Jurnal Kepakaran Aspirasi

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Abstrak:
ABSTRACT In order to achieve the national health developments goals, we need health workforce who are competent, responsible, uphold ethical standards and spread evently all over Indonesia. But in fact, health workforce in Indonesia still face a lot of problem. Therefore the parliament and the government formed health workforce act as a legal reference to handle the problems. This research was conducted to determine health policy triangle in forming health workforce act. With qualitative approach, the study concluded that the actors come from the government, the president, the legislators, interest groups and political party. The content include aspects of professionalism and the relationship between the health workforce. The context includes aspects of cultural, social, political, economic, and legal. The process began in 2010 until 2014. This study recommended that in order to get common perspective, the public and the stakeholders should get involved more intensely. Keywords: Health policy, health workforce act, policy triangle. ABSTRAK Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan nasional, diperlukan tenaga kesehatan yang berkompeten, bertanggung jawab, menjunjung tinggi kode etik, dan tersebar merata di seluruh Indonesia. Pada kenyataannya, masih banyak ditemukan masalah tenaga kesehatan di Indonesia. Kenyataan ini mendorong DPR bersama-sama dengan pemerintah untuk membentuk RUU Tenaga Kesehatan sebagai payung hukum dalam menangani masalah tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keterlibatan segitiga kebijakan kesehatan dalam pembentukan UU Tenaga Kesehatan. Dengan pendekatan kualitatif, dapat disimpulkan bahwa aktor berasal dari pemerintah, presiden, anggota legislatif, kelompok kepentingan dan partai politik; konten meliputi aspek keprofesian dan hubungan antarsesama profesi; konteks meliputi aspek budaya, sosial, politik, ekonomi, dan hukum; proses dimulai tahun 2010 hingga tahun 2014. Penelitian merekomendasikan agar masyarakat ataupun kelompok kepentingan lebih aktif terlibat, sehingga dapat memeroleh kesamaan pandangan terhadap suatu pembentukan kebijakan. Kata Kunci: Kebijakan kesehatan, UU Tenaga Kesehatan, segitiga kebijakan.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
ABSTRACT The rising number of violence and bullying cases between studentis worrying. Some people accused violence anime as the cause. However, violence anime shows not only aggression acts, but also delivering positive values needed by children. Data from anime forums suggests such animes deliver ideas kind of like: hard working, never give up, altruism, and solidarity. This means violence acts among school age children may derive from other variables. Keywords: anime, violence, school age children. ABSTRAK Meningkatnya kasus kekerasan dan bullying sesama murid sekolah menimbulkan kekhawatiran. Ada pihak yang mengganggap terpaparnya anak-anak usia sekolah dengan tayangan kekerasan seperti anime yang menjadi penyebab. Akan tetapi, anime kekerasan tidak saja menampilkan adegan agresi namun menyisipkan nilai-nilai positif yang perlu ditiru anak-anak. Hasil pengumpulan data terhadap forum anime menemukan ide-ide seperti kerja keras, pantang menyerah, senang membantu dan setia kawan merupakan hal yang menonjol dari anime. Oleh karena itu, perilaku kekerasan anak usia sekolah dapat disebabkan oleh faktor-faktor lain. Kata kunci: anime, kekerasan, anak usia sekolah.

Penulis: Imam Subkhan

Abstrak:
ABSTRACT After more than a decade Indonesia entered the Reform era, there is now a desire among some politicians and intellectuals to revive the concept of the Guidelines (GBHN) to guide development planning as it was once used under the New Order regime. The desire was based on the view that the current development planning has led to much turmoil, collision and no sustainability. This paper describes the Guidelines used for development planning in the reform era called Long Term Development Plan (RPJPN) is somewhat similar to the Guidelines (GBHN) in the perspective of theory of modernization development. Therefore, chaos, development planning collision is actually not caused by the absence of the Guidelines itself, but rather on the changes of the state power system into more horizontal system so that no state agency is able to fully control the development planning from the center down to regions, something which was done well in the era of the New Order. Keywords: GBHN, RPJPN, Modernist, Development. ABSTRAK Setelah lebih dari satu dasawarsa Indonesia memasuki era reformasi, ada keinginan dari sebagian kalangan politisi dan intelektual untuk menghidupkan kembali konsep GBHN sebagai panduan perencanaan pembangunan sebagaimana pernah digunakan oleh rezim Orde Baru. Keinginan itu didasari oleh pandangan bahwa perencanaan pembangunan saat ini banyak mengalami kekacauan, benturan dan tidak ada kesinambungan. Tulisan ini ingin memperlihatkan bahwa dalam era reformasi panduan perencanaan pembangunan tetap ada yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) yang memiliki kemiripan dengan GBHN dalam perspektif teori modernisasi pembangunan. Oleh karena itu kekacauaan, benturan perencanaan pembangunan itu bukanlah disebabkan oleh ketiadaan panduan, namun lebih pada perubahan sistem kekuasaan negara yang semakin horisontal sehingga tidak ada lembaga negara yang mampu mengontrol secara penuh perencanaan pembangunan dari pusat sampai daerah sebagaimana terjadi pada era Orde Baru. Kata Kunci: GBHN, RPJPN, Modernis, Pembangunan.

Penulis: Herlina Astri

Abstrak:
ABSTRACT Becoming street children is not a desirable option to everyone, especially for security issues. Street children often seen as a problem, and there are no regulations yet to overcome this phenomenon. This paper uses the study of literature, to explore the causes, way of life, and the vulnerabilities faced by street childrencaused them tend to behave deviantly. Results of the study indicates that the presence of street children mostly caused by poverty, personality disorder, and external factors of the child. They have their own way of life and are oftenly regarded as the dregs of society. Unfavorable streetlife conditions and the lack of supervision from the family makes street children are particularly vulnerable to various forms of violence. To solve the problems of street children, a comprehensive change is needed so that they will not live and workin the street again. Keywords: Street children, way of life, deviant behavior. ABSTRAK Menjadi anak jalanan bukan pilihan yang diinginkan setiap orang, terutama untuk masalah keamanan. Anak jalanan sering dianggap sebagai sebuah masalah, dan belum ada peraturan yang dapat untuk mengatasi fenomena ini. Tulisan ini menggunakan studi literatur untuk mengeksplorasi penyebab, tatanan hidup, dan kerentanan yang dihadapi anak jalanan sehingga cenderung berperilaku menyimpang. Hasil kajian menunjukkan keberadaan anak jalanan disebabkan oleh kemiskinan, penyimpangan kepribadian, dan faktor luar dari anak tersebut. Mereka memiliki tatanan hidup sendiri dan seringkali dianggap sebagai sampah masyarakat. Kehidupan jalanan yang tidak kondusif dan kurangnya pengawasan dari keluarga menjadikan anak jalanan sangat rentan terhadap berbagai bentuk tindak kekerasan. Oleh karenanya, untuk menanggulangi masalah anak jalanan diperlukan perubahan menyeluruh agar mereka tidak kembali hidup dan bekerja di jalanan lagi. Kata kunci: Anak jalanan, tatanan hidup, perilaku menyimpang.

Penulis: Nancy Rahakbauwi -- M.J. Maspaitella

Abstrak:
ABSTRACT Empowerment constitutes one of the ways to increase society’s ability to meet their need. The goal of empowerment is to develop the potency and strength of the poor or the vulnerable group and transform them into a strong group. Effort to identify the potency of the society can be done with various approach and strategy. One of the approach or strategy is by the social work approach. Social worker as professional helper have the task to revamp the socially dysfunction society through empowerment activity. Key words: Empowerment, community, social work approach. ABSTRAK Pemberdayaan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Efek pemberdayaan adalah mengembangkan potensi atau kekuatan kelompok miskin atau rentan sebagai kelompok yang kuat. Pengakuan akan potensi diri dalam masyarakat diperoleh melalui berbagai pendekatan dan strategi. salah satu pendekatan atau strategi yang digunakan secara tertulis adalah pendekatan pekerja sosial. Pekerja sosial sebagai pembantu profesional memiliki tugas untuk merubah masyarakat yang tidak berfungsi secara sosial menjadi berfungsi melalui kegiatan pemberdayaan. Kata kunci: Pemberdayaan, komunitas, pendekatan pekerja sosial.

Penulis: Miftachul Chusnah

Abstrak:
Judul Buku : Deradikalisasi Pemahaman al-Quran dan Hadis Penulis : Nasaruddin Umar Penerbit : PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia Tahun : 2014 Tebal : 436 halaman

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.

Abstrak:
Pengaturan mengenai pendirian dan penyelenggaraan pendidikan keperawatan masih belum tegas dan jelas. Akibatnya pengakuan keperawatan sebagai sebuah profesi dan jumlah perawat yang mendominasi tenaga kesehatan belum optimal.Tulisan ini menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Tujuan penulisan untuk mengetahui kondisi sistem pendidikan keperawatan selama ini dan harapan kedepannya, sehingga dapat menghasilkan tenaga perawat yang berkualitas.Berdasarkan hasil kajian, untuk menghasilkan tenaga perawat yang berkualitas diperlukan pendidikan keperawatan yang berkualitas pula. Sebab Pendidikan keperawatan merupakan satu proses penting yang harus dilalui oleh setiap perawat.Ini merupakan suatu upaya penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan keperawatan dimana diperlukan sebuah standar penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan penelitian keperawatan.

Penulis: Arrista Trimaya

Abstrak:
Intisari dari hubungan kerja adalah upah, yaitu imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada tenaga kerja dalam suatu hubungan kerja yang tertuang dalam suatu perjanjian kerja. Pemberian upah dari suatu pemberi kerja kepada tenaga kerja pada dasarnya harus memperhatikan tiga aspek, yaitu aspek teknis, ekonomis, dan hukum. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan satu sama lain dan dalam pelaksanaan pemberian upah salah satu aspek tidak dapat dihilangkan. Metode penulisan yang digunakan adalah studi kepustakaan. Kegiatan studi kepustakaan dimaksudkan sebagai salah satu pendekatan dalam pengumpulan bahan, data, dan materi yang memuat informasi berkaitan dengan sistem pengupahan. Dari hasil studi kepustakaan tersebut diperoleh simpulan mengenai pentingnya diberlakukan suatu sistem pengupahan nasional. Sistem diperlukan agar penetapan upah berada di atas kebutuhan hidup minimum tenaga kerja. Pemberlakuan upah minimum melalui sistem pengupahan nasional juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, dan mengupayakan pemerataan pendapatan dalam rangka menciptakan keadilan sosial.

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Dalam setiap kehidupan manusia selalu menghasilkan sampah dan sampah menjadi masalah ketika tidak dikelola dengan baik. UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengubah paradigma sampah menjadi suatu sumber daya yang memiliki nilai ekonomi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan pengelolaan sampah berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah seperti yang diamanatkan UU No. 18 Tahun 2008, telah memberikan banyak manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Malang. Dengan komitmen pemerintah daerah yang kuat muncul berbagai inovasi dalam pemanfaatan sampah di kota tersebut.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan sistem remunerasi di dalam reformasi birokrasi, yaitu dengan mengacu pada teori keadilan organisasi. Metodologi penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan, ada upaya nyata dari pemerintah untuk menerapkan prinsip keadilan di dalam penerapan remunerasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Penerapan prinsip keadilan ini tergambar dari adanya pertimbangan kontribusi pegawai di dalam penentuan tunjangan kinerja. Meskipun demikian, pembenahan selanjutnya untuk sistem remunerasi masih perlu dilakukan. Kontribusi dalam penentuan besaran tunjangan kinerja masih ditekankan pada disiplin, dibanding pencapaian prestasi itu sendiri. Selain itu, anggaran untuk pelaksanaan remunerasi itu sendiri masih menjadi kendala. Untuk membayar remunerasi pegawai, hingga mencapai kondisi ideal ternyata masih sulit dilakukan dalam satu dekade ini. Kesesuaian antara strategi dengan respon pegawai perlu didiagnosa secara terus-menerus, karena karakteristik birokrasi dalam suatu pemerintahan berbeda satu sama lain. Penerapan prinsip keadilan dalam sistem remunerasi hanya merupakan bagian dari strategi untuk mengatasi perilaku kontraproduktif. Dukungan strategi lain tetap diperlukan, supaya remunerasi bisa berjalan secara optimal, sesuai dengan yang diharapkan.

Penulis: A. M. Kartaatmaja

Abstrak:
Aktivitas penanaman, produksi, penyelundupan, dan penyalahgunaan narkoba ilegal dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia merupakan yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. ASEAN menargetkan tahun 2015 untuk mencapai zona ASEAN bebas narkoba. Tulisan ini menggunakan metode studi kepustakaan, untuk menelaah fenomena penyebaran narkoba di wilayah ASEAN. Dari hasil studi literatur terlihat bahwa wilayah ASEAN memang rawan terhadap kejahatan trans-nasional, termasuk penyelundupan narkoba.Masyarakat Indonesia perlu mewaspadai terjadinya peningkatan kejahatan trans-nasional sebagai efek samping dari kebebasan arus tersebut. Keluarga dan masyarakat merupakan fondasi utama dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Peredaran narkoba ilegal harus dikendalikan melalui pengurangan suplai dan permintaan.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
Bank Sampah merupakan salah satu alternatif pengelolaan sampah di Indonesia. Bank Sampah Malang (BSM) merupakan salah satu Bank Sampah yang telah berdiri dengan mapan dan banyak dijadikan percontohan. Penelitian kualitatif digunakan untuk melihat efektivitas pengelolaan sampah di BSM dari sudut pandang aspek pengelolaan sampah. Dari aspek kelembagaan, koperasi dinilai cukup efektif membuat BSM bisa mandiri dan berdikari. Hambatan masih banyak dialami dari segi pembiayaan, sedangkan dari segi regulasi masih diperlukan regulasi pendukung untuk memperkuat kinerja BSM. Selama ini, peran serta masyarakat sudah cukup baik, tetapi belum optimal. Hal ini dikarenakan pengetahuan dan pemahaman yang belum merata. Aspek teknik operasional sudah berjalan dengan efektif namun kendala tempat menjadi masalah utama.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
Judul Buku : Prahara Suriah: Membongkar Persekongkolan Multinasional Penulis : Dina Y. Sulaeman Penerbit : IIMan Depok Tahun Terbit : 2013 Jumlah Halaman : xvii, 238 halaman ISBN : 978-602-8648-12-7

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi Kota Batam ternyata telah memarginalkan masyarakat setempat, yang sebagian besar merupakan masyarakat nelayan yang tinggal di daerah-daerah pesisir (hinterland). Mereka hidup dalam kemiskinan. Pemerintah Kota Batam berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat. Meskipun demikian, pemberdayaan yang dilakukan kurang berhasil karena Pemerintah Kota Batam lebih banyak memberikan modal usaha dalam memberdayakan masyarakat. Tetapi kurang dalam mengamankan akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Bagi masyarakat pesisir, sumber daya alam pesisir adalah aset. Oleh karenanya, ada dua hal utama yang harus dilakukan untuk memberdayakan mereka, yaitu melakukan pengamanan akses terhadap sumber daya alam dan memberikan modal untuk usaha.

Penulis: Muhammad Arifin Siregar

Abstrak:
Penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah masyarakat pada kawasan permukiman kumuh berat bersedia menerima program konsolidasi tanah perkotaan dan variabel apa saja yang berpengaruh. Studi ini menggunakan kasus di RW 014 Kelurahan Kebon Melati, Jakarta Pusat. Data primer diperoleh dari 100 responden, menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan analisis regresi berganda model logit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesediaan masyarakat cukup tinggi, yakni sebesar 64%. Adapun variabel yang signifikan berpengaruh untuk menerima program adalah umur, jenis kelamin, pekerjaan, asal daerah, jumlah keluarga, luas tanah, jumlah lantai bangunan, lama tinggal, umur bangunan, jumlah kamar, adanya jaminan mendapatkan SHMRSS dan adanya jaminan ganti rugi biaya relokasi.

Penulis: Tyas Wulandari

Abstrak:
Pendidikan dan kualitas guru merupakan hal yang penting di Indonesia, karena kualitas guru SLB yang sangat berperan dalam peningkatan kualitas siswa. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi kesejahteraan subjektif (SWB) di guru SLB. Penelitian melibatkan 22 orang guru SLB bagian B dan C Bagaskara Sragen. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan analisis data menggunakan analisis Crosstab. Sebagai metode pendukung dilakukan interview dan observasi di lapangan sebelum dilakukannya penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi SWB pada guru tidak dapat ditentukan oleh masa kerja guru. Dimana Subjective well-being (SWB) pada guru secara keseluruhan berada pada kategorisasi tinggi. Terdapat beberapa faktor dari lingkungan yang mampu mempengaruhi kondisi SWB dari individu, antara lain: adanya otonomi, kontrol diri dan memiliki pemahaman akan diri sendiri, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, hubungan yang positif (hangat) dengan orang lain dan penerimaan diri.

Penulis: Miftachul Chusnah

Abstrak:
Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh bimbingan konseling dan ekstrakurikuler terhadap karakter peserta didik kelas IX Madrasah Tsanawiyah Negeri “X” Jakarta. Populasi yang diambil sebanyak 272 dan sampel penelitiannya sebanyak 135 peserta didik. Instrumen pengumpulan datanya menggunakan angket-kuisioner. Hasil penelitian dianalisis dengan statistik deskriptif dengan teknik regresi dan korelasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) bimbingan konseling dan ekstrakurikuler berpengaruh posistif terhadap karakter peserta didik; (2) semakin baik pelaksanaan bimbingan konseling dan ekstrakurikuler maka cenderung akan semakin baik pula peningkatan karakter peserta didik MTs N “X”.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Peningkatan jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) menunjukkan lemahnya pelindungan terhadap masyarakat dari faktor risiko gangguan jiwa. Sumber daya kesehatan jiwa belum mampu menangani lonjakan ODGJ, perlu dilakukan langkah preventif untuk mencegah bertambahnya ODGJ baru. Pelindungan ini perlu dilakukan terutama bagi mereka yang berisiko mengalami gangguan jiwa agar tidak menurunkan kualitas kesehatan jiwanya. Kajian ini mengklasifikasikan 4 kelompok berisiko gangguan jiwa yang harus dijadikan subjek pelindungan, yaitu berdasarkan usia, kondisi psikososial, kondisi ancaman, dan kondisi fisik. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) perlu membuat peraturan perundang-undangan yang berperspektif kesehatan jiwa dalam rangka melindungi masyarakat dari risiko gangguan jiwa.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
Artikel ini hendak memahami pendidikan karakter di pesantren dan menjelaskan nilai-nilai pembentuk karakter santri dan strategi pelaksanaan pendidikan karakter di pesantren. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa Pesantren merupakan institusi pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter secara integral dalam keseluruhan proses pendidikan dan pembelajaran yand ada dalam pesantren. Karena itu terbentuklah kultur khas pesantren yang membedakannya dengan sistem pendidikan di luar pesantren. Nilai-nilai yang dikembangkan pesantren dalam membentuk karakter santrinya meliputi lima nilai yakni: keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan yang dilandasi oleh semangat agama, dan kebebasan. Di samping itu Pondok pesantren moderm pada umunya mengembangkan motto yang dibuat oleh Pondok Modern Gontor, motto tersebut adalah: berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berpikiran bebas. Nilai-nilai pembentuk karakter pesantren modern itu kemudian diimplementasikan baik dalam proses pembelajaran, pembentukan budaya pesantren, kegiatan kokurikuler, dan kegiatan ekstrakurikuler.

Penulis: Juneman -- Fita Nilam Pratiwi

Abstrak:
Belum banyak penelitian empiris yang menghubungkan perilaku seksual seseorang dengan perspektifnya memandang dunia (atau: pandangan dunia), meskipun kajian-kajian spekulatif yang berkenaan dengan hal tersebut telah banyak terdapat dalam literatur. Penelitian ini melakukan pengukuran empiris terhadap pandangan dunia partisipan dengan Worldview Analysis Scale dan perilaku seksual partisipan dengan Garos Sexual Behavior Inventory. Partisipan penelitian ini terdiri atas 200 orang (52% laki-laki, 48% perempuan; Rerata usia 24.23 tahun; Simpangan baku usia 1.92 tahun), yang dijaring dengan teknik penyampelan convenience insidental di Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi antara pandangan dunia komunalisme dengan ketidaknyamanan seksual (r = 0.239, p ‹ 0.01) dan pandangan dunia realisme terukur dengan ketidaknyamanan seksual (r = -0.187, p ‹ 0.01).

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.

Abstrak:
Dinamika program transmigrasi sejak zaman kolonial hingga memasuki era desentralisasi (otonomi daerah) banyak memberikan output dan outcome baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Pada level implementasi program transmigrasi masih ditemui kendala dan persoalan di lapangan. Diperlukan upaya untuk mengkaji kembali mengenai strategi yang komprehensif dan lintas sektor agar implementasi program transmigrasi tidak mengalami kendala. Sebagai upaya pertahanan negara maka ke depan lokasi transmigrasi dapat ditempatkan pada wilayah-wilayah perbatasan negara. Tulisan ini berupaya mengulas perubahan dan peran strategis ketransmigrasian dengan berdasarkan pada paradigma baru

Penulis: Eri Devras -- Hermansyah -- Joko Suyono Kriswanto

Abstrak:
Salah satu isu kesejahteraan anak yang sedang tumbuh keprihatinan nasional adalah masalah tingkat harga diri (self-confidence) anak jalanan. Fenomena luas anak jalanan dengan tingkat rendah harga diri di Jakarta adalah masalah yang kompleks. Menghadapi hal tersebut pemerintah harus responsif terhadap fenomena meningkatnya jumlah anak jalanan. Usaha-usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan tingkat harga diri anak jalanan masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari perilaku yang cenderung negatif seperti kekerasan, masalah penyalahgunaan obat, pelecehan seksual, prostitusi, masalah penyakit menular seksual (PMS/ HIV/AIDS) dan lain-lain. Upaya untuk meningkatkan harga diri anak jalanan membutuhkan upaya ekstra dari pemerintah DKI antara lain dengan mentoring, konseling, pendidikan, menyediakan pekerjaan, dan sebagainya.

Penulis: Hariyanto

Abstrak:
ABSTRACT Aristocrat (priayi) closely related to the attributes of power, wealth, and prestige in the social structure of Java. This paper revisited the relationship between aristocrat-aristocracy and growing corruption, collusion and nepotism (CCN) prior to Indonesian Independence in 1945 to date from socio-culture point of view. The study showed that over those periods, there were relations between the aristocratic attributes of honor, power, and the practice of CCN at Sleman Regency. Keywords: Priayisme, corruption, collusion and nepotism. ABSTRAK Priayi terkait erat dengan atribut kekuasaan, kekayaan dan kehormatan dalam struktur sosial masyarakat Jawa. Tulisan ini menunjukkan hubungan antara priayisme dengan tindak korupsi yang berkembang sebelum kemerdekaan 1945 sampai dengan sekarang dalam sudut pandang sosial budaya. Hasil penelitian di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan yang melekat pada atribut priayi masyarakat Sleman pada berbagai periode terkait dengan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kata Kunci: Priayisme, korupsi, kolusi, nepotisme.

Penulis: Herlina Astri

Abstrak:
ABSTRACT Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) in Indonesia should adapt to local situation and characteristics of the human being. This paper aimsat elaborating the implementation and benefits of CSR in Indonesia. The writing process was conducted by consulting a number of sources to draw conclusions. The results showthat the realization of CSR to its surrounding community can be done through a variety of community development programs. It is a new way to fram esustainable benefits of CSR to society maximizing building potential. Keyword: CSR, Quality of Life, Socio-Economic Welfare. ABSTRAK Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia, sebaiknya diadaptasikan dengan situasi dan kondisi lokal karakteristik manusianya. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan lebih jauh mengenai pelaksanaan dan manfaat CSR di Indonesia. Penulisan dilakukan denga nmencari acuan dari berbagai sumber-sumber referensi dan menarik simpulan. Hasilnya menunjukkan bahwa perwujudan CSR terhadap masyarakat sekitarnya dapat dilakukan dengan membuat berbagai program pengembangan masyarakat. Ini merupakan suatu cara baru untuk memberikan manfaat CSR secara berkelanjutan pada masyarakat dengan membangun potensi yang dimilikinya. Kata kunci: CSR, kualitas hidup, kesejahteraan sosial-ekonomi.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Abstrak:
ABSTRACT Nursing in Indonesia began develop into a profession through a National Workshop on Nursing in 1983. Along the times, there is a transfer of nurses, not only work in the country but also abroad. Therefore, ASEAN established MRA on Nursing Services in 2006 as a joint commitment to the ASEAN countries in facilitating the movement of nurses. However, Indonesia, Lao PDR and Viet Nam hasn’t ratified the commitment. On the other hand, many Indonesian nurses are working abroad, especially in ASEAN countries. So the MRA on Nursing Services give impact on nursing Indonesia. This paper would like to analyze the condition of nursing in Indoneia, the regulations related to nursing, main attention the arrangement and impact on nursing services in Indonesia. Keywords: Nurse, MRA on nursing services, nursing board, nurse’s license. ABSTRAK Perawat di Indonesia mulai berkembang menjadi sebuah profesi melalui sebuah Lokakarya Nasional Keperawatan pada tahun 1983. Seiring perkembangan zaman, terdapat perpindahan perawat bukan hanya bekerja di dalam negeri melainkan juga di luar negeri. Untuk mengatur perpindahan perawat, ASEAN membuat kesepakatan Mutual Recognition Arrangement on Nursing Services pada tahun 2006 sebagai komitmen bersama negara-negara ASEAN dalam memfasilitas pelayanan jasa perawat. Namun Indonesia, Laos dan Vietnam belum meratifikasi komitmen tersebut. Di lain pihak, perawat Indonesia banyak yang bekerja di luar negeri terutama di negara-negara ASEAN. MRA on Nursing Services memiliki dampak pada keperawatan Indonesia. Tulisan ini ingin menganalisis kondisi keperawatan di Indonesia, peraturan yang mengatur keperawatan, fokus perhatian dalam MRA on Nursing Services dan dampak MRA on Nursing Services pada profesi perawat Indonesia. Kata Kunci: Perawat, MRA on nursing services, badan keperawatan, lisensi perawat.

Penulis: Susanto

Abstrak:
ABSTRACT This paper aims at explaining some factors that led to the practice of underage marriage in Sukabumi West Java. Using qualitative research methods, it was found that the five factors are: the perception on puberty term, sustenance perception, the perception of the age limit of marriage, perceptions about who is more deal to get married first, and perceptions to reduce the economic burden of the family. In addition, the practice of underage marriage that occurred are followed by a variety of issues such as: gender discrimination, divorce, lack of family stability, and parenting mistake. The practice of underage marriage is also reinforced by factors such as religious texts and cultural interpretations adopted by the community. Keywords: Interpretations of religion, culture patron, puberty, gender discrimination, and divorce. ABSTRAK Praktik perkawinan dini umumnya diperkuat oleh penafsiran ajaran agama yang keliru dan budaya yang dianut masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktik perkawinan dini yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Dengan pendekatan kualitatif, ditemukan lima hal pembentuk persepsi masyarakat untuk melegalkan perkawinan dini, yaitu: akil balig, rezeki, batas usia perkawinan, siapa yang lebih ideal untuk menikah terlebih dahulu, dan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Praktik perkawinan ternyata juga menyebabkan terjadinya beberapa masalah sosial lain, yaitu: diskriminasi gender, perceraian, lemahnya stabilitas keluarga, dan pola asuh anak yang kurang baik. Praktik pernikahan dini juga diperkuat oleh faktor budaya dan tafsir agama yang tekstual yang diterima oleh masyarakat. Kata Kunci: Tafsir agama, patron budaya, akil balig, diskriminasi gender, perceraian.

Penulis: M. Arwan Hamidi

Abstrak:
ABSTRACT The development of Islamic education, especially in Madrasah or Islamic school is needed to improve the quality of religious education. Madrasah is the representation of an implementation of a devoted Islam (kaffah), because Madrasah is believed to be able to integrate the religion and modern knowledge to the students. The best education will produce the best students too. This is reflected on the activities that students do in education process. The succeed of the school’s principal in managing his educational institution is the key to successfully improve the quality of the school especially to develop human resources. Keywords: Principal, management, human resources ABSTRAK Pengembangan pendidikan Islam, khususnya madrasah diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama. Madrasah merupakan representasi yang mampu mengimplementasikan Islam kaffah, karena madrasah diyakini dapat mengintegrasikan agama dan pengetahuan modern kepada peserta didik. Pendidikan yang terbaik juga akan menghasilkan peserta didik yang terbaik. Hal ini mencerminkan kegiatan yang dilakukan para peserta didik dalam proses pendidikan. Suksesnya seorang kepala madrasah dalam mengelola institusi pendidikannya adalah kunci pokok keberhasilan madrasah untuk menunjukkan kualitas madrasah, khususnya untuk dalam mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM). Kata Kunci: Kepala madrasah, manajemen, sumber daya manusia.

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Judul buku : Dialog Paradigma Metodologi Penelitian Sosial Penulis : Prof. Muslim Salam. Ir., M.Ec., Ph.D Penerbit : Masagena Press Tahun : 2011, Cetakan I Tebal : xxii + 244 halaman

Penulis: Djuni Thamrin -- Edi Suharto

Abstrak:
ABSTRACT In addition to describing the progress and challenges faced by the Family Hope Program (PKH), this paper also aims to explain the theoretical basis of social protection programs that underlie PKH. This paper was based on a series of direct observation combined with a desk review of the CCT implementation unit level and regional centers as well as a focus group discussion with partners/facilitator in the field, experts of PKH, are a coordinator, regional coordinator and RTSM beneficiaries. This study showed that the CCT provide significant support for the poorest households, rumah tangga sangat miskin (RTSM) in order not to “produce” the next generation who were malnourished and uneducated. The program also gave an opportunity for scholars working in the area to engage in these activities. Until2012, PKH absorbed nearly 10,000 young work force as mentors, operators, area coordinators from higher education graduates. Keywords: The free market, the role of the state, social security, the welfare state. ABSTRAK Di samping untuk mendeskripsikan kemajuan dan tantangan yang dihadapi oleh pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH), tulisan ini juga dimaksudkan untuk menjelaskan landasan teoretis program perlindungan sosial yang melatari PKH. Tulisan ini disusun berdasarkan rangkaian pengamatan langsung dan dikombinasikan dengan desk review dari Unit Pelaksana PKH di tingkat pusat dan daerah serta serangkaian focus group discussion (FGD) dengan para pendamping/ fasilitator di lapangan, tenaga ahli PKH, koordinator wilayah, koordinator regional, dan rumah tangga sangat miskin (RTSM) penerima manfaat.Kajian ini menunjukkan bahwa PKH memberikan dukungan yang sangat signifikan bagi RTSM agar tidak “memproduksi” generasi penerus yang kekurangan gizi dan tidak berpendidikan.Program ini juga memberikan kesempatan kerja bagi para sarjana di daerah untuk terlibat dalam kegiatan ini.Sampai tahun 2012, PKH menyerap hampir 10.000 tenaga kerja sarana sebagai pendamping, operator, koordinator wilayah, yang telah diisi oleh tenaga muda lulusan berbagai perguruan tinggi. Kata Kunci: Pasar bebas, peran negara, perlindungan sosial, dan negara kesejahteraan

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
ABSTRACT The increase in juvenile brawl aggressively alarming. As it occurred not only in big cities, but also in rural, the acts have become major concern in psychological work. This qualitative study collects data from various mass media reports from 2011 to 2012 in order to determine two major themes that encourage the brawl. There are two reasons to start a brawl: the state of idleness and the feeling of helplessness. The root of aggressive act is suspected to be an indicator for mental disorder. That’s why any intervention is needed to prevent the acts to transform in to serious illness. Character building is believed to be the tool to help students developing resilience and self-control for mentally health self. Students paired in character education are hoped to maintain positive behavior. DPR RI must pull out the Mental Health Act to support the system. Keywords: Brawl, aggressiveness, mental disorders, character education. ABSTRAK Peningkatan perkelahian remaja menunjukkan peningkatan agresivitas, tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga dipedesaan. Hal ini telah menjadi perhatian utama dalam bidang psikologis. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan cara mengumpulkan data dari laporan media massa pada tahun 2011 dan 2012 untuk menentukan tema utama yang mendorong terjadinya perkelahian. Terdapat dua alasan dimulainya sebuah perkelahian, yaitu kemalasan dan perasaan tidak berdaya. Akar dari tindakan agresif diduga menjadi indikator untuk gangguan mental. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah intervensi untuk mencegah perilaku tersebut berubah kearah penyakit yang lebih serius. Character building diyakini menjadi alat untuk membantu siswa mengembangkan ketahanan dan kontrol diri untuk kesehatan mentalnya. Siswa yang diberi pendidikan karakter diharapkan dapat menjaga perilaku agar lebih positif. Di samping itu, DPR RI juga harus segera mengesahkan RUU Kesehatan mental untuk mendukung penanganan kasus tersebut. Kata Kunci: Tawuran, agresivitas, gangguan mental, pendidikan karakter.

Penulis: Reni Marlinawati

Abstrak:
ABSTRACT This paper is interpreting the provision of Article 31 paragraph (2), ‘the government shall establish and conduct a national education system’. Method of interpreting Article 31 paragraph (2) is by using the method of socio-historical interpretation. This method is very suitable to the method used in excavating Pancasila by the President Soekarno. The main system in the national education system should be an Islamic education system (Pesantren) and not educational system which brought by colonizers. For a system that brought by the colonizers are not intended for the people of Indonesia, but for the colonizers. Therefore, the founding fathers passed a mandate ofArticle 31 paragraphs (2) that the government shall establish and conduct a national education system which is not discriminatory. Keywords: Educational system, pancasila-the five principles of Indonesia’s national ideology, boarding Schools of Islamic. ABSTRAK Tulisan ini menafsirkan pasal 31 ayat (2) UUD 1945, pada kalimat, “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional”. Metode penafsiran pasal 31 ayat (2) dengan menggunakan metode interpretasi sosio-historis. Metode ini sangat cocok dengan metode yang digunakan dalam penggalian Pancasila oleh Presiden Soekarno. Seharusnya sistem utama dalam sistem pendidikan nasional adalah pendidikan sistem Islam (Pesantren) dan bukan sistem pendidikan yang dibawa oleh penjajah. Untuk sistem yang dibawa oleh para penjajah tidak dimaksudkan untuk rakyat Indonesia, tetapi untuk penjajah. Oleh karena itu, para founding fathers mengamanatkan Pasal 31 ayat (2): Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang tidak diskriminatif. Kata Kunci: Sistem pendidikan, pancasila, pesantren.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
ABSTRACT Islamic Religious Education in Public Schools aims at providing an understanding of religion to students and at the same time instilling the noble values of religion and mold them into a person who believes and fear Allah, as well as noble, critical, independent, innovative, tolerant, and responsible. However, the instructional practices of Islamic religious education in schools are likely more important for the mastery of the teachings of Islam and ignore the cultivation of cognitive values and habituation of students to run the Islam religion. The practice is often judged by the observer of education as a form of fundamental weakness of Islamic religious education in schools, because of Islamic religious education instructional practices for students only produce a “good faith” rather than learners who “righteous and noble.” To overcome the weakness of such Islamic religious education instructional practices, the city of Yogyakarta apply affection-based Islamic religious learning in elementary school, junior high schools, and high school. Affection-Based Islamic Religious Education aims at forming students who believe and fear Allah, as well as with morality in school life, family, community, and the State. Keywords: Affection, role model, internalization, habituation. ABSTRAK Pendidikan Agama Islam di sekolah umum bertujuan untuk memberikan pemahaman agama kepada siswa dan pada saat yang sama menanamkan nilai-nilai luhur agama, serta membentuk mereka menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan mulia, kritis, mandiri, inovatif, toleran, dan bertanggung jawab. Akan tetapi, praktik pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah mungkin lebih menekankan pada penguasaan pengajaran ajaran Islam dan mengabaikan penanaman nilai kognitif dan pembiasaan siswa untuk menjalankan agama Islam. Praktik tersebut sering dinilai oleh pengamat pendidikan sebagai kelemahan mendasar dari pendidikan agama Islam di sekolah, karena praktik pembelajaran hanya menghasilkan “peserta didik yang cerdas” daripada peserta didik yang “berakhlak mulia.” Untuk mengatasi kelemahan tersebut, Kota Yogyakarta menerapkan pendidikan agama Islam berbasis afeksi di jenjang SD, SMP, dan SMA. Pendidikan Agama Islam berbasis afeksi bertujuan untuk membentuk sisway ang beriman, bertakwa, bermoral, di lingkup sekolah, keluarga, masyarakat, dan Negara. Kata Kunci: Afeksi, keteladanan, internalisasi, habituasi.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
ABSTRACT Forest firesthat had occurred in Indonesia often caused smoke hazewhich had a negative impact not only in Indonesia but also in neighboring countries.The negative impact of the smoke haze occurred in the health sector and the environmental, economic, and transportation sectors, as well ascross-border pollution. Strategic policies to reduce these impacts were discussed with an alytical descriptive approach. The study results showed that what has been done is still a forest fire prevention efforts, not much shaped prevention.Thus the efforts and policies were still needed, including preventive conservation efforts, strengthening legal protection an dactive participation of the local government. Keywords:Forest firesand smokehaze, border regions ABSTRAK Kebakaran hutan yang sering terjadi di Indonesia menimbulkan asap kabut yang berdampak buruk tidak saja di wilayah Indonesia tetapi juga sampai ke negara tetangga. Dampak buruk dari asap kabuttersebut terjadi pada sektor kesehatan dan lingkungan, sektor ekonomi dan transportasi, serta menyebabkan pencemaran lintas batas. Kebijakan strategis untuk memininalisir dampak tersebut dikaji dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa hal yang telah dilakukan masih berupa upaya penanggulangan kebakaran hutan, belum banyak berbentuk pencegahannya. Dengan demikian upaya dan kebijakan yang bersifat preventif masih harus ditingkatkan termasuk upaya pelestarian lingkungan, penguatan payung hukum, dan peran serta aktif dari pemerintah daerah. Kata kunci: Kebakaran hutan, asap kabut, wilayah perbatasan.

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.

Abstrak:
Judul Buku : Celebrity Culture and the American Dream: Stardom and Social Mobility Penulis : Karen Sternheimer Penerbit : Routledge Tahun : 2011, Cetakan I Tebal : 304 halaman

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Outsourcing menjadi sah pasca keluarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tulisan ini ingin menganalisis posisi pekerja outsourcing dalam Undang- Undang tersebut dari tiga dimensi, yaitu hubungan kerja, serikat pekerja serta konflik industrial dan penyelesaiannya. Dari dimensi hubungan kerja, status hubungan kerja pekerja outsourcing tidak jelas karena perjanjian kerja dibuat antara pekerja dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Telah terjadi inkonsistensi dalam penerapan hubungan kerja dan akan mengurangi hak-hak pekerja.

Penulis: Herlina Astri

Abstrak:
Mengkaji sulitnya untuk memperoleh lapangan pekerjaan, tidak adanya perlakuan yang sama di bidang hukum, dan sejumlah pelanggaran hak-hak yang pro-rakyat, semakin melebarkan kesenjangan sosial yang terjadi. Kondisi tersebut memicu terjadinya konflik baik antar anggota masyarakat, maupun dengan kelompok masyarakat lainnya. Tulisan ini untuk memberikan gambaran mengenai cara-cara yang dapat dilakukan dalam penguatan kearifan lokal agar dapat digunakan untuk penyelesaian konflik-konflik sosial yang terjadi. Penulisan ini menggunakan studi kepustakaan dan interpretasi konsep-konsep yang terkait dengan pemahaman tentang konflik sosial dan kearifan lokal.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Abstrak:
Merupakan kajian kesehatan masyarakat di Provinsi Maluku Utara yang merupakan wilayah endemis penyakit malaria. Angka kejadian malaria klinis menurun tajam dari 81,3‰ pada tahun 2003 menjadi 38‰ pada tahun 2010. Penurunan angka kejadian yang demikian tajam tergolong luar biasa dan ditengarai sebagai hasil dari pengembangan Malaria Center yang telah berjalan sejak tahun 2003. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Malaria Center dikembangkan. Konsep semacam Malaria Center kiranya dapat ditumbuh-kembangkan, mungkin dengan beberapa adaptasi, di wilayah endemis malaria lainnya.

Penulis: Priadi Surya

Abstrak:
Abstract Educational supervisor is a professional position that is intended to provide professional development. It is supporting the principals, teachers, and school institutions. Supervisor provides the supervision of academic, administrative and managerial to the education unit. Supervisor is must have the competencies of personality, managerial supervision, supervision of academic, evaluation of education, research and development and social competence. Regional autonomy provides flexibility of creation in school management. Supervisor is assisting the school principal and teachers to develop educational programs that based on their self-environment as well as potential insight of the institution into the international relations. The main model which proposed by the ministry of education in the context of regional autonomy is the School Based Management (SBM) and the implementation of the Education Unit Level Curriculum (EULC). Keywords: Supervisor, educational supervision, professional, regional autonomy Abstrak Pengawas pendidikan adalah posisi profesional yang bertujuan untuk memberikan pengembangan profesional. Hal ini ditujukan untuk mendukung kepala sekolah, guru, dan lembaga sekolah. Pengawas melakukan pengawasan akademik, administrasi dan manajerial ke unit pendidikan. Pengawas harus memiliki kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan dan kompetensi sosial. Otonomi daerah menyediakan fleksibilitas penciptaan dalam pengelolaan sekolah. Pengawas membantu kepala sekolah dan guru untuk mengembangkan program pendidikan yang didasarkan pada diri lingkungan mereka serta wawasan potensi lembaga ke dalam hubungan internasional. Model utama yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan dalam konteks otonomi daerah adalah Manajemen Berbasis Sekolah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kurikulum Tingkat Satuan atau Pendidikan (KTSP). Kata kunci: Pengawas, pengawasan pendidikan, profesional, otonomi daerah

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Abstracts Sectarian conflict has increased in recent years. The Physical and psychological harm is experienced by those who become the victim of violent conflict, especially the children. Government’s handling of the Ahmadiyah conflict seems slow The process of post-conflict rehabilitation of Ahmadiyah children who suffered in various regions, such as by providing facilities for the suffered family felt so less. It gives the impression that the victims get no proper attention from centre and local government. The method used in this paper is literature study, in which the data obtained is from books, articles, newspapers and websites. Government as policy makers has the power to provide protection to citizens who are in conflict situations. A positive process of dialogue must be done between central vs local governments, communities vs governments, and also communities vs communities, so that potential conflict can be anticipated, and therefore the problem can be solved immediately. Keywords: Child, ahmadiyah, conflict, refugee, violence Abstrak Konflik antar umat beragama akhir-akhir ini semakin meningkat, kerugian fisik dan psikis tentunya harus diterima oleh mereka yang menjadi korban kekerasan konflik, terutama anak. Proses rehabilitasi anak pascakonflik yang dialami Ahmadiyah di berbagai daerah, memberikan fasilitas di pengungsian terhadap keluarga juga dirasakan kurang bahkan terkesan dibiarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi pustaka, memperoleh data yang berasal dari buku, artikel, dan berita di surat kabar dan website. Pemerintah sebagai penentu kebijakan tentunya memiliki kekuatan untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara yang berada dalam situasi konflik. Proses dialogis harus terus dilakukan baik antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat dan pemerintah, masyarakat dan masyarakat yang memiliki potensi konflik agar paling tidak konflik tidak muncul tiba-tiba dan segera dapat diatasi. Kata Kunci: Anak, ahmadiyah, konflik, pengungsi, kekerasan

Penulis: Hubertus Ubur

Abstrak:
Abstracts This paper aims to address the subject matter, “Why does poverty still exist, while many theoretical and practical efforts put forward to the direction of the solution?.” In connection with the subject matter, the author describes some of the theories of poverty and some examples of poverty reduction. One practical example is taken from the results of field research on community Wudi, West Flores. The authors propose an alternative notion of a process approach in solving the poverty problem. The process approach consists of two things: 1) Active involvement of the poor in the assessment, planning, implementation and evaluation of poverty reduction programs; and 2) Sustainability of a poverty reduction program. Approach made the process so that poverty reduction programs not only shaped “project” alone, so it does not seem as activities just to spend the budget you have available. Philosophical basis of this approach is the concept of man which is a ‘creature is not at all be a’ but ‘a creature that continues to be’. Keywords: Poverty, a process approach, poverty alleviation Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk menjawab pokok permasalahan, “Mengapa kemiskinan masih saja ada, sedangkan sudah banyak teori dan upaya praktis yang dikemukakan untuk arah pemecahannya?” Terkait dengan pokok permasalahan tersebut, maka penulis menguraikan beberapa teori-teori kemiskinan dan beberapa contoh penanggulangan kemiskinan. Salah satu contoh praktis diambil dari hasil penelitian lapangan pada masyarakat Wudi, Flores Barat. Penulis mengemukakan sebuah gagasan alternatif yaitu pendekatan proses dalam pemecahan masalah kemiskinan. Pendekatan proses terdiri dari dua hal yaitu: 1) Pelibatan aktif masyarakat miskin dalam asesmen, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan; dan 2) Sustainability sebuah program penanggulangan kemiskinan. Pendekatan proses dilakukan agar program-program penanggulangan kemiskinan tidak hanya berbentuk “proyek” saja, sehingga tidak terkesan sebagai kegiatan sesaat untuk menghabiskan anggaran yang telah tersedia. Dasar filosofis pendekatan ini konsep mengenai manusia yang merupakan ‘makhluk bukan sekali jadi’ tetapi ‘makhluk yang terus-menerus menjadi’. Kata Kunci: Kemiskinan, pendekatan proses, penanggulangan kemiskinan

Penulis: Hana Nika Rustia

Abstrak:
Judul Buku : Mengukur Kesejahteraan: Mengapa Produk Domestik Bruto (PDB) bukan Tolak Ukur yang Tepat untuk Menilai Kemajuan? Penulis : Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fittousi Penerjemah : Mutiara Arumsari, Fitri Bintang Timur Penerbit : Marjin Kiri Tahun: : 2011, catakan I Tebal: : 180 + XXVIII halaman

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
Konsep ecosettlement merupakan konsep tempat bermukim/bertempat tinggal yang ekologis yang dikembangkan dari konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep ini mengharmonisasikan tiga pilar yaitu sosial, ekonomi dan ekologi yang didukung oleh institusi yang mapan. Terkait dengan konsep eco-settlement, Undang-Undang Perkim telah mengakomodir beberapa parameter dalam konsep tersebut, namun beberapa hal seperti kriteria rumah sehat dan berwawasan lingkungan, proses pendidikan kepada masyarakat, partisipasi masyarakat dan penguatan kelembagaan perlu diatur dalam peraturan lain yang lebih rinci.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Penelitian ini mendalami permasalahan rehabilitasi yang dirasakan perokok berat, yang memiliki pengalaman relapse lebih kompleks dibanding tingkat perokok yang lain, dengan pendekatan kognisi, yaitu Health Belief Model (HBM). Untuk memahami permasalahan secara mendalam, metode kualitatif digunakan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa kendati sudah menjalani masa rehabilitasi, perokok belum menyadari sepenuhnya bahaya merokok bagi dirinya.

Penulis: Dumilah Ayuningtyas

Abstrak:
Kebijakan dan politik di sektor kesehatan harus diarahkan untuk memastikan bahwa negara tidak hanya menjadi ajang para pihak yang berkepentingan serta berpotensi konflik baik sosial maupun politik. Peran negara sebagai regulator dan pembuat kebijakan harus disampaikan secara adil dan proporsional untuk menjamin kepentingan masyarakat di bidang kesehatan menjadi prioritas utama daripada orientasi keuntungan, termasuk peran dan keterlibatan sektor swasta dan elit penguasa lainnya.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Sistem digital pada dasarnya bebas kontrol, yang dapat mengarahkan pada berbagai sudut pandang, termasuk penyalahgunaan produk. Pemerintah tidak hanya bertugas melindungi hak cipta, namun disisi lain juga memberikan keluasan akses pengetahuan bagi masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah perlu merumuskan aturan sistem perbukuan secara hati-hati.

Penulis: Israr Iskandar

Abstrak:
Demokratisasi di Era Reformasi telah mempengaruhi “persepsi” masyarakat lokal terhadap kepemimpinan perempuan. Kemenangan perempuan sebagai Wali Nagari Batu Bahasa tidak hanya refleksi sikap egaliter masyarakat, tetapi juga memperlihatkan kompetensi sosok perempuan yang ada. Tentu saja faktor penentu lainnya adalah terkait dengan menurunnya popularitas lawan yang pada waktu itu masih menjabat.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa: “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Abstrak:
Bebagai permasalahan ketidakhalalan produk makanan yang merugikan konsumen dalam persfektif Islam dan kesehatan dicoba dicari solusi penyelesaiannya. Peran pemerintah, produsen, maupun konsumen itu sendiri diuraikan agar konsumen terutama konsumen muslim dapat menerapkan hak-haknya dalam pengkonsumsian produk pangan halal.

Penulis: Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.

Abstrak:
Mengingat vitalnya peran lahan gambut sebagai penyokong ekosistem dan penyimpan karbon, perlu dilakukan perlindungan yang terencana terhadap keberadaan ekosistem ini. Tidak tersediannya basis data sebaran lahan gambut merupakan salah satu kendala dalam menentukan lahan gambut sebagai kawasan yang dilindungi oleh undang-undang. Dengan demikian, permasalahan mendasar dan penting untuk segera dilakukan pembenahan dalam pengelolaan lahan gambut di Indonesia adalah sistem informasi sebaran lahan gambut itu sendiri.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Melakukan kajian melalui pengukuran tingkat QWL PNS Sekretariat Jenderal DPR RI. Pengukuran ini bisa menjadi masukan bagi Sekretariat Jenderal DPR RI berkenaan dengan kesejahteraan PNS sekaligus guna meningkatkan kinerja PNS. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki tingkat QWL bertaraf rendah. Program tambahan adalah dimensi yang paling berkontribusi terhadap tingginya tingkat QWL pegawai di Sekretariat Jenderal DPR RI dan sebaliknya, lingkungan kerja adalah dimensi yang perlu dikembangkan lagi untuk meningkatkan QWL pegawai.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif adalam perhitungan estimasi beban pencemar CO yang bersumber dari transportasi kendaraan bermotor di DKI Jakarta dan kemudian digabungkan dengan metoda kualitatif dalam mencari alternatif strategi kebijakan penanganannya. Berdasarkan perhitungan didapatkan bahwa total estimasi emisi CO dari dari tahun 2001 sampai 2009 mengalami peningkatan hampir dua kali lipatnya, mobil pribadi merupakan penyumbang beban emisi CO terbesar dan disusul kemudian oleh sepeda motor.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Tulisan ini mengeksplorasi sejauh mana keterlibatan remaja dalam menggunakan Facebook dan bagaimana pengaruh negatif Facebook terhadap remaja. Kepopuleran Facebook tidak terlepas dari partisipasi aktif remaja yang penuh rasa ingin tahu. Nilai-nilai yang dimiliki remaja menjadi pemicu cara penggunaan Facebook.