya-upaya menghadapi tantangan pada industri 2025 agar industri berjalan dengan baik.

Urgensi Pelindungan terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.


Abstrak:
Meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menunjukkan bahwa Indonesia saat ini sedang darurat penanganan kasus KDRT. Meskipun Indonesia telah memiliki UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), namun dalam implementasi di lapangan aturan tersebut belum sepenuhnya efektif melindungi korban KDRT. Tulisan ini mengkaji urgensi pelindungan terhadap korban KDRT. Masih kuatnya budaya patriaki di masyarakat, minimnya pemahaman aparat penegak hukum (APH) terkait UU PKDRT serta belum adanya restitusi bagi korban menjadi beberapa kendala dalam meningkatnya KDRT dan upaya pelindungan bagi korban. Perlu adanya upaya pelindungan bagi korban KDRT melalui peningkatan edukasi, pemberian hak restitusi, penguatan jaminan rasa aman bagi korban KDRT melalui mekanisme perintah pelindungan, kesamaan pemahaman APH dalam menangani kasus KDRT serta penguatan hak pemulihan bagi korban KDRT. Melalui fungsi legislasi, Komisi VIII dan/atau Komisi III DPR RI perlu segera merevisi UU PKDRT guna menciptakan keadilan dan pelindungan hukum bagi korban KDRT.

Potensi Pemutusan Hubungan Kerja Tahun 2025

Penulis: Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.


Abstrak:
Fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi setiap tahun dalam jumlah besar dan berdampak luas pada kesejahteraan pekerja, keluarga, dan masyarakat. Tahun 2025, PHK diprediksi akan terjadi pada sekitar 280 ribu pekerja dari 60 perusahaan tekstil. Tulisan ini membahas mengenai faktor penyebab terjadinya PHK dan upaya antisipasi gelombang PHK tahun 2025. Beberapa penyebab PHK antara lain kenaikan pajak pertambahan nilai, pembatasan subsidi pemerintah, dan kenaikan premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pemerintah perlu mencegah terjadinya PHK massal melalui kebijakan yang mendukung sektor industri yang berpotensi PHK, merevisi ketentuan tentang persyaratan PHK, membuat kebijakan impor yang tidak merugikan produk lokal, mendukung pengembangan pasar baru di tingkat internasional, antisipasi dinamika geopolitik global dan melakukan inovasi pelaksanaan Program JKP agar efektif dan efisien. Komisi IX DPR RI perlu mendorong pemerintah agar melaksanakan kebijakan yang tepat dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha dan hubungan industrial yang baik serta perlu melakukan pengawasan terhadap pembinaan ketenagakerjaan.

Transformasi Ujian Nasional Menuju Evaluasi Pendidikan Inklusif dan Holistik

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.


Abstrak:
Ujian Nasional (UN) telah menjadi bagian penting dari sistem pendidikan Indonesia sejak tahun 1950-an. Meski bertujuan menstandardisasi mutu pendidikan, pelaksanaan ujian skala nasional menuai kritik karena tekanan psikologis pada siswa dan ketidakadilan akses. Pada 2021, UN digantikan oleh Asesmen Nasional (AN) yang lebih holistik, tetapi dinilai belum cukup representatif. Rencana pengembalian UN dengan format baru pada Tahun Ajaran 2025/2026 menghadirkan peluang untuk memperbaiki sistem evaluasi pendidikan. Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi ujian skala nasional dengan melihat sejarah, kritik, dan peluang transformasi UN, serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi DPR RI khususnya Komisi X, untuk mendukung implementasi evaluasi pendidikan yang relevan, inklusif, dan adil. Transformasi ini mencakup evaluasi holistik, digitalisasi, kewenangan sekolah, dan partisipasi lokal. Dengan pendekatan yang terencana, diharapkan sistem evaluasi baru dapat meningkatkan mutu pendidikan dan menciptakan pemerataan di seluruh Indonesia.

Transformasi Ekonomi dan Respons Kebijakan Tahun 2025

Penulis: Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.


Abstrak:
Report Ipsos Predictions 2025 mencatatkan tingkat optimisme Indonesia tertinggi di dunia, dengan 90% responden percaya. Angka ini lebih baik dari tahun 2024 dan melampaui rata-rata global. Optimisme tersebut harus dimanfaatkan di tengah tingginya ketidakpastian global dan transisi kebijakan pemerintahan baru. Tulisan ini menganalisis langkah strategis dan respons kebijakan dalam memperkuat stabilitas ekonomi. Meningkatkan pajak dan mengurangi belanja, bukan pilihan di tengah tuntutan realisasi janji politik awal pemerintahan. Sinergi transformasi ekonomi sangat dibutuhkan di tengah sempitnya ruang fiskal. Mesin-mesin ekonomi baru perlu ditumbuhkan untuk mendongkrak perekonomian. Investasi, ekspor, dan digitalisasi masih menjadi kunci transformasi ekonomi. Dukungan penguatan transformasi tata kelola dan transformasi sosial, tetap dibutuhkan. Termasuk kesadaran sinergi antar kementerian koordinator yang baru terbentuk, termasuk antarkementerian/lembaga di bawahnya dan pemerintahan daerah, harus segera dijalankan. DPR RI melalui Komisi XI, juga perlu memastikan apakah respons kebijakan yang dijalankan pemerintah sudah tepat, dalam menjaga stabilitas dan percepatan transformasi ekonomi ke depan.

Program Mandatori Biodiesel 40% (B40) untuk Meningkatkan Ketahanan Energi

Penulis: T. Ade Surya, S.T., M.M.


Abstrak:
Pemerintah meluncurkan program mandatori B40 yang diberlakukan mulai 1 Januari 2025. Program ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam upaya meningkatkan ketahanan energi nasional dan mendukung komitmen Indonesia dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. Namun, terdapat tantangan dalam implementasinya. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tantangan dalam pelaksanaan program mandatori B40 dan mengidentifikasi potensi dampak yang dihasilkan. Tantangan utama yang dihadapi di antaranya adalah kesiapan infrastruktur, ketersediaan pasokan, rantai pasok, dan pembiayaan. Sementara dampak positif maupun negatif di antaranya adalah mengurangi emisi, membuka lapangan kerja, meningkatkan ketahanan energi, meningkatkan tekanan pada produksi dan ekspor minyak sawit, serta mengancam keberlanjutan lingkungan. Komisi XII DPR RI perlu memantau pelaksanaan program mandatori B40 dan mendorong pembentukan atau penguatan regulasi yang mendukung transisi energi.

Urgensi Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara

Penulis: Yustina Sari, S.H., M.H.
Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Kebijakan pemindahan narapidana atau transfer of prisoners oleh pemerintah Indonesia telah terlaksana dengan baik dan mendapat apresiasi dari banyak pihak. Meskipun demikian, belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai mekanisme pemindahan narapidana secara khusus dan penggunaan practical arrangement yang dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat masih menimbulkan perdebatan. Artikel ini bertujuan mengkaji pemindahan narapidana asal Australia dan Filipina melalui practical arrangement dan urgensi penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemindahan Narapidana pasca pelaksanaan practical arrangement tersebut. Kebutuhan akan undang-undang yang khusus mengatur mengenai pemindahan narapidana sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sudah sangat mendesak. Oleh karena itu, Komisi XIII DPR RI melalui fungsi pengawasannya dapat meminta keterangan lebih lanjut dari pemerintah mengenai pemilihan practical arrangement dalam pemindahan narapidana antarnegara pada Desember 2024. Komisi XIII juga perlu mendorong Pemerintah untuk menyelesaikan penyusunan RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara.

Proyeksi Stabilitas Selat Taiwan Pada Masa Pemerintahan Presiden Donald Trump

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.
Devindra Ramkas Oktaviano, M.Han

Abstrak:
Pada 29 November 2024 Amerika Serikat menyetujui transfer senjata senilai US$385 juta untuk Taiwan. Persetujuan itu menarik perhatian karena memicu ketegangan antara AS dan Taiwan dengan China, terlebih AS akan memasuki era pemerintahan kedua Presiden Donald Trump. Tulisan ini menganalisis proyeksi stabilitas Selat Taiwan di era pemerintahan Presiden Trump. Dengan menelusuri rekam jejak kepemimpinan, janji kampanye, dan mencermati dinamika pembentukan kabinet Trump, tulisan ini memprediksi arah kebijakan luar negeri Trump terhadap kawasan Selat Taiwan. Meskipun Trump menggeser narasi solidaritas demokrasi ke arah pendekatan transaksional berbasis keuntungan bisnis dalam menyikapi isu Taiwan, potensi stabilitas yang memburuk di Selat Taiwan tetap ada. Keterlibatan negara besar, proliferasi senjata canggih, dan hubungan dagang yang intensif akan membuat setiap konflik yang terjadi di Selat Taiwan berimplikasi sangat serius pada keamanan dan kemakmuran kawasan, termasuk Indonesia. Komisi I DPR RI perlu mendorong pemerintah berkontribusi menjaga stabilitas kawasan dan mendorong dialog di antara para pihak yang berkepentingan.

Dampak Serius Judi Online dan Strategi Pemberantasannya

Penulis: NOVERDI PUJA SAPUTRA, M.H.


Abstrak:
Praktik judi online mengancam ketahanan bangsa karena tidak hanya berdampak serius pada negara, namun juga berdampak langsung pada masyarakat. Tulisan ini mengkaji dampak dan strategi pemberantasan judi online. Praktik judi online berdampak secara ekonomi baik bagi negara maupun masyarakat. Selain itu, judi online memberikan dampak psikologis dan gangguan kesehatan mental. Dampak lain judi online juga dapat mengganggu kehidupan sosial masyarakat. Strategi yang dapat dilakukan untuk memberantas judi online adalah menurunkan intensitas dari aktivitas judi online, pemblokiran aliran dana, meningkatkan edukasi dan kesadaran publik, melakukan penindakan hukum yang efektif, pengembangan teknologi, serta mendorong terbentuknya Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber. DPR RI melalui Panitia Kerja Komisi I Judi Online harus memaksimalkan evaluasi efektivitas kebijakan dan regulasi, memperkuat koordinasi antarlembaga, menganalisis kebutuhan teknologi, serta merumuskan strategi pencegahan dan pemberantasan judi online. Selain itu, Komisi III DPR RI dapat meminta penegak hukum untuk menindak tegas oknum yang terlibat judi online.

Tantangan Pensiun Dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap

Penulis: Hilma Meilani, S.T., MBA.


Abstrak:
Indonesia berencana memensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara dan semua pembangkit fosil secara bertahap untuk mempercepat transisi energi. Tulisan ini mengkaji rencana pensiun dini PLTU di Indonesia dan tantangan yang dihadapi. Percepatan pensiun dini PLTU di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, antara lain ketergantungan tinggi pada batubara, pembiayaan, dan regulasi, sehingga diperlukan pengembangan sumber energi alternatif, instrumen keuangan inovatif, dan regulasi yang mendukung percepatan transisi energi. Dari sisi pengawasan, Komisi VI DPR RI perlu mendorong PLN untuk mengembangkan dan mempercepat penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT). Komisi XII DPR RI perlu mendorong pemerintah segera menetapkan peta jalan pensiun dini PLTU untuk mempercepat penurunan emisi karbon, mengurangi ketergantungan pada batubara, dan menarik investasi. Dari sisi legislasi, Komisi XII DPR RI perlu segera menyelesaikan penyusunan RUU EBET untuk mendorong percepatan transisi energi di Indonesia.

Tantangan dan Peluang Ekonomi Indonesia 2025 Di Tengah Melemahnya Konsumsi Rumah Tangga

Penulis: Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.
Anugrah Juwita Sari, S.T., M.M.

Abstrak:
Ekonomi Indonesia 2025 masih akan dibayangi kondisi 2024. Sejumlah tantangan baik internal maupun eksternal harus dihadapi untuk menangkap peluang pertumbuhan. Tulisan ini mengkaji tantangan dan peluang ekonomi Indonesia 2025 di tengah melemahnya konsumsi rumah tangga. Melemahnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga 2024 menjadi tantangan utama bagi perekonomian Indonesia, mengingat kontribusinya yang signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB). Tekanan daya beli masyarakat dipengaruhi berbagai faktor termasuk pengangguran, ketimpangan ekonomi, inflasi pangan, dan ketergantungan terhadap impor pangan. Selain itu, ancaman global seperti konflik geopolitik dan perang dagang turut memperburuk situasi. Beberapa peluang yang dapat diambil adalah hilirisasi minerba, peningkatan investasi strategis, dan penguatan stabilitas makroekonomi. Komisi XI dan Komisi XII DPR RI, perlu mendorong kebijakan pro-konsumsi rumah tangga, memperkuat ketahanan pangan, dan memprioritaskan investasi strategis yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat memperbaiki daya beli masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi nasional, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif pada 2025.

Ketimpangan Gender dan Kekerasan Terhadap Perempuan

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.
Dwiarti Simanjuntak, S.Sos., M.A.

Abstrak:
Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran terhadap isu kekerasan terhadap perempuan. Tulisan ini membahas kaitan antara ketimpangan gender dan kekerasan terhadap perempuan serta langkah untuk mengatasinya. Data dari Komnas Perempuan, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), dan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 menunjukkan tingginya kasus kekerasan, terutama di ranah domestik, dengan kekerasan seksual, fisik, dan psikis sebagai bentuk utama. Analisis menunjukkan ketimpangan gender yang berakar pada budaya patriarki, kurangnya edukasi kesetaraan, dan lemahnya penegakan hukum menjadi faktor utama penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Solusi komprehensif diperlukan, meliputi peningkatan edukasi gender, pemberdayaan perempuan, penguatan kebijakan hukum, dan layanan dukungan bagi korban. DPR RI, khususnya Komisi VIII dan Komisi III, harus memastikan alokasi anggaran yang memadai, pengawasan implementasi UU, dan penegakan hukum yang tegas. Kolaborasi antara DPR RI, pemerintah, dan masyarakat juga diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang setara dan bebas kekerasan.

Tindak Lanjut Penggunaan Senjata Api Tidak Bertanggung Jawab oleh Oknum Aparat Kepolisian

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., LL.M.


Abstrak:
Kasus penembakan oleh oknum kepolisian yang menyebabkan kematian seorang siswa SMKN 4 Semarang saat terjadi aksi tawuran siswa menimbulkan polemik dan menjadi perhatian nasional, termasuk Komisi III DPR RI. Artikel ini membahas regulasi penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian secara umum dan tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Pembahasan menyimpulkan bahwa segi regulasi sudah cukup memadai, namun implementasinya masih terdapat kelemahan dan belum mampu mencegah terjadinya pelanggaran sehingga harus diperbaiki. Terkait pelanggaran yang terjadi tentu harus dilakukan penegakan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Upaya pembenahan dapat dilakukan mulai dari substansi, struktur, dan kultur agar lebih mampu menampilkan citra polisi yang humanis. Dalam konteks pengawasan, DPR RI melalui Komisi III dapat mendorong penegakan hukum terhadap kasus penggunaan senjata api yang tidak bertanggung jawab dan melakukan perbaikan terhadap pengaturan dan pengawasan praktik penggunaan senjata api oleh anggota Polri.

Catatan Pilkada Serentak 2024: Faktor Penyebab Rendahnya Angka Partisipasi Pemilih

Penulis: NURFADHILAH ARINI, S.I.P.


Abstrak:
Tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 (Pilkada 2024) telah terlaksana secara baik dan lancar. Meskipun begitu, angka partisipasi pemilih mengalami penurunan dibandingkan dengan pilkada serentak sebelumnya. Uraian mengenai penyebab rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 akan dibahas melalui tulisan ini. Sejumlah faktor diduga menjadi penyebab rendahnya partisipasi pemilih, mulai dari jadwal pilkada yang berdekatan dengan pemilihan umum (pemilu) hingga tidak selarasnya calon pilihan partai politik dengan pilihan rakyat. Hal ini menjadi catatan penting bagi penyelenggaraan pilkada di Indonesia, sebab rendahnya partisipasi pemilih dapat berimplikasi terhadap kualitas demokrasi secara keseluruhan. Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasan, perlu mendorong penyelenggara pemilu untuk mengevaluasi seluruh tahapan Pilkada 2024. Melalui fungsi legislasi, Komisi II DPR RI dapat segera melakukan pembahasan terhadap wacana perubahan Undang-Undang (UU) Pilkada dan UU Pemilu dengan memperhatikan hasil evaluasi tersebut, termasuk mengkaji model penyelenggaraan pemilu dan pilkada dalam tahun yang berbeda.

Transformasi Pergaraman Indonesia: dari Impor Menuju Swasembada

Penulis: Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.
Fauzan Lazuardi Ramadhan, S.Si., M.Si.

Abstrak:
Pemerintah berkomitmen menghentikan impor garam konsumsi pada 2025 dan mencapai swasembada garam industri pada 2027, sebagaimana diamanatkan Perpres No. 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional (Perpres No. 126 Tahun 2022). Namun hingga saat ini ketergantungan pada impor masih tinggi, dengan rata-rata impor 2,72 juta ton selama 2019–2023, sementara produksi dalam negeri mencapai rata-rata 1,64 juta ton. Tulisan ini mengkaji permasalahan produksi garam nasional serta upaya transformasi dari ketergantungan impor menuju swasembada garam. Perubahan iklim, metode produksi konvensional, serta keterbatasan lahan menjadi permasalahan utama. Pemerintah berperan penting dalam mewujudkan swasembada garam. Langkah strategis perlu disiapkan untuk menyikapinya, terutama melalui pengalokasian APBN dan sinergi antarlembaga. Dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi garam nasional, perlu adanya pengawasan dari DPR RI khususnya Komisi IV, Komisi VI, dan Komisi VII, serta memastikan program yang dibuat pemerintah dapat berdampak langsung pada peningkatan kuantitas, kualitas, dan investasi pada sektor pergaraman nasional.

Kontraksi Purchasing Manager’s Index Manufaktur Indonesia

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.
Muhammad Insan Firdaus, M.B.A.

Abstrak:
Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia mengalami kontraksi selama lima bulan berturut-turut, terhitung sejak bulan Juli 2024. Hal ini mengindikasikan sektor manufaktur dalam negeri senantiasa mengalami penurunan dalam kurun waktu tersebut. Artikel ini membahas faktor yang memengaruhi nilai PMI manufaktur Indonesia dan apa penyebab kontraksinya. PMI manufaktur pada dasarnya menunjukkan tingkat permintaan produk dengan mengukur jumlah aktivitas pemesanan di pabrik-pabrik dalam suatu negara. Pada bulan November 2024, PMI manufaktur Indonesia masih menunjukkan posisi kontraksi, yaitu sebesar 49,6, sedikit meningkat dari Oktober 2024. Dalam lima bulan terakhir, indeks ini berada di bawah 50. Hal ini terutama disebabkan oleh banjirnya produk impor di pasar dalam negeri yang mengakibatkan permintaan terhadap produk dalam negeri menjadi berkurang. DPR RI terutama Komisi VI dan Komisi VII perlu mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi kebijakan industri manufaktur dan melakukan evaluasi atau peninjauan terhadap kebijakan impor untuk menghindari dampak yang lebih luas terhadap perekonomian nasional.

Pelindungan Guru dalam Dimensi Kekerasan terhadap Siswa

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.
Farhan Ryandi, S.Kom., M.Sc.

Abstrak:
Berbagai kasus kekerasan yang menimpa guru mengancam profesionalitas guru dan mengganggu kualitas pendidikan. Ironis, guru yang berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia, mengalami kekerasan ketika terdapat miskonsepsi dalam pendisiplinan siswa. Tulisan ini mengkaji upaya pelindungan guru dalam dimensi kekerasan siswa. Pelindungan guru dilakukan melalui upaya peningkatan kompetensi guru dengan pelatihan metode pengelolaan kelas melalui segitiga restitusi; membangun pemahaman dan hubungan yang baik antara guru, siswa, serta orang tua; sosialisasi masif penerapan UU Perlindungan Anak dalam konteks pembelajaran dan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; serta membentuk paralegal. Komisi X DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu mendorong pemerintah dan pemerintah daerah menyosialisasikan tugas, wewenang, batasan hukum, dan pelindungan guru untuk menghilangkan miskonsepsi; menyosialisasikan proses hukum guru yang melakukan tindakan disiplin harus mengedepankan pendekatan keadilan restoratif; serta menyelenggarakan pelatihan intensif bagi guru tentang metode pengelolaan kelas, disiplin yang efektif, pengelolaan konflik, dan komunikasi efektif.

Nilai Strategis Asia-Pacific Economic Cooperation Peru 2024 untuk Indonesia

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.


Abstrak:
Pada awal kepemimpinannya, Presiden Prabowo menghadiri forum Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Sebagai anggota, Indonesia menginginkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui forum APEC Peru 2024. Tulisan ini menganalisis nilai strategis forum APEC Peru 2024 untuk Indonesia. APEC Peru 2024 masih menjadi forum penting untuk diikuti karena kawasan Asia Pasifik merupakan kawasan paling dinamis yang memiliki potensi besar dalam teknologi, demografi, dan sumber daya alam. APEC juga memiliki populasi 2,96 miliar jiwa yang mewakili 37% penduduk dunia, 47% perdagangan global dan 62% total PDB riil dunia. Melalui keanggotaan APEC, Presiden Prabowo ingin mewujudkan perdagangan yang terbuka, teratur, dan adil demi menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Komisi VI DPR RI perlu mendukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan akses pasar Indonesia di APEC. Komisi XII DPR RI juga perlu mendukung pelaksanaan target Presiden Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% melalui hilirisasi nikel.

Kontribusi Kontingen Garuda TNI dalam Misi Perdamaian di Lebanon

Penulis: Aulia Fitri, S.IP., M.Si. (Han)


Abstrak:
Penyerangan terhadap pasukan perdamaian PBB, United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), kembali terjadi dalam eskalasi konflik di Lebanon dan berdampak pada keselamatan Kontingen Garuda (Konga) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merupakan pasukan terbesar dalam misi perdamaian PBB. Tulisan ini membahas kontribusi TNI dalam misi perdamaian di Lebanon. TNI telah menunjukkan, komitmen terhadap peacekeeping operation merupakan bagian dari upaya diplomasi pertahanan sesuai tujuan nasional Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Komisi I DPR RI dapat menghimbau Kementerian Pertahanan dan TNI agar terus mengembangkan kualitas dan kapabilitas pasukan Konga TNI dalam menunjang keamanan dan keselamatan personel pada misi perdamaian. Komisi I DPR RI juga perlu menghimbau agar Kementerian Luar Negeri menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap prinsip inviolability dalam operasi perdamaian, menegaskan mandat resolusi DK PBB 1701 mengenai pelanggaran berat hukum humaniter internasional, dan mendesak dilakukannya penyelidikan atas serangan terhadap pasukan perdamaian.

Pemindahan Pelabuhan Impor Komoditas Tertentu ke Wilayah Indonesia Timur

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.
Muhammad Zakik Abidin, S.T., M.T.

Abstrak:
Salah satu program quick wins Kementerian Perindustrian untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan melindungi industri manufaktur domestik adalah pemindahan pelabuhan impor (entry point) untuk komoditas tertentu ke wilayah Indonesia timur. Tulisan ini mengkaji potensi dampak positif dan tantangan pemindahan pelabuhan ke wilayah Indonesia timur, dan upaya untuk mengatasi tantangan tersebut. Kebijakan ini memiliki potensi memperkuat daya saing industri dalam negeri dan mendorong pertumbuhan sektor logistik. Namun, ada beberapa tantangan yaitu keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pelabuhan, tingginya biaya logistik, serta risiko penyelundupan barang secara ilegal. Diperlukan upaya untuk mengatasi tantangan tersebut, antara lain perbaikan infrastruktur pelabuhan, penguatan kapasitas SDM, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap penyelundupan barang secara ilegal. Komisi VII DPR RI perlu memastikan Kementerian Perindustrian melakukan kajian dampak regulasi yang menyeluruh sebelum mengimplementasikan kebijakan tersebut. Komisi VII DPR RI juga perlu mendorong pemerintah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi tantangan pemindahan pelabuhan impor ke wilayah Indonesia timur.

Strategi Menghadapi Tantangan Investasi Pasca-Kunjungan Presiden Prabowo ke Luar Negeri

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.
Yosua Pardamean Samuel, S.Tr.T. M.T

Abstrak:
Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini melakukan kunjungan ke beberapa negara, dengan salah satu tujuan utama menarik lebih banyak investasi asing ke Indonesia. Namun, investasi yang masuk juga membawa tantangan tersendiri bagi Indonesia. Tantangan tersebut meliputi efisiensi investasi yang masih rendah; ketergantungan ekonomi pada mitra strategis; serta ketidakpastian ekonomi global. Tulisan ini mengkaji strategi menghadapi tantangan investasi pasca-kunjungan Presiden Prabowo ke luar negeri. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain fokus pada reformasi struktural; perbaikan kualitas infrastruktur; penyederhanaan regulasi; pemberantasan korupsi; diversifikasi mitra strategis; diversifikasi sektor industri; dan membuat perjanjian investasi jangka panjang. Dalam hal ini Komisi XII DPR RI berperan penting untuk memastikan investasi di Indonesia berjalan dengan baik, termasuk melakukan pengawasan terhadap investor yang masuk dari berbagai negara, menyusun regulasi yang jelas dan tidak tumpang tindih agar memudahkan investor, serta memastikan pelaksanaan dana investasi sesuai tujuannya.

Kekerasan Anak dalam Keluarga: Catatan Serius Pembangunan Keluarga Indonesia

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.
Timothy Joseph Shekinah Glory, S.T., M.M.

Abstrak:
Seiring banyaknya kasus kekerasan anak dalam keluarga yang terungkap, pembangunan keluarga menjadi sorotan. Tulisan ini menggambarkan permasalahan kekerasan anak dalam keluarga dan kaitannya dengan pembangunan keluarga. Kekerasan terhadap anak paling banyak terjadi di dalam keluarga, di mana orang tua termasuk yang paling banyak melakukan kekerasan. Kekerasan anak dalam keluarga sering luput dari perhatian, menjadi fenomena gunung es, tidak tertangani dengan cepat dan biasanya baru diketahui ketika korban sudah mengalami luka serius atau meninggal dunia. Oleh sebab itu, kekerasan anak dalam keluarga perlu dilihat sebagai permasalahan yang harus diwaspadai. Beberapa upaya bisa dilakukan, seperti memperkuat pemberdayaan masyarakat guna membantu identifikasi keluarga rentan dan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat, memaksimalkan edukasi terkait kekerasan dalam keluarga, dan memperkuat peran orang tua. Komisi IX DPR RI perlu mendesak Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga untuk mengoptimalkan pembangunan keluarga dan memperkuat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain terkait pencegahan kekerasan anak dalam keluarga.

Strategi Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Masa Transisi Kabinet Merah Putih

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.IP., MPA


Abstrak:
Pembentukan Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029 berdampak pada perubahan nama, struktur organisasi, tugas dan fungsi organisasi, serta SDM aparatur yang berada di masing-masing kementerian/lembaga (K/L). Tulisan ini mengkaji bagaimana strategi pengisian jabatan ASN pada masa transisi Kabinet Merah Putih bagi K/L yang terdampak. Strategi percepatan pengisian jabatan ASN pada masing-masing K/L yang terdampak dilakukan dengan pembentukan PermenPANRB 15/2024 yang menjadi aturan pelaksanaan kebijakan tersebut. Mekanisme pengisian jabatan ASN harus dilakukan secara transparan yang didukung teknologi digital dan mengedepankan sistem merit. Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat mendorong KemenPANRB dalam upaya percepatan pengisian jabatan ASN di K/L pada masa transisi dengan memastikan pelaksanaannya sesuai regulasi, serta meminimalisasi konflik sektoral antarkementerian dan lembaga yang terdampak perubahan struktur organisasi tersebut. Melalui fungsi anggaran, Komisi II DPR RI dapat mendukung K/L yang menjadi mitra kerja dalam menentukan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan instansi sesuai kewenangan, tugas pokok, dan fungsi masing-masing K/L tersebut.

Upaya Penanganan Overkapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.
Rachmi Suprihartanti Septiningtyas.,S.H., M.H.

Abstrak:
Salah satu program prioritas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah mengatasi masalah overkapasitas lembaga pemasyarakatan secara komprehensif. Tulisan ini membahas upaya yang perlu dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut dan memberikan alternatif solusi dalam upaya penanganannya. Faktor penyebab overkapasitas, antara lain meningkatnya tindak kejahatan dan pilihan pemidanaan yang mengutamakan pidana penjara. Alternatif solusi yang dapat ditempuh selain membangun lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di setiap kabupaten/kota adalah mengupayakan penurunan angka kriminalitas, menerapkan sistem pemidanaan yang meletakkan pidana penjara sebagai ultimum remedium; dan penerapan asas restorative justice. Implementasi KUHP Nasional yang baru juga diharapkan dapat menjadi salah satu solusi, karena mengatur mengenai pidana kerja sosial dan pengaturan mengenai bagaimana pidana penjara seharusnya dijatuhkan. DPR RI melalui pelaksanaan fungsi pengawasan perlu mengevaluasi setiap kebijakan pemerintah yang terkait dengan masalah overkapasitas ini, yaitu Komisi III terkait pelaksanaan restorative justice dan penuntutan serta Komisi XIII terkait kebijakan pemasyarakatan.

Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.
Rizki Mona Syawlia, S.Si., M.T.

Abstrak:
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur dan Sumatera, telah mengakibatkan kerusakan ekosistem yang signifikan, lebih dari 283.620 hektar lahan terbakar pada tahun 2024. Permasalahan ini dipicu oleh aktivitas manusia dan diperburuk oleh perubahan iklim, serta lemahnya penegakan hukum yang menyebabkan pembakaran lahan terus berulang. Tulisan ini bertujuan untuk membahas penanggulangan karhutla. Tantangan penanggulangan karhutla antara lain kebiasaan tebas akar, keterbatasan sumber daya manusia, kesulitan deteksi dini dan infrastruktur pemantauan cuaca, serta kurangnya koordinasi antarinstansi dan anggaran daerah. Komisi IV DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu memantau kebijakan dan program pemerintah, memastikan alokasi anggaran, mendorong partisipasi aktif masyarakat, dan memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Komisi III DPR RI perlu mengawasi upaya penegakan hukum kasus karhutla hingga eksekusi pemberian ganti rugi ke negara. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan sektor pertanian dan pelestarian ekosistem hutan.

Tantangan dalam Mencapai Target Pertumbuhan Ekonomi 8%

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.
Fadila Puti Lenggo Geni, S.E., M.M

Abstrak:
Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2025-2029, meskipun proyeksi IMF hanya 5%. Sejarah menunjukkan bahwa Indonesia pernah mencapai angka pertumbuhan lebih dari 8% pada 1973, 1977, dan 1995 meskipun rasio investasi terhadap PDB tergolong rendah. Pencapaian ini didorong oleh industrialisasi, modernisasi, serta akumulasi kapital di sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kelembagaan. Ttulisan ini bertujuan membahas tantangan dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam periode 2025-2029. Pertumbuhan 8% penting untuk menghindari perangkap pendapatan menengah dan mewujudkan tujuan Indonesia sebagai negara maju. Tantangan utama dalam mencapainya meliputi penanganan transmigrasi dengan menjaga kelestarian alam dan budaya, keberlanjutan lingkungan dalam hilirisasi nikel, serta optimalisasi anggaran sosial. Selain itu, penguatan sektor ekspor, penyesuaian kebijakan fiskal untuk UMKM, dan dukungan terhadap ekonomi hijau-biru serta syariah menjadi prioritas. DPR RI, khususnya Komisi XI berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan anggaran negara dan memastikan kebijakan fiskal dan moneter serta investasi dapat mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Peluang, Tantangan, dan Upaya Pelindungan Pekerja Informal Berbasis Platform Sektor Transportasi

Penulis: Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.
Eva Mutia Ghofarany, S.K.M., M.S.M.

Abstrak:
Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menyerukan pengakuan resmi bagi pengemudi ojek online, taksi online, dan kurir sebagai pekerja formal untuk memperoleh hak-hak ketenagakerjaan, termasuk upah minimum. Tulisan ini membahas peluang, tantangan, dan peran pemerintah dalam upaya pelindungan terhadap pekerja informal berbasis platform sektor transportasi. Hasil pembahasan menunjukkan fenomena peningkatan pekerja informal disebabkan oleh ketidakmampuan sektor formal menyerap tenaga kerja baru. Pemerintah perlu menciptakan skema pelindungan sosial yang lebih meringankan bagi pekerja informal berbasis platform serta melakukan pembenahan regulasi. Komisi IX DPR RI dapat mendorong revisi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk mengakomodasi pelindungan pekerja informal. Komisi IX DPR RI juga dapat mendorong Komisi V DPR RI untuk melakukan revisi UU No. 22 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan memasukkan materi tentang status dan segala ketentuan mengenai ojek online, taksi online, dan kurir termasuk materi tentang kesejahteraan pengemudinya.

Hukum Humaniter Dewan Keamanan Pasca-Sidang Majelis Umum PBB Ke-79

Penulis: ZIYAD FALAHI, M.Si.


Abstrak:
Sidang ke-79 Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) merupakan ajang tahunan yang tidak serta merta bisa keluar dari turbulensi karena mencoba menarik kembali pakem kelembagaan Dewan Keamanan. Tulisan ini mengelaborasi hukum humaniter yang berkaitan dengan kelembagaan Dewan Keamanan PBB sebagai multilateralisme paling tinggi dalam skala isu keamanan internasional. Internasionalisasi konflik yang melibatkan Israel acapkali dihadapkan pada perdebatan urgen tidaknya titik tekan konflik yang dipandang multilateral membawa asa ketegasan Dewan Keamanan. Sementara itu konflik bilateral Israel di Timur Tengah yang secara potensial diprediksi melibatkan aktor regional. Gerakan milisi Hamas dan Hizbullah di tengah banyaknya korban meski tidak pernah bersuara lantang pada sidang DK PBB ternyata mampu menjadi indikator gerakan transnasional yang sukses meredam multilateralisme yang dikuasai hegemon. AKD di DPR RI yang menangani bidang luar negeri diharapkan melalui fungsi pengawasan dapat menyuarakan hukum humaniter bahwa perang perlu diregulasi oleh keberpihakan sipil dalam jus ad bello.

Strategi Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Digital Di Indonesia

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.
Rahmat Sawalman, S.Kel., M.Si.

Abstrak:
Pembangunan infrastruktur digital perlu terus dilakukan, karena manfaatnya dalam meningkatkan kebutuhan akan internet di Indonesia. Pembangunan infrastruktur digital juga menuntut adanya solusi yang inovatif. Tulisan ini mengkaji strategi berkelanjutan dan regulasi tata kelola pembangunan infrastruktur digital di Indonesia. Indonesia telah menyiapkan berbagai strategi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital. Strategi meliputi tiga fokus utama yaitu pengembangan infrastruktur digital, peningkatan talenta digital, dan tata kelola infrastruktur yang lebih baik. Meski demikian, masih ada tantangan yang dihadapi, seperti pemerataan akses internet di daerah terpencil serta kebutuhan regulasi untuk mengatur keamanan siber. Diperlukan regulasi yang lebih kuat terhadap pengaturan tata kelola infrastruktur digital untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum. AKD di DPR RI yang membidangi telekomunikasi dan informatika perlu memprioritaskan pembahasan RUU Keamanan Siber dan melakukan pengawasan atas kebijakan berkelanjutan pembangunan infrastruktur digital di Indonesia.

Kebijakan Pemerintah dalam Memaksimalkan Potensi Nikel Di Indonesia

Penulis: Niken Paramita Purwanto, S.E., M.Ak.


Abstrak:
Sebagai negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, transformasi global menuju kendaraan listrik (EV) membuka peluang besar bagi Indonesia. Nikel, sebagai bahan utama dalam baterai lithium-ion, sangat diperlukan seiring dengan meningkatnya permintaan kendaraan listrik. Kebijakan hilirisasi yang ditetapkan dalam Permen ESDM No. 17 Tahun 2020 bertujuan untuk melarang ekspor nikel mentah dan memaksimalkan pengolahan nikel di dalam negeri, sehingga meningkatkan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi. Tulisan ini bertujuan kebijakan pemerintah dalam upaya memaksimalkan potensi cadangan dan produksi nikel di Indonesia. Meskipun Indonesia menghasilkan nikel dalam jumlah besar, tantangan seperti kebutuhan pembangunan smelter dan peningkatan kualitas sumber daya manusia masih harus diatasi. AKD Komisi yang membidangi energi perlu mendorong pemerintah dan memberikan dukungan kebijakan untuk mencapai target pembangunan 53 smelter hingga 2024. Diharapkan dengan adanya pemanfaatan potensi nikel melalui pengembangan industri smelter dan baterai EV dapat memperkuat posisi Indonesia di pasar global dan menciptakan peluang ekonomi baru.

Wacana Reformasi Kementerian BUMN Menjadi Super Holding

Penulis: YOSEPHUS MAINAKE, M.H.


Abstrak:
Badan usaha milik Negara (BUMN) mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Namun, pengelolaan dan efisiensi BUMN sering kali menjadi sorotan karena berbagai masalah, mulai dari manajemen yang kurang optimal hingga isu korupsi. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan BUMN, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus Kementerian BUMN dan mengubahnya menjadi super holding. Tulisan ini menganalisis wacana reformasi kementerian BUMN menjadi super holding BUMN. Pembentukan super holding merupakan strategi yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan negara dengan tujuan menyinergikan kinerja BUMN. Alat kelengkapan DPR RI yang membidangi masalah BUMN perlu mengawasi dan mendorong pemerintah agar secara benar melakukan transformasi kementerian BUMN menjadi super holding, dengan fokus pada transparansi, efisiensi, dan profesionalisme. Dengan demikian, diharapkan BUMN dapat berfungsi sebagai pilar utama perekonomian Indonesia, sekaligus mampu berkontribusi lebih maksimal bagi pendapatan negara.

Upaya Melindungi Anak dari Child Grooming melalui Literasi Digital

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.
Adib Hermawan, S.Pd., M.Han.

Abstrak:
Child grooming di era digital semakin meningkat, terutama melalui platform daring seperti media sosial dan aplikasi pesan. Tulisan ini mengkaji upaya melindungi anak dari child grooming dengan meningkatkan literasi digital. Banyaknya anak yang belum memiliki kesadaran digital yang memadai mengantarkan pada risiko child grooming. Perlu ada upaya pencegahan yang melibatkan peran orang tua, guru, dan masyarakat melalui penguatan literasi digital. Orang tua dan guru perlu aktif memantau serta membimbing anak terkait keamanan di dunia maya. Literasi digital harus ditingkatkan melalui kolaborasi antara orang tua, guru, dan masyarakat. AKD di DPR RI yang membidangi pendidikan dasar dan menengah serta pelindungan anak perlu mendorong program literasi digital yang lebih inklusif dan memperkuat kebijakan pelindungan anak di ruang digital.