Isu Sepekan

Rencana Defence Cooperation Agreement Antara Indonesia dan Australia

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP., M.Sos


Isu:
Pada 1 Desember 2023 Kemenhan RI membuat rumusan final naskah persetujuan Defence Cooperation Agreement (DCA) antara Indonesia dengan Australia. Isi dari draf final DCA itu adalah pengembangan kerja sama bidang pertahanan dengan Australia, terutama untuk saling membantu dalam mengantisipasi dan menghadapi ancaman keamanan di kawasan Indo-Pasifik di masa depan. Dalam kerja sama dengan luar negeri, UU Industri Pertahanan mengamanatkan agar keputusan harus melalui pembahasan di Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) terlebih dahulu. Rencana mengesahkan DCA Indonesia-Australia harus ditanyakan oleh Komisi I DPR kepada pihak Kemenhan RI terkait apakah konsep DCA yang draf nya sudah final tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari forum KKIP, terutama apabila menyangkut peran industri pertahanan dalam negeri. Hal ini perlu diingatkan karena KKIP memiliki fungsi merumuskan dan mengevaluasi kebijakan mengenai pengembangan dan pemanfaatan Industri Pertahanan.

Laporan Pelanggaran Netralitas ASN Menuju Pemilu 2024

Penulis: RAIS AGIL BAHTIAR, S. S., M.Si.


Isu:
Isu netralitas aparatur sipil negara atau ASN di pemerintah daerah menjadi salah satu hal yang penting dalam mendukung Pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Realitas menunjukkan, misalnya, hingga 21 November 2023, setidaknya 45 ASN dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri karena diduga bersikap tidak netral dalam Pemilu 2024. Kerawanan pelanggaran netralitas di kalangan ASN ini diduga karena pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang ada di tiap Pemda diisi orang-orang politik yang biasanya memiliki preferensi tertentu di Pemilu 2024. DPR RI melalui Komisi II perlu mendorong Pemerintah, melalui Kemendagri, Kemenpan RB, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan BKN, dalam memastikan pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan semua partai politik seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dugaan Korupsi Penerimaan Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh

Penulis: Novianti, S.H., M.H.


Isu:
Hakim Agung Nonaktif Gazalba Saleh ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penerimaan gratifikasi dan TPPU terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung RI. Gazalba disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penerapan pasal yang tepat dalam dugaan gratifikasi ini penting untuk menegakkan integritas dan profesionalisme di lingkungan peradilan. Untuk itu, Komisi III DPR RI perlu mendorong KPK menuntaskan kasus gratifikasi dan TPPU yang diduga melibatkan Hakim Agung Nonaktif Galzaba Saleh dan diperlukan tindakan tegas dan adil untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Arti Penting COP28 Dubai Bagi Indonesia

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.


Isu:
COP 28 yang dilaksanakan di Dubai pada 30 November hingga 12 Desember 2023 mempunyai beberapa arti penting. Pertama, penyajian global stocktake untuk melihat kemajuan yang dicapai secara kolektif dalam mencapai tujuan Paris Agreement. Kedua, pernyataan bersama mengenai masa depan pangan dan pertanian yang disetujui oleh lebih dari 130 negara. Ketiga, aktivasi dana kompensasi bagi negara-negara rentan akibat perubahan iklim. Keempat, hadirnya para pemimpin dan negosiator iklim untuk membuat komitmen dan membuat keputusan strategis mengenai isu-isu penghapusan bahan bakar fosil, pendanaan ketahanan iklim di negara-negara yang rentan, dan transformasi dalam produksi pangan dan energi. Komisi IV DPR RI perlu memastikan Indonesia on the track dalam mencapai target Nationally Determined Contribution, melalui pengurangan emisi sekaligus menjaga penghidupan; melindungi keanekaragaman hayati sambil mendorong pertumbuhan ekonomi, serta terus berupaya mencari terobosan pemanfaatan dana iklim internasional ‘loss and damage’ yang disepakati dalam COP 28.

Pembatasan Angkutan Barang Saat Natal dan Tahun Baru

Penulis: Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.


Isu:
Kemenhub menetapkan kebijakan pembatasan angkutan barang pada masa libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, sehingga mobilitas masyarakat menjadi lancar. Beberapa kebijakan akan dilakukan, salah satunya dengan melakukan pembatasan angkutan barang dan penerapan rekayasa lalu lintas. Komisi V DPR RI perlu mendorong Kemenhub untuk mengintensifkan koordinasi dan sinergi dengan berbagai kementerian dan lembaga seperti, Kepolisian, Kementerian PUPR, BMKG, Badan SAR Nasional, pemerintah daerah, operator transportasi, operator jalan tol, dan unsur terkait lainnya. Komisi V hendaknya memastikan bahwa sosialisasi mengenai pembatasan ini segera digencarkan, agar tidak menyulitkan pengusaha atau pemilik barang dalam mengatur rantai pasoknya. Komisi V DPR RI juga perlu mendorong BMKG untuk melakukan deteksi dini dan mitigasi bencana sebagai antisipasi cuaca ekstrem jelang libur Natal dan Tahun Baru. Hasil BMKG agar disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat diantisipasi dan meminimalisir dampaknya.

Tantangan UMKM di Tahun 2024

Penulis: Lisnawati, S.Si., M.S.E.


Isu:
Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berperan penting dalam perekonomian nasional. Namun banyak tantangan yang dihadapi UMKM di pasar digital, yaitu: 1) keterbatasan kemampuan pelaku UMKM untuk mengadopsi teknologi dan literasi digital; 2) Masih banyak UMKM yang belum dapat menyusun laporan pembukuan dan administrasi keuangan secara digital; 3) standardisasi produk yang belum sesuai dengan pasar ekspor berbasis digital; 4) regulasi dan prosedur bisnis lintas batas yang kompleks, mahal, dan memakan waktu; dan 5) Inovasi dan teknologi, literasi digital, produktivitas, legalitas atau perizinan, pembiayaan, branding dan pemasaran, sumber daya manusia, standardisasi dan sertifikasi, pemerataan pembinaan, pelatihan, dan fasilitas, serta basis data tunggal. Komisi VI DPR RI perlu memastikan dukungan pemerintah kepada UMKM terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan untuk memperkuat sektor UMKM sehingga dapat melaksanakan perannya secara optimal dalam perekonomian nasional.

Kendala Hilirisasi Batubara

Penulis: Niken Paramita Purwanto, S.E., M.Ak.


Isu:
Hilirisasi batubara di tanah air menghadapi tantangan besar yang membuat perkembangannya terhambat. Proyek-proyek hilirisasi batubara terkendala pembiayaan dan nilai keekonomian proyek yang menyebabkan proses feasibility study belum juga selesai. Proyek hilirisasi batubara merupakan proyek berbiaya tinggi sehingga perlu pengkajian yang mendalam terutama dari aspek keekonomiannya. Pemerintah telah menyediakan sejumlah insentif untuk perusahaan yang berkomitmen melakukan hilirisasi batubara, namun sejumlah insentif tersebut belum mampu membuat proyek hilirisasi batubara menarik secara bisnis. Pemerintah diharapkan dapat memberikan bentuk dukungan lainnya, seperti insentif pajak, keringanan bea impor bahan baku dan suku cadang, kemudahan akses pendanaan ke perbankan, dan kepastian offtaker (pembeli) agar hilirisasi batubara di tanah air dapat berkembang.

Peran DPR RI dalam Menurunkan BPIH 2024

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.


Isu:
Minggu ini ada kabar baik bagi jemaah calon haji Indonesia tahun 2024. Kabar baik ini datang dari Komisi VIII DPR RI yang telah berhasil menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024 lebih rendah Rp 11,6 juta dari usulan awal Pemerintah. Pada awalnya, Pemerintah melalui Kemenag RI mengusulkan sebesar Rp105 juta. Setelah dilakukan rapat maraton antara Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama RI selama 11 hari kerja, akhirnya ditetapkanlah BPIH 2024 turun Rp11,6 juta atau menjadi Rp93,4 juta. Turunnya BPIH 2024 ini menunjukkan bahwa DPR RI selama ini selalu bersama rakyat dan selalu berusaha sekuat tenaga memperjuangkan kepentingan rakyat, khususnya bagi jemaah calon haji. Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk memastikan layanan yang akan diterima jemaah haji seperti layanan pemondokan, katering, kesehatan, dan sebagainya.

Antisipasi Indonesia dalam Menyikapi Lonjakan Kasus Pneumonia di China

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.


Isu:
Lonjakan kasus Pneumonia pada anak-anak di China, menjadi sorotan karena membebani rumah sakit dan dampaknya tidak hanya menjadi ancaman lokal tetapi juga secara global. China telah mengatasi masalah ini dengan mengikuti rekomendasi WHO, termasuk vaksinasi dan kampanye edukasi. Di Indonesia, Ketua MPR RI mendorong Kemkes untuk terus memantau perkembangan kasus di China dan mengambil langkah pencegahan. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemkes telah memperkuat kewaspadaan dan menghimbau pengawasan di pintu masuk negara. Untuk mengantisipasi penyebaran penyakit serupa di Indonesia, Komisi IX perlu meninjau fasilitas kesehatan, memastikan ketersediaan tenaga kesehatan, melaksanakan kampanye edukasi, dan memastikan kerja sama lintas sektor dalam menanggulangi penyakit menular, sehingga Indonesia dapat menghadapi ancaman kesehatan serupa.

Tantangan Bahasa Indonesia Pasca-Ditetapkan sebagai Bahasa Resmi Konferensi Umum UNESCO

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.


Isu:
Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO. Penetapan tersebut di satu sisi membawa dampak positif bagi penguatan posisi Indonesia di tingkat internasional. Di sisi lain, penetapan tersebut menimbulkan tantangan baru untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Namun demikian, bahasa Indonesia masih jauh dari sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi bahasa internasional. Oleh karena itu, Komisi X DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu mendorong Kemendikbudristek memperbanyak infrastruktur untuk belajar bahasa Indonesia agar lebih memadai; memperluas jaringan kerja sama dengan universitas di luar negeri yang membuka jurusan bahasa Indonesia untuk menyelenggarakan ujian kemahiran bahasa Indonesia sehingga ujian ini terjangkau oleh lebih banyak warga negara asing di luar negeri; menyelesaikan Peta Jalan Penginternasionalan Bahasa Indonesia sebagai upaya menjadikan bahasa Indonesia salah satu media komunikasi dunia. Sementara melalui fungsi anggaran, Komisi X DPR RI perlu memberikan dukungan anggaran yang memadai guna mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional.

Rendahnya Realisasi Anggaran Pemerintah Menjelang Akhir Tahun 2023

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.


Isu:
Memasuki akhir tahun 2023, realisasi anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah belum terserap maksimal. Sampai akhir November 2023, tercatat realisasi belanja pemerintah pusat sebesar 74 persen sedangkan pemerintah daerah 64 persen. Padahal pada tahun 2024 target belanja negara meningkat. Jika pemerintah tetap lambat dalam penyerapan anggaran maka akan lebih sulit mewujudkan realisasi anggaran yang optimal. Dalam hal ini, DPR RI khususnya Komisi XI perlu melakukan pengawasan lebih intensif terhadap penyerapan anggaran pada setiap program pembangunan pemerintah. Selain itu Komisi XI juga perlu mendorong pemerintah segera mengeksekusi anggaran yang telah dialokasikan dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Mengingat kondisi geopolitik makin memanas, dampak perubahan iklim makin terlihat, serta potensi krisis yang makin menguat, maka Komisi XI perlu mengingatkan pemerintah agar anggaran yang telah dialokasikan dapat digunakan secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran.

Tantangan Baru Perdamaian Semenanjung Korea

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.


Isu:
Pada 21 November 2023 Korea Utara (Korut) berhasil melakukan peluncuran satelit Malligyong-1 menggunakan roket Chollima-1 dari pangkalan peluncuran satelit Sohae. Ini menjadi satelit mata-mata militer pertama milik Korut. Keberhasilan peluncuran satelit mata-mata ini akan meningkatkan kemampuan pengintaian Korut. Keberhasilan ini juga memberi manfaat signifikan pada kemampuan Korut dalam mengembangkan rudal balistik antarbenua. Tindakan Korut ini telah memicu kecaman internasional, terutama Korsel, Jepang, dan AS. Tindakan Korut ini melanggar resolusi DK PBB yang melarang Korut untuk melakukan peluncuran satelit apa pun. Peluncuran satelit ini juga telah memicu kedua negara untuk menangguhkan The Comprehensive Military Agreement yang disepakati bersama pada 2018 untuk meredakan ketegangan di Semenanjung Korea. Tanpa perjanjian 2018, aktivitas militer kedua negara akan kembali meningkat di kawasan perbatasan. Seluruh perkembangan ini berpotensi meningkatkan ketegangan dan risiko konflik di Semenanjung Korea.

Pengawasan terhadap Peserta Pemilu Berstatus Pejabat Negara

Penulis: ARYO WASISTO, M.Si.


Isu:
Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2023 yang isinya tidak mengharuskan menteri dan pejabat negara seperti gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan walikota, wakil walikota, yang tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya sebagai peserta pemilu. Selain itu, saat kampanye pejabat tersebut hanya dikenakan wajib cuti. Aturan tersebut mengundang reaksi publik yang kritis di media sosial. Sebagian publik mengaitkannya dengan momentum dan kepentingan tertentu. DPR melalui Komisi II perlu mendesak Bawaslu RI untuk memperketat pengawasan di tingkat kementerian di mana pejabat tersebut turut serta menjadi capres/cawapres. DPR juga mempertimbangkan untuk menilai kinerja kementerian dan pemda terkait yang menteri atau kepala daerahnya cuti. Penilaian tersebut dapat menjadi pertimbangan apakah aturan mengenai mundur atau tidaknya pejabat setingkat menteri atau kepala daerah, kelak perlu kembali direvisi.

Ketua KPK Ditetapkan sebagai Tersangka

Penulis:


Isu:
Pemberantasan korupsi di Indonesia berada di titik nadir, karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai trigger mechanism pemberantasan korupsi, justru ketuanya dihadapkan pada permasalahan korupsi. Polda Metro Jaya resmi menetapkan Ketua KPK, FB, sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan, penerimaan gratifikasi dan suap. Melalui Keppres Nomor 116 Tahun 2023, FB diberhentikan sementara sebagai Ketua KPK dan Nawawi Pomolango ditetapkan sebagai Ketua Sementara KPK. Penggantian Pimpinan KPK belum dapat dilakukan mengingat status FB masih sebagai tersangka. Penggantian dilakukan apabila menjadi terdakwa tindak pidana kejahatan. Peristiwa ini merupakan peringatan bagi Presiden dan DPR untuk memperbaiki proses seleksi dan pemilihan Pimpinan KPK. Pergantian periode Pimpinan KPK dilakukan setelah pergantian periode Presiden dan DPR RI. Komisi III DPR RI perlu menyiapkan catatan bagi DPR RI periode berikutnya terkait permasalahan di KPK, baik masalah seleksi maupun regulasi.

Sederet Pekerjaan Rumah Menteri Pertanian yang Baru

Penulis: Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.


Isu:
Komisi IV DPR RI menaruh perhatian khusus pada sektor pertanian yang terdampak El Nino. Dalam Kunjungan Kerja Masa Persidangan II ini, Komisi IV melakukan banyak kunjungan ke petani yang terdampak El Nino. Komisi IV mendorong Kementerian Pertanian untuk memprioritaskan relokasi anggaran 2023 untuk program insentif bagi petani. Terkait dengan program Kementan yang dipimpin oleh Menteri Andi Amran, DPR perlu mendukung semangat positif yang disampaikan di awal pelantikannya. DPR RI perlu mengawasi secara intensif program kerja Kementan dalam mengatasi persoalan pertanian terkini terkait El Nino, restriksi ekspor, dan gangguan rantai pasok pangan global. Di samping itu, program peningkatan produktivitas pertanian tetap harus menjadi prioritas.

Kenaikan Harga Tiket Kereta Cepat Whoosh dan Upaya Peningkatan Layanannya

Penulis: Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.


Isu:
KCIC telah memperpanjang promo tiket kelas ekonomi kereta cepat Whoosh sampai dengan Desember 2023. Namun demikian, terdapat kenaikan harga dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 untuk Senin hingga Kamis dan Rp250.000 untuk Jumat hingga Minggu. KCIC juga menambah jadwal penjalanan menjadi 40 kali di hari kerja dan 48 kali di akhir pekan dikarenakan rata-rata penumpang telah mencapai 18.000 per hari pada weekday dan 21.000 per hari pada weekend. Untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, KCIC bekerja sama dengan sejumlah operator agar tercipta integrasi antarmoda. Upaya ini dilakukan agar target jumlah penumpang dan pengembalian investasi tercapai. Berbagai upaya peningkatan layanan juga perlu dilakukan KCIC untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga tiket promo. Komisi V DPR RI dapat berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan untuk menyiapkan kebutuhan infrastruktur pendukung guna meningkatkan kemudahan akses kereta cepat Whoosh bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengakses stasiun kereta cepat Whoosh lebih mudah dan murah.

Dampak Restriksi Ekspor Beras Negara Produsen terhadap Harga Beras Nasional

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.


Isu:
Perum Bulog mengalami kesulitan dalam mengimpor beras untuk mengamankan cadangan beras pemerintah. Ini dikarenakan adanya pembatasan ekspor beras dari negara produsen utama seperti India dan persaingan harga dengan negara-negara Eropa. Kondisi ini menyebabkan kenaikan harga beras global dan nasional, serta berkonsekuensi signifikan terhadap inflasi. Peningkatan andil beras terhadap inflasi mencapai 5,61% secara bulanan dan 18,44% secara tahunan, tertinggi sejak tahun 2014. Kondisi ini juga berpotensi meningkatkan jumlah warga miskin, mengingat sebagian besar pengeluaran rumah tangga, khususnya kelompok berpengeluaran di bawah Rp3 juta per bulan, diperuntukkan untuk pangan. DPR RI melalui Komisi VI perlu mendorong pemerintah agar terus mengupayakan ketersediaan beras dan menjamin akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan beras, antara lain melalui stabilitas harga beras. Diperlukan pula pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan sosial beras, agar tepat sasaran.

Akselerasi Transisi Energi Melalui Implementasi CIPP JETP

Penulis: T. Ade Surya, S.T., M.M.


Isu:
Dokumen rencana investasi dan kebijakan komprehensif atau Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) atas skema pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP), telah resmi disahkan oleh pemerintah dan International Partners Group. Pengesahan dokumen CIPP JETP ini tentu menjadi "angin segar" dalam upaya akselerasi transisi energi di tanah air yang selama ini terhambat terutama karena masalah pembiayaan. Adapun fokus area investasi dalam dokumen CIPP JETP meliputi pembiayaan "pemensiunan dini" PLTU, jalur transmisi dan jaringan, hingga peningkatan bauran energi baru dan terbarukan. Namun terlepas dari telah disahkannya CIPP JETP, pemerintah perlu mewaspadai jebakan utang dari pendanaan JETP karena berasal dari utang luar negeri. Utang pendanaan JETP harus menjadi utang yang produktif yang difokuskan untuk pembiayaan program ataupun pembangunan proyek-proyek strategis transisi energi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan proyek-proyek transisi energi yang saat ini dalam proses pelelangan atau akan dilelang, layak untuk dibiayai.

Tantangan Jemaah Haji Tahun 2024

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.


Isu:
Terdapat dua tantangan yang akan dilalui jemaah haji tahun 2024. Pertama, tantangan kesehatan haji, dimana setiap jemaah haji akan melewati tahapan pemeriksaan kesehatan. Jika dinyatakan sehat secara fisik maka dapat melunasi sisa biaya perjalanan biaya haji (bipih) 2024, sebaliknya jika dinyatakan tidak sehat dan tidak layak maka harus menunda keberangkatan atau memberikan porsi haji yang dimiliki kepada keluarga. Kedua, tantangan bipih. Jemaah haji tetap harus mampu melunasi sisa bipih, jika belum mampu maka dapat menunda keberangkatannya ke tanah suci untuk berhaji. Komisi VIII DPR RI perlu mendorong Kemenag RI untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah jemaah haji. Selain itu, Komisi VIII DPR RI juga perlu mendorong Kemenag RI untuk melakukan evaluasi terkait sistem kerja petugas haji seperti proses seleksi petugas haji yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan profesionalisme.

Masalah Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024

Penulis:


Isu:
Kenaikan UMP 2024 mengacu pada PP No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang bertujuan untuk menjaga kestabilan daya beli pekerja dan ekonomi nasional. Ketentuan UMP 2024 hanya berlaku untuk pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun menggunakan struktur skala upah. Pekerja menolak kenaikan UMP 2024 dan menuntut kenaikan lebih tinggi. Komisi IX DPR RI perlu mengambil langkah-langkah: (1) melakukan rapat kerja dengan pemerintah, pelaku usaha, dan serikat pekerja untuk mendiskusikan masalah kenaikan UMP 2024; (2) mendorong pemerintah melaksanakan pembinaan dan bertindak adil terhadap dunia usaha untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis; (3) melakukan pengawasan terhadap implementasi UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan, dalam rangka menciptakan sistem usaha yang sehat dengan kesejahteraan pekerja di dalamnya.

Hari Guru Nasional 2023

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.


Isu:
Peringatan Hari Guru Nasional, 25 November, menjadi waktu yang tepat untuk merenungkan kembali peran guru di Indonesia. Presiden RI dengan tegas berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru, seiring dengan digelarnya Apresiasi GTK 2023. Tantangan-tantangan, termasuk isu kesejahteraan, sedang diatasi melalui berbagai upaya pemerintah, seperti peningkatan gaji dan tunjangan. Pemerintah menyampaikan bahwa 544 ribu guru honorer telah lolos seleksi sebagai ASN PPPK dalam kurun waktu 2021–2022. Harapannya, tahun ini akan dapat dicapai angka 840 ribu guru yang menjadi ASN PPPK, dan tahun 2024, akan tercapai target satu juta pengangkatan guru ASN PPPK. Sementara itu, tantangan dan peluang teknologi dalam pendidikan juga menjadi sorotan, sehingga tetap perlunya dukungan penuh dari pemerintah. Hari Guru Nasional 2023 sebaiknya bukan hanya menjadi panggung apresiasi, tetapi juga refleksi tentang masa depan pendidikan di Indonesia, dan DPR dapat berperan dalam memberikan dukungan konkret untuk kemajuan sektor pendidikan.

Dampak Korupsi bagi Perekonomian dan Investasi

Penulis: Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.


Isu:
Penetapan status tersangka oleh Kepolisian RI terhadap Ketua KPK, di mana sebelumnya kasus korupsi juga melanda Anggota BPK, Ketua MK, Hakim Agung, dan Kakorlantas Polri, termasuk enam menteri dan satu wakil menteri serta pelanggaran etik berat oleh Ketua MK, telah mencederai semangat anti korupsi dan penegakan hukum di Indonesia. Upaya untuk terus menggenjot investasi melalui berbagai langkah deregulasi pada akhirnya tidak akan efektif selama korupsi tidak segera diatasi. Multiplier effect rendahnya tingkat investasi, distorsi alokasi sumber daya, penurunan produktivitas belanja publik, pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi, khususnya di tengah ketidakpastian global. DPR RI, khususnya komisi III dan XI, melalui fungsi dan kewenangannya masing-masing, bersama pemerintah harus menunjukkan komitmen penegakan hukum dan pemberantasan yang lebih baik, konsisten dalam menciptakan ekosistem usaha dan iklim investasi, serta menjaga efektivitas APBN sebagai shock absorber.

Masih Maraknya Judi Online di Indonesia

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.


Isu:
Judi online masih marak terjadi di Indonesia. Menurut Catatan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), terdapat 28.977 konten yang diblokir dari tanggal 1-9 November 2023.Total seluruhnya selama periode 17 Juli hingga 9 November 2023 yang telah ditangani sebanyak 504.860 konten. Terakhir ditemukan akun Instagram dan Telegram yang diduga milik bandar judi online yang mengadakan taruhan pemilihan presiden tahun 2024. Komisi I DPR melalui pelaksanaan fungsi legislasi pada pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU ITE bersama Pemerintah, perlu memastikan ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu, diputuskan. Hal ini dimaksudkan agar aturan ini dapat dikenakan kepada subjek yang menjadi sasaran dari ketentuan tersebut.

Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu 2024

Penulis: Poedji Poerwanti, S.H., M.H.


Isu:
UU Aparatur Sipil Negara (ASN) mewajibkan ASN untuk menjaga netralitas. Netralitas ASN dalam UU Pemilu diawasi oleh Bawaslu. Di tengah tingginya dinamika politik memasuki setiap tahapan Pemilu 2024, ASN dilarang melakukan interaksi yang bersifat politik partisan, termasuk antara lain melalui media sosial baik like, komen, maupun dukungan terhadap salah satu peserta pemilu. Kasus-kasus tertentu pada saat menghadapi Pemilu serentak 2024, diakui pelanggaran netralitas ASN tergolong tinggi. Guna mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas, Komisi II DPR RI perlu mengawasi implementasi UU ASN dan UU Pemilu yang melarang ASN terlibat dalam aktivitas politik praktis. Selain itu, perlu memantau perkembangan rencana kebijakan dari MenPAN RB, KASN, dan Bawaslu yang berencana menyusun formula baru penanganan pelanggaran netralitas ASN secara kelembagaan agar nantinya segera dikonsultasikan lebih lanjut kepada Komisi II DPR RI.

Dugaan Suap Pengaturan Hasil Audit BPK

Penulis:


Isu:
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung saat ini sedang menangani kasus dugaan penerimaan suap anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). KPK telah menetapkan Penjabat Bupati Sorong, Papua Barat Daya, Yan Piet Mosso bersama lima orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap untuk menghapus temuan laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Penyegelan ruang kerja anggota BPK, Pius Lustrilanang, pada Senin, 13 November 2023, masih terkait dengan kasus Sorong. Sementara itu, pada 3 November 2023 Kejaksaan Agung menahan Achsanul Qosasi, anggota III BPK, atas dugaan penerimaan suap Rp40 miliar dari proyek BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kasus suap anggota BPK itu sangat disayangkan karena perbuatannya meruntuhkan integritas auditor BPK. Kewenangan BPK melakukan audit investigasi kerugian negara merupakan kewenangan atributif, berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 dan UU No. 15 Tahun 2006.

Optimalisasi Kebijakan Pemanfaatan Sumber Daya Laut Indonesia

Penulis: Masyithah Aulia Adhiem, S.Si, M.E.


Isu:
Indonesia sebagai negara maritim memiliki wilayah perairan yang sangat luas mencapai 6,4 juta km2 atau 75 persen dari total wilayah Indonesia. Kondisi geografis tersebut dibarengi dengan potensi sumber daya yang sangat beragam yang dapat bermanfaat di berbagai sektor. Namun kontribusi sektor kelautan terhadap PDB tahun 2021 baru mencapai 7,6 persen, dengan porsi terbesar bersumber dari industri perikanan tangkap. Kebijakan pemerintah yang sudah ada masih berisiko dalam penerapannya karena dinilai kurang didukung kajian yang memadai, terutama pada kebijakan ekspor benih lobster dan penangkapan ikan terukur. Pengelolaan potensi sektor ini merupakan tugas besar bersama, yang harus melibatkan sinergitas berbagai pihak, baik pemerintah maupun industri, dengan memprioritaskan kesejahteraan nelayan dan pemanfaatan sumber daya laut Indonesia secara lestari. Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi IV DPR RI dapat meminta pemerintah menyediakan kajian yang memadai dan menyeluruh sebelum menerapkan kebijakan kelautan. Kajian tersebut harus sejalan dengan upaya menyediakan sumber pangan alternatif dari sektor kelautan dan kebijakan yang berpotensi memberikan dampak luas terutama bagi nelayan. Selain itu, Komisi IV untuk terus melakukan pengawasan berkala terhadap kebijakan sektor kelautan yang sudah dan akan diterapkan oleh pemerintah, terutama kaitannya dengan menjaga kelestarian sumber daya dan kesejahteraan nelayan.

Uji Coba Proyek Pembayaran Tol Nirsentuh (MLFF) Kerja Sama dengan Hungaria

Penulis: Rafika Sari, S.E., M.S.E.


Isu:
Pemerintah akan melakukan uji coba pembayaran tol nirsentuh (Multi Lane Free Flow, MLFF) pada pekan kedua Desember 2023 di Tol Mandara Bali. Jika berhasil, uji coba akan dilanjutkan pada beberapa tol di wilayah Jawa termasuk Jakarta. MLFF merupakan proyek strategis nasional sebesar USD300 juta yang dikerjakan oleh perusahaan patungan Hungaria dan Indonesia, PT Roatex Indonesia Toll System, anak usaha dari Roatex Ltd. Zrt. di Indonesia. MLFF menjadi suatu inovasi sistem pembayaran tol sehingga terciptanya efisiensi, efektivitas, aman, dan nyaman. Namun perubahan ini akan memiliki tantangan berupa perubahan sikap dan disiplin dari pengguna tol. Pemerintah perlu memanfaatkan masa uji coba MLFF secara maksimal sebagai sarana sosialisasi bagi pengguna tol. Untuk itu, Komisi V DPR RI perlu mendorong Kementerian PUPR untuk dapat mengawasi proses uji coba MLFF dan memastikan proses evaluasi dapat berjalan baik guna pengembangan sistem MLFF di Indonesia ke depan. Komisi V DPR RI meminta pemerintah agar memberikan laporan hasil evaluasi proses uji coba MLFF secara lengkap.

Mewaspadai Surplus Neraca Perdagangan

Penulis: Dr. Rasbin, S.TP., M.S.E.


Isu:
Selama periode Mei 2020 – Oktober 2023, Neraca Perdagangan Indonesia (NPI) selalu berada pada zona surplus. Kondisi surplus ini harus diwaspadai oleh pemerintah terkait penurunan kinerja ekspor nonmigas dan impor bahan baku. Komisi VI DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu terus mendorong Kementerian Perdagangan dan stakeholder terkait lainnya untuk memperluas pasar ekspor Indonesia. Indonesia perlu membuat atau menyelesaikan perjanjian kerja sama perdagangan yang akan atau telah ditetapkan terutama di luar pasar tradisional. Seperti pengkajian ikut berpartisipasi dalam The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), peningkatan kerja sama pedagangan dan investasi dengan Peru, dan penyelesaian perundingan perjanjian kerja sama dengan Uni Eropa. Harapannya, kerja sama tersebut dapat meningkatkan ekspor nonmigas Indonesia. Selain itu, peningkatan ekspor tersebut dapat mendorong kegiatan produksi industri manufaktur dalam negeri seiring peningkatan permintaan ekspor dari Indonesia.

Rencana Divestasi Saham dan Progres Smelter PT Freeport Indonesia

Penulis:


Isu:
Pemerintah berencana melakukan divestasi saham dan memperpanjang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI), guna menjamin kepastian investasi demi mengoptimalkan eksplorasi tambang Grasberg. Namun, keputusan ini dipertanyakan terutama terkait rencana perpanjangan IUPK sampai tahun 2061, karena pada tahun 2018 lalu pemerintah baru memberikan IUPK kepada PTFI hingga tahun 2041 menyusul habisnya masa berlaku kontrak karya PTFI pada tahun 2021. Terkait dengan pembangunan smelter PTFI di Kabupaten Gresik Jawa Timur, Kementerian ESDM mendesak PTFI untuk memastikan agar pembangunan smelter sesuai target yang sudah ditetapkan sehingga dapat beroperasi pada Mei tahun 2024 mendatang. Sementara rencana pembangunan smelter baru di Papua Barat masih dalam studi kelayakan oleh PTFI.

Stunting dan Pemenuhan Hak Dasar Anak

Penulis:


Isu:
Program pemberian makanan tambahan (PMT) untuk pencegahan stunting di Kota Depok, Jawa Barat menuai polemik karena makanan jauh dari layak sementara anggarannya mencapai Rp4,9 miliar. Stunting menjadi bagian dari persoalan dalam pemenuhan hak dasar anak. Untuk mengatasi stunting, diperlukan kerja sama dan koordinasi lintas kementerian/lembaga, sehingga target angka stunting turun menjadi 14% pada tahun 2024 tercapai. Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI dapat melakukan Rapat Kerja dengan KPPPA, Kementerian Kesehatan, dan BKKBN untuk meminta penjelasan mengenai implementasi berbagai program yang terkait dengan stunting. Melalui fungsi legislasi, Komisi VIII DPR RI perlu memastikan bahwa substansi yang mengatur tentang tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemenuhan gizi pada anak dalam 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) telah diakomodasi dalam RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak yang sedang dibahas di Komisi VIII DPR RI.

Penolakan Buruh terhadap Perubahan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan

Penulis: Efendi, S.Sos., M.AP


Isu:
Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. PP ini mengatur formula penghitungan upah minimum mencakup tiga variabel yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu. Dengan PP ini pemerintah berharap kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan akan terakomodasi secara seimbang dan memungkinkan UMP bisa naik di atas 10%. Akan tetapi PP ini mendapatkan penolakan dari buruh dan perwakilan serikat buruh. Buruh menganggap bahwa formula penghitungan upah minimum tahun 2024 tidak akan signifikan mendongkrak besaran upah buruh, karena kenaikan upah akan terimbas lebih dulu oleh inflasi riil di sektor pangan. Oleh karenanya, Komisi IX DPR RI perlu memastikan pemerintah telah mempertimbangkan berbagai faktor termasuk faktor ekonomi sebelum mengundangkan PP; mendorong Kemenaker untuk menyosialisasikan dan mengawasi implementasi PP; serta mendorong dijadikannya faktor kontribusi sebagai prioritas dalam perhitungan UMP.

Pemajuan Kebudayaan Desa

Penulis: Fieka Nurul Arifa, M.Pd.


Isu:
Kemendikbudristek bersama Kemendes PDTT meluncurkan Program Pemajuan Kebudayaan Desa 2023. Kerja sama ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan, mengaktualisasikan potensi, dan mengonservasi kekayaan budaya yang dimiliki sebagai modal sosial ekonomi masyarakat dengan cara mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan desa yang kolektif, partisipatif, akuntabel, inklusif, dan mengutamakan kepentingan bersama. Komisi X DPR RI perlu mendorong peningkatan kolaborasi masyarakat desa (komunitas) sebagai subjek dari pemajuan kebudayaan desa, perangkat desa, akademisi, pemerintah, dan swasta dalam mewujudkan pemajuan budaya desa. Selain itu Komisi X DPR RI juga perlu mendorong perluasan cakupan desa sasaran program untuk menjangkau lebih banyak desa serta tersusunnya langkah-langkah strategis untuk menunjang optimalisasi pemajuan kebudayaan desa.

Dampak Penerapan Rupiah Digital

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.


Isu:
BI sedang mengkaji untuk mengembangkan Rupiah Digital atau sering dikenal dengan Central Bank Digital Currency (CBDC). Dampak pengembangan CBDC adalah memperkuat saluran transmisi kebijakan moneter jika CBDC dirancang dengan tepat. Selain itu, karena CBDC dianggap lebih aman dan efisien, maka akan ada potensi terjadinya persaingan dana atau deposito di perbankan. Selanjutnya, CBDC bisa memberikan peluang untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memperluas akses terhadap layanan keuangan bagi mereka yang tidak memiliki rekening bank. Namun, risiko dari CBDC harus diidentifikasi, dikuantifikasi secermat mungkin, dan disertai dengan strategi untuk mengatasinya. DPR RI, khususnya komisi XI, melalui fungsi legislasi harus menciptakan dasar hukum yang kuat dalam mendukung pengembangan CBDC sejak awal.

Desakan Gencatan Senjata di Gaza

Penulis:


Isu:
Desakan untuk memberlakukan gencatan senjata di Gaza terus meningkat. Presiden Perancis Emmanuel Marcon mengatakan, perlindungan kepada warga sipil tidak dapat ditawar. Semua nyawa sama berharganya dan tidak ada standar ganda bagi yang memegang nilai kemanusiaan. Desakan penghentian perang juga disuarakan para Menlu anggota G7, Organisasi Kerja Sama Islam, termasuk Indonesia, untuk memberi ruang bagi kelancaran pemberian bantuan kemanusiaan, baik bantuan sandang dan pangan maupun obat-obatan dan peralatan medis. Melalui fungsi pengawasan, Komisi I DPR perlu terus mengingatkan Pemerintah (khususnya Kementerian Luar Negeri RI) agar melakukan berbagai upaya diplomasi, baik secara bilateral maupun multilateral, guna mendukung diberlakukannya gencatan senjata di Gaza dan ikut mengupayakan terwujudnya perdamaian di Palestina. Lebih dari itu, diplomasi yang dijalankan oleh Pemerintah, juga harus ditujukan untuk ikut memperjuangkan kemerdekaan Palestina yang hingga kini masih dijajah oleh Israel.

Caleg Perempuan dalam DCT Pemilu 2024

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.IP., MPA


Isu:
Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi mengumumkan daftar calon tetap (DCT) Pemilu 2024. Jumlah DCT untuk anggota DPR RI sebanyak 9.917 calon. Namun, ternyata banyak DCT partai politik yang tidak memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen di setiap dapil. Keterwakilan perempuan dalam kontestasi Pemilu sangat penting untuk menghadirkan perempuan di parlemen yang dapat memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang mengokomodasi kebutuhan perempuan. KPU perlu secara tegas menghimbau kepada partai politik agar memperbaiki daftar calon dan memenuhi keterwakilan perempuan di setiap dapil. Komisi II DPR RI perlu mendorong KPU untuk melakukan evaluasi terhadap verifikasi data jumlah keterwakilan caleg perempuan dalam DCT Pemilu 2024. Komisi II DPR RI juga perlu menginisiasi agenda perubahan UU Pemilu bersama pemerintah yang diharapkan dapat memberikan sanksi yang tegas bagi partai politik yang tidak mematuhi aturan pemilu.

Kasus Dugaan Gratifikasi Wakil Menteri Hukum dan HAM

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.


Isu:
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Edward OS Hiariej, Wakil Menteri Hukum dan HAM, sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi bersama 3 orang lainnya. Dalam laporan IPW disebut ada aliran dana sekitar Rp. 7 Miliar yang diterima 2 orang yang diduga asisten pribadi Edward OS Hiariej sejak April sampai dengan Oktober 2022. Pengaturan terkait gratifikasi ada dalam Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai salah satu kewenangan KPK dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI dapat mempertimbangkan melakukan rapat kerja KPK untuk meminta penjelasan mengenai pelaksanaan salah satu tugas KPK yaitu melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, terutama di lingkungan Aparatur Sipil Negara dan penyelenggara negara.

Antisipasi Musim Hujan dan Banjir di Puncak El-Nino

Penulis:


Isu:
Fenomena El-Nino memicu peningkatan suhu global akan mencapai puncaknya Januari 2024 dan berakhir April 2024. Effek El-Nino di Indonesia memperlambat berakhirnya musim kemarau hingga November 2023 dan perlu diwaspadai terjadinya hujan ekstrem. Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) merilis data terbaru bahwa El-Nino semakin menguat. El-Nino mencapai kekuatan sedang pada September 2023 dan mencapai puncaknya November 2023 s.d Januari 2024. Kondisi itu akan berlanjut hingga April 2024. Dampak El-Nino terhadap suhu global terjadi satu tahun setelah perkembangannya. Sekjen WMO menjelaskan sekalipun El-Nino merupakan siklus alami namun intensitasnya diperkuat meningkatnya gas rumah kaca. Peristiwa ekstrem seperti gelombang panas, kekeringan, kebakaran hutan, hujan lebat, dan banjir akan meningkat dengan dampak yang besar. Dampak El-Nino di Indonesia saat ini masih level moderat memundurkan awal musim hujan. Tetapi perlu diwaspadai terjadinya hujan ekstrem. Hal ini menimbulkan kemungkinan banjir.

Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 1-3 Dimulai

Penulis: Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.


Isu:
Pembangunan jalan tol akses Patimban Paket 1-3 akan segera dilaksanakan yang ditandai penandatangan kontrak antara pemerintah dengan BUJT. Jalan tol ini akan menghubungkan Pelabuhan Patimban yang terkoneksi dengan jalan Pantura dengan jalan tol Trans Jawa. Jalan tol ini akan sejauh 37,05 km, di mana pemerintah membangun 22,94 km, sementara BUJT membangun 14,11 km. Jalan tol ini akan dibangun empat lajur dua arah dengan lebar jalur 3,6 meter dan direncanakan dapat menampung 100.000 kendaraan berat per hari. Komisi V DPR RI dapat berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk memastikan pembangunan jalan tol ini selesai sesuai target tanpa mengabaikan faktor keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Proses pembebasan lahan juga perlu mendapat perhatian yang serius, terutama aspek legal, agar tidak merugikan masyarakat yang terimbas pembangunan jalan tol tersebut.

Peningkatan Harga Gula

Penulis: Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.


Isu:
Harga gula di tingkat konsumen terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini diperkirakan dapat mencapai Rp18.000 per kg. Peningkatan harga gula di pasar domestik disebabkan oleh permasalahan utama, yaitu harga gula di pasar internasional mengalami peningkatan. Peningkatan harga gula di pasar internasional disebabkan oleh adanya larangan ekspor gula dari India, permasalahan pengiriman gula dari Brazil, dan nilai tukar dolar Amerika Serikat (US$) yang terus mengalami apresiasi. Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa produksi gula dalam negeri yang mengalami stagnasi. Komisi VI DPR RI harus dapat menjalankan fungsinya yaitu fungsi pengawasan. Komisi VI DPR RI harus melakukan koordinasi secara intensif dengan Kementerian Perdagangan dan memanggil beberapa perusahaan yang masih miliki kuota impor. Ini dilakukan untuk mencari solusi dari permasalahan peningkatan harga gula yang terjadi saat ini.

Optimalisasi Pemanfaatan Energi Terbarukan dalam Ketenagalistrikan di Indonesia

Penulis: Dewi Wuryandani, S.T., M.M.


Isu:
Salah satu isu prioritas pada Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022 adalah sustainable energy transition. Saat ini realisasi bauran energi pembangkitan tenaga listrik dari energi baru dan energi terbarukan berkisar 13% dari target 23% pada tahun 2025. Kini pemerintah telah dan sedang membuat beberapa perubahan kebijakan dan peraturan menghadapi transisi energi pada subsektor ketenagalistrikan, termasuk penyelesaian RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) oleh Komisi VII DPR RI dan Pemerintah. Komisi VII DPR RI juga perlu melakukan pengawasan agar pemerintah serius menangani permasalahan dalam pemanfaatan EBET untuk memenuhi ketersediaan listrik bersih dan mendorong pemerintah untuk menyelesaikan persoalan kompleks di jaringan ketenagalistrikan. Selain itu juga mempercepat transisi energi ke energi baru dan energi terbarukan untuk menjaga ketahanan energi nasional melalui regulasi yang tepat dan dapat diterapkan.

Peningkatan Mutu Madrasah di Indonesia melalui Madrasah Reform Project

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.


Isu:
Saat ini Kemenag RI terus berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang di dalam pembukaan UUD Tahun 1945. Salah satu langkah Kemenag RI dalam mewujudkan hal tersebut, adalah melalui program Madrasah Reform Project. Madrasah Reform Project merupakan program revolusioner reformasi madrasah yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI yang disupport penuh oleh World Bank untuk meningkatkan mutu madrasah di Indonesia. Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI perlu meminta Kemenag RI untuk memastikan bahwa setiap satuan pendidikan madrasah perlu melakukan EDM dan memantau tugas tim penjamin mutu madrasah agar melaksanakan siklus penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan madrasah.Tidak hanya itu, Komisi VIII DPR RI juga perlu meminta pemerintah untuk mendorong satuan pendidikan madrasah melakukan berbagai macam program untuk mendukung Madrasah Reform Project.

Integrasi Obat Tradisional ke dalam Sistem Pelayanan Kesehatan

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.


Isu:
Hari Kesehatan Nasional (HKN) diperingati setiap tanggal 12 November. Tahun ini, HKN ke-59 bertemakan “Transformasi Kesehatan untuk Indonesia Maju”. Salah satu yang menjadi perhatian adalah integrasi obat tradisional ke dalam sistem pelayanan kesehatan. Integrasi memiliki tantangan, seperti minimnya penelitian; ketersediaan dan standardisasi bahan baku; serta pengenalan obat tradisional kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan. Komisi IX DPR RI, perlu mendorong Pemerintah untuk memastikan pengetahuan terkait obat tradisional masuk ke dalam kurikulum pendidikan tinggi bidang kesehatan; mendorong kerja sama antara pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, lembaga penelitian, akademisi, industri, dan masyarakat dalam pengembangan obat tradisional; mendorong industri farmasi dan lembaga penelitian untuk meningkatkan kualitas obat tradisional; serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.

Piala Dunia U-17

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.


Isu:
Piala Dunia U-17 memainkan peran penting sebagai wadah efektif bagi pemain muda untuk merintis karier profesional dalam dunia sepak bola. Meskipun pembinaan dini pesepakbola masih terbatas, Komisi X menghargai upaya pemerintah dalam menyelenggarakan turnamen ini dan terus mengawalnya untuk membentuk citra positif persepakbolaan Indonesia di tingkat nasional maupun internasional. Kegiatan ini bukan hanya sebagai alat promosi, tetapi juga perlu mendapat dukungan penuh dari Komisi X untuk meningkatkan minat calon atlet masa depan. Komisi X juga aktif mengadvokasi peningkatan anggaran dalam pembinaan pemain muda, peningkatan infrastruktur olahraga, dan pengembangan program pendidikan olahraga di sekolah-sekolah. Dengan dukungan yang memadai, diharapkan Indonesia dapat menciptakan generasi pemain muda berkualitas yang memiliki potensi menjadi pemain hebat di masa depan, mendorong kemajuan signifikan dalam pengembangan sepak bola nasional.

Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa Prolife

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.


Isu:
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mencabut izin usaha perusahaan asuransi jiwa, yaitu PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia. Pencabutan izin usaha ini sebagai bagian tindak pengawasan OJK karena dalam batas waktu status pengawasan khusus, Prolife tidak mampu menyelesaikan permasalahannya. OJK telah mengeluarkan Surat Edaran tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) atau unit link dan menerapkan penguatan tiga lapis (layer) pengawasan sektor perasuransian sejak tahun 2022. Dalam hal ini, Komisi XI DPR RI perlu mendorong OJK untuk terus melakukan pengawasan pelaksanaan PAYDI untuk meningkatkan perlindungan terhadap konsumen, serta mendorong peningkatan tata kelola dan manajemen risiko bagi perusahaan asuransi. Selain itu, Komisi XI DPR RI perlu mengawal proses penyelesaian kewajiban Prolife, termasuk kewajiban terhadap pemegang polis asuransi Prolife serta penyelesaian pengaduan konsumen.

Bantuan Kemanusiaan untuk Warga Palestina di Gaza

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.


Isu:
Krisis yang diakibatkan serangan Israel ke Gaza sudah memasuki minggu keempat, dan telah menimbulkan korban warga Palestina, baik korban jiwa maupun cedera, yang tidak sedikit. Hal ini mendorong banyak negara, termasuk Indonesia, untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan. Tahap pertama bantuan kemanusiaan dari Indonesia, sebanyak 50 ton lebih, telah dikirimkan pada 4 November 2023. Komisi I DPR RI, melalui fungsi pengawasan, perlu ikut mengawal dan memastikan bantuan kemanusiaan yang dikirim oleh Indonesia untuk Palestina, khususnya ke Gaza, baik berupa bantuan untuk kelangsungan hidup warga Palestina maupun untuk keperluan medis, tersalurkan dengan baik. Selain itu, Komisi I DPR RI juga perlu mengingatkan Pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri RI, untuk secara aktif melakukan diplomasi bagi terwujudnya kemerdekaan Palestina. Diplomasi parlemen juga perlu dilakukan oleh DPR RI untuk hal yang sama.

Publikasi Riwayat Hidup Caleg Pemilu 2024

Penulis:


Isu:
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah memfinalisasi DCT caleg Pemilu 2024 yang ditetapkan pada 3 November 2023. Setelah itu, KPU mengumumkan semua caleg kepada masyarakat. Pengumuman disertai publikasi daftar riwayat hidup dari caleg yang menyatakan kesediaan riwayat hidupnya dibuka ke publik. Karena data itu, termasuk data yang dikecualikan, maka diperlukan persetujuan sebelum dipublikasikan. KPU sudah menyampaikan ke pimpinan partai politik dan perorangan caleg di DCT, agar mengizinkan publikasi daftar riwayat hidupnya. Selama ini persentase caleg DPR, DPD, dan DPRD, dalam Pemilu yang bersedia mempublikasikan riwayat hidupnya masih rendah. DPR melalui Komisi II sangat penting mendukung KPU dan Bawaslu meminta kepada partai-partai politik guna mendorong para calegnya di pemilu anggota DPR dan DPRD, termasuk caleg perorangan DPD, agar bersedia mempublikasikan riwayat hidupnya. Hal ini sekaligus sebagai langkah menuju pemilu yang berkualitas.

Sidang Etik Mahkamah Konstitusi

Penulis: NOVERDI PUJA SAPUTRA, M.H.


Isu:
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah menyidangkan 9 orang Hakim Konstitusi dalam rangka menindaklanjuti laporan dari empat Pelapor, baik perorangan maupun kelompok, terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, dan Hakim Konstitusi lainnya dalam putusan perkara No. 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. DPR RI perlu memberikan atensi lebih terhadap kasus ini, karena terkait dengan urusan Pemilu yaitu pencalonan Wapres salah satu Paslon yang menentukan arah pemimpin bangsa ke depannya. DPR RI perlu memberikan dukungan penuh terhadap MKMK dalam melaksanakan tugasnya. Melalui Komisi III DPR RI dapat terus mengawal proses acara sidang etik MKMK agar tidak terdapat pengaruh lain dalam pelaksanaannya. Putusan MKMK yang dibacakan nantinya diharapkan dapat diterima oleh semua pihak.

Penguatan Upaya Pelindungan Hutan Indonesia

Penulis: Masyithah Aulia Adhiem, S.Si, M.E.


Isu:
Hutan merupakan salah satu dari kekayaan Indonesia yang berperan penting dalam menjaga kelangsungan kehidupan. Kawasan hutan Indonesia memiliki luas mencapai lebih dari 125 juta ha dengan panjang batas 373.828,44 km. Melindungi hutan bukanlah tanpa kendala, di antaranya ancaman pemanasan global dan perusakan hutan akibat kelalaian maupun kesengajaan manusia. BNPB mencatat bahwa selama 5 bulan terakhir telah terjadi peningkatan kasus karhutla mencapai 679 kejadian. Komisi IV DPR RI dalam menjalankan fungsinya perlu melakukan berbagai hal. Pertama, melakukan penguatan perundang-undangan yang dapat menjadi payung hukum bagi pelindungan hutan di Indonesia, khususnya penguatan dalam hal sanksi dan pendanaan. Kedua, terus mengawasi upaya pemerintah dalam melindungi hutan dari berbagai ancaman yang ada, khususnya akibat pemanasan global dan campur tangan manusia. Ketiga, memastikan pemerintah memiliki pendanaan yang memadai melalui pembiayaan alternatif dari berbagai mekanisme sehingga dapat menjamin pelaksanaan upaya pelindungan hutan secara berkelanjutan.

Audit untuk Kelaikan Operasi LRT Jabodebek

Penulis: Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.


Isu:
Audit menyeluruh terhadap proyek LRT Jabodebek diharapkan segera dilakukan. Sejak 2 bulan beroperasi, LRT Jabodebek telah memiliki beragam masalah,diantaranya kepingan roda pada trainset sudah aus. Saat ini, sebanyak 18 trainset masuk bengkel karena aus dan hanya 8 trainset yang beroperasi. Akibatnya manajemen membatalkan 103 perjalanan kereta untuk beberapa waktu ke depan. Hal ini perlu menjadi perhatian Komisi V DPR RI untuk dilakukan pengusutan terhadap masalah pengoperasian kereta LRT Jabodebek. Komisi V DPR RI perlu meminta Kemenhub mengevaluasi secara menyeluruh sarana dan prasarana LRT guna menjamin keselamatan penumpang. DPR RI perlu meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi mendalam terhadap proyek LRT Jabodebek apabila ditemukan hal-hal yang menyalahi rencana awal proyek tersebut. Melalui audit ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan tentang bagaimana dana publik digunakan dalam proyek dan mendeteksi penyelewengan. Hasil audit nantinya akan sangat penting untuk memastikan proyek LRT dijalankan dengan efisien dan efektif.

Akselerasi Keanggotaan Penuh Indonesia di OECD

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.


Isu:
Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Cooperation and Development/OECD) merupakan organisasi internasional yang bergerak di bidang kerja sama ekonomi dan pembangunan. Anggota OECD yang berjumlah 38 negara menyambut baik dan mendukung intensi Indonesia untuk menjadi anggota OECD. Pemerintah juga terus mendorong OECD untuk mengakselerasi keanggotaan penuh Indonesia. OECD nantinya akan memberikan banyak manfaat, namun ada sedikit kekhawatiran apabila Indonesia menjadi anggota OECD. Kekhawatiran tersebut antara lain perdagangan bebas akan menyingkirkan pelaku usaha lokal. Sehubungan dengan hal tersebut, DPR RI (Komisi VI) perlu mendorong pemerintah untuk terus berupaya untuk dapat menjadi anggota OECD. Komisi VI DPR RI juga perlu mengingatkan Pemerintah nantinya untuk memperhatikan, memberdayakan, dan melindungi pengusaha lokal yang terdampak perdagangan bebas agar mereka tidak terpinggirkan setelah Indonesia menjadi anggota OECD.

Pemanfaatan Tenaga Hidro untuk Percepatan Transisi Energi

Penulis: Hilma Meilani, S.T., MBA.


Isu:
Tenaga hidro memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan pemanfaatan sumber daya energi terbarukan di Indonesia, namun terdapat tantangan terkait lokasi sumber hidro yang jauh dari pusat kebutuhan listrik. Terkait hal ini, pemerintah telah merancang cetak biru percepatan jalur transmisi listrik yang menghubungkan lokasi PLTA dengan pusat pertumbuhan ekonomi dan industri. Tantangan lain yang dihadapi adalah pendanaan dan alih teknologi. Investasi besar dan kolaborasi dengan seluruh ekosistem hidro global diperlukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Dalam upaya mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060, PLTA menjadi komponen penting dalam energi bersih yang akan menyumbang pada pencapaian target tersebut. Komisi VII DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mengurangi penggunaan PLTU batu bara dengan "mempensiunkan dini" atau mengurangi faktor kapasitas PLTU, serta meningkatkan pemanfaatan tenaga hidro sebagai pembangkit listrik berbasis energi terbarukan dalam upaya percepatan transisi energi.

Kasus Minuman Keras Oplosan dan Masalah Sosial Masyarakat

Penulis: Efendi, S.Sos., M.AP


Isu:
Kasus minuman keras (miras) oplosan yang merengut korban jiwa semakin meningkat. Umumnya, pengguna miras oplosan adalah para remaja yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah yang tinggal di daerah padat penduduk dan tidak teredukasi dengan baik tentang bahaya miras oplosan. Di sisi lain, lemahnya kontrol sosial masyarakat juga ikut mempengaruhi. Selain kematian, penggunaan miras oplosan dapat memicu tindak kejahatan. Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI perlu mendorong Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) untuk melakukan kebijakan dalam rangka peningkatan fasilitas bimbingan tentang hidup bermasyarakat yang baik dengan mendasarkan pada norma-norma agama, kesusilaan, dan etika pergaulan bagi remaja. Melalui fungsi legsilasi, DPR RI perlu segera menyelesaikan dan mengesahkan RUU tentang Larangan Minuman Berakohol.

Perkembangan kasus Mpox di Indonesia dan Upaya Penanggulangannya

Penulis: Nur Sholikah Putri Suni, M.Epid.


Isu:
Terjadi lonjakan kasus Mpox di Indonesia seiring dicabutnya status PHEIC oleh WHO. Berdasarkan laporan dari Kementerian Kesehatan jumlah kasus yang terkonfirmasi positif sebulan terakhir sudah mencapai 34 kasus. Oleh sebab itu, penanggulangan kesehatan terutama penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah, seperti Mpox harus dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif. Untuk menghindari adanya lonjakan kasus Mpox yang dapat menyebabkan epidemi di Indonesia, Komisi IX DPR RI perlu: melakukan rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan untuk merumuskan langkah yang diperlukan untuk mengatasi lonjakan kasus yang dapat menyebabkan epidemi; memastikan dan mendorong pemerintah untuk meningkatkan komunikasi, edukasi, serta informasi terkait Mpox; mendorong pemerintah untuk selalu melakukan pemantauan kesehatan masyarakat dengan meningkatkan surveilans dengan pendekatan 3T (testing, tracing, dan treatment); dan mendorong pemerintah untuk segera membuat beberapa regulasi teknis yang diperlukan terkait penatalaksanaan kasus penyakit menular yang lebih cepat dan efektif.

Penguatan Kebudayaan sebagai Basis Pembangunan Nasional di Indonesia

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.


Isu:
Kebudayaan dan pembangunan adalah dua hal yang saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. Indonesia memiliki kebudayaan yang sangat beragam dan berlimpah, yang mencerminkan peradaban, identitas, dan potensi bangsa. Kebudayaan juga menjadi modal dasar pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan, kemajuan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, kebudayaan memiliki peran strategis untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan, yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan kemanusiaan. Namun, kebudayaan juga menghadapi berbagai tantangan dan ancaman akibat perubahan zaman, globalisasi, modernisasi, urbanisasi, dan kurangnya pendidikan budaya. Ini menunjukkan bahwa pentingnya peran kebudayaan dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, Komisi X DPR RI perlu melakukan penguatan kebudayaan sebagai basis pembangunan nasional.

Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia di Penghujung Tahun 2023

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.


Isu:
Pada triwulan III tahun 2023 stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap terjaga, di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global. KSSK optimis pertumbuhan ekonomi akan mencapai 5,1% pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh kondisi perekonomian dan sistem keuangan domestik yang resilient serta koordinasi dan sinergi yang terus dilakukan KSSK. Stabilitas sistem keuangan Indonesia terlihat dari angka inflasi yang turun. Sektor perbankan menunjukkan resiliensi dengan permodalan yang tinggi dan kinerja intermediasi yang positif. Permodalan perbankan tetap solid terlihat dari CAR yang tinggi, 27,41%. Dari sisi penjaminan simpanan, jumlah rekening nasabah Bank Umum yang dijamin seluruhnya oleh LPS pada bulan September 2023 sebanyak 99,94% dari total rekening. Penghimpunan dana korporasi melalui pasar modal melanjutkan tren positif, dan melampaui target dengan nilai penghimpunan dana per 27 Oktober 2023 sebesar Rp204,14 triliun.

Sikap Indonesia Terhadap Perang di Gaza

Penulis: Aulia Fitri, S.IP., M.Si. (Han)


Isu:
Konflik bersenjata antara Israel dan Hamas yang hingga kini masih berlangsung telah memicu reaksi keras banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam High-Level Open Debate pada 24 Oktober 2023 di Markas Besar PBB, Indonesia menyampaikan tiga tuntutan, yaitu seruan bersama untuk genjatan senjata, memprioritaskan akses kemanusiaan, dan kemanusiaan harus dikembalikan ke Dewan Keamanan. Komisi I DPR perlu terus mendukung sikap pemerintah, antara lain, dengan mendorong DK PBB untuk segera menghentikan perang di Gaza dan membuka akses bantuan kemanusiaan, serta menjamin keselamatan WNI baik warga sipil maupun militer yang sedang bertugas dalam misi perdamaian. Dukungan Komisi I DPR perlu terus sejalan dengan sikap Pemerintah RI atas peperangan yang terjadi di Gaza, yaitu memprioritaskan resolusi konflik melalui gencatan senjata, mendorong keamanan manusia dengan membuka akses bantuan kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia, dan mendukung kemerdekaan Palestina.

Pencalonan Pasangan Capres-Cawapres dalam Pemilu 2024

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.


Isu:
Berdasarkan rentan waktu yang telah ditetapkan oleh KPU, ada tiga pasangan capres dan cawapres yang telah mendaftar. Ketiga Pasangan calon (Paslon) tersebut ialah Paslon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, serta Paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Adanya Putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan menolak permohonan perkara Nomor 102/PUU-XXI/2023 telah membuka peluang bagi Paslon Prabowo dan Gibran untuk menjadi bakal capres-cawapres. Dengan demikian KPU perlu merevisi PKPU No. 19 Tahun 2023 mengenai Pencapresan untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut. Sebelum merevisi, KPU perlu berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah sebagai tahapan awalnya. Komisi II DPR perlu mendorong dan mengawasi KPU dalam upaya revisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023 agar setiap tahapan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar tanpa ada masalah prosedur administratif.

Penyidikan Perkara Dugaan Pemerasan Oleh Ketua KPK

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.


Isu:
Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menggeledah rumah Ketua KPK, Firli Bahuri, sebagai langkah penyidikan kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang dituduhkan padanya. Namun, hingga penggeledahan tersebut selesai dilakukan, status Firli Bahuri masih sebagai saksi dan belum merupakan tersangka. Sementara itu, Dewan Pengawas KPK juga telah memanggil Firli Bahuri untuk menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan oleh Komite Mahasiswa Peduli Hukum, namun panggilan tersebut belum dipenuhinya. Persoalan ini menimbulkan polemik, mengingat kedudukan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK yang seharusnya tidak boleh diragukan integritas dan profesionalismenya dalam memimpin KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi. DPR harus mendorong POLRI dan KPK agar secepatnya memberikan kejelasan terkait perkara ini. Percepatan penyelesaian perkara ini sangat penting untuk dapat menjaga kehormatan KPK sebagai institusi penegak hukum tindak pidana korupsi.

Kerawanan Pangan Akibat Krisis Iklim

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.


Isu:
Krisis iklim telah menambah kerentanan pangan masyarakat di pulau-pulau atau daerah terpencil di Indonesia. Beberapa orang di Distrik Amuma, Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, dilaporkan meninggal dunia akibat kelaparan. Ketidakpastiaan cuaca juga menyebabkan penurunan hasil panen dan tanamanan komoditas tahunan di beberapa daerah lainnya di Indonesia seperti di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara (tanaman jagung), Buton Tengah (penghasil kacang mete), dan Banjarnegara (tanaman kopi), dan Pulau Flores dan Adonara, kegagalan panen jagung. Pengembangan sistem pertanian berkelanjutan, sistem pangan lokal dan pemberian akses warga atas lahan menjadi kunci penting dalam membangun ketahanan pangan di pulau-pulau terpencil. Komisi IV DPR RI perlu memastikan agar pemerintah menyediakan stok makanan pokok tetap aman sepanjang tahun khususnya di daerah-daerah yang rawan pangan serta perlu terus mendorong Pemerintah untuk mengembangkan sistem pertanian berkelanjutan, dengan menyiapkan bibit pangan lokal unggul yang tahan dengan cuaca ekstrem dan juga diversifikasi pertanian.

Optimalisasi Bandara Kertajati Melalui Pengalihan Penerbangan Komersial dari Bandara Husein Sastranegara

Penulis: Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.


Isu:
Peralihan penerbangan komersial pesawat jet dari Bandara Husein Sastranegara Bandung ke BIJB Kertajati dimulai sejak 29 Oktober 2023. Ada tujuh rute penerbangan domestik yang dipindahkan, yaitu penerbangan dari dan menuju Balikpapan, Banjarmasin, Batam, Denpasar, Makassar, Medan, dan Palembang. Maskapai yang melayani antara lain AirAsia, Super Air Jet, dan Citilink. Komisi V DPR RI perlu memastikan kesiapan sarana dan prasarana serta aksesibilitas transportasi dari/menuju BIJB Kertajati untuk melayani masyarakat. Komisi V DPR RI memastikan agar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama pihak Bandara Husein Sastranegara dan BIJB Kertajati melakukan sosialisasi atas peralihan penerbangan komersial dan aksesibilitas transportasi menuju/dari BIJB Kertajati, untuk meminimalisir kerugian peralihan bagi masyarakat. Untuk itu diperlukan peran Pemda Provinsi Jawa Barat dan Pemda Kota/Kabupaten. Selain itu, Komisi V DPR RI mendorong Kemenhub agar Perum Damri segera memfasilitasi armada feeder Bandara Kertajati dari sejumlah titik angkut masyarakat.

Perdagangan Perdana Bursa CPO

Penulis: YOSEPHUS MAINAKE, M.H.


Isu:
Bursa minyak kelapa sawit atau bursa CPO (Crude Palm Oil), resmi memulai transaksi perdana pada tanggal 20 Oktober. Transaksi ini diharapkan menjadi tonggak awal bagi Indonesia dalam menciptakan harga referensi bagi minyak kelapa sawit di tingkat global. Dengan hadirnya bursa CPO, Indonesia bisa menentukan harga acuan sendiri. Kehadiran bursa juga menjawab keluhan dari pelaku usaha terkait harga acuan yang tidak tepat sehingga berdampak pada pajak yang lebih tinggi. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan optimistis perbaikan ini akan menjadi salah satu faktor pendukung bagi Indonesia menjadi negara maju tepat pada satu abad kemerdekaan atau tahun 2045. Komisi VI DPR RI dalam melakukan fungsi pengawasan perlu memastikan pelaksanaan proses bursa CPO berjalan dengan baik dan memastikan adanya koordinasi antar-stakeholders terkait, seperti Kementerian Perdagangan, Bappebti, dan pelaku usaha dalam melakukan pengawasan.

Antisipasi Krisis Minyak Mentah di Pasar Global

Penulis: Niken Paramita Purwanto, S.E., M.Ak.


Isu:
Konflik di Timur Tengah telah menimbulkan krisis energi, khususnya minyak mentah. Konflik yang terjadi memengaruhi rantai pasok dan pengiriman minyak mentah dari wilayah Timur Tengah dan sekitarnya serta menyebabkan melonjaknya harga minyak mentah di pasar global. Indonesia yang sangat bergantung pada impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) dari wilayah tersebut perlu mewaspadai risiko konflik dengan melakukan langkah-langkah antisipatif. Pemerintah perlu menjajaki peluang impor minyak mentah dan BBM dari negara-negara yang belum menjadi mitra dagang tradisional untuk mengantisipasi kelangkaan pasokan dan kenaikan harga minyak mentah di pasar global. Di sisi lain, pemerintah juga perlu mengurangi ketergantungan pada impor minyak mentah dan BBM melalui pergeseran dengan memanfaatkan energi hijau.

Mempercepat Digitalisasi Ekonomi Syariah

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.


Isu:
Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki banyak aset dan potensi untuk berpenghasilan tinggi melalui praktik ekonomi dan keuangan syariah. Guna mengoptimalkan potensi tersebut, Indonesia perlu meningkatkan penerapan teknologi dalam bentuk digitalisasi melalui teknologi transversal yang dapat digunakan dalam berbagai sektor, khususnya ekonomi dan bisnis sehingga memungkinkan gerakan ekonomi dan keuangan syariah lebih lincah, adaptif, dan transformatif baik di masa kini maupun yang akan datang. Komisi VIII DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mempersiapkan strategi dalam mewujudkan digitalisasi ekonomi syari’ah di Indonesia dalam bentuk literasi atau edukasi publik. Tidak hanya itu, Komisi VIII DPR RI juga perlu mendorong seluruh aktor dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan program ekonomi dan keuangan syariah dengan merealisasikan Masterplan Industri Halal Indonesia (MPIHI).

Waspada Peningkatan Kasus Cacar Monyet (Mpox)

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.


Isu:
Sejak 13 Oktober 2023, Jumlah penderita Mpox terus bertambah. Dari 14 kasus yang terkonfirmasi, semuanya berkaitan dengan seksual. Sebagian besar merupakan pasien bergejala. Risiko pemburukan gejala dan penularan dapat dicegah dengan vaksinasi. Hanya saja ketersediaan vaksin sangat terbatas, proses surveilans juga cukup sulit karena melibatkan perilaku seksual menyimpang, sarana dan prasarana kesehatan juga perlu disiapkan karena penderita butuh isolasi. Oleh karenanya, Komisi IX DPR yang membidangi masalah kesehatan perlu melakukan pengawasan kepada pemerintah terkait peningkatan kasus; mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengadaan vaksin dan upaya surveilans; memperluas cakupan vaksinasi; memastikan ketersediaan dan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan; serta meningkatkan kewaspadaan tenaga kesehatan dan masyarakat.

Literasi Keuangan Cegah Pinjaman Online di Kalangan Usia Muda

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.


Isu:
Pinjaman online (pinjol) hadir untuk mendorong inklusi keuangan terhadap masyarakat Indonesia yang belum memiliki akses ke bank agar lebih produktif. Namun demikian, tren ini tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan literasi keuangan di kalangan masyarakat khususnya usia muda. Saat ini, populasi usia muda sering terjebak oleh keinginan akan kepuasan instan, yang mendorong mereka untuk mengejar pinjaman yang cepat dan mudah tanpa mempertimbangkan risiko. Oleh karena itu, Komisi X DPR RI perlu mendorong Kemendikbudristek untuk mengintegrasikan edukasi literasi keuangan dan literasi digital dalam pembelajaran di sekolah sebagai upaya preventif dalam mencegah pinjol sejak dini. Komisi X DPR RI perlu mendorong Kemendikbudristek bersinergi dengan Kemenkominfo dalam melakukan sosialisasi literasi keuangan dan literasi digital di kalangan pelajar dan orang tua.

Penurunan Pertumbuhan Penerimaan Pajak pada Sektor Usaha yang Berkontribusi Besar Terhadap Pajak

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.


Isu:
Penurunan pertumbuhan penerimaan pajak beberapa sektor usaha terjadi selama Januari-September 2023. Sektor usaha tersebut antara lain industri pengolahan, perdagangan, pertambangan, serta informasi dan komunikasi. Mengingat sektor-sektor usaha tersebut berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak maka menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk segera mengatasinya. Jika penurunan tersebut terus terjadi maka diperkirakan target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan pemerintah tidak akan tercapai. Dalam hal ini ada beberapa hal yang menjadi atensi DPR RI khususnya Komisi XI. Pertama, mendorong pemerintah menyesuaikan regulasi terkait sistem perpajakan yang tepat untuk sektor usaha yang mengalami penurunan. Kedua, mendorong pemerintah untuk terus melanjutkan dan memperkuat reformasi perpajakan dengan mempertimbangkan kondisi dinamika perekonomian yang sedang terjadi. Dan ketiga, mengingatkan pemerintah untuk menyiapkan alternatif strategi peningkatan penerimaan pajak yang lebih fokus dan tepat sasaran.

Arti Penting Latma Elang AUSINDO

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.


Isu:
Pada tanggal 18-28 September 2023, Angkatan Udara Australia (Royal Australian Air Force/RAAF) dan Angkatan Udara Indonesia (TNI AU) mengadakan latihan udara bersama (latma) Elang AUSINDO 2023 di Manado. Untuk pertama kalinya Angkatan Udara Australia mengerahkan enam pesawat F-35A Lightning II Joint Strike Fighter ke Indonesia dan melibatkan 150 personel. Sedangkan TNI AU menerjunkan 160 personel dan mengerahkan pesawat tempur F-16 untuk misi tempur udara. Dengan adanya latma ini, kedua negara menunjukkan komitmen penuh terhadap kemitraan bilateral yang kuat dalam kerangka menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan. Komisi I DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasannya perlu mendukung TNI agar latma Elang AUSINDO dapat berjalan dengan baik karena latma Elang AUSINDO memiliki arti penting bagi Indonesia dan Australia.

Mengawal Penyelesaian Masalah Tenaga Honorer melalui Revisi UU ASN

Penulis: NURFADHILAH ARINI, S.I.P.


Isu:
Komisi II DPR RI dan Pemerintah sepakat membawa RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU. Revisi UU ASN tersebut memiliki beberapa agenda transformasi, salah satunya terkait penyelesaian masalah tenaga honorer. Telah disepakati bahwa penataan tenaga honorer dapat dilakukan hingga Desember 2024. Selain itu, mekanisme paruh waktu yang ditawarkan sebagai solusi penyelesaian masalah tenaga honorer juga disepakati akan diatur melalui PP. Pengawasan terhadap upaya penyelesaian isu tenaga honorer tersebut harus terus dilakukan oleh DPR melalui Komisi II. Pembentukan aturan pelaksana dari UU ASN nantinya perlu terus didorong oleh Komisi II agar tersedia aturan yang jelas dan detail mengenai mekanisme paruh waktu. Di samping itu, upaya untuk menghentikan perekrutan tenaga honorer juga perlu dilakukan.

Dugaan Korupsi di Kementerian Pertanian

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.


Isu:
KPK melakukan penggeledahan rumah dinas dan ruang kerja Menteri Pertanian terkait dugaan kasus korupsi berupa pemerasan yang terjadi di Kementerian Pertanian. Kasus pemerasan atau pemaksaan terkait jabatan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara masih sering terjadi. Pemberantasan korupsi akan berjalan baik apabila terdapat keterpaduan antara produk hukum yang baik, penegak hukum yang memiliki integritas dan kredibilitas, sarana dan prasarana yang memadai, masyarakat yang mendukung, serta budaya yang memungkinkan hukum dapat bekerja dengan baik. Komisi III DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu mengawasi penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi agar bekerja sesuai dengan koridor undang-undang. Selain memberikan apresiasi kepada KPK atas pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi di Kementan, perlu ditekankan agar kasus ini ditangani secara objektif dan transparan serta membangun upaya preventif agar kasus serupa tidak terulang lagi.

Peluncuran Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon)

Penulis: Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.


Isu:
Peluncuran Bursa Karbon Indonesia (Indonesia Climate Exchange/IDXCarbon) pada 26 September lalu menjadi batu loncatan penting dalam strategi penanganan perubahan iklim di tanah air. IDXCarbon, di satu sisi akan menjadi tempat untuk memperjualbelikan aset berupa sertifikat penurunan emisi. Di sisi lain, IDXCarbon juga dapat memicu berbagai pihak untuk mengembangkan proyek penurunan emisi dari sumber (sources) atau meningkatkan penyerapan pada rosot (sinks), serta memberikan tekanan kepada pelaku usaha untuk mulai berinisiatif melakukan program penurunan emisi karbon. Terlebih, Indonesia memiliki potensi perdagangan karbon yang melimpah. Dari sisi pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi IV DPR RI perlu mengawasi secara intensif praktik perdagangan karbon di IDXCarbon agar menjadi bursa karbon yang kredibel dan transparan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dari sisi pelaksanaan fungsi legislasi, Komisi IV DPR RI perlu memprioritaskan pembahasan RUU tentang Pengelolaan Perubahan iklim yang saat ini belum masuk dalam prioritas prolegnas.

Antisipasi Bencana Kekeringan Akibat Fenomena Cuaca Panas Terik

Penulis: Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.


Isu:
Sepekan terakhir ini, sebagian wilayah Indonesia mengalami fenomena suhu panas yang cukup terik pada siang hari. Kondisi fenomena panas terik ini diprediksi akan berlangsung di bulan Oktober ini. BMKG menyatakan sebagian besar wilayah Indonesia, terutama yang berada di selatan ekuator, masih mengalami musim kemarau. Kemarau panjang yang melanda tanah air membuat sejumlah daerah mengalami kekeringan ekstrem. Lahan pertanian yang gagal panen hingga kebutuhan air bersih masyarakat yang mulai tak tercukupi menjadi alarm bagi para pemangku kepentingan untuk segera mengantisipasi secara serius. Komisi V DPR RI memiliki peran penting untuk mendorong pemerintah menanggulangi bencana kekeringan yang terjadi di tanah air dan mengawal pembangunan infrastruktur khususnya dalam mencegah dampak kekeringan, seperti pembangunan bendungan, saluran irigasi pertanian, dan reservoir air. Komisi V DPR RI perlu mengawasi dan memastikan bahwa pemerintah tidak hanya melakukan tindakan penanggulangan bencana kekeringan saja, tetapi tindakan pencegahannya juga harus diperhatikan.

Kontroversi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Penulis: Lisnawati, S.Si., M.S.E.


Isu:
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Permendag No. 31 Tahun 2023) menimbulkan kontroversi. Di satu sisi, bertujuan melindungi UMKM dari persaingan tidak sehat dan menciptakan level playing field yang baik bagi pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Di sisi lain, membatasi akses konsumen terhadap produk impor yang lebih murah dan mengurangi pilihan produk yang tersedia. Untuk itu, Komisi VI DPR RI perlu memastikan Permendag No. 31 Tahun 2023 dilaksanakan dengan baik, dengan meminta kepada Pemerintah untuk: 1) menindak tegas pelaku pelanggaran; 2) melakukan pengawasan secara ketat terhadap barang-barang yang masuk ke Indonesia; dan 3) berkoordinasi antar stakeholders terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta Bea Cukai dalam melakukan pengawasan.

Keekonomian Lapangan Migas dan Perubahan Skema Kontrak

Penulis: T. Ade Surya, S.T., M.M.


Isu:
Sejumlah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) menahan investasinya dan mengajukan perubahan skema kontrak dari gross split menjadi cost recovery karena permasalahan keekonomian lapangan migas. Rata-rata lapangan migas di wilayah kerja (WK) sejumlah KKKS tersebut tidak ekonomis karena cadangan migas-nya marginal dan operational expenditure-nya relatif tinggi. Pemerintah pun masih melakukan evaluasi atas pengajuan perubahan skema kontrak dari KKKS. Pemerintah perlu hati-hati menangani permasalahan keekonomian lapangan migas dan pengajuan perubahan skema kontrak dari KKKS karena berpotensi mengurangi penerimaan negara di sektor migas. Di sisi lain, perlu juga dipertimbangkan bahwa fleksibilitas perubahan skema kontrak pengusahaan WK oleh KKKS dapat membuat lebih banyak investor masuk ke dalam negeri untuk berinvestasi di sektor hulu migas.

Memuliakan Tamu Allah Melalui Istithaah Kesehatan Haji

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.


Isu:
Menunaikan ibadah haji adalah melakukan rukun islam kelima dan hukumnya wajib bagi setiap umat muslim yang mampu melaksanakan sekali seumur hidup. Dalam rangka pelindungan terhadap jemaah haji agar dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan syariat islam, diperlukan pembinaan dan pelayanan kesehatan jemaah sejak dini. Tingginya angka kematian jemaah haji berkategori resiko tinggi, menunjukkan bahwa kebijakan istithaah kesehatan jemaah haji penting dilakukan. Melalui fungsi pengawasan, dalam rapat kerja dengan pemerintah, Komisi VIII DPR RI perlu mendorong Kementerian Agama untuk melakukan sosialisasi Permenkes No. 15 Tahun 2016. Sosialiasi diperlukan supaya calon jemaah haji memahami dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu sebelum melakukan pelunasan. Tidak hanya itu, Komisi VIII DPR RI dapat meminta pemerintah untuk mengawasi calon jemaah haji secara berkala dengan cara diikutkan program kebugaran seperti senam jantung sehat hingga tiba masa keberangkatan.

Mengenali Kesehatan Jantung Melalui Deteksi Dini

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.


Isu:
Peringatan hari jantung sedunia pada tanggal 29 September 2023, menekankan pentingnya edukasi dan pencegahan penyakit jantung. Penyakit jantung adalah penyebab kematian kedua tertinggi di Indonesia, dengan jumlah kasus yang terus meningkat. Di perkotaan, prevalensi penyakit jantung lebih tinggi disebabkan gaya hidup tidak sehat. Penyakit ini juga mengakibatkan beban ekonomi besar melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kementerian Kesehatan mendorong deteksi dini secara gratis di Puskesmas, dengan harapan penduduk di atas 15 tahun turut berpartisipasi. Kampanye "CERDIK" juga digalakkan. Untuk mengatasi masalah ini, Komisi IX perlu mendukung alokasi anggaran yang memadai, kebijakan yang mendukung, serta kerja sama lintas sektor. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan penyakit jantung dan memastikan akses yang lebih baik ke pemeriksaan jantung yang terjangkau, serta untuk mengurangi beban ekonomi akibat penyakit ini.

Urgensi Dukungan Eksistensi Kesenian Tradisional

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.


Isu:
Arus modernisasi dan globalisasi membuat kesenian tradisional semakin tersisih dari kehidupan masyarakat Indonesia. Minat masyarakat untuk melestarikan, menyaksikan, dan mempelajari kesenian tradisional menurun, terutama pada saat pandemi Covid-19. Hal ini juga berdampak bagi seniman. Kemendikbudristek mencatat 99,51% seniman mengalami penurunan penghasilan. Padahal, profesi seniman tradisional masih menjadi tulang punggung perekonomian keluarga. Upaya mengangkat kembali eksistensi kesenian tradisional menjadi kebutuhan sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 32. Komisi X DPR perlu mendorong Kemendikbudristek untuk mengembangkan skema guna mendorong seni tradisional. Pembaruan kesenian tradisional perlu direalisasikan, yaitu dengan menggiatkan produksi seni dalam bentuk media digital. Komisi DPR perlu mengevaluasi alokasi dana pemajuan kebudayaan Kemendikbudristek karena anggaran untuk Even Nilai Budaya yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan masih terbilang kecil. Program Desa Pemajuan Kebudayaan juga bisa dimanfaatkan untuk menstimulasi desa menghidupkan kembali kesenian tradisional.

Risiko Pengelolaan Utang Negara

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.


Isu:
Posisi utang pemerintah berada di angka Rp7.870,35 triliun per 31 Agustus 2023. Adapun rasio utang tersebut sebesar 37,84% terhadap PDB, masih berada di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Rasio ini juga masih sejalan dengan yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah tahun 2023-2026 di kisaran 40%. Namun, perlu diperhatikan risiko tingkat suku bunga tinggi untuk jangka panjang dan tren pelambatan ekonomi negara mitra utama RI seperti AS dan China, yang berlangsung lebih lama dari perkiraan. Sehingga, pemerintah harus berupaya agar dapat mengembalikan posisi utang setidaknya sama seperti kondisi sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Dalam hal ini, DPR RI, khususnya Komisi XI harus mendorong pemerintah untuk melakukan pengelolaan utang secara baik dengan risiko yang terkendali.

Konferensi Tingkat Tinggi G20 di India

Penulis: ZIYAD FALAHI, M.Si.


Isu:
Konferensi Tingkat Tinggi G-20 yang diadakan di New Delhi pada 9-10 september 2023 diterpa isu mulai melunak terhadap persoalan seputar invasi Rusia atas ukraina. Deklarasi New Delhi bahkan memberi penekanan pada isu keamanan dengan saling menjaga untuk mengawasi nuklir dan ancaman atas wilayah kedaulatan. Tidak hanya persoalan keamanan, KTT G20 India juga banyak melanjutlkan agenda deklarasi Bali 2022. Salah satu pesan penting dari KTT G20 adalah bahwa negara-negara Global South terbukti dapat menavigasi situasi sulit dan menghasilkan keanggotaan permanen untuk Afrika. Melalui fungsi pengawasan, DPR harus ikut mengawal dan memastikan, program kerja sama G20 diarahkan untuk berorientasi pada tindakan, dimana keprihatinan pembangunan di negara-negara selatan dapat disuarakan secara aktif. Melalui diplomasi parlemen di forum P20, DPR RI harus juga menyuarakan hal tersebut.

Potensi Maladministrasi pada Relokasi Warga Terdampak Proyek Rempang Eco-City

Penulis: ANIN DHITA KIKY AMRYNUDIN, S.A.P., M.Si.


Isu:
Adanya konflik agraria terkait relokasi warga atas pengembangan kawasan ekonomi baru Rempang Eco-City dinilai oleh Ombudsman berpotensi terjadi maladministrasi dalam pelaksanaanya. Pertama, pemerintah dinilai abai memenuhi hak dan status kepemilikan lahan warga yang telah menempatinya secara turun temurun dan telah diakui keberadaanya melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota Batam Nomor 105/HK/III/2004. Kedua, belum adanya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN. Ketiga, adanya poin perjanjian antara Pemerintah Kota Batam dan PT. Makmur Elok Graha, selaku pemegang konsensi proyek bahwa perusahaan harus mempertahankan Kampung Tua di Rempang. Melalui fungsi pengawasannya, diharapkan agar Komisi II DPR RI dapat melakukan rapat gabungan bersama Kementerian ATR/BPN dan Ombudsman terkait adanya potensi maladministrasi dalam proyek tersebut serta mendorong pemerintah melakukan identifikasi permasalahan melalui kajian ilmiah serta mendorong sosialisasi dan komunikasi yang intensif kepada masyarakat setempat.

Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Insiden Rempang

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., LL.M.


Isu:
Pada 7 September 2023, terjadi bentrokan antara 1.000 aparat kepolisian-TNI dan warga yang menolak pengukuran lahan untuk proyek Rempang Eco City. Komnas HAM menyelidiki dugaan pelanggaran HAM dalam insiden ini dan menyatakan terdapat enam indikasi pelanggaran HAM, antara lain hak atas rasa aman, hak atas keadilan, hak atas tempat tinggal layak, hak terhadap perlindungan anak, hak atas kesehatan, dan pelindungan HAM dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Insiden bentrokan bukan hanya terjadi di Rempang. AMAN, mencatat selama 2018-2022 setidaknya terdapat 301 kasus bentrokan yang menunjukkan bahwa pemerintah kerap mengabaikan konsep Free, Prior and Informed Consent/FPIC. Tanpa penerapan konsep FPIC yang layak, pelaksanaan PSN berpeluang menciptakan pelanggaran HAM. Komisi III DPR RI dapat membentuk Panja Pengawasan untuk mengkaji lebih lanjut insiden ini dan mencegah pelanggaran HAM terkait PSN di masa depan.

Antisipasi Gagal Tanam dan Gagal Panen untuk Hadapi Ancaman Darurat Beras

Penulis:


Isu:
Bencana kekeringan akibat El-Nino di beberapa wilayah Indonesia akan mengakibatkan gagal tanam dan gagal panen, sehingga berdampak bagi pasokan beras. Namun, upaya antisipasi melalui modifikasi cuaca dan pompanisasi/pembuatan sumur bor belum mampu untuk memenuhi ketersediaan beras di dalam negeri. BPS memprediksi akan terjadi penurunan panen padi pada bulan September—November 2023, terutama di wilayah-wilayah produsen beras di Indonesia. Untuk itu, Komisi IV DPR RI perlu mendorong pemerintah melakukan upaya antisipasi lainnya seperti melakukan manajemen air dan irigasi, penyimpanan air melalui pembangunan waduk dan bendungan, pemanfaatan teknologi pertanian, penggunaan varietas padi tahan kekeringan, perencanaan pertanian musim kemarau, sistem pemantauan cuaca, serta penyediaan dana darurat dan bantuan. Hal ini perlu dilakukan agar produksi beras kita tetap terjaga tanpa harus melakukan impor beras.

Perkembangan Pembangunan Jalan Tol IKN Nusantara

Penulis: Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.


Isu:
Jalan Tol IKN ditargetkan akan selesai pada bulan Juli 2024. Jalan tol tersebut mempersingkat waktu tempuh dari Balikpapan ke IKN menjadi 30 – 45 menit dari yang sebelumnya membutuhkan waktu 1,5 – 2 jam. Aspek penghijauan menjadi fokus dari tol ini karena akan ditanami pohon tiga deret dengan jenis yang variatif. Saat ini, proses pembangunan dilakukan pada 3 Seksi yakni Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km (progres 22%), Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,3 km (progres 36%), dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km (progres 53%). Pada setiap ruas tol akan terdapat 4 hingga 6 lajur. Komisi V DPR RI perlu berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk memastikan pembangunan jalan tol IKN selesai sesuai dengan target tanpa mengabaikan faktor keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Menjadi penting juga untuk memberikan perhatian yang serius terhadap proses pembebasan lahan agar tidak merugikan masyarakat yang terimbas pembangunan Tol IKN tersebut.

Wacana Penghapusan Sementara HET Beras

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.


Isu:
Wacana Ombudsman tentang penghapusan sementara HET beras dan menggantinya dengan HET gabah menimbulkan pro dan kontra. Harga beras naik melampaui HET yang ditetapkan pemerintah, salah satunya dipicu kurangnya pasokan gabah. Data Bapanas, per 22 September 2023 harga rerata beras medium sebesar Rp13.040/kg, jauh melampaui HET. Sementara itu, harga rerata Gabah Kering Panen nasional mencapai Rp6.580/kg, melampaui Harga Pembelian Pemerintah, yaitu Rp5000/kg. Upaya pemerintah melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan beras, belum mampu menurunkan HET beras. Komisi VI DPR RI perlu memastikan penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan dilakukan tepat sasaran dan mendorong tambahan impor beras untuk pengamankan Cadangan Beras Pemerintah. Pemerintah dapat menempuh upaya barter pangan dengan negara lain apabila mengalami kesulitan impor beras, sebagai dampak upaya negara lain mengamankan cadangan pangannya.

Rencana Hilirisasi Migas: Potensi dan Tantangan

Penulis: Dewi Wuryandani, S.T., M.M.


Isu:
Pemerintah berencana melakukan hilirisasi di sektor migas dalam upaya memperluas manfaat dari produksi migas nasional. Hal yang mendasarinya adalah melimpahnya potensi migas terutama gas bumi serta tingginya kebutuhan migas di sektor industri, rumah tangga, dan transportasi. Hilirisasi sektor migas menjadi salah satu target pemerintah untuk mengembangkan industri turunan di dalam negeri serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan. Hilirisasi sektor migas akan menciptakan kepastian pasar bagi KKKS. Dorongan investasi lebih lanjut untuk pembangunan pabrik pengguna migas khususnya gas bumi di sisi hilir akan ikut menggairahkan minat investasi di hulu migas. Namun demikian, pemerintah perlu memastikan infrastruktur pendukung untuk merealisasikan hilirisasi sektor migas yang memadai ke depan.

Optimalisasi Pelindungan terhadap Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga

Penulis:


Isu:
Meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menunjukkan bahwa pencegahan terhadap tindak KDRT masih belum maksimal. Meskipun telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan berbagai peraturan pelaksananya, mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Desa, namun hingga kini kasus KDRT masih terus terjadi di tengah masyarakat. Terdapat banyak faktor yang menghambat implementasi UU PKDRT, baik dari substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum. Melalui fungsi legislasi, Komisi VIII DPR RI perlu melakukan revisi UU PKDRT. Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI dapat melakukan Rapat Kerja dengan KPPPA untuk meminta penjelasan mengenai: (1) implementasi UU PKDRT dan peraturan pelaksananya; (2) hambatan dalam implementasi UU PKDRT; dan (3) koordinasi dan kerja sama dengan stakeholders terkait dalam implementasi PKDRT.

Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Indonesia

Penulis:


Isu:
Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Namun, dalam kenyataan hingga saat ini belum tercapai pembangunan kesehatan yang optimal. Bahkan tantangan pembangunan bidang kesehatan semakin berat, di antaranya masalah pemerataan sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang menjadi kendala dalam pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga perlu solusi yang memadai. Komisi IX DPR RI perlu: (1) terus melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan upaya Pemerintah dalam melakukan distribusi SDM kesehatan agar terjadi keseimbangan jumlah SDM kesehatan di berbagai wilayah NKRI; (2) terus memantau permasalahan kesehatan Indonesia, terlebih pada masalah distribusi Named dan Nakes yang belum merata, dan mendiskusikan dengan Pemerintah untuk mencari solusinya; (3) terus mendorong Pemerintah agar melaksanakan pembangunan kesehatan secara profesional dan akuntabel berdasarkan permasalahan yang dihadapi, dengan merujuk pada tantangan pembangunan kesehatan yang telah dipetakan oleh Bappenas.

Pelindungan dan Revitalisasi Warisan Sejarah: Tantangan Museum di Indonesia

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.


Isu:
Tim Khusus Penanganan Museum Nasional telah dimobilisasi untuk menginventarisasi koleksi yang rusak akibat kebakaran di Museum Nasional, dengan 817 benda prasejarah terdampak dari total 194.000 koleksi. Kebakaran diduga disebabkan oleh arus listrik dari alat pendingin di proyek renovasi. Museum Nasional, juga dikenal sebagai Museum Gajah, menyimpan sejarah Indonesia. Terkait dengan kondisi keamanan museum di Indonesia, data menunjukkan pelindungan bangunan dan koleksi masih rendah dan perlu evaluasi. Pencurian koleksi juga menjadi masalah, dengan sejumlah kasus dalam satu dekade terakhir. Di banyak negara, prioritas keamanan museum merupakan persyaratan, dan peningkatan strategi serta sumber daya manusia diperlukan untuk memenuhi persyaratan tersebut. DPR RI dapat mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan pelindungan warisan sejarah dan peran museum sebagai pusat pendidikan dan kebangsaan.

Groundbreaking Proyek Strategis IKN

Penulis: Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.


Isu:
Groundbreaking sejumlah proyek swasta bukti keseriusan pemerintah dalam percepatan infrastruktur di IKN. Total konsorsium PMDN ini diperkirakan mencapai Rp40 triliun. Dukungan ini diharapkan menambah confidence investor luar negeri dan swasta untuk segera menindaklanjuti sejumlah letter of intent di IKN yang telah ditandatangani. DPR RI melalui Komisi II perlu memastikan pemerintah, dalam hal ini sinergi OIKN, Kemkeu, dan Bappenas mengenai bentuk kewenangan dan mekanisme penggunaan maupun pengelolaan anggaran IKN yang tepat. Sehingga bukan hanya menjamin keberlanjutan IKN, tetapi juga kesehatan dan keberlanjutan fiskal. DPR RI melalui Komisi XI juga menegaskan pentingnya upaya pemerintah memastikan bauran kebijakan fiskal, kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, masih dapat menstabilkan permintaan domestik dan menguatkan konsumsi rumah tangga. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas dan jaminan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di tengah ragam dukungan percepatan infrastruktur IKN.

Pembelian Kapal Selam SRVS untuk Memperkuat Sistem Penyelamatan di Laut

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP., M.Sos


Isu:
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI membeli kapal selam SRVS dari Inggris untuk memperkuat sistem penyelamatan laut bagi TNI AL. SRV-F Mk.3 masuk dalam jajaran SRVS paling canggih di dunia. Desainnya yang revolusioner memberikan keuntungan dibanding sistem lain yang digunakan oleh negara-negara tetangga. Dengan berpegang pada prinsip “One Out, All Out”, SRV-F Mk.3 mampu menyelamatkan hingga 50 awak kapal selam sekaligus, memungkinkan evakuasi total seluruh awak dari kapal selam kelas Nagapasa dan Tipe 214 dalam operasi penyelamatan tunggal. Komisi I DPR perlu mengingatkan kembali bahwa setiap pembelian alat peralatan pertahanan dari luar negeri, harus selalu dikonsultasikan sebelumnya dengan Komisi I DPR untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Rencana Penerapan Skema Gaji Tunggal (Single Salary) untuk ASN

Penulis: SIDIQ BUDI SEJATI, S.T., M.AP.


Isu:
Rencana penerapan skema penggajian tunggal (single salary) untuk ASN masuk dalam agenda prioritas pemerintah di tahun 2024. Untuk itu diperlukan pertimbangan yang matang agar skema gaji tunggal yang diterapkan nanti tidak merugikan ASN secara finansial dan tentu harus dapat meningkatkan kinerja dari ASN itu. Saat ini pemerintah telah menerapkan skema ini di beberapa instansi tertentu sebagai langkah uji coba. Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat mendorong Kemenpan RB untuk dapat mengklasifikasikan secara detail jenis komponen tunjangan yang akan berpengaruh dalam gaji tunggal, seperti jenis tunjangan yang membedakan terkait kinerja individu masing-masing ASN, tunjangan lingkungan kerja/kemahalan daerah, dan tunjangan yang membedakan lingkup beban kerja, tugas dan fungsi instansi serta mendorong Kemenpan RB agar merumuskan konsep indikator serta penilaian kinerja yang memotivasi dan berkeadilan.

Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Lagu Halo-Halo Bandung oleh Youtuber Malaysia

Penulis: Novianti, S.H., M.H.


Isu:
Dugaan pelanggaran hak cipta lagu “Halo-Halo Bandung” yang dilakukan oleh channel Youtube: Lagu Kanak TV menjadi viral di masyarakat. Lagu tersebut diduga telah melanggar hak cipta atas karya lagu “Halo-Halo Bandung” ciptaan Ismail Marzuki. Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perbuatan mengubah karya milik orang lain tanpa persetujuan pencipta maupun pemegang hak cipta merupakan pelanggaran hak cipta. Di dalam karya cipta tersebut terdapat hak moral dan hak ekonomi milik pencipta maupun pemegang hak cipta yang harus dihormati. Oleh karena itu, Komisi III DPR RI perlu mendorong penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran karya cipta lagu “Halo-Halo Bandung” agar dapat segera diselesaikan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Kebakaran Taman Nasional Bromo

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.


Isu:
Ratusan hektare savana di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) Jawa Timur terbakar akibat ulah sekelompok orang yang menyalakan flare atau suar demi kepentingan foto prewedding. Suar ini kemudian membakar rerumputan di sekitarnya dan meluas hingga sulit terkendali. Kebakaran tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian secara ekonomi berupa hilangnya pendapatan akibat lokasi wisata ditutup, tetapi juga kerugian ekologi berupa punahnya vegetasi endemik dan habitat satwa yang hangus terbakar. Penegakkan hukum harus dilakukan untuk memberikan efek jera bagi masyarakat luas. Di sisi lain, begitu sulitnya pemadaman kebakaran yang berlangsung memberikan gambaran akan peliknya ancaman karhutla di Jawa. Komisi IV DPR RI perlu mendesak KLHK untuk lebih ketat dalam memberikan izin memasuki kawasan konservasi, meningkatkan intensitas patroli kebakaran hutan, mendirikan posko pengendalian kebakaran hutan, dan menyiapkan sarana prasarana pendukung sebagai langkah deteksi dini. Selain, semakin gencar melakukan sosialisasi pencegahan karhutla kepada masyarakat.

Integrasi Antar Moda LRT - Kereta Cepat Jakarta Bandung

Penulis: Dr. Suhartono, S.IP., M.P.P.


Isu:
Beroperasinya LRT dan uji coba KCJB menandai transformasi moda transportasi massal berbasis rel. Kedua moda transportasi tersebut menambah kapasitas angkut transportasi publik. Integrasi antar moda LRT-KCJB diharapkan dapat menarik masyarakat perkotaan untuk meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan massal. Komisi V DPR RI perlu mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memastikan bahwa integrasi antar moda baik sarana dan prasarana di sekitar stasiun dan manajemen lalu lintas dapat berjalan dengan baik. Komisi V DPR RI perlu mendorong kerjasama antara PT KAI (operator stasiun) Kemenhub, dan pemda dalam mengoptimalkan sarana dan moda yang terbangun sehingga masyarakat memperoleh kemudahan, kenyamanan, dan keamanan. Sosialisasi transportasi massal yang terbangun melalui penggratisan tiket, tarif murah, dan keterlibatan pegiat media sosial juga perlu didukung dengan keteladanan aparatur negara menggunakan transportasi publik, sehingga dapat menarik masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal.

Stabilisasi Harga Beras

Penulis: Dr. Rasbin, S.TP., M.S.E.


Isu:
Harga beras di pasar terus mengalami tren kenaikan. Salah satu faktor penyebabnya yaitu terbatasnya pasokan gabah. Kondisi tersebut tidak lepas dari cuaca ekstrem (El Nino) yang melanda dunia termasuk Indonesia. Oleh karena itu, stabilisasi harga beras penting untuk dilakukan oleh pemerintah demi menjaga inflasi dan menghindari peningkatan jumlah orang miskin. DPR RI, khususnya Komisi VI melalui fungsi pengawasan perlu mendorong pemerintah, yaitu Kementerian Perdagangan untuk mengantisipasi kenaikan harga beras. Kementerian Perdagangan harus mengecek secara langsung realita kenaikan harga beras, ketersediaan, dan faktor-faktor penyebab kenaikan harga tersebut. Selain itu, Kementerian Perdagangan perlu melakukan operasi pasar baik mandiri ataupun bekerja sama dengan instansi lain seperti Perum Bulog. Komisi VI juga perlu turun ke lapangan secara langsung untuk mengecek harga dan ketersediaan komoditi beras, serta mengecek upaya pemerintah dalam mengatasi kenaikan harga beras.

Permasalahan Proyek Strategis Nasional di Sektor Energi

Penulis:


Isu:
Pemerintah telah berhasil menyelesaikan 161 Proyek Strategis Nasional (PSN) selama 8 tahun terakhir, termasuk PSN di sektor energi. Namun, sejumlah PSN di sektor energi masih belum selesai pengerjaannya dan mundur dari target waktu penyelesaian karena berbagai masalah yang menghambat pelaksanaannya di lapangan. Padahal PSN di sektor energi merupakan proyek penting terkait dengan upaya menjamin keberlanjutan suplai dalam proses produksi dan mencapai ketahanan energi nasional. Dari 15 PSN di sektor energi, beberapa di antaranya yang bermasalah adalah proyek pembangunan fasilitas pengolahan (kilang) minyak mentah (grass root refinery) dan proyek penghiliran batu bara menjadi dimethyl ether (DME). Komisi VII DPR RI perlu meminta penjelasan pemerintah atas permasalahan yang menghambat pengerjaan sejumlah PSN di sektor energi dan mendorong percepatan pengerjaan PSN di sektor energi agar dapat selesai sesuai target waktu.

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tertinggal, Terluar, dan Terdepan

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.


Isu:
Kerentanan, kerawanan, dan kemiskinan, bahkan eksklusi sosial kerap menjadi persoalan pada daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) di Indonesia. Persoalan masyarakat pesisir, terutama yang berada di daerah 3T sudah dianggap sebagai sebuah ekosistem yang memiliki kerentanan geografis, geologis, dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Tidak hanya itu, peningkatan ekonomi dan membentuk kemandirian masyarakat pesisir di daerah 3T dinilai juga menjadi tantangan tersendiri. Melalui fungsi pengawasan dan anggaran, Komisi VIII DPR RI perlu mendorong Kemensos RI untuk melakukan pendekatan kepada semua Kementerian, terutama yang memiliki komoditas tertentu untuk segera membantu dan ikut dalam program bantuan sosial berbasis pemberdayaan. Tidak hanya itu, Komisi VIII DPR RI juga perlu mengusulkan penambahan anggaran di setiap kementerian terkait, guna mewujudkan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat 3T dan segala kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan oleh wilayah 3T.

Kasus Dokter Palsu dan Tantangan Pemenuhan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas

Penulis: Efendi, S.Sos., M.AP


Isu:
Kasus dokter palsu merupakan salah satu kasus yang mewarnai dunia kesehatan nasional saat ini, kasus serupa juga pernah ditangani aparat hukum pada tahun-tahun sebelumnya. Kasus-kasus ini tentu saja telah merugikan pasien, masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan tempat pelaku bekerja, dan dokter yang digunakan datanya. Kasus dokter palsu menjadi tantangan bagi semua pemangku kepentingan dalam upaya memenuhi pelayanan kesehatan yang berkualitas dan aman. Kasus dokter palsu mengingatkan pentingnya penguatan proses kredensial bagi tenaga medis yang akan bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan. Kasus dokter palsu tentunya harus mendapatkan penanganan yang serius baik dari setiap fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah, maupun organisasi kesehatan lainnya, serta adanya penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku kejahatan bidang kesehatan. Dengan demikian Komisi IX DPR RI perlu mendorong pemerintah meningkatkan pengawasan, koordinasi pendataan dan penegakan hukum terkait praktik dokter palsu.

Fleksibilitas Tugas Akhir dan Publikasi Ilmiah Perguruan Tinggi

Penulis: Fieka Nurul Arifa, M.Pd.


Isu:
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengumumkan kebijakan terbaru pendidikan tinggi melalui Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Peraturan ini memberikan perguruan tinggi fleksibilitas dalam mengatur tugas akhir mahasiswa sesuai dengan kebutuhan masing-masing program studi dan menghapus kewajiban publikasi artikel di jurnal ilmiah. Meskipun merupakan inovasi yang positif, kebijakan ini harus tetap dievaluasi untuk menjaga kualitas lulusan perguruan tinggi dan menghindari ketidaksetaraan dalam pendidikan karena setiap kampus memiliki persyaratan yang berbeda dalam menilai kelulusan. Komisi X DPR RI perlu mendorong Kemendikbudristek untuk menyusun mekanisme pengawasan yang efektif dalam penerapan syarat kelulusan di setiap perguruan tinggi. Hal ini bertujuan agar setiap lulusan perguruan tinggi memiliki dasar pengetahuan dan keterampilan yang setara, yang akan membantu mereka bersaing di dunia kerja yang kompetitif. Selain itu, kolaborasi antara Kemendikbudristek dan perguruan tinggi perlu ditingkatkan untuk menjaga iklim penelitian di perguruan tinggi yang melibatkan mahasiswa tetap terjaga dan berkembang.

Persetujuan Penyertaan Modal Negara PT Hutama Karya (Persero)

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.


Isu:
Komisi XI DPR RI menyetujui penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp47,48 triliun untuk pencairan di 2023 dan 2024. PMN ini dimaksudkan untuk keberlanjutan konstruksi tol Kayu Agung-Palembang-Betung, tol Bogor-Ciawi-Sukabumi, dan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap I. PMN bagi Badan Usaha Milik Negara dalam penggunaannya harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) konstitusi. Komisi XI dan Komisi VI DPR RI perlu mengingatkan Kementerian Keuangan dan PT Hutama Karya (Persero) akan pentingnya tata kelola yang baik atau good governance dalam pengelolaan dan penggunaan dana PMN. Kementerian Keuangan juga perlu melakukan pengawasan dan evaluasi atas penggunaan PMN oleh PT Hutama Karya (Persero).

Hasil Konferensi Tingkat Tinggi ke–43 ASEAN

Penulis:


Isu:
KTT ke-43 ASEAN menghasilkan sejumlah poin penting, mulai dari soal masa depan ASEAN hingga sejumlah isu global yang menjadi perhatian bersama. Para pemimpin sepakat mempromosikan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) guna menciptakan perdamaian, stabilitas, keamanan, dan kemakmuran di kawasan. Untuk isu Laut China Selatan, ASEAN akan terus mempromosikan code of conduct guna menciptakan lingkungan kawasan yang stabil dan kondusif. Para pemimpin ASEAN juga sepakat menegaskan lagi Konsensus Lima Poin menjadi rujukan utama dalam mengatasi krisis Myanmar. ASEAN juga mendorong para anggota mendukung keanggotaan Timor Leste melalui penyediaan bantuan peningkatan kapasitas. Terhadap situasi Timur Tengah, ASEAN mendesak Israel dan Palestina untuk mengambil langkah positif untuk dimulainya kembali negosiasi guna mencapai perdamaian. Komisi I DPR perlu ikut memastikan hasil KTT ASEAN membawa kemajuan bagi kepentingan nasional, kawasan, dan dunia.

Aturan Cuti bagi Menteri dalam Kampanye Pemilu 2024

Penulis: RAIS AGIL BAHTIAR, S. S., M.Si.


Isu:
Bagi menteri yang berniat maju sebagai calon dalam pemilihan presiden/wakil presiden, antara lain ada ketentuan terkait persetujuan cuti atau nonaktif sebagai menteri yang sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. Sehubungan dengan Rancangan PKPU tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang memungkinkan lamanya kurun waktu ketika nantinya menjalani cuti bagi menteri di masa kampanye Pemilu 2024, maka Komisi II DPR RI perlu mengawasi profesionalitas menteri bersangkutan dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangannya. Konteks pengawasan atas unsur profesionalitas menteri bersangkutan yaitu agar pemerintahan tetap berjalan dengan semestinya meskipun dalam masa kampanye pemilu dan tidak terjadi abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan). Komisi II DPR juga mendorong KPU agar membuat aturan yang lebih detail mengenai cuti bagi menteri yang berkampanye dalam Rancangan PKPUnya.

Indonesia Darurat Judi Online

Penulis:


Isu:
Di era digital, judi online telah menjadi fenomena yang berkembang di masyarakat. Polri telah membongkar sebanyak 77 kasus judi online dan juga menahan 11 orang tersangka kasus dugaan sindikat tindak pidana perjudian online yang ditangkap di Denpasar, Bali. Kemenkominfo telah melakukan pemutusan akses dan take down terhadap 124.439 konten perjudian online sejak bulan Juli sampai September 2023. Dari salah satu sumber disebutkan bahwa negara pemain judi slot dan gacor terbanyak adalah Indonesia dengan jumlah 201.122 pemain. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia layak dinyatakan darurat judi online. DPR RI melalui Komisi III dapat melaksanakan fungsi pengawasan terkait dengan penegakan hukumnya dan dapat mengusulkan kepada Pemerintah agar lebih serius menangani permasalahan ini dengan membentuk satuan tugas khusus di bawah instruksi langsung Presiden atau Menkopolhukam.

Mengawal Pelaksanaan Peran Indonesia dalam Menjaga Ketahanan Pangan ASEAN

Penulis: Masyithah Aulia Adhiem, S.Si, M.E.


Isu:
Keketuaan Indonesia dalam ASEAN pada tahun ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk berperan aktif dalam menjaga ketahanan pangan ASEAN. Hal tersebut perlu didukung oleh berbagai pihak tanpa mengesampingkan pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri yang saat ini juga masih terkendala. Komisi IV DPR RI perlu terus mendampingi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang tepat dalam memenuhi peran aktif Indonesia tersebut. Pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan khususnya untuk memastikan bahwa CBP aman hingga akhir tahun dan menjaga kesejahteraan petani. Pelaksanaan fungsi anggaran dapat dilaksanakan dengan memastikan bahwa pemerintah menyediakan anggaran yang memadai untuk pengembangan inovasi pertanian serta pembiayaan bagi petani untuk meningkatkan produksi.

Persiapan Operasional dan Integrasi Antar Moda dengan Kereta Cepat Jakarta Bandung

Penulis: Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.


Isu:
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) terus melakukan sejumlah uji coba untuk menyempurnakan operasional kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sehingga siap beroperasi pasca peresmian tanggal 1 Oktober 2023. Kemenhub juga sedang menyiapkan aksesibilitas dan integrasi KCJB dengan moda transportasi lainnya. Berdasarkan hasil survei, minat masyarakat untuk mencoba KCJB sangat tinggi. Komisi V DPR RI perlu memastikan operasional KCJB terlaksana sesuai target serta menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang. Komisi V DPR RI perlu mendorong terwujudnya aksesibilitas dan integrasi KCJB dengan moda transportasi lainnya. Komisi V DPR RI agar meminta pemerintah segera mewujudkan segitiga dalam konektivitas (bandara, pelabuhan, stasiun dengan jalan tol) tersambung dengan kawasan industri di Jawa Barat sehingga memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan Akses KUR untuk UMKM

Penulis: Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.


Isu:
Pemerintah berencana meningkatkan aksesibilitas dan pelonggaran persyaratan KUR bagi pelaku UMKM. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM yang selama ini terkendala dalam mengakses KUR karena tidak memiliki agunan. Peningkatan KUR diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menggerakan roda perekonomian, khususnya para pelaku ekonomi di “akar rumput” yaitu para pelaku UMKM. Peningkatan bantuan subsidi bunga KUR dan penghapusan KUR juga untuk mempercepat penetrasi KUR bagi pelaku UMKM. Namun kebijakan tersebut beresiko karena dapat meningkatkan KUR yang macet dan menimbulkan beban bagi keuangan negara. DPR RI, khususnya Komisi VI DPR RI harus dapat memastikan bahwa kebijakan ini memiliki aturan atau regulasi yang rigid demi mencegah risiko KUR yang macet dan beban bagi keuangan negara.

Mewaspadai Kenaikan Harga Minyak Mentah Dunia

Penulis: Hilma Meilani, S.T., MBA.


Isu:
Kenaikan harga minyak mentah dunia pada awal September 2023 disebabkan antara lain oleh ketegangan geopolitik di Eropa, keputusan Arab Saudi dan Rusia yang menahan jumlah produksi minyak mentah, dan pemulihan ekonomi global. Kenaikan harga minyak mentah dunia menyebabkan pemerintah merevisi asumsi dasar ICP dan menaikkan target produksi minyak mentah dalam RAPBN Tahun 2024. Kenaikan harga minyak mentah dunia juga berdampak pada PNBP dan membengkaknya subsidi energi. Pemerintah berupaya memitigasi dampak kenaikan harga minyak mentah dunia dengan kebijakan seperti peningkatan bertahap harga BBM subsidi, pemberian subsidi kepada kelompok masyarakat rentan, dan pemanfaatan bioenergi. Komisi VII DPR RI perlu mengawasi agar pemerintah mengambil kebijakan tepat untuk memitigasi dampak kenaikan harga minyak dunia, mendorong pemerintah melakukan penegakan hukum yang ketat, dan memastikan agar BBM bersubsidi tepat sasaran.

Wacana Pembentukan Direktorat Jenderal (DITJEN) Pesantren

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.


Isu:
Harus diakui bahwa keberadaan dan perkembangan kualitas pesantren tidak segemerlap madrasah dan lembaga pendidikan umum yang dinaungi oleh negara. Padahal, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang sudah ada sejak era penjajahan Belanda. Di lembaga tradisional inilah muncul tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh bangsa yang berperan penting dalam mengusir penjajah dan berperan besar di awal pendidikan.Usulan wacana pembentukan Ditjen Pesantren menjadi harapan bagi para santri di Indonesia. Ditjen Pesantren diharapkan dapat menjamin pengembangan pesantren di Indonesia untuk membangun karakter santri berkualitas baik dari sisi pendidikan maupun skhlak. Komisi VIII DPR RI perlu mendorong Kemenag RI untuk melakukan pendekatan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk segera merealisasikan usulan pembentukan Ditjen Pesantren.Lebih lanjut, Komisi VIII DPR RI juga perlu mengawasi kinerja pemerintah terkait pengelolaan, standarisasi, pembenahan pondok pesantren dan kualitas pendidikan pesantren.

Upaya Promotif dan Preventif dalam Menanggulangi Dampak Musim Kemarau terhadap Kesehatan Masyarakat

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.


Isu:
Tahun ini, musim kemarau berlangsung lebih lama dari biasanya. Kemarau berkepanjangan menimbulkan masalah polusi udara dan krisis air bersih. Keduanya berdampak pada kesehatan masyarakat seperti meningkatnya prevalensi Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan diare di sejumlah daerah. Penanggulangan penyakit tersebut perlu mengutamakan upaya promotif dan preventif. Pada dasarnya, kegiatan promosi kesehatan tidak hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan di Puskesmas melainkan melibatkan pemuka masyarakat dan kader kesehatan untuk mengenali kondisi kesehatan masyarakat, menelusuri penyebab, dan mencari alternatif solusi. Sedangkan upaya penyehatan lingkungan dilakukan oleh tenaga kesehatan lingkungan untuk memeriksa air bersih dan sanitasi dasar, termasuk menyediakan air bersih. Selain itu, diperlukan pemberian vaksin rotavirus secara gratis untuk bayi. Komisi IX DPR RI perlu meminta penjelasan dari Kementerian Kesehatan terkait penguatan peran dan sumber daya Puskesmas dalam mengorganisasikan dan memberdayakan masyarakat.

Ancaman Kepunahan Aksara Nusantara

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.


Isu:
Aksara nusantara digunakan sebagai sistem penulisan, menunjukkan jati diri bangsa sekaligus bukti kecerdasan lokal di masa lalu. Namun, aksara nusantara semakin terpinggirkan oleh aksara latin yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Naskah dan prasasti yang memuat aksara tersebut juga banyak yang hilang. Upaya pelestarian mengalami sejumlah kendala. Generasi muda banyak yang tidak mengenal aksara nusantara. Keberadaan naskah hanya tersimpan sebagai benda keramat. Integrasi aksara nusantara ke dalam kurikulum pendidikan juga masih sebatas materi. Bahkan upaya digitalisasi aksara Jawa mendapat penolakan lembaga internet dunia. Melalui fungsi legislasi Komisi X DPR RI perlu menginisiasi penyusunan regulasi terkait pemanfaatan digitalisasi aksara nusantara agar dapat diaplikasikan pada perangkat digital yang beredar di Indonesia. Sementara melalui fungsi pengawasan, Komisi X DPR RI perlu mengimbau pemerintah agar lebih aktif memanfaatkan ruang-ruang publik untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi aksara nusantara, dan juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan tata kelola kebudayaan di Indonesia dengan berkoordinasi bersama lintas pemangku kepentingan.

Pembentukan Satuan Tugas Nasional untuk Mendorong Penggunaan Mata Uang Lokal

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.


Isu:
Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nasional untuk mendorong peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi Indonesia dengan negara mitra (Local Currency Transaction/LCT). Satgas Nasional melibatkan sepuluh kementerian dan lembaga, di antaranya Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan. Pembentukan Satgas ini ditujukan untuk mendorong implementasi kerangka kerja LCT sebagai bentuk dukungan terhadap upaya meningkatkan stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat resiliensi pasar keuangan domestik. Saat ini implementasi kerja sama LCT telah dilakukan dengan sejumlah negara di kawasan, yaitu Malaysia, Thailand, Jepang, dan Tiongkok. Indonesia juga telah melakukan kesepakatan bersama dengan Singapura dan Korea Selatan untuk membangun kerangka implementasi kerja sama LCT. Secara bertahap, Indonesia terus berkomitmen mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dalam melakukan transaksi internasional.