Penulis: Defirentia One Muharomah -- Yan Parhas -- Desintha Dwi Asriani -- Mukhotib M.D.
Abstrak:
Perkawinan anak masih terus terjadi di Indonesia, yang berakar pada norma gender dan ketidaksetaraan struktural. Meskipun reformasi hukum telah dilakukan, implementasinya masih lambat karena adanya kesenjangan produksi dan penyebarluasan pengetahuan antara aktor di level nasional dan lokal. Studi ini mengkaji kompleksitas perkawinan anak dengan menggunakan perspektif gender dan interseksionalitas, serta berfokus pada faktor-faktor sosial-budaya, ekonomi, dan hukum yang berkontribusi terhadap keberlangsungan praktik tersebut di Daerah Istimewa Yogyakarta setelah amandemen UU Perkawinan 1974. Dengan pendekatan fenomenologi, data dikumpulkan melalui tinjauan literatur, observasi, dan wawancara mendalam dengan 40 partisipan, termasuk kaum muda, orang tua, tokoh masyarakat, kader, dan pemangku kebijakan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Temuan ini menunjukkan bahwa interseksi antara norma gender tradisional, pengetahuan kesehatan reproduksi yang terbatas, tekanan ekonomi, dan lemahnya penegakan kebijakan secara kolektif memperkuat praktik perkawinan anak. Studi ini merekomendasikan perlunya pendidikan seksualitas yang komprehensif, implementasi yang integratif antara UU TPKS dan UU Perkawinan, serta mekanisme penegakan hukum yang lebih kuat untuk memerangi pernikahan anak dan mendorong kesetaraan gender. Artikel ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pembuat kebijakan dan legislator terutama Komisi VIII dan X dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi, program, dan kegiatan yang mendorong keadilan gender dan perlindungan anak.
Penulis: Fitri Kartiasih -- Hanifah Putri Rosanti -- Ikhlasul A’mal
Abstrak:
Saat ini, seluruh negara di dunia masih menghadapi tantangan serius terkait permasalahan lingkungan, yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas ekonomi yang tidak berkelanjutan. Masalah ini juga terjadi di Indonesia, di mana pembangunan ekonomi sering kali masih mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks ini, perkembangan ekonomi digital diyakini memiliki potensi untuk memberikan solusi melalui efisiensi penggunaan sumber daya dan pengurangan emisi. Namun, kajian mengenai pengaruh ekonomi digital terhadap kualitas lingkungan hidup, khususnya yang mempertimbangkan dimensi spasial, masih belum banyak ditemukan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kualitas lingkungan hidup dan ekonomi digital di Indonesia, mengidentifikasi pola autokorelasi spasial, dan menganalisis pengaruh ekonomi digital terhadap kualitas lingkungan hidup pada periode 2015–2021. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPS dan KemenLHK yang dianalisis dengan metode regresi panel spasial. Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi hubungan yang tidak konsisten atau tidak kuat antara ekonomi digital dan variabel sosial ekonomi terhadap kualitas lingkungan hidup. Selain itu, ditemukan adanya hubungan spasial yang ditunjukkan oleh pola pengelompokan IKLH antarprovinsi di Indonesia. Penggunaan telepon seluler dan e-commerce berkontribusi positif terhadap kualitas lingkungan hidup, sedangkan penggunaan media sosial dan kepadatan penduduk berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup. Temuan ini menekankan pentingnya pemanfaatan energi ramah lingkungan dalam ekonomi digital untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, diperlukan kebijakan tata kelola ruang yang seimbang antara kawasan terbangun dan ruang terbuka hijau guna menjaga kualitas lingkungan hidup di Indonesia.
Penulis: Effy Z. Rusfian -- Peny Meliaty Hutabarat -- Ixora Lundia Suwaryono
Abstrak:
Pariwisata musik merupakan bentuk pariwisata minat khusus yang memadukan hiburan, budaya, dan pengalaman autentik. Di era digital, pengalaman tidak berhenti saat panggung ditutup, ia berlanjut melalui narasi digital di media sosial. Studi ini mengeksplorasi bagaimana komunikasi media digital (DMC) membentuk extended tourism experience pada tiga fase: prafestival, perifestival, dan pascafestival, dengan studi kasus Prambanan Jazz Festival (PJF). Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui analisis konten Instagram dengan seleksi purposif berdasarkan tiga kriteria: (1) diunggah pengunjung atau akun resmi; (2) menyebut/menandai PJF; (3) memiliki elemen naratif (caption/suara/visual) yang mencerminkan pengalaman personal, kesan budaya, atau interaksi sosial. Total 50 unggahan dianalisis menggunakan tagar #PrambananJazzFestival2024, #PJF2024, #SatuDekadeBersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pada prafestival, narasi digital membangun antisipasi dan niat kunjungan; (2) pada perifestival, konten waktu nyata memperluas jangkauan ke audiens yang tidak hadir dan membentuk emotional community; (3) pada pascafestival, konten rekap dan testimoni menguatkan memory-making dan memperpanjang gaung festival di ruang digital. Peran DMC bukan hanya sebagai promosi, melainkan sebagai pengungkit keterlibatan emosional dan kokreasi makna yang memperpanjang pengalaman pariwisata. Kontribusi studi ini adalah pemetaan peran DMC lintas fase, memperkaya kajian experience economy, identitas budaya, dan pengelolaan festival melalui integrasi narasi digital. Melalui fungsi pengawasan, Komisi VII DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk menetapkan standar pelaporan dampak digital (user-generated content (UGC), jangkauan, keterlibatan, porsi narasi budaya) sebagai prasyarat fasilitas/insentif; memperkuat infrastruktur konektivitas di situs warisan budaya; menyediakan hibah dan literasi digital-storytelling bagi penyelenggara dan UMKM; serta menginisiasi arsip narasi digital nasional festival budaya sebagai alat pelestarian dan promosi.
Penulis: Adinda Aulya Febrianti -- Karim Suryadi -- Pitriyani -- Qolbi Mujahidillah Adzimat Sukmayadi -- Qolbi Mujahidillah Adzimat Sukmayadi
Abstrak:
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya isu stigma sosial yang memandang program studi rumpun ilmu sosial, seperti Pendidikan Sosiologi, sebagai program studi yang menghasilkan lulusan kurang kompeten dan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di masa kini. Stigma tersebut sering kali mendistorsi optimisme karier mahasiswa sehingga menimbulkan penyesalan terhadap pilihan studinya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh stigma sosial terhadap optimisme karier lulusan Pendidikan Sosiologi serta mengeksplorasi pengalaman dan strategi adaptasi mereka dalam menghadapi stigma tersebut. Penelitian ini menggunakan desain campuran dengan metode paralel-konvergen yang mengintegrasikan data kuantitatif dan data kualitatif untuk memperoleh hasil yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stigma sosial berpengaruh signifikan terhadap optimisme karier, meskipun tingkat stigma sosial yang dirasakan responden menunjukkan level yang rendah dengan tingkat optimisme karier yang tinggi. Kondisi ini dipengaruhi oleh mekanisme adaptif dalam mengelola stigma sosial menjadi dorongan untuk mengembangkan potensi, dukungan oleh lingkup sosial, hingga pengalaman atas reorientasi untuk mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan konteks sosial. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan kepada Komisi X DPR RI untuk merumuskan kebijakan strategis dalam mengatasi stigma sosial terhadap program studi rumpun sosial dan humaniora di pendidikan tinggi di Indonesia.
Penulis: Bagus Kisworo -- Rizky Hengki Praseptya
Abstrak:
Pernikahan dini masih menjadi persoalan penting di Indonesia karena berdampak pada kesehatan reproduksi, pendidikan, dan masa depan remaja. Namun demikian, terdapat celah penelitian karena belum banyak studi yang secara spesifik menggali persepsi remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan (PUP) dalam konteks lokal, seperti di Desa Sanetan, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menelaah pengalaman dan pandangan remaja, baik yang tergabung dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) maupun yang tidak, dalam kerangka Program Generasi Berencana (GenRe). Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menggali secara mendalam pandangan, sikap, dan pengalaman remaja melalui wawancara mendalam dan observasi dengan remaja, kader Bina Keluarga Remaja (BKR), serta Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja yang tergabung dalam PIK-R memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai risiko pernikahan dini serta pentingnya kesiapan fisik dan mental sebelum menikah. Sebaliknya, remaja yang tidak terlibat dalam PIK-R cenderung memiliki persepsi yang terbatas dan dipengaruhi oleh norma budaya serta tekanan sosial. Temuan ini menekankan pentingnya perluasan akses dan partisipasi remaja dalam program PIK-R guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran terkait PUP. Berdasarkan hasil tersebut, disarankan kepada DPR RI, khususnya Komisi IX, untuk mendorong pemerintah dalam rangka penguatan Program GenRe melalui pendekatan berbasis komunitas yang lebih komprehensif. Kebijakan yang didukung oleh data lokal penting untuk mendorong penundaan usia perkawinan serta memperkuat edukasi kesehatan reproduksi remaja di Indonesia.
Penulis: Made Agus Nurjanah -- Sudikno -- Gunawan -- Ningsi
Abstrak:
Stunting terjadi akibat kekurangan gizi jangka panjang yang menyebabkan defisit energi, protein, dan zat gizi mikro, sehingga mengganggu perkembangan fisik dan mental anak. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi stunting pada anak di bawah lima tahun (balita) di Provinsi Sulawesi Tengah. Analisis dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan desain cross-sectional berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018. Sampel terdiri dari 1.351 anak usia 0–59 bulan. Analisis multivariat menunjukkan bahwa determinan stunting adalah jenis kelamin, usia balita, kepemilikan buku kesehatan ibu dan anak (KIA), tinggi badan ibu, indeks massa tubuh (IMT) ayah, tempat persalinan, dan perilaku cuci tangan pakai sabun (CTPS) ibu (p-value < 0,05). Hasil penelitian ini diharapkan mendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), khususnya Komisi IX, dalam mengawasi kebijakan penanganan stunting dengan fokus pada faktor utama penyebabnya. Upaya yang perlu ditingkatkan meliputi edukasi gizi bagi ibu, kemudahan akses layanan kesehatan, dan perbaikan ekonomi keluarga. Selain itu, pelayanan stunting harus terus diperbaiki untuk menjamin tumbuh kembang anak optimal.
Penulis: Mukhlisha Hayuningtyas -- M. S. Rifki -- Moh. Ilham A. Hamudy
Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan dan dampak Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) terhadap pengembangan literasi di Bengkulu Selatan. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan TPBIS kerap tidak selaras dengan tujuan utama program, dilaksanakan tanpa perencanaan strategis, dan gagal menjangkau berbagai kelompok masyarakat. Kondisi ini berdampak pada rendahnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Tingkat Gemar Membaca. Tantangan utama mencakup lemahnya perencanaan, keterbatasan anggaran, dan kurangnya koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang lebih jelas mengenai tujuan TPBIS, analisis kebutuhan masyarakat yang komprehensif, dan penguatan kolaborasi kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas program. Dalam konteks ini, DPR RI melalui Komisi X berperan strategis untuk memastikan efektivitas kebijakan melalui fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan TPBIS atau program serupa, terutama dalam menjamin akuntabilitas dan kesesuaian program dengan kebutuhan lokal. Selain itu, DPR RI juga diharapkan dapat mendorong peningkatan alokasi anggaran untuk memperkuat infrastruktur perpustakaan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta menjembatani sinergi antarkementerian dan lembaga guna mendukung pencapaian target literasi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Penulis: Sudrajat -- Muhammad Baiquni -- Haris Zirtana
Abstrak:
Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama di daerah tertinggal di Indonesia. Pada tahun 2021, seluruh 24 kabupaten termiskin di Indonesia dikategorikan daerah tertinggal. Tingkat ketimpangan sosial dan ekonomi di wilayah ini masih cukup tinggi, mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketimpangan sosial dan ekonomi terhadap kemiskinan di daerah tertinggal, dengan menggunakan analisis data panel dari 62 kabupaten selama periode 2015–2021. Variabel ketimpangan sosial yang digunakan meliputi Gini rata-rata lama sekolah (ketimpangan pendidikan), gap gender melek huruf, angka harapan hidup, angka kesakitan, angka beban ketergantungan, serta persentase penduduk miskin pekerja informal. Sementara itu, ketimpangan ekonomi meliputi indikator rasio Gini pendapatan dan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan di daerah tertinggal berada pada kategori sedang, begitu pula dengan ketimpangan pendapatan. Selain itu, kesenjangan kesehatan masih terlihat dengan angka harapan hidup yang lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, terutama pada perempuan. Analisis regresi data panel menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan, persentase penduduk miskin pekerja informal, dan PDRB per kapita memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Sebaliknya, angka harapan hidup, ketimpangan pendapatan, dan angka beban ketergantungan memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Penelitian ini memberikan implikasi pentingnya upaya komprehensif untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi guna menurunkan tingkat kemiskinan. Implikasi kebijakan yang direkomendasikan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan stakeholders terkait adalah adanya perhatian khusus pada penanganan ketimpangan sosial ekonomi melalui kurikulum pendidikan relevan, penguatan kesehatan preventif, pemberdayaan ekonomi lokal, dan adaptasi program perlindungan sosial, termasuk sinergi antarlembaga dan pemberdayaan perempuan.
Penulis: Wasisto Raharjo Jati
Abstrak:
Kemiskinan masih menjadi tantangan yang terus berlanjut secara nasional dan regional. Ketergantungan pada hibah yang tidak efektif memicu kemiskinan. Studi ini menganalisis kebijakan penanggulangan kemiskinan yang inovatif di Banten dan Yogyakarta, dengan fokus pada interaksi antarcabang. Kolaborasi adalah kunci dalam menciptakan kebijakan bersama yang lebih baik dan mempertahankan pengawasan parlemen terhadap program-program daerah. Tujuan dari studi ini adalah menguraikan tantangan dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kebijakan inovatif di kedua daerah. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus komparatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, kerja lapangan yang mendalam, diskusi kelompok terfokus, dan analisis dokumen yang dilakukan antara tahun 2015 dan 2017, dan dianalisis menggunakan pendekatan tematik deduktif. Hasil dari studi ini memperlihatkan bahwa pendekatan penanggulangan kemiskinan harus disesuaikan berdasarkan analisis tematik setiap daerah. Studi ini menyarankan pendekatan praktik terbaik untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan. Maka studi ini merekomendasikan bagi DPR RI untuk melakukan kolaborasi dengan pemerintah untuk implementasi kebijakan yang optimal. Selain itu pula, DPR RI perlu mendorong legislasi terkait kemiskinan, melakukan pengawasan lintas sektor dan lintas aktor, dan/atau mereformasi mekanisme anggaran kemiskinan.
Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.
Abstrak:
Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan nasional penurunan stunting pada tahun 2024 dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pencapaiannya. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan telaah kebijakan berbasis dokumen dan data sekunder dari kementerian dan lembaga terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa prevalensi stunting nasional turun menjadi 19,8 persen pada 2024, menandai kemajuan dari tahun sebelumnya. Strategi nasional berbasis lima pilar dan pendekatan holistis, integratif, tematik, and spasial (HITS) telah memberikan kontribusi signifikan, terutama melalui intervensi spesifik seperti pemberian makanan tambahan dan kampanye edukasi. Namun, tantangan masih ditemukan dalam aspek koordinasi lintas sektor, keterbatasan tenaga kesehatan, pemanfaatan data yang belum optimal, serta kesenjangan antardaerah. Pembelajaran dari praktik terbaik, baik di dalam maupun luar negeri, menunjukkan bahwa penggunaan data real-time, digitalisasi intervensi, dan kolaborasi multisektor menjadi kunci keberhasilan. Untuk mendukung keberlanjutan kebijakan, direkomendasikan agar DPR RI, khususnya Komisi IX, memperkuat pengawasan anggaran, mendorong integrasi sistem pemantauan, dan memperluas cakupan edukasi masyarakat berbasis kearifan lokal guna mempercepat pencapaian target 18,8 persen pada tahun 2025 dan mewujudkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Penulis: Yunus Winoto -- Rully Khairul Anwar -- Ghina Fitri Azizah
Abstrak:
Kemiskinan dan ketimpangan sosial merupakan isu global multidimensi yang memerlukan perhatian serius. Meskipun telah menjadi perhatian banyak pihak, kebijakan pengentasannya sering kali belum sepenuhnya berbasis pada bukti ilmiah yang komprehensif. Dalam konteks ini, memahami arah dan tren riset global mengenai kemiskinan dan kesejahteraan sosial menjadi krusial sebagai pijakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif, responsif, dan kontekstual. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan menganalisis tren riset global di bidang tersebut, serta mengevaluasi posisi dan kontribusi Indonesia dalam diskursus akademik internasional. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode bibliometrik dan menganalisis 108 artikel ilmiah terindeks Scopus untuk menelusuri pola kolaborasi, kutipan, dan perkembangan tema dalam riset global terkait isu kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia memiliki pengaruh signifikan dalam literatur global, dengan jumlah sitasi yang tinggi dan kolaborasi interdisiplin yang menonjol dibandingkan dengan negara lain. Namun, tema riset yang berkembang masih bersifat umum dan belum banyak mencerminkan tantangan spesifik, seperti ketimpangan wilayah dan keterbatasan akses layanan dasar. Temuan ini menegaskan urgensi penguatan kontribusi nasional dalam riset yang lebih kontekstual dan relevan terhadap kebutuhan kebijakan sosial. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan agar para pemangku kepentingan memperkuat kebijakan berbasis data, meningkatkan kemitraan riset, dan memprioritaskan program pengurangan kesenjangan sosial-ekonomi. Dalam hal ini, DPR RI perlu memperkuat ketiga fungsi utamanya berbasis riset, serta memprioritaskan kebijakan sosial yang berkelanjutan, dan berpihak pada kelompok rentan.
Penulis: Aqilah Khayriyah -- Reza Rizki Fadilla -- Krismanta Surbakti -- Viena Trixia Ompusunggu -- Nadia Yovani -- Nadia Yovani
Abstrak:
Proses migrasi bagi manusia telah menjadi fenomena yang berlangsung lama, di mana pencarian pekerjaan di lokasi tujuan migrasi menjadi langkah penting untuk bertahan hidup. Namun, proses migrasi sering kali menimbulkan dinamika dan berbagai masalah, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan dasar seperti gizi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik adaptasi pekerja migran Indonesia (PMI) semi-terampil di Malaysia, dengan fokus pada pemenuhan gizi menggunakan konsep cognitive frame dan institutional bricolage dari Jens Beckert. Menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui metode text network analysis (TNA), wawancara mendalam, focus group discussion (FGD), dan photovoice pada Oktober 2024. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman PMI terkait gizi sebagian besar dipengaruhi oleh jaringan sosial sesama pekerja migran dan rekan kerja/kuliah, bukannya oleh institusi formal seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia. Hal ini mengarah pada fenomena institutional bricolage, dimana PMI menciptakan solusi mandiri untuk masalah gizi, termasuk berbagi informasi nutrisi melalui komunitas mereka. DPR RI seyogianya dapat melakukan diskusi konstruktif dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) mengenai isu makan bergizi bagi PMI, serta mendukung kebijakan pengurangan harga bahan makanan melalui legalisasi kebijakan yang relevan. Selain itu, diperlukan revisi regulasi yang mengatur antara Indonesia dan Malaysia terkait rekomendasi tersebut, serta pelaksanaan pelatihan gizi berbasis komunitas dengan PPI sebagai mediator. Rekomendasi-rekomendasi ini dapat diimplementasikan melalui advokasi kebijakan oleh DPR RI, khususnya Komisi II, IV, VI, dan IX, untuk merancang regulasi yang responsif terhadap kebutuhan riil PMI.
Penulis: Fatimatuz Zahro Diah Putri Dani -- Fauziah Khoiriyani -- Rahmat Husein Andri Ansyah
Abstrak:
Jumlah pelaku usaha yang telah tersertifikasi halal masih belum mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah hingga saat ini. Salah satu penyebab utamanya adalah keterbatasan kapasitas Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan suatu produk. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran dan kapasitas LPH dalam mendukung proses sertifikasi halal di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang membatasi kapabilitasnya, sehingga dapat dirumuskan strategi untuk meningkatkan kapasitas LPH di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan directed content analysis. Data primer didapat dari wawancara mendalam dengan stakeholders dalam ekosistem bisnis halal: pelaku usaha UMKM dan perwakilan dari Satuan Tugas Halal Kanwil Kementerian Agama. Empat LPH dijadikan fokus dalam penelitian ini: dua lembaga pemeriksa halal non profit, satu LPH universitas, dan satu LPH organisasi non- profit. Faktor penghambat yang diidentifikasi menggunakan model diagram fishbone dan dianalisis dalam kerangka Ekosistem Bisnis Moore, mencakup regulasi yang belum optimal, kendala pendanaan, rendahnya kesadaran pelaku usaha, dan hubungan LPH dengan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPH saat ini hanya berperan sebagai pelaksana pemeriksaan halal, dengan kapasitas yang masih terbatas dan belum merata sesuai kebutuhan di berbagai wilayah. Dengan begitu, studi ini merekomendasikan agar Komisi VIII DPR RI meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan yang mengatur LPH, memperkuat kompetensi SDM melalui pelatihan berkelanjutan, mendorong kolaborasi lintas lembaga serta penerapan teknologi informasi dalam proses sertifikasi halal, dan menerapkan kemitraan publik-swasta untuk efektivitas serta akuntabilitas sertifikasi halal sebagai respons terhadap tantangan yang ada.
Penulis: Mansur Juned -- Alfia Kusuma
Abstrak:
Kejahatan terorisme kini semakin melibatkan anak-anak, yang merupa- kan penerus bangsa di masa depan. Oleh karena itu, penanganan kejahatan teroris- me membutuhkan upaya ekstra dari berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan United Na- tions Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam menghadapi permasalahan anak yang terlibat dalam kejahatan terorisme. Penelitian ini menggunakan metode ku- alitatif dengan analisis studi kasus. Penulis melakukan wawancara mendalam de- ngan narasumber dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), serta studi pustaka dari sumber-sumber yang berkaitan dengan terorisme. Hasil peneli- tian menunjukkan bahwa lingkungan keluarga, kesehatan mental, emosional anak menjadi faktor internal dan pengaruh lingkungan sosial yang menjadi faktor ekster- nal penyebab anak terlibat dalam kejahatan terorisme. Penanganan anak yang ter- libat dalam kejahatan terorisme memerlukan penanganan khusus dan regulasi yang komprehensif. Indonesia mengambil langkah penting dalam menangani anak-anak yang terlibat terorisme melalui kerja sama internasional dengan UNODC, mengha- silkan deklarasi politik “Bali Call for Action” yang menegaskan komitmen global dan mendorong peningkatan kapasitas penanganan di berbagai tingkat pelaksana. Pada bagian akhir, penelitian ini merekomendasikan Dewan Perwakilan Rakyat Repub- lik Indonesia (DPR RI) untuk merumuskan regulasi khusus terkait penanganan anak yang terlibat dalam kejahatan terorisme. Regulasi ini dapat berupa aturan turunan, seperti peraturan pemerintah atau peraturan menteri, guna memperjelas prosedur penanganan, pendampingan, dan rehabilitasi anak secara komprehensif.
Penulis: Dewi Barliana -- Destina Winarti -- Lukman Nul Hakim -- Hazrat Shah Kayen -- Lukman Nul Hakim -- Muhammad Numan
Abstrak:
Examining Educational Equity in Indonesia through Student Performance in the Certified Emancipated Learning Internship Program kebaruan dari penelitian ini. Fokus kajiannya adalah pada perbedaan kinerja mahasiswa Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka (MBKM) dari perguruan tinggi dalam dan luar Pulau Jawa, dengan pendekatan kuantitatif. Rubrik penilaian kinerja mahasiswa disusun oleh Tim MBKM instansi tempat magang yang meliputi student log book, tes akademik, formulir observasi, artikel, dan presentasi. Penilaian dilakukan oleh para mentor yang telah dilatih. Data penelitian berasal dari 144 mahasiswa baik perguruan tinggi negeri maupun swasta di dalam dan luar Pulau Jawa. 120 mahasiswa dari Jawa dan 24 dari luar Jawa. Uji independent T-test dilakukan untuk melihat perbedaan signifikan kinerja magang mahasiswa di DPR RI. Ditemukan bahwa terdapat perbedaan nilai akhir yang signifikan antara kinerja magang mahasiswa yang berasal dari universitas di dalam dan di luar Pulau Jawa, dibandingkan dengan mahasiswa yang mengikuti program magang dari universitas di dalam Pulau Jawa. Penelitian ini menyoroti disparitas kualitas pendidikan dilihat dari program magang. Kajian ini merekomendasikan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI untuk menghasilkan kebijakan afirmatif bagi mahasiswa luar pulau Jawa termasuk kebijakan program magang.
Penulis: Oman Sukmana -- Juli Astutik -- Budi Suprapto
Abstrak:
Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial perlu dilakukan secara terorganisir melalui gerakan kesejahteraan sosial dengan mendorong partisipasi masyarakat dan organisasi sosial. Penelitian ini menggambarkan implementasi dan proses gerakan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Kota Malang, Jawa Timur, sebagai model praktik makro pekerjaan sosial. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini melibatkan empat pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang yang dipilih secara purposive sebagai subjek. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi gerakan kesejahteraan sosial dipengaruhi oleh faktor organisasi, kepemimpinan, sumber daya, jaringan, partisipasi masyarakat, strategi, dan tujuan gerakan. Persyarikatan Muhammadiyah telah berhasil memberikan layanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah sosial. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah menyusun program gerakan kesejahteraan sosial yang melibatkan kolaborasi dengan organisasi masyarakat, menyediakan data yang akurat terkait organisasi gerakan kesejahteraan sosial sebagai mitra strategis, serta memastikan, melalui Komisi VIII DPR RI, bahwa program kesejahteraan sosial dilaksanakan secara sistematis, efektif, dan efisien. Selain itu, perlu ada regulasi formal yang menjamin keterlibatan aktif organisasi masyarakat dalam pembangunan program kesejahteraan sosial.
Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.
Abstrak:
Industri perbukuan di Indonesia menghadapi tantangan besar akibat lemahnya regulasi terhadap buku umum. Meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (UU Sisbuk) telah diberlakukan untuk melindungi industri perbukuan, fokus utamanya hanya pada buku pendidikan, meninggalkan buku umum tanpa pengaturan yang memadai. Akibatnya, produksi dan distribusi buku umum menurun, pembajakan marak, dan akses masyarakat terhadap buku berkualitas terbatas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan diskusi kelompok terpumpun dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk penerbit, penulis, dan pemerintah. Temuan menunjukkan perlunya regulasi khusus untuk buku umum guna menyaring konten yang tidak sesuai nilai budaya dan memastikan kualitas buku yang beredar. Studi ini merekomendasikan pembentukan lembaga independen untuk penilaian buku umum dan kebijakan yang melindungi industri perbukuan, demi memperkuat ekosistem literasi nasional.
Penulis: Iman Zannatul Haeri -- Anggi Afriansyah
Abstrak:
Riset terdahulu memaparkan berbagai tantangan dalam operasionalisasi platform Merdeka Mengajar (PMM) di kalangan guru: keterbatasan akses internet dan perangkat teknologi, kapabilitas guru dalam penguasaan teknologi, pemahaman terbatas mengenai PMM, serta meningkatnya beban digital yang menyita waktu guru. Artikel ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis peningkatan beban digital guru akibat masifnya digitalisasi melalui PMM; kedua, mengidentifikasi pola komunikasi dan instruksi dalam pengerjaan PMM; serta ketiga, meninjau ulang mekanisme pemanfaatan PMM oleh guru untuk memberikan rekomendasi perbaikan yang lebih efektif dan manusiawi. Survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui Google Form kepada 211 guru di 27 provinsi di Indonesia. Tiga temuan utama artikel ini adalah: pertama, digitalisasi melalui PMM secara signifikan meningkatkan beban kerja guru. Sebanyak 55,9 persen responden mengajar 24–30 jam per minggu, 19 persen mengajar 30–40 jam, dan 4,3 persen mengajar 40–50 jam. Sebagian besar responden (79,1 persen) melaporkan bahwa PMM menambah beban administrasi mereka. Kedua, pola komunikasi dan instruksi terkait PMM bersifat hierarkis dan kurang dialogis, dengan 70,1 persen responden menggunakan PMM karena tekanan instruksi langsung dari Kemendikbudristek atau pihak sekolah. Ketiga, beban kerja digital memaksa 51 persen responden mengerjakan tugas PMM di luar jam sekolah dan mengerjakan di rumah (22,3 persen), sering hingga larut malam (14,7 persen), dan sebagian besar menggunakan biaya pribadi untuk internet (71,1 persen) dan listrik (67,3 persen). Artikel ini menyarankan DPR RI mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan hak dan jam kerja guru dalam implementasi PMM.
Penulis: Pitri Yandri -- Sutia Budi -- Ayi Muhyidin
Abstrak:
Selama beberapa dekade, Indonesia telah mempraktikkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, salah satunya melalui bank sampah. Gerakan ini telah menyebar luas di wilayah perkotaan, dengan regulasi formal melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021. Namun, regulasi ini belum sepenuhnya mempertimbangkan pengelolaan jangka panjang, terutama dari aspek keberlanjutan. Oleh karena itu, diperlukan indikator yang kompatibel untuk mendukung keberlanjutan bank sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memvalidasi indikator bank sampah berkelanjutan yang mendukung implementasi ekonomi sirkular. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur ekstensif dan analisis kuantitatif dengan model persamaan struktural (SEM). Sebanyak 143 anggota bank sampah di Tangerang Selatan dan Yogyakarta dijadikan sampel. Hasil penelitian mengidentifikasi 24 indikator valid dan reliabel, yang dikelompokkan ke dalam lima dimensi: ekonomi (profitabilitas, investasi, manfaat ekonomi, efisiensi); sosial (peningkatan jumlah nasabah, partisipasi aktif, interaksi sosial, pengetahuan nasabah); lingkungan (pengurangan tumpukan sampah, pemilahan sesuai standar, efektivitas pemilahan); teknologi (grup WhatsApp, portal internet, aplikasi berbasis Android); dan tata kelola kelembagaan (visi pemimpin, struktur organisasi, koordinasi, promosi, inovasi layanan, rencana strategis, insentif, peran pemerintah daerah, regulasi lokal). Temuan ini menyediakan kerangka kerja komprehensif yang dapat digunakan oleh pengelola bank sampah dan pembuat kebijakan untuk mendukung pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.
Penulis: Sri Lestari Wahyuningroem -- Irmia Fitriyah
Abstrak:
Studi global menunjukkan bahwa penyandang disabilitas menghadapi tantangan besar dalam menghadapi bencana, terutama selama pandemi COVID-19. Tulisan ini mengevaluasi respons kebijakan pemerintah terhadap kebutuhan kelompok ini dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Fokusnya adalah empat kebijakan nasional terkait: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentangPenyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas pada Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencanabagi Penyandang Disabilitas, serta Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana. Melalui perspektif inklusivitas, analisis ini menyoroti sejauh mana kebijakan mendukung upaya perlindungan, pemenuhan hak, dan partisipasi penyandang disabilitas. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis substansi dan implementasi kebijakan, serta diskusi kelompok terpumpun dan wawancara semi-terstruktur dengan para pemangku kepentingan. Hasilnya menunjukkan bahwa regulasi saat ini belum optimal dalam mengakomodasi unsur inklusivitas yang diperlukan, sehingga memengaruhi implementasinya. Rekomendasi utama mencakup tinjauan ulang kebijakan, penyelarasan kebijakan terkait, dan alokasi anggaran yang komprehensif untuk mendukung penanggulangan bencana inklusif, khususnya bagi penyandang disabilitas.
Penulis: Dewi I. N Bili Bora -- Santri E.P. Djahimo, Ph.D -- Laurensius Kian Bera
Abstrak:
Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui persepsi guru dan siswa terhadap pengaja- ran dan pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing (EFL) di Sumba Hospitality Foundation. Persepsi guru dan siswa EFL berperan penting dalam proses belajar mengajar maka penelitian terkait hal ini harus dilakukan dalam banyak konteks. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana guru dan siswa memandang pengajaran dan pembelajaran EFL di lingkungan mere- ka berdasarkan persepsi mereka sendiri. Dua kelas bahasa Inggris (masing-masing terdiri dari 15 siswa) telah diobservasi. Dari jumlah tersebut diambil 10 siswa secara acak dan seorang guru untuk dilibatkan dalam diskusi kelompok terpumpun serta wawancara terkait proses belajar mengajar di kelas. Berdasarkan analisis kualitatif, hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa guru dan siswa EFL memiliki sikap positif terhadap pelajaran bahasa Inggris. Kedua belah pihak pada dasarnya berpendapat bahwa bahasa Inggris sangat dibutuhkan dalam bidang studi mereka, yaitu perho- telan, karena mereka pada akhirnya harus menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama yang digunakan para pelancong, tidak hanya untuk memahami permintaan pelanggan tetapi juga un- tuk berkomunikasi. Sebagai calon staf perhotelan, siswa telah diarahkan oleh guru bahasa Inggris mereka untuk memahami pentingnya belajar bahasa Inggris sebagai mata pelajaran sekolah, dan berkomunikasi dalam bahasa Inggris sebagai keterampilan yang dianggap penting. Pemahaman ini menggarisbawahi pentingnya inisiatif yang dapat dimulai DPR RI, khususnya Komisi X yang membidangi pendidikan dan pariwisata. Sebagai pengambil kebijakan, Komisi X harus mengetahui kondisi dan perkembangan di pusat pelatihan seperti Sumba Hospitality Foundation, khususnya mengenai praktik dan manajemen pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggris
Penulis: Rachmah Ida -- Sri Endah Kinasih -- Irfan Wahyudi -- Romdhi Fatkhur Rozi
Abstrak:
Penelitian ini berfokus pada pentingnya literasi informasi bencana bagi kelompok perempuan. Hal ini sangat penting karena merupakan faktor penentu tingkat keselamatan penduduk di daerah yang berpotensi terkena dampak bencana, terutama mereka yang terdampak oleh letusan Gunung Semeru pada tahun 2023 di Lumajang, Jawa Timur. Melalui metodologi berbasis gender dan pertanyaan terbuka, para peneliti berhasil memetakan masalah utama yang dihadapi oleh kelompok perempuan dalam mengakses sumber informasi penting untuk mengurangi risiko bencana. Dilaksanakan antara bulan Mei dan Juni 2023, penelitian ini menyoroti kesenjangan yang signifikan dalam literasi perempuan mengenai media digital, seperti platform sosial dan aplikasi seluler. Meskipun perempuan adalah kelompok yang memiliki akses yang luas ke kehidupan sosial dan dapat menjadi perantara informasi dari luar kepada semua anggota keluarga. Temuan dalam penelitian ini juga menekankan pentingnya memanfaatkan modal sosial dan mengintegrasikan kelompok perempuan dengan pemerintah dan sumber utama informasi bencana. Pembentukan aliran distribusi pengetahuan bencana yang baik berpotensi meningkatkan kemampuan literasi informasi bencana kelompok perempuan dan meningkatkan keselamatan penduduk di daerah yang berisiko terdampak bencana melalui protokol komunikasi risiko
Penulis: Eny Purwandari -- Mochamat Kanafi
Abstrak:
Penyalahgunaan narkotika masih menjadi masalah nasional yang sulit dikendalikan, dan rehabilitasi atau hukuman penjara belum tentu efektif dalam menyembuhkan ketergantungan. Banyak narapidana yang mengalami kekambuhan (relapse) setelah keluar dari lapas. Artikel ini meneliti pengaruh pelaksanaan konseling kelompok dalam menyiapkan narapidana narkotika yang akan keluar dari lapas untuk mencegah relapse , menggunakan metode quasi experiment dengan desain pretest–posttest control group . Subjek penelitian adalah 20 laki-laki berusia 23 hingga 51 tahun di Lapas Salatiga dan Ambarawa. Hasil menunjukkan bahwa intervensi konseling kelompok secara signifikan mengurangi kecenderungan relapse , membuktikan bahwa terapi kelompok dapat diimplementasikan dalam pembinaan di lapas. DPR RI perlu mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan memberikan masukan kepada BNN RI KemenkumHAM, dan Polri terkait persiapan narapidana sebelum keluar lapas untuk mencegah relapse setelah bebas
Penulis: Selvi Diana Meilinda -- Suwandi
Abstrak:
Integritas di Kabupaten Buton mencapai indeks kerawanan sebesar 67,70 persen berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) Jaringan Pencegahan Korupsi KPK tahun 2022. Kerentanan potensi lembaga mengakibatkan rendahnya penilaian integritas dan berdampak pada terkikisnya sumber daya dan nilai-nilai budaya organisasi, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, data dikumpulkan menggunakan angket dari 24 masyarakat pengguna layanan publik di Kabupaten Buton, data dianalisis secara deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat mengenai nilai-nilai integritas Konstitusi Martabat Tujuh dalam layanan aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Buton. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pengguna layanan publik di Gedung Perkantoran Takawa Kabupaten Buton setuju dengan penggunaan nilai-nilai integritas Konstitusi Martabat Tujuh dalam pelaksanaan pelayanan publik dengan hasil survei masyarakat yang memberikan respons positif pada nilai-nilai integritas Konstitusi Martabat Tujuh apabila diterapkan dalam layanan ASN di Kabupaten Buton. Komisi III DPR RI perlu mendorong pemerintah membuat peraturan pelaksana UU ASN yang menginternalisasikan nilai-nilai integritas Martabat Tujuh sehingga dapat diterapkan secara masif di seluruh wilayah Indonesia
Penulis: Basuki Antariksa -- Rakhman Priyatmoko -- Siti Hamidah -- Addin Maulana
Abstrak:
Pada 2016, Pemerintah Indonesia menginisiasi kebijakan bebas visa bagi 169 negara untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing secara signifikan. Namun, pada 2018, parlemen merekomendasikan peninjauan kembali kebijakan tersebut. Hal ini mengingat potensi tindak pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran, yang dilakukan oleh penerima bebas visa serta dampak signifikan terhadap penurunan pendapatan negara. Melalui pendekatan kualitatif, yang mencakup studi literatur dan analisis dokumen hukum, studi ini bertujuan untuk memberikan solusi alternatif terhadap kebijakan bebas visa di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa (1) prinsip-prinsip utama dari kebijakan bebas visa di Indonesia adalah resiprokalitas dan prinsip manfaat; (2) kebijakan ini juga kurang didukung oleh justifikasi yang memadai dari negara-negara penerima, dan belum ada bukti empiris yang konklusif tentang dampak positif kebijakan tersebut terhadap peningkatan jumlah wisatawan asing ke Indonesia; (3) oleh karena itu, perlu penyempurnaan norma hukum terutama dalam peraturan keimigrasian untuk memastikan tujuan pemerintah selaras dengan prinsip-prinsip keamanan dan proteksi teritorial. Pembuat kebijakan perlu untuk mempertimbangkan penyesuaian Undang-Undang Keimigrasian agar harmonis dengan kebijakan bebas visa, demi mencapai tujuan strategis nasional tanpa mengesampingkan aspek keamanan dan kedaulatan negara
Penulis: Nugrahayu Suryaningrum -- Arif Maulana
Abstrak:
Pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan ekonomi yang mengakibatkan penurunan jam kerja bahkan kehilangan pekerjaan. Akan tetapi, terdapat peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan yang disertai dengan penyerapan tenaga kerja di sektor informal. Banyak perempuan mulai bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Sektor informal menjadi pilihan perempuan karena kemudahan dan tidak memerlukan keahlian khusus. Pendidikan sebagai modal yang dimiliki pekerja mempunyai pengaruh terhadap pilihan memasuki pekerjaan sehingga menentukan transisi pekerjaan yang akan dipilih pekerja dalam menghadapi dampak pandemi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap reaksi ekonomi perempuan dalam mengatasi pandemi Covid-19 dengan melihat transisi pekerjaan perempuan dan apakah pengaruh tersebut sama pada perempuan muda dan dewasa. Dengan menggunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional 2020 dan metode analisis regresi logistik multinomial terhadap 26.087 sampel yang terdiri dari 8.407 perempuan usia muda dan 17.680 perempuan dewasa serta 6.902 perempuan yang melakukan inmover formal, 16.472 perempuan inmover informal, dan 2713 perempuan outmover, ditemukan bahwa perempuan dengan pendidikan tinggi memiliki peluang lebih besar untuk melakukan inmover ke sektor formal dan lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan inmover ke sektor informal dibandingkan menjadi pengangguran. Peluang untuk melakukan transisi ke sektor formal lebih tinggi di kalangan perempuan muda. Pada perempuan dewasa, peluang tersebut lebih rendah karena tanggung jawab dalam pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga. Selain pendidikan, perempuan kawin dan menjadi kepala rumah tangga lebih berpeluang untuk melakukan transisi ke sektor informal karena kemudahan memasuki pekerjaan dengan kendala yang mereka miliki dalam rangka meningkatkan pendapatan di masa pandemi Covid-19
Penulis: Suyud Warno Utomo -- Noverita Dian Takarina -- Soemarno Witoro Soelarno -- Priyaji Agung Pambudi
Abstrak:
Keberadaan perusahaan tambang di suatu kawasan memiliki dampak positif bagi pembangunan daerah, peningkatan lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, keberadaan perusahaan tambang juga berisiko menimbulkan dampak negatif penurunan kualitas lingkungan dan konflik sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi konflik sosial di kawasan tambang batu bara dan alternatif solusinya. Penelitian ini dilakukan di Indragiri Hulu, Riau menggunakan metode gabungan melalui pemberian kuesioner, wawancara mendalam, observasi fisik, dan diperkaya dengan literatur reviu. Ditemukan pemicu konflik sosial berupa isu kepemilikan lahan, perizinan dan pembebasan lahan, serta isu penggunaan fasilitas umum. Sebagai upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perusahaan tambang telah memberikan program pemberdayaan masyarakat dalam bentuk beasiswa pendidikan tinggi. Peningkatan kapasitas SDM penting untuk menopang pertumbuhan wilayah dan meningkatkan daya saing melalui kegiatan produktif yang bermanfaat bagi peningkatan ekonomi guna mendorong terwujudnya ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Hal ini penting agar tidak banyak masyarakat yang menganggur dan mengganggu stabilitas perusahaan melalui gesekan-gesekan isu konflik lahan, konflik sosial, dan sejenisnya. Sebagai solusi diperlukan intervensi program pemberdayaan masyarakat dalam aspek pendidikan dan kegiatan produktif yang dilakukan secara optimal guna meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat pada perusahaan. Melalui hal tersebut keberlanjutan operasional lebih mudah dicapai karena manfaat positif sosial, ekonomi, dan lingkungan dijaga secara kolaboratif. Peran komisi VII DPR RI dan Kementerian ESDM sangat besar untuk menyukseskan tujuan tersebut.
Penulis: M. Syaprin Zahidi -- M. Solahudin Al Ayubi
Abstrak:
COP26 yang dilaksanakan di Glasgow, Skotlandia telah mendorong komitmen negara- negara di dunia yang hadir pada pertemuan tersebut untuk merealisasikan ambisi dunia dalam menekan angka peningkatan suhu bumi di batas 1,5°C. Salah satu solusi yang digemakan pada pertemuan tersebut adalah transisi penggunaan energi menuju energi baru dan terbarukan (EBT). Dalam mewujudkan komitmen tersebut maka Indonesia perlu mengidentifikasi sebaran peran dan kontribusi pemerintah daerah agar dapat membantu pencapaian target RUEN (Rencana Umum Energi Nasional) melalui RUED (Rencana Umum Energi Daerah). Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran pemerintah Jawa Barat sebagai pemerintah daerah dalam implementasi Pakta Iklim Glasgow. Penelitian ini merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui fungsi pengawasan untuk mendorong distribusi peran pemerintah daerah dalam implementasi EBT melalui empat komponen penting: integrasi regulasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyederhanaan birokrasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam perwujudan EBT, optimalisasi distribusi anggaran dan pembiayaan EBT, serta optimalisasi screening dan monitoring implementasi EBT pemerintah daerah. Dengan demikian, keterlibatan peran pemerintah Jawa Barat dalam mendukung percepatan target RUEN pada implementasi program EBT dapat terwujud secara optimal.
Penulis: Afrinaldy Rustam -- Made Devi Wedayanti -- Selvi Harvia Santri -- Boby Indra Pulungan -- Made Devi Wedayanti -- Tawakkal Baharuddin
Abstrak:
Keberlanjutan industri minyak kelapa sawit menjadi isu yang kompleks dan kontroversial, mengingat dampaknya terhadap lingkungan dan sosial. Penelitian ini menggali praktik corporate social responsibility (CSR) dalam konteks keberlanjutan industri minyak kelapa sawit di Provinsi Riau. Dengan menggunakan metodologi kualitatif, penelitian ini melakukan tinjauan pustaka komprehensif yang mengutip beragam sumber seperti jurnal akademis, situs web, dan laporan resmi pemerintah terkait CSR dan keberlanjutan sektor minyak kelapa sawit. Analisis dilakukan dengan memanfaatkan Nvivo 12 Plus sebagai alat kunci. Temuan penelitian menerangi beragam pendekatan CSR yang diadopsi oleh perusahaan minyak kelapa sawit di Provinsi Riau, meliputi praktik pertanian berkelanjutan, perlindungan integritas lingkungan dan keanekaragaman hayati, pemberdayaan masyarakat, penguatan infrastruktur dan akses ke layanan penting, penerapan standar transparansi dan sertifikasi, serta investasi dalam riset dan inovasi. Implementasi inisiatif CSR memainkan peran penting dalam memajukan keberlanjutan industri minyak kelapa sawit di wilayah ini. Inisiatif ini menjadi mekanisme penting untuk mengurangi dampak lingkungan yang merugikan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, memupuk kepercayaan di kalangan pemangku kepentingan, dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, perlu diakui bahwa implementasi program CSR masih memiliki tantangan, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebaiknya mendorong pemerintah untuk menerapkan regulasi yang mendukung serta menerapkan pengawasan yang ketat.
Penulis: Syamsul Bachri -- Indah Choirun Nissa -- Dini Asmarani
Abstrak:
Tenaga kesehatan dari daerah melakukan migrasi ke Jakarta untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Terutama selama wabah Covid-19 merebak, banyak rumah sakit di Jakarta membutuhkan tambahan staf untuk menangani peningkatan permintaan layanan kesehatan. Dengan adanya kesempatan untuk menjadi sukarelawan, petugas kesehatan dari daerah menyadari adanya peluang untuk menyumbangkan keterampilan mereka serta meningkatkan peluang kerja. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan dan dampak yang mereka hadapi di daerah asal mereka. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap empat mantan relawan di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, penulis menemukan bahwa pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap perpindahan tenaga kesehatan dari daerah ke Jakarta. Data dianalisis menggunakan teknik Miles dan Huberman, yang melibatkan proses sistematis reduksi data dan penarikan kesimpulan untuk menghasilkan teori yang membumi. Hasil yang didapatkan dari analisis proses migrasi ini disebabkan oleh masalah-masalah seperti pembayaran yang kurang, gaji yang tertunda, dan kurangnya prospek karir di daerah asal mereka. Kondisi ini telah tertuang dalam peraturan undang-undang kesehatan saat ini, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, khususnya pada Pasal 235 dan 229, dengan tujuan untuk meningkatkan kesetaraan sistem pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia.
Penulis: Ramdhan Muhaimin
Abstrak:
Majelis Ulama Indonesia (MUI) dibentuk tahun 1975 dengan tujuan sebagai perangkat pendukung kebijakan negara dalam urusan keagamaan umat Islam. Dalam perjalanannya, fatwa MUI tidak lepas dari dinamika pro dan kontra. Lebih dari itu, kedudukan MUI juga sering kali dipersoalkan pihak-pihak tertentu yang menentang keberadaannya terkait relevansinya dengan demokrasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kedudukan MUI sebagai unsur kokoh dari masyarakat madani dalam dinamika politik demokrasi di Indonesia. Rumusan penelitian yang disusun dalam kajian ini adalah bagaimana peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap perkembangan masyarakat madani dalam lanskap demokrasi Indonesia. Untuk menjawab rumusan tersebut, kajian ini menggunakan konsep masyarakat madani dan teori fungsionalisme struktural. Kajian ini dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dan dokumen yang dihimpun adalah studi kepustakaan (library research). Hasilnya, penelitian ini melihat bahwa eksistensi MUI sebagai pilar masyarakat madani dalam sistem demokrasi Pancasila cukup kuat. Selain itu, kehadiran MUI juga melengkapi fungsi struktur dan eksistensi lembaga dan perangkat negara lainnya, seperti Kementerian Agama, DPR RI, dan ormas-ormas Islam. Karena itu, dukungan politik dari Komisi VIII DPR RI sebagai mitra legislatif menjadi keharusan agar MUI tetap tegak sebagai instrumen masyarakat madani.
Penulis: Monika Teguh
Abstrak:
Stunting is a form of malnutrition that occurs as a result of improper child- rearing practices that cause a child to lack nutrition from the womb until the first thousand days of life. In 2021, 24.4% of Indonesian toddlers still experience stunting. One of the causes is a culture that is not in line with healthy living behaviors. This study will answer the question of what culture has an impact on the stunting cases in Indonesia? The research method used is descriptive qualitative with literature study as the basis for its data. The results of the research show various cultural roles both adaptive and ideational cultures that contribute to stunting. Adaptive cultures that play a role in stunting include hustle culture, working mothers, and education. Meanwhile, ideational cultures that still have an impact on stunting until now include beliefs, early marriage, incorrect feeding, and incorrect feeding methods. It is hoped that the results of this study can provide a contribution to the study of public health and more effective health promotion in the future.
Penulis: Hubertus Ubur -- Elga Andina, S.Psi., M.Psi.
Abstrak:
The revitalization of local languages in Indonesia has become an increasingly important issue and required serious attention. The Ministry Of Education, Culture, Research and Technology responded to this crisis by implementing Merdeka Belajar Episode 17, which focuses on revitalizing local languages in the province of Lampung in 2023. This research aims to evaluate the challenges of revitalizing local languages implemented by the government in Lampung province. Using a qualitative descriptive approach with a case study pattern, primary data was obtained from interviews and focused group discussions with government agencies involved in revitalizing local languages, including the Lampung Provincial Language Office, the Lampung Provincial Education Office, and the Welfare Department of the Lampung Provincial Government, in addition to academic from Lampung University. The study found that in Lampung province, revitalization is carried out through structured learning activities in schools by using the Model B approach, which included teaching local content, especially Lampung language. Although there are compulsory regulations to teach Lampung language in primary and secondary schools, several challenges have still remained, such as psychological barriers faced by communities in using local languages, insufficient support from the government, and weak interagency coordination in implementing language revitalization programs. Overcoming these challenges requires joint efforts from all parties to promote the use of local languages and document them, provide consistent government support, and increase public awareness of the importance of preserving them. It is expected that the result of this study can contribute to the improvement and enrichment of the cultural diversity in Indonesia.
Penulis: Caecilia Meyta Rahayuningtyas
Abstrak:
Plastic is widely used as packaging, thereby increasing plastic production. One form is the use of sachets or multilayer plastic, which are widely used for food packaging and household needs. Packaging using sachets is widely used in Indonesia because the price is more economical. However, the community has not been effective in sorting their household waste, so that a lot of unmanaged plastic waste is wasted and accumulates in landfills. Law Number 18 of 2008 states that every producer is responsible for the waste they produce. However, there are only a few producers who process and recycle their sachet waste, so that scavengers and waste banks also do not accept sachet waste. This has an impact on the environment, where sachet waste is difficult to decompose. The purpose of this research is to analyze community and producer participation in waste management through the implementation of extended producer responsibility (EPR), thereby increasing the plastic circular economy. The location of this research was conducted in Depok City, which disposes of its waste to the Cipayung Landfill, Depok. Cipayung Landfill has exceeded its capacity. This research uses quantitative methods, through observation, questionnaires, and literature studies. Based on this study, it was concluded that the composition of 17 percent sachet waste can be managed with the 3R program (reduce, reuse, and recycle), which is supported by community participation in waste segregation and waste banks in the collection, where waste banks can reduce 20 percent inorganic waste, and are supported by manufacturers with the implementation of EPR.
Penulis: Arief Priyo Nugroho
Abstrak:
Puskesmas/primary health center (PHC) accreditation policy has a relative impact on improving health services quality. In addition to management and organizational improvements, PHC accreditation has negative excesses which can be seen in the implementation process. Namely, the issue of fulfilling citizens’ basic rights to health. This study aims to explain some of the negative excesses of PHC accreditation policy to fulfill health care access. A qualitative analysis of various interviews in roundtable discussions and secondary data collection on the process and implementation of accreditation in 12 districts/cities. This study shows that the PHC accreditation policy that was carried out encouraged a shift in the Government’s values and norms in providing essential health services, from public goods to private goods. The management logic that tends to be private-like-oriented places the community as a consumer rather than as a citizen, not yet maximizing the active role of the community raises the issue of inequity in the country’s efforts to guarantee the rights of the community as citizens. The Government places basic health services no longer fully as public goods, which ensures that every people as a citizen can access them without exception.
Penulis: Pajar Hatma Indra Jaya
Abstrak:
This study explores the survival strategies employed by Covid-19 survivors to improve their economic activities, with a specific focus on culinary entrepreneurs. Despite recovering from the virus, these individuals continue to face obstacles in resuming their businesses. Limited research has been conducted on the strategies adopted by survivors after their recovery, particularly in the culinary sector. This paper presents qualitative data collected through observation, document study, and interviews. The study includes twelve informants from six cases of Covid-19 transmission, purposively selected to investigate their perceptions and practices regarding economic survival post-recovery. The findings reveal that Covid-19 survivors encounter social exclusion in the form of isolation when attempting to resume work. The fear of societal stigmatization and maintaining distance from survivors results in a lack of community support, leading to economic stagnation for over a month. Despite efforts to obtain a health certificate from the government, the survivors struggle to restore normalcy. Consequently, they adopt various survival strategies, although these methods often require a considerable amount of time to achieve full recovery. To address this issue, the Indonesian House of Representatives should provide support, including oversight of government policies. It is recommended that when the government forces the closure of a business, they must also offer assistance and facilitate the official reopening after the recovery period. This approach will help restore consumer confidence and expedite economic recovery. It is crucial to learn from these findings to better prepare for similar situations in the future.
Penulis: Rabiah Al Adawiah
Abstrak:
Cyberbullying has become a worrying phenomenon, especially among children. Increased use of the internet and social media among children may increase their risk of experiencing cyberbullying. In this study, the author raises the issue of the phenomenon of cyberbullying, its impact and prevention efforts on children. The purpose of this research is to provide education and preventive measures to protect children from cyberbullying. In this study, the authors used the library research method using secondary data obtained from KPAI, UNICEF, and other research published in the form of articles, journals or other references. The stages of the research started from selecting the topic, formulating the problem, analyzing it, and compiling the report. The results of this study indicate that cyberbullying is rife, especially on social media with children who are victims and perpetrators. This phenomenon has an impact physically, psychologically, and academically. The impact of cyberbullying is more harmful than traditional bullying because cyberbullying leaves a digital footprint that can be seen by everyone regardless of physical distance. Therefore, as a form of protection for children, efforts to prevent cyberbullying are necessary. Families and communities can provide education to children in using social media. In addition, the role of the legislature (DPR RI) is needed in providing adequate regulations, because regulations related to cyberbullying and its legal consequences have not been clearly regulated in the information and electronic transaction law or child protection law.
Penulis: Drajat Tri Kartono
Abstrak:
Indonesia sebagai negara yang belum memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) masih perlu melakukan riset untuk mengkaji penerimaan masyarakat. Bangka Belitung merupakan kandidat lokasi pembangunan PLTN oleh BATAN dan kepulauannya diprediksi akan menjadi pionir energi baru dan terbarukan dari mineral ringan yaitu torium. Oleh karena itu, penelitian di Bangka Belitung bertujuan untuk mengetahui penerimaan masyarakat terhadap pembangunan PLTN. Penelitian ini menggunakan metode gabungan (mixed-method), dan pengumpulan data dilakukan dengan survei pada 1.500 responden yang terdiri dari penduduk Bangka Belitung. Analisis kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan uji Chi-Square, sedangkan analisis kualitatif dengan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Bangka Belitung menyambut baik rencana pembangunan PLTN tersebut. Total penerimaan masyarakat di Provinsi Bangka Belitung sebesar 73,73 persen, yang didukung oleh persepsi masyarakat yang setuju dengan manfaat PLTN sebesar 94,27 persen, risiko PLTN sebesar 70,93 persen, itikad baik pengembang PLTN sebesar 92,53 persen, dan kompetensi operator PLTN sebesar 93,53 persen. Terkait jarak, masyarakat yang setuju pada pembangunan pembangkit listrik ini menginginkan jarak sejauh 30 km dari pemukiman penduduk. Belum ada indikasi fenomena not in my backyard di Bangka Belitung, tetapi masih ada kesalahan persepsi di masyarakat mengenai risiko PLTN. Dikarenakan peran pemerintah yang terbatas, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu memfasilitasi pendampingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan strategi sosialisasi untuk mengedukasi manfaat dan risiko pembangkit listrik tenaga nuklir.
Penulis:
Abstrak:
Penulis:
Abstrak:
Penulis:
Abstrak:
Penulis: Ratna Dwi Wulandari -- Agung Dwi Laksono
Abstrak:
Beberapa suku di Indonesia memiliki budaya keluarga besar yang sangat kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berkorelasi dengan ukuran keluarga di Indonesia. Studi memanfaatkan data sekunder dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2017. Sampel yang digunakan adalah 34.353 pasangan usia subur. Variabel yang dianalisis meliputi jenis tempat tinggal, kekayaan, perkawinan, lama kohabitasi, kelengkapan jenis kelamin anak, kontrasepsi, umur suami-istri, pendidikan suami-istri, dan pekerjaan suami-istri. Pengujian akhir dengan regresi logistik biner. Hasilnya menunjukkan pasangan di daerah perkotaan lebih kecil kemungkinannya untuk memiliki ukuran keluarga ≤ 4 dibandingkan pasangan yang tinggal di daerah pedesaan. Semakin baik status kekayaannya maka semakin tinggi kemungkinan memiliki ukuran keluarga ≤ 4. Semakin lama kohabitasi maka semakin kecil kemungkinan memiliki ukuran keluarga ≤ 4. Pasangan yang sudah memiliki jenis kelamin anak lengkap kemungkinannya 0,148 kali dibandingkan dengan yang tidak lengkap untuk memiliki ukuran keluarga ≤ 4. Pemakaian alat kontrasepsi memiliki probabilitas 0,727 kali lipat dibandingkan dengan yang tidak menggunakannya untuk memiliki ukuran keluarga ≤ 4. Suami yang berpendidikan dasar 1,242 kali lebih mungkin untuk memiliki ukuran keluarga ≤ 4 dibanding keluarga dengan suami tidak berpendidikan. Usia istri menjadi faktor penentu ukuran keluarga. Pasangan dengan istri yang bekerja 1,273 kali lebih mungkin dibandingkan mereka yang tidak bekerja untuk memiliki ukuran keluarga ≤ 4. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa delapan variabel merupakan faktor-faktor yang memengaruhi ukuran keluarga pada pasangan usia subur di Indonesia. Delapan faktor tersebut adalah jenis tempat tinggal, status kekayaan, lama kohabitasi, jenis kelamin anak lengkap, penggunaan kontrasepsi, pendidikan suami, usia istri, dan status pekerjaan istri.