Jurnal Kepakaran Ekonomi & Kebijakan Publik

Vol. 14 / No. 2 - Desember 2023

Peran Penerapan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan dalam Perdagangan Internasional

Penulis: Danar Agus Susanto

Abstrak:
Salah satu tujuan penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK) adalah meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan barang dan jasa antarnegara dalam kerangka perdagangan internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran penerapan SPK dalam perdagangan internasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif eksploratif untuk memaparkan dan mendeskripsikan permasalahan, peran SPK dalam perdagangan internasional Indonesia. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan metode survei langsung ke 42 perusahaan yang menerapkan standar dan melakukan ekspor dengan alat bantu kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh responden menerapkan standar sebagai pemenuhan persyaratan pembeli dan regulasi, jaminan kualitas, dan peningkatan daya saing produk. Pengujian produk yang dilakukan di laboratorium yang diakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) memberikan kepercayaan dan saling pengakuan atas hasil pengujian antarnegara. Kalibrasi yang dilakukan ke laboratorium kalibrasi yang diakreditasi KAN memberikan hasil pengukuran alat yang tertelusur pada tingkat nasional dan internasional. Penelitian ini merekomendasikan disusun kebijakan pemerintah untuk meningkatkan saling pengakuan dan keberterimaan antarnegara atas kegiatan SPK yang telah dilakukan.

Analisis Ekspor Batu Bara Indonesia pada Kawasan RCEP

Penulis: Rudy Voller

Abstrak:
Di era kesadaran terhadap energi terbarukan atau green energy, ternyata masih relevan untuk membahas energi fosil. Salah satu energi fosil yang konsumsinya meningkat sejak revolusi industri adalah batu bara. Alasannya adalah karena belum tersedianya sumber energi terbarukan dengan biaya yang terjangkau membuat batu bara sebagai komoditas yang diperdagangkan masih menjadi pilihan utama bagi sejumlah negara untuk memenuhi kebutuhan energinya khususnya untuk pembangkit listrik. Pada tahun 2019 Indonesia menempati posisi pertama sebagai eksportir batu bara terbesar dunia, di mana sebagian besar ekspor batu bara Indonesia ditujukan ke kawasan Asia. Terwujudnya Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan perekonomian di kawasan Asia dan mendorong pertumbuhan konsumsi energi khususnya batu bara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ekspor batu bara Indonesia pada kawasan RCEP dengan menggunakan Model Gravity yang diestimasi dengan teknik Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML. Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel listrik yang dihasilkan dari batu bara bagi negara eksportir memiliki nilai yang negatif dan signifikan sedangkan listrik yang dihasilkan dari batu bara bagi negara importir memiliki nilai yang positif dan signifikan terhadap ekspor batu bara Indonesia. Hasil estimasi yang serupa juga didapatkan baik dengan atau tanpa bergabungnya India ke dalam RCEP

Pembuktian Empiris Teori Upah Efisiensi di Indonesia

Penulis: Lestari Agusalim

Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah teori upah efisiensi berlaku di Indonesia menggunakan analisis data panel yang terdiri atas 33 provinsi dalam kurun waktu sembilan tahun (2010-2018). Teori tersebut menyatakan bahwa kenaikan upah akan meningkatkan produktivitas pekerja. Hasil penelitian ini mengonfirmasi teori upah efisiensi secara empiris terbukti terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan. Upah nominal memiliki dampak positif yang lebih besar dibandingkan upah riil dan upah minimum provinsi (UMP) terhadap produktivitas tenaga kerja. Kenaikan upah perempuan berpengaruh lebih signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja dibandingkan laki-laki. Namun, apabila kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan melebar makan akan menurunkan produktivitas tenaga kerja secara agregat sehingga menciptakan inefisiensi di pasar tenaga kerja dan mengurangi daya saing tenaga kerja Indonesia. Secara kewilayahan, peningkatan upah di perkotaan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, tetapi tidak berlaku untuk wilayah pedesaan. Lebar kesenjangan upah antara kota dan desa dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, namun dapat pula memperluas ketimpangan pembangunan antarwilayah. Oleh karena itu, pemerintah disarankan untuk merumuskan kebijakan upah yang mendukung kesejahteraan dan produktivitas tenaga kerja tanpa diskriminasi gender atau wilayah. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu mengeluarkan undang-undang perlindungan hak-hak perempuan secara komprehensif. Pemerintah bersama DPR dapat menyediakan pelatihan tenaga kerja di pedesaan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

Tingkat Akurasi Penerima Program Perlindungan Sosial pada Rumah Tangga Pertanian di Indonesia

Penulis: Ema Tusianti

Abstrak:
Mayoritas rumah tangga miskin di Indonesia menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Pengentasan kemiskinan utamanya dapat difokuskan pada Rumah Tangga Pertanian (RTP). Penelitian ini bertujuan menganalisis ketepatan penerima program perlindungan sosial pada RTP berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021. Dalam penelitian ini kemiskinan diukur dengan pendekatan multidimensi. Ketepatan pemberian bantuan dilihat dari sebaran data penerima perlindungan sosial dan dihitung dari matriks konfusi. Hasil penelitian menemukan bahwa persentase RTP sangat miskin yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), menerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan rutin dan tidak rutin pemerintah daerah (pemda), masing-masing kurang dari 30 persen. Temuan mengejutkan adalah banyak RTP tidak miskin menerima program KKS, PKH, BPNT, bantuan rutin, dan bantuan non rutin pemda, masing-masing sebesar 15 persen, 18 persen, 23 persen, 7 persen dan 16 persen. Tingkat akurasi penerima perlindungan sosial bervariasi, namun paling rendah adalah pada distribusi BPNT, yaitu sebesar 76 persen. Tingkat akurasi penerima perlindungan sosial pada RTP lebih rendah dari penerima bantuan rumah tangga keseluruhan. Dengan lebih banyaknya RTP yang tinggal di pedesaan, hal tersebut memperkuat dugaan ketidakakuratan penerima perlindungan sosial di pedesaan.

Dampak Program Bantuan Pelaku Usaha Mikro terhadap Konsumsi Rumah Tangga di Masa Pandemi Covid-19

Penulis: Candra Kurniawan

Abstrak:
Pandemi Covid-19 berdampak terhadap kelangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah merespon melalui program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga sehingga mampu menjaga ketahanan usaha. Hal ini karena kontribusi dari usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 60,51 persen dengan kontribusi terbesar dari usaha mikro. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak program BPUM terhadap konsumsi rumah tangga usaha mikro di Indonesia menggunakan analisis Propensity Score Matching (PSM) berdasarkan data Susenas Maret 2021 dari BPS. Hasil temuan menunjukkan program BPUM secara umum belum efektif memberikan dampak terhadap konsumsi rumah tangga usaha mikro. Akan tetapi program BPUM efektif memberikan dampak terhadap konsumsi rumah tangga usaha mikro pada kategori sangat miskin karena mampu meningkatkan pengeluaran per kapita rumah tangga walaupun masih belum dapat mengeluarkannya dari kemiskinan. Penelitian ini menyarankan perlunya ketepatan penargetan program BPUM pada rumah tangga usaha mikro sangat miskin dan diberikan dengan jumlah bantuan yang lebih besar, agar dapat mengeluarkan rumah tangga pelaku usaha mikro dari kemiskinan.

Pengaruh Dana Perimbangan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten di Provinsi Jawa Barat

Penulis: Mentari Wahyuningsi

Abstrak:
Pemerintah Indonesia telah mengubah postur APBN tahun 2020 pada masa Covid-19, direncanakan Anggaran Pengeluaran Negara yang semula Rp2.540,4T meningkat menjadi Rp2.613,8T, termasuk tambahan belanja untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp255.110T. APBN sebelumnya diperkirakan Rp2.233T mengalami penurunan menjadi Rp1.760T. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh DAU, Dana DBH, Dana Alokasi Operasional Pendidikan (DAOP), Dana Alokasi Operasional Kesehatan (DAOK) dan Dana Desa (DD) terhadap PDRB per kapita kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel, karena data penelitian yang terdiri dari gabungan data data time series dan cross section, dimana data penelitian menggunakan tahun 2018-2021 dan data cross-sectional yaitu pada 16 kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Data penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari DJPK, Kementerian Keuangan dan BPS Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DBH, DAOK dan DD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Di sisi lain, DAU dan DAOP tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini dipengaruhi Covid-19 yang telah mengubah postur anggaran pendapatan dan pengeluaran pada APBN dan APBD Jawa Barat 2020. Beberapa dana alokasi termasuk DAU dialihkan ke dana DAOK untuk penanganan Covid-19, supaya penyebaran virus tersebut tidak meningkat dan terkendali.

Meminimalisasi Konflik Lingkungan Akibat Offshore Tin Mining (Studi terhadap Implementasi Peraturan Daerah RZWP3K di Bangka Belitung)

Penulis: Agustari

Abstrak:
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah merumuskan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) melalui Peraturan Daerah (perda) Nomor 3 Tahun 2020, yang disahkan dalam Sidang Paripurna DPRD Bangka Belitung. Namun implikasi perda tersebut sampai saat ini belum cukup untuk meminimalisir konflik lingkungan akibat offshore tin mining. Tulisan ini akan menganalisis implementasi kebijakan Perda RZWP3K dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan pendekatan sosio-legal research untuk mengintegrasikan penerapan Perda RZWP3K dengan kondisi lapangan. Tulisan ini menggunakan sumber data primer dari observasi langsung dan data sekunder melalui studi literatur. Tulisan ini tidak hanya menganalisis substansi dan implementasi kebijakan, tetapi juga mengelaborasi reaksi dari para pemangku kebijakan. Pro dan kontra perumusan Perda RZWP3K dalam hal zonasi pertambangan timah di wilayah pesisir laut, implikasi ekonomi, dan dampak sosial-ekologis. Hasil dari penelitian mengindikasikan bahwa pemerintah berupaya mengatur pemanfaatan sumber daya laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui tiga tahapan, yaitu tahap sosialisasi, pelaksanaan, dan monitoring. Zonasi terbagi menjadi empat kawasan dengan masing-masing wilayah memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Penelitian ini mengidentifikasi empat faktor yang menghambat implementasi perda, baik dari sisi internal maupun eksternal.

Implementasi Kebijakan dan Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Jenderal DPR RI

Penulis: Rahmad Budiaji

Abstrak:
Pengukuran indeks profesionalitas pegawai negeri merupakan bagian penting dari usaha untuk memperbaiki birokrasi dan sumber daya manusia. Artikel ini membahas tentang bagaimana implementasi kebijakan dan capaian Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) di Sekretariat Jenderal DPR RI (Setjen DPR RI). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IP ASN di Setjen DPR RI pada tahun 2022 termasuk dalam kategori rendah. Capaian ini disebabkan oleh ketidakmampuan dalam tiga dari empat dimensi IP ASN, yaitu kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Dimensi disiplin sudah cukup mendekati hasil yang optimal. Artikel ini juga menganalisis implementasi kebijakan pengukuran IP ASN dengan menggunakan model yang mempertimbangkan aspek konten dan konteks kebijakan. Masih rendahnya pencapaian IP ASN di Setjen DPR RI dari segi konten kebijakan disebabkan oleh kurangnya dukungan dalam hal sumber daya dan perencanaan yang diperlukan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pegawai. Dari segi konteks kebijakan, diperlukan respons Setjen DPR RI yang lebih cepat, sistematis, profesional, dan modern dalam rangka mendukung visi DPR RI.

Vol. 14 / No. 1 - Juni 2023

Determinan Realisasi PMDN di Indonesia: Estimasi Panel Dinamis

Penulis: Vita Kartika Sari

Abstrak:
Investasi merupakan variabel penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, khususnya di negara sedang berkembang seperti Indonesia. Investasi merupakan alat pertumbuhan dan pemulihan ekonomi melalui stimulus modal untuk proses produksi yang akan berimbas pada meningkatnya konsumsi rumah tangga. Investasi dapat berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan standar hidup. Pemberdayaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) perlu digalakkan sebagai sumber pembangunan yang penting. Tujuan utama studi ini adalah menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB), pengeluaran pemerintah, dan lama sekolah terhadap realisasi PMDN pada 33 provinsi di Indonesia periode 2016-2020. Realisasi PMDN di Indonesia menunjukkan tren positif, hal ini sebagai indikator terjadinya pertumbuhan investasi yang baik di level provinsi. Estimasi data menggunakan first difference panel generalized method of moments. Berdasarkan hasil pengujian, variabel PDRB terbukti signifikan positif terhadap PMDN. Variabel lama sekolah terbukti berdampak negatif terhadap realisasi PMDN. Variabel PDRB(1) dan belanja pemerintah terbukti insignifikan. Pengujian validitas instrumen dengan uji Sargan menunjukkan model penelitian valid. Melalui uji Arellano-Bond Serial Correlation, diketahui tidak terdapat serial korelasi sehingga model memiliki konsistensi yang baik. Strategi kebijakan investasi diperlukan untuk mendorong produktivitas sektor produktif di level provinsi. Diperlukan sinergi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk dapat mengalokasikan PMDN secara efisien untuk sektor-sektor unggulan daerah.

Capaian Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Ketimpangan Gender di Indonesia: Analisis Persamaan Simultan Data Panel

Penulis: Sifa Rofatunnisa

Abstrak:
Indonesia masih menghadapi masalah laju penurunan kemiskinan dan penurunan ketimpangan pendapatan yang tidak menunjukkan perubahan yang signifikan selama periode 2015-2019. Salah satu strategi yang dapat mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi inklusif adalah dengan mewujudkan kesetaraan gender. Berdasarkan Human Development Report, Indonesia menempati peringkat ke-4 dengan Indeks Ketimpangan Gender tertinggi di negara-negara ASEAN. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak ketimpangan gender dalam pendidikan dan pekerjaan terhadap pencapaian inklusivitas pertumbuhan ekonomi dengan melihat pola simultanitas antara keempat indikator pertumbuhan inklusif, yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kesempatan kerja, dan ketimpangan pendapatan di Indonesia selama periode 2015-2019. Metode estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah EC2SLS (Error Component Two Stage Least Square). Pola simultanitas yang terjadi memberikan kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia belum inklusif. Hasil estimasi menunjukkan bahwa rasio rata-rata lama sekolah perempuan terhadap laki-laki dan rata-rata upah perempuan signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki signifikan meningkatkan kesempatan kerja dan rasio angka melek huruf perempuan terhadap laki-laki signifikan menurunkan kemiskinan. Rasio angka partisipasi kasar perempuan terhadap laki-laki di jenjang perguruan tinggi signifikan menurunkan ketimpangan pendapatan. Rasio angka partisipasi murni perempuan terhadap laki-laki di jenjang pendidikan SMP signifikan meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Akuntabilitas dan Kondisi Keuangan Daerah Otonomi Khusus pada Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat

Penulis: Fajri Ramadhan

Abstrak:
Penelitian ini bertujuan mengkaji hubungan kondisi keuangan tiga daerah otonomi khusus (otsus), yaitu Aceh, Papua, dan Papua Barat dengan akuntabilitas keuangan daerah yang diproksikan oleh variabel opini laporan keuangan daerah hasil pemeriksaan BPK RI. Menggunakan metode Conditional Logistic Fixed Effect, penelitian ini menggunakan rasio keuangan berdasarkan data keuangan daerah tahun 2011-2019. Hasil penelitian adalah adanya hubungan antara akuntabilitas dengan kondisi keuangan pemerintah daerah otsus. Variabel yang konsisten mendorong terciptanya akuntabilitas adalah variabel rasio Dana Alokasi Khusus (DAK) dibagi total dana transfer. Rasio Dana Bagi Hasil (DBH) per total pendapatan serta belanja operasi dan belanja modal per total belanja konsisten dan signifikan dalam mengurangi kemungkinan terwujudnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Seluruh temuan ini sejalan dengan pengembangan perhitungan yang juga menggunakan marginal effect ordered logit untuk melihat persentase kemungkinan keterjadian opini dan hubungannya dengan berbagai rasio yang menjadi variabel penelitian. Berbagai temuan berdasarkan olah data dan perhitungan marginal effect menunjukkan bahwa perlu adanya pembenahan kebijakan DBH dan belanja daerah, serta penerapan DAK pada daerah yang belum memperoleh opini WTP.

Peranan Dana Otonomi Khusus untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Provinsi Papua

Penulis: Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Tulisan ini mengkaji peran dana otonomi khusus (otsus) terhadap pelayanan publik baik di bidang kesehatan maupun pendidikan di kabupaten/kota di Provinsi Papua. Menggunakan data panel dari 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua tahun 2013-2020, temuan kami didasarkan pada data panel. Dana otsus berdampak positif dan signifikan terhadap pelayanan publik baik di bidang kesehatan maupun pendidikan di kabupaten/kota di Provinsi Papua. Selain itu, kami mengidentifikasi desentralisasi fiskal juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelayanan publik di kabupaten/kota di Provinsi Papua. Dana otsus merupakan prasyarat untuk peningkatan pelayanan publik. Ada persyaratan untuk melaksanakan dana khusus untuk Papua, seperti partisipasi masyarakat dalam menentukan dan mengawasi penggunaan dana khusus, akuntabilitas pemerintah daerah untuk menggunakan dana khusus, sinergi, dan koordinasi para pemangku kepentingan di Papua. Terakhir, pemerintah pusat harus memastikan dana khusus harus dialokasikan untuk pelayanan publik seperti sektor kesehatan dan pendidikan. DPR RI perlu mendorong pengawasan dan evaluasi terhadap dana otonomi khusus di Provinsi Papua agar sesuai dengan tujuan pemberian dana tersebut.

Dampak Ketergantungan Sosial Ekonomi Desa terhadap Luasan Hutan Mangrove di Indonesia

Penulis: Itfan

Abstrak:
Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai lokasi wilayah desa di sekitar/dalam kawasan hutan sebagai bukti ketergantungan penduduk terhadap kawasan hutan dalam memengaruhi luasan hutan mangrove di wilayah pesisir Indonesia. Motivasi dari studi ini berasal dari fakta bahwa Indonesia mengalami deforestasi mangrove yang sangat besar dalam tiga dekade terakhir. Menurut studi empiris yang dilakukan di Iran, India, Thailand, dan Vietnam, secara umum ketergantungan mata pencaharian pada hutan memberikan dampak negatif dalam mengurangi ekosistem hutan mangrove. Studi empiris pada level desa di Indonesia masih belum ada karena keterbatasan data. Penulis mencoba menganalisis data panel unbalanced dengan kombinasi data geospasial dan PODES. Menggunakan Fixed Effects Model (FEM) untuk menganalisis dampak dari lokasi wilayah desa di dalam kawasan hutan terhadap luasan hutan mangrove, penelitian ini menemukan bahwa desa yang wilayahnya berada di sekitar/dalam kawasan hutan memiliki ketergantungan tinggi terhadap sumber daya alam dan korelasi negatif terhadap luasan hutan mangrove di wilayah desa tersebut. Ketergantungan tersebut baik bagi perekonomian masyarakat desa, namun akan berdampak buruk terhadap lingkungan,sehingga diperlukan alternatif mata pencaharian di desa untuk mengurangi ketergantungan penduduk desa terhadap hutan mangrove. Pemerintah Indonesia perlu mendorong rehabilitasi mangrove untuk dikembalikan menjadi pusat ekowisata agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan mangrove.

Analisis Tingkat Kriminalitas yang Mengancam Industri Mikro dan Kecil

Penulis: Agung Riyardi

Abstrak:
Berbagai penelitian telah menganalisis bahwa industri mikro dan kecil (IMK) berperan strategis dalam perekonomian, berkembang, dan memiliki berbagai kelemahan yang menyebabkan menjadi sasaran kriminalitas, namun belum menganalisis tingkat kriminalitas yang mengancam kinerja IMK. Tujuan penelitian ini adalah mempelajari tingkat kriminalitas, kriminalitas yang mengancam IMK, dan kinerja IMK yang terancam kriminalitas. Metode penelitian yang digunakan adalah pemodelan persamaan regresi panel data fungsi produksi Cobb-Douglas IMK yang ditambahikan dengan variabel kriminalitas. Variabel yang digunakan adalah jumlah produksi, nilai tambah, jumlah produksi per tenaga kerja, nilai tambah per tenaga kerja, jumlah perusahaan, jumlah pekerja, input, dan pengeluaran IMK untuk tenaga kerja. Variabel kriminalitas berupa jumlah kriminalitas dan risiko penduduk menjadi korban kriminalitas. Data yang digunakan adalah data IMK dan kriminalitas seluruh provinsi di Indonesia sejak tahun 2017 hingga 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua model menggambarkan IMK terancam kriminalitas tingkat rendah sebab hanya jumlah kriminalitas yang memengaruhi kinerja IMK. Kinerja IMK yang terancam adalah nilai tambah per tenaga kerja. Berdasarkan hasil tersebut, direkomendasikan untuk mencegah meningkatnya tingkat kriminalitas melalui pengurangan jumlah kriminalitas, peningkatan nilai tambah dan produktivitas IMK.

Peningkatan Kemiskinan Perkotaan, Suburban, dan Perdesaan pada Awal Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kendal

Penulis: Rasyid Widada

Abstrak:
Pada tahap awal pandemi Covid-19 di tahun 2020, Kabupaten Kendal mengalami peningkatan angka kemiskinan sebagaimana terjadi di lingkup nasional maupun global. Daerah perkotaan di Kabupaten Kendal mengalami lonjakan yang lebih tinggi sebesar 4,42 persen pada keluarga miskin dibandingkan dengan daerah perdesaan yang hanya mengalami peningkatan sebesar 0,43 persen. Suburbanisasi memainkan peran penting karena kedekatan Kabupaten Kendal dengan Kota Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Menariknya, isu-isu terkait kemiskinan lebih banyak terjadi di daerah suburban. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk menganalisis kemiskinan di perkotaan, suburban, dan perdesaan di Kabupaten Kendal. Penelitian ini bertujuan untuk mencapai dua tujuan: (1) menetapkan zonasi tata ruang di Kabupaten Kendal berdasarkan ketiga kategori tersebut, dan (2) menganalisis peningkatan kemiskinan pada periode awal pandemi di setiap kategori. Zonasi spasial dilakukan dengan menggunakan teknik K-Means Clustering, sedangkan teknik deskriptif kuantitatif dan analisis spasial dengan Moran Index dan Local Indicators of Spatial Autocorrelation (LISA) digunakan untuk analisis. Hasilnya menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 memengaruhi komposisi rumah tangga miskin secara berbeda di perkotaan, suburban, dan perdesaan. Selain itu, analisis mengungkapkan bahwa kemiskinan cenderung mengelompok di daerah suburban Kabupaten Kendal.

Vol. 13 / No. 2 - Desember 2022

Kesiapan Digitalisasi Sistem Pembayaran Non Tunai di Pasar Rakyat

Penulis: Rizky Ramadini Febrinda

Abstrak:
Revitalisasi pasar rakyat dicanangkan pemerintah untuk meningkatkan daya saing pasar melalui peningkatan fasilitas dan sarana baik dalam hal kondisi fisik pasar, aspek ekonomi, budaya maupun aspek manajerial. Melihat perkembangan teknologi dan kebiasaan masyarakat, perkembangan dari segi ekonomi dengan melakukan adopsi sistem pembayaran non tunai di pasar rakyat dianggap penting serta berpotensi dalam penguatan pasar dan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, kesiapan dari ekosistem pasar rakyat serta upaya yang efektif dari pemerintah diperlukan agar implementasi dapat terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang diperlukan dalam hal kesiapan ekosistem pasar rakyat dalam menerima dan menerapkan sistem pembayaran non tunai. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif diagram fishbone yang disusun berdasarkan data dan informasi dari hasil studi literatur, wawancara mendalam (indepth interview) dan diskusi terbatas dengan stakeholders. Dari hasil analisis diagram fishbone disimpulkan bahwa faktor utama yang memengaruhi penerapan sistem pembayaran non tunai di pasar rakyat adalah kesiapan pedagang. Hal ini berdasarkan persepsi pedagang terhadap biaya dan kemudahan dalam pelaksanaan sistem pembayaran non tunai. Kesiapan pedagang dan pembeli dalam melaksanakan sistem pembayaran saat ini cukup banyak terlihat di kota besar. Hal ini dikarenakan kedua pihak telah memiliki pengalaman dan pemahaman terhadap manfaat dari penggunaan sistem pembayaran non tunai. Hasil studi menyarankan perlunya sosialisasi yang lebih intensif terkait manfaat, cara penggunaan dan jaminan keamanan sistem pembayaran terhadap pedagang dan pembeli. Selain itu perlu adanya pendampingan secara berkesinambungan baik oleh pemerintah, PJSP maupun perbankan.

Dampak Moda Raya Terpadu Jakarta Terhadap Kualitas Udara Lokal

Penulis: Dwi Setiyo Puryanti

Abstrak:
Moda Raya Terpadu Jakarta, atau MRT Jakarta merupakan transportasi publik berbasis kereta perkotaan pertama di Indonesia dengan beberapa jalur bawah tanah. Sejak 24 Maret 2019, MRT Jakarta Fase 1 (koridor Utara-Selatan) resmi beroperasi dan memiliki panjang jalur sekitar 16 kilometer yang terdiri dari tujuh stasiun layang dan enam stasiun bawah tanah. Motivasi penelitian ini bermula dari kenyataan bahwa pada tahun 2019 Jakarta menduduki peringkat pertama sebagai ibu kota dengan tingkat polusi udara tertinggi di Asia Tenggara, di mana sektor transportasi darat menjadi salah satu sumber utama. Investasi pemerintah cukup besar untuk mengembangkan angkutan umum yang diharapkan dapat mengatasi kegagalan pasar ini. Namun, hasil penelitian untuk membuktikan manfaat pengoperasian MRT terhadap kualitas udara lokal masih terbatas, terutama untuk wilayah perkotaan di negara berkembang seperti Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode Difference-in-Difference dan Indeks Standar Polusi Udara (ISPU) sebagai proksi kualitas udara dengan mengontrol beberapa faktor-faktor, seperti kondisi cuaca, penetapan hari libur nasional, akhir pekan, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di masa pandemi Covid-19 yang melanda seluruh belahan dunia, penetapan tarif MRT secara bertahap, dan dengan memperhitungkan periode pembangunan jalur MRT. Penelitian ini mengungkapkan dua temuan utama. Pertama, beroperasinya MRT Jakarta Fase 1 di koridor 1 berdampak pada penurunan tingkat polusi udara sebesar 27,4 persen di area yang terdekat dengan jalur MRT. Kedua, hasil estimasi menunjukkan bahwa dampaknya terhadap penurunan polusi udara terjadi lebih kecil pada akhir pekan.

Pemetaan Wilayah Provinsi Aceh Berdasarkan Realisasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Tahun 2017-2019

Penulis: Rihadatur Rahmah

Abstrak:
Investasi berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Realisasi investasi di Provinsi Aceh pada tahun 2019 mencapai Rp5,8 triliun atau naik sekitar 353,9 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun mengalami peningkatan yang signifikan, namun investasi tersebut belum terdistribusi secara merata di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh sehingga Pemerintah Aceh perlu melakukan upaya pendampingan dan monitoring terhadap seluruh kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan iklim investasi daerah. Langkah awal yang perlu dilakukan Pemerintah Aceh salah satunya adalah melakukan pemetaan investasi di setiap kabupaten/kota. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Aceh berdasarkan nilai ratarata realisasi investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri selama tahun 2017 hingga 2019. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh. Data dianalisis dengan menggunakan metode K-means clustering yang membagi data menjadi 3 kelompok yaitu rendah, sedang dan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 23 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh, masing-masing sebanyak 15 (65,2 persen), 6 (26,1 persen) dan 2 (8,7 persen) di antaranya masuk ke dalam kelompok wilayah dengan tingkat investasi kategori rendah, sedang dan tinggi. Pemerintah Aceh perlu melakukan pendampingan dan monitoring terutama terhadap 15 daerah dengan nilai investasi yang rendah tersebut. Penyediaan infrastruktur yang memadai, regulasi hukum dan aturan perizinan yang mudah terkait penanaman modal serta promosi potensi daerah akan membantu peningkatan iklim investasi di Provinsi Aceh.

Pengaruh Kebijakan Pengalihan BPHTB terhadap Penerimaan BPHTB Kabupaten dan Kota di Indonesia Periode Tahun 2006-2019

Penulis: Widya Sari

Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap penerimaan BPHTB kabupaten dan kota di Indonesia. Melalui kebijakan yang diatur dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri BPHTB di daerahnya masing-masing. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan fixed effect selama periode tahun 2006-2019 (tahun 2007 dikecualikan karena keterbatasan data) pada level kabupaten dan kota di Indonesia. Variabel utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah dummy tahun mulai adanya data realisasi BPHBT pada Laporan Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten dan Kota sebagai proksi kebijakan pengalihan BPHTB. Hasil penelitian menunjukkan, kebijakan pengalihan BPHTB terbukti berpengaruh signifikan dalam meningkatkan penerimaan BPHTB kabupaten dan kota di Indonesia. Hal ini disebabkan antusiasme pemerintah daerah, terutama daerah yang memiliki potensi penerimaan BPHTB tinggi untuk menerima pengalihan. Strategi dan langkah pengalihan BPHTB dari pemerintah pusat ke daerah yang ditetapkan secara jelas dan konsisten juga menjadi faktor pendukung kebijakan pengalihan. Selain itu, sifat BPHTB yang self-assesment menyebabkan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan BPHTB lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan pengelolaan pajak lain seperti misalnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang memerlukan proses administrasi yang lebih rumit.

Dampak Likuiditas Global terhadap Variabel Makroekonomi dan Keuangan Negara-Negara Terpilih di Asia Tenggara: Metode Panel Vector Regression

Penulis: Mahjus Ekananda

Abstrak:
Tingkat keterbukaan keuangan di negara-negara maju dan berkembang di Asia Tenggara cenderung meningkat sejalan dengan melonggarnya peraturan devisa dan arus modal internasional. Aliran modal masuk ke negara-negara berkembang di Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura) telah menunjukkan tren yang meningkat relatif terhadap PDB sejak berakhirnya krisis Asia. Sejalan dengan itu, kesadaran para pelaku ekonomi dan pembuat kebijakan di beberapa negara (Association of Southeast Asian Nations) ASEAN terhadap kerentanan kondisi ekonomi domestik terhadap fluktuasi likuiditas global juga semakin meningkat. Kami membangun metode yang mempertimbangkan keberagaman keuangan beberapa negara Asia Tenggara (SEA). Penelitian kami menganalisis response Indeks Harga Saham, inflasi, indeks harga konsumen dan GDP di beberapa negara SEA akibat gangguan dari variabel global seperti VOX, GDP dunia dan likuiditas dunia. Artikel ini menerapkan model PVAR (Panel Vector Autoregression) karena dinamika dan hubungan endogenitas antar variabel. Data panel terdiri dari beberapa negara Asia Tenggara dari tahun 2003 hingga 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa shock pada variabel VOX, GDP dunia, dan likuiditas dunia memengaruhi inflasi dan GDP di beberapa negara SEA. Implikasi penelitian sangat relevan dimana terjadi perubahan yang sangat cepat mengenai likuiditas global dan VOX saat ini. Pemerintah di beberapa negara SEA harus memerhatikan perubahan pada variabel-variabel ini yang akan memengaruhi GDP dan Inflasi di beberapa negara SEA. Sumber-sumber perdagangan dan dukungan faktor input produksi sangat diperlukan untuk mempertahankan GDP dan inflasi di beberapa negara Asia Tenggara tetap terjaga.

Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara

Penulis: Suryadi Jaya Purnama

Abstrak:
Pemerintah telah mencanangkan rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur dan telah disepakati dalam Rapat Paripurna DPR RI pada awal Tahun 2022. Setidaknya terdapat lebih dari 6 pertimbangan utama mengapa pemindahan IKN penting untuk dilakukan. Namun pertimbangan tersebut dirasakan belum cukup untuk memindahkan IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini akan mengkaji dan menganalisis aspek-aspek kebijakan publik mengenai pemindahan ibu kota negara dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, tulisan ini bukan hanya menganalisis substansi dan implementasi kebijakan saja, tetapi juga mengelaborasi tanggapan dari para pemangku kepentingan. Pro dan kontra dalam persiapan, pembangunan dan pemindahan ibu kota terutama dalam hal pembiayaan/pendanaan serta bagaimana implikasi ekonominya, termasuk potensi kegagalan, dampak sosial-ekologis, dan pembelajaran dari beberapa negara. Penulis mengelompokkan dalam faktor pendorong dan faktor penghambat. Sebagai proyek publik besar dan penting, pembangunan dan pemindahan IKN memiliki potensi aspek ekonomi yang strategis melalui terwujudnya transformasi ekonomi dan Indonesia sentris yang akan melahirkan diversifikasi ekonomi dan multiplier effect. Namun demikian, potensi ekonomi yang besar harus tetap mempertimbangkan aspek sosiologis, aspek geografis, dan aspek geopolitik yang harus dilakukan antisipasi risiko yang mungkin muncul sebagai dampak susulan.

Vol. 13 / No. 1 - Juni 2022

Dampak Upah Minimum Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja: Studi Kasus Industri Manufaktur Indonesia

Penulis: Jemila Rahmi

Abstrak:
Dalam dua dekade terakhir, kontribusi industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami penurunan dari 26,4 persen pada tahun 2000 menjadi 21,7 persen pada tahun 2019. Penurunan kinerja tersebut disebabkan oleh menurunnya produktivitas industri manufaktur. Agar kontribusinya terhadap PDB dan pertumbuhannya kembali meningkat maka produktivitas industri manufaktur harus ditingkatkan. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja industri manufaktur itu sendiri. Menurut teori efisiensi upah dan teori produksi, upah merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi produktivitas tenaga kerja. Melalui mekanisme spillover effect, kenaikan upah minimum akan memengaruhi kenaikan upah pekerja tetap. Sementara kenaikan upah pekerja diduga akan memengaruhi produktivitas tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan menguji adanya spillover effect tersebut dengan kerangka silogisme, yaitu menguji pengaruh kenaikan upah minimum terhadap kenaikan upah, dan menguji pengaruh upah terhadap produktivitas karyawan/pekerja tetap pada industri manufaktur. Dengan menggunakan panel data regression model dan data survei industri besar-sedang BPS dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum berasosiasi positif dan signifikan terhadap upah, dan upah berasosiasi positif dan signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja. Hasil ini membuktikan adanya spillover effect kenaikan upah minimum terhadap kenaikan upah pekerja yang berimplikasi pada meningkatnya produktivitas tenaga kerja pada industri manufaktur. Oleh karena itu, kebijakan upah minimum dapat digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja pada industri manufaktur.

Manajemen Hubungan Pelanggan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Penulis: Yuni Sudarwati

Abstrak:
Kebutuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk terhubung dengan pelanggan semakin meningkat. Memahami perilaku pelanggan merupakan keniscayaan dalam menjalankan usaha terutama di masa pandemi. Manajemen Hubungan Pelanggan (MHP) membantu UMKM untuk mengelola keterhubungan tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, UMKM mengalami kendala seperti belum dipahaminya konsep MHP, belum adanya pemimpin yang kuat, dan terbatasnya dukungan sumber daya. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana MHP yang sebaiknya dilakukan oleh UMKM. Kajian yang dilakukan melalui studi literatur ini bertujuan untuk menganalisis penerapan MHP oleh UMKM dan memberikan saran kebijakan kepada pemerintah untuk membantu UMKM dalam masa pandemi. Hasil kajian menunjukkan bahwa yang paling utama harus dilakukan oleh UMKM adalah memahami MHP seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan. Hal ini akan memengaruhi pilihan jenis MHP yang paling sesuai untuk dijalankan dan bagaimana upaya UMKM menjalankannya. Keseimbangan antara ketiga unsur utama dalam MHP, yaitu manusia, sistem dan proses, serta teknologi harus terpenuhi. Oleh karena itu, Pemerintah dapat mengambil peran baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang karena pentingnya peran UMKM bagi perekonomian negara. Dalam jangka pendek dengan memberi dukungan pelatihan dan pendampingan bagi UMKM untuk bisa Go Online. Sedangkan untuk jangka panjang dengan memberikan dukungan pada infrastruktur teknologi, pengembangan produk, dan juga dalam hal distribusi. Selain itu, pemerintah dapat berkaca pada Pemerintah Malaysia yang menjadikan UMKM sebagai bagian dari politik.

Faktor-faktor yang Memengaruhi Keputusan Konsumen Menggunakan Fintech: Studi Kasus di Jakarta

Penulis: Renny Risqiani

Abstrak:
Perkembangan evolusi perekonomian dimulai dari gelombang pertama hingga masuk revolusi industri membawa perubahan terhadap perekonomian. Salah satu dampak tersebut adalah semakin berkembangnya teknologi. Perkembangan teknologi membawa dampak terhadap peningkatan Financial Technology (Fintech) di Indonesia. Penggunaan fintech di Indonesia mengalami peningkatan khususnya penggunaan fintech di Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi niat untuk terus memanfaatkan layanan fintech. Studi ini mengumpulkan data dari pengguna fintech di Jakarta yang berusia 17 hingga 35 tahun menggunakan metode non-probability sampling dengan periode penelitian dari bulan Maret – Mei tahun 2020. Analisis data menggunakan Structural Equation Model (SEM) dengan program software AMOS. Studi ini menemukan bahwa tekanan persaingan dalam layanan teknologi dan kemudahan teknologi digital menawarkan konsumen berbagai pilihan. Konsumen dengan mudah beralih ke layanan teknologi lain dengan harga yang cukup terjangkau. Penelitian ini juga menemukan bahwa variabel persepsi konsumen terhadap manfaat dan variabel kepercayaan terhadap layanan fintech berpengaruh terhadap sikap konsumen. Namun, kedua variabel tersebut tidak berpengaruh langsung terhadap keinginan untuk terus menggunakan layanan fintech. Variabel persepsi risiko tidak memengaruhi sikap dan keinginan konsumen untuk tetap menggunakan layanan fintech. Variabel sikap memengaruhi keinginan untuk terus menggunakan layanan fintech. Hasil studi menunjukkan bahwa penetrasi fintech meningkat dan konsumen terus menggunakan fintech. Persepsi risiko terhadap fintech yang digunakan konsumen perlu ditingkatkan.

Rantai Nilai dan Daya Saing Kopi Arabika Java Preanger Manglayang Timur

Penulis: Nugrahana Fitria Ruhyana

Abstrak:
Dalam upaya meningkatkan daya saing dan efisiensi usaha Kopi Arabika Java Preanger (KAJP) asal Gunung Manglayang Timur Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, diperlukan informasi mengenai aliran produk dari hulu hingga hilir, berikut permasalahan yang dihadapi oleh setiap pelaku dalam rantai pasok, nilai tambah dari pengolahan kopi, dan rencana selanjutnya untuk mengembangkan usaha KAJP Manglayang Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut di atas. Metode penelitian menggunakan metode campuran dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan rantai pasok dan rencana pengembangan usaha, serta metode Hayami digunakan untuk analisis nilai tambah. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sumedang sebagai sentra produksi KAJP Manglayang Timur. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan focus group discussion dengan narasumber yang dipilih secara purposive dan snowball. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua pola rantai pasok KAJP berdasarkan orientasi pasarnya, yaitu ekspor dan domestik. Pelaku usaha terdiri dari petani, kelompok tani, pedagang besar, industri pengolahan, kafe atau kedai kopi, dan konsumen rumah tangga. Permasalahan yang dihadapi pelaku usaha adalah keterbatasan agro input dan alat pengolahan, serta minimnya integrasi pemasaran antarpelaku usaha dalam rantai pasok. Kopi spesial yang diolah dari KAJP Manglayang Timur, khususnya yang diproses secara fermentasi, dapat memberikan nilai tambah lebih tinggi dibandingkan dengan proses pengolahan secara kering, basah, dan madu. Kapasitas petani kopi perlu terus ditingkatkan agar menghasilkan kopi spesial yang mampu bersaing di pasar global melalui dukungan regulasi pemerintah dan sinergi antar-pemangku kepentingan dari hulu hingga hilir sehingga KAJP dapat menjadi komoditas unggulan Kabupaten Sumedang.

Analisis Kelayakan Pendirian Usaha Pengolahan Limbah Medis Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Penulis: Aeda Ernawati

Abstrak:
Kontribusi laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati masih rendah (4,23 persen). BUMD tertarik untuk meningkatkan PAD melalui pengelolaan limbah medis karena pengolahan oleh pihak ketiga dianggap kurang optimal. Tujuan penelitian untuk menganalisis kelayakan rencana pendirian usaha pengolahan limbah medis dan menghitung perkiraan kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Pati. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif dan dianalisis dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha pengolahan limbah medis dinyatakan layak untuk dijalankan, baik dari faktor finansial maupun nonfinansial. Berdasarkan penilaian dari faktor finansial, nilai PP (Payback Period) = 3 tahun 10 bulan 9 hari; NPV (Net Present Value) = Rp5.245.526.919,00; dan IRR (Internal Rate of Return) = 28,65 persen. Faktor nonfinansial meliputi faktor pasar yang terbuka lebar karena hanya ada 1 perusahaan pengolahan limbah medis di Jawa Tengah, harga yang ditawarkan lebih murah Rp2.000,00-Rp7.000,00 per kg dibandingkan pihak ketiga; faktor hukum, izin pengelolaan limbah B3 sudah sesuai prosedur Permen LHK No. 56 Tahun 2015; faktor sosial ekonomi, kenyamanan dan kesehatan masyarakat lebih terjamin karena jadwal pengambilan limbah tepat waktu; faktor lingkungan, mengurangi risiko kontaminasi limbah infeksius; faktor manajemen dan sumber daya manusia, membutuhkan 10 orang tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu; serta faktor teknis dan operasional, pemilihan lokasi sudah sesuai prosedur, yaitu di TPA Sukoharjo dengan peralatan utama mesin insinerator sesuai spesifikasi. Diestimasikan laba dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Unit Pengolahan Limbah Medis memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Pati pada tahun 2023 sebesar 0,215 persen, lebih tinggi dari pada kontribusi PDAU Unit yang lainnya.

Pandemi Covid-19 dan Dampak Ekonomi pada Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya: Sebuah Kajian Pustaka

Penulis: Mita Noveria

Abstrak:
Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu kelompok penduduk yang terkena dampak negatif dari pandemi Covid-19 karena negara tempat mereka bekerja tidak luput dari penyakit infeksi menular tersebut. Dari sisi ekonomi, dampak yang dirasakan oleh sebagian PMI adalah kehilangan pekerjaan, karena Covid-19 memengaruhi aktivitas ekonomi berbagai negara tempat mereka bekerja. Akibatnya, mereka tidak mempunyai penghasilan yang bisa dikirim untuk keluarga yang ditinggalkan. Tulisan ini bertujuan untuk membahas dampak Covid-19 terhadap kesejahteraan PMI dan keluarga mereka di daerah asal. Analisis tulisan ini berdasarkan pada berbagai data sekunder yang diperoleh melalui kajian pustaka terhadap literatur yang relevan. Hasil analisis memperlihatkan dampak langsung yang dirasakan PMI adalah diberhentikan dari pekerjaan atau tidak adanya perpanjangan kontrak kerja. PMI yang tidak dapat terus bekerja di luar negeri terpaksa harus kembali ke daerah asal. Sebagian PMI yang masih bekerja mengalami pengurangan pendapatan, antara lain karena pemotongan upah dan tidak ada penghasilan tambahan yang diperoleh saat bekerja lembur. Kondisi ini berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan PMI dan keluarganya karena aliran remitansi menjadi berkurang. Remitansi dari PMI ke Indonesia telah mengalami penurunan selama pandemi Covid-19, yaitu mencapai 10,28 persen. Mempertimbangkan kondisi keluarga PMI yang mengalami penurunan remitansi maka kelompok ini perlu mendapat perhatian, terutama terkait dengan jaminan sosial bagi penduduk yang terdampak Covid-19.

Vol. 12 / No. 2 - Desember 2021

Dampak Penerapan Rencana Aksi APEC pada Lima Indikator Ease of Doing Business terhadap Pendirian Usaha di Kawasan APEC

Penulis: Elsya Yunita

Abstrak:
Regulasi usaha yang tidak efisien dapat menghambat pertumbuhan aktivitas usaha. Pada tahun 2009, APEC menetapkan Rencana Aksi Kemudahan Berusaha APEC (Rencana Aksi APEC) sebagai bentuk intervensi untuk mendorong perbaikan regulasi usaha di kawasan anggotanya. Terdapat lima indikator kemudahan berusaha yang menjadi prioritas perbaikan dalam Rencana Aksi APEC, yaitu memulai usaha, perizinan terkait mendirikan bangunan, akses perkreditan, perdagangan lintas negara, dan penegakan kontrak. Penelitian ini menguji bagaimana dampak perbaikan regulasi usaha pada kelima indikator tersebut terhadap pendirian usaha di kawasan APEC, dalam kondisi adanya intervensi berupa penerapan Rencana Aksi APEC. Menggunakan kombinasi fixed effects model, random-effects model, dan random effect – instrumental variable pada data panel 15 ekonomi anggota APEC tahun 2006-2018, hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan perbaikan skor pada lima indikator kemudahan berusaha setelah adanya penerapan Rencana Aksi APEC. Perbaikan regulasi pada indikator memulai usaha memiliki pengaruh paling signifikan terhadap pendirian usaha di kawasan APEC, di mana peningkatan jumlah pendirian usaha di kawasan APEC dipengaruhi secara signifikan oleh penurunan jumlah hari yang dibutuhkan untuk mengurus perizinan memulai usaha. Adapun empat indikator kemudahan berusaha lainnya menunjukkan hubungan yang tidak signifikan terhadap pendirian usaha. Dari hasil penelitian, disarankan agar anggota APEC merancang kebijakan yang memfokuskan pada penyediaan layanan perizinan memulai usaha yang mudah, murah dan cepat. Misalnya dengan mengimplementasikan layanan “one-stop shops” serta mengembangkan layanan berbasis elektronik untuk mempercepat proses perizinan dan meminimalkan biaya yang harus dikeluarkan.

Analisis Kointegrasi Keterbukaan Perdagangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Penulis: Sri Amanda Fitriani

Abstrak:
Arus globalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi hampir seluruh negara di dunia. Setiap negara saat ini melakukan keterbukaan perdagangan untuk menunjang kebutuhan domestik dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pergerakan rasio keterbukaan perdagangan Indonesia cenderung menurun dan rendah, tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonominya. Studi empiris menganalisis hubungan keterbukaan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang telah dilakukan memiliki hasil penelitian yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan keterbukaan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang berdasarkan beberapa indikator keterbukaan perdagangan. Jenis data penelitian adalah data sekunder dalam deret waktu tahunan (time series) dari tahun 1980 sampai tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode Autoregressive Distributed Lag (ARDL). Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan positif dan signifikan antara keterbukaan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka panjang tetapi negatif dalam jangka pendek dari seluruh indikator keterbukaan perdagangan yang digunakan (ekspor ditambah impor dibagi PDB, ekspor dibagi PDB, dan impor dibagi PDB). Dalam jangka panjang terdapat hubungan yang negatif antara Foreign Direct Investment (FDI) dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sedangkan dalam jangka pendek terdapat hubungan positif. Untuk modal manusia memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka panjang, tetapi tidak signifikan dalam jangka pendek. Rekomendasi dari penelitian ini, perlu adanya peningkatan kinerja perdagangan dalam jangka pendek dengan menghidupkan sektor riil dalam negeri, peningkatan pengawasan serta kerja sama dari seluruh stakeholders yang terkait dalam mendukung FDI, dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat kurang mampu untuk menempuh pendidikan tinggi.

Mengukur Persistensi Inflasi: Studi Komparasi Delapan Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Penulis: Setyo Tri Wahyudi

Abstrak:
Inflasi menjadi salah satu variabel penting dalam ekonomi. Setiap pergerakan inflasi akan menyebabkan beberapa perubahan terhadap variabel fundamental ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Oleh karena itu, inflasi menjadi variabel yang seringkali diamati dan diuji, baik secara teoritis maupun empiris. Pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh angka inflasi yang stabil dan kemudian akan berguna untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Menggunakan data inflasi tingkat kabupaten/kota di Jawa Timur, penelitian ini bertujuan untuk mengukur persistensi inflasi di tingkat kabupaten/kota di Jawa Timur. Persistensi inflasi menunjukkan kecepatan tingkat inflasi untuk kembali ke tingkat ekuilibriumnya setelah adanya suatu shock. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis penyebab persistensi di 8 kabupaten/kota di Jawa Timur. Untuk mengukur derajat persisitensi inflasi, penelitian ini menggunakan model univariate autoregressive (AR). Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh temuan bahwa (1) inflasi di 8 kabupaten/kota di Jawa Timur cenderung berfluktuasi sepanjang periode penelitian ini. Inflasi tertinggi berada di Kota Probolinggo, sedangkan yang terendah adalah Kota Madiun. Komoditas penyumbang inflasi terbesar dari kelompok bahan makanan, contohnya telur ayam ras, beras, ayam ras, tomat sayur, bawang merah, dan daging sapi. Kemudian (2) hasil yang diperoleh adalah derajat persistensi inflasi di 8 kabupaten/kota di Jawa Timur masih terbilang tinggi, sehingga memerlukan perhatian dari regulator. Selain itu, persistensi inflasi ini disebabkan oleh tinggi ekspektasi inflasi atau mengarah ke forward looking. Berdasarkan temuan, pemerintah perlu menyusun strategi yang terukur dalam mengendalikan inflasi supaya stabil, seperti mengoptimalkan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Efektivitas Program Bantuan Pangan Nontunai di Kota Yogyakarta

Penulis: Iwan Hermawan

Abstrak:
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bertujuan untuk membantu masyarakat miskin mengakses sebagian pangannya. Namun sayang, berbagai kendala dan tantangan masih jamak ditemukan dalam pelaksanaannya sehingga berpotensi mengurangi manfaat utuh dari adanya BPNT. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan BPNT, khususnya di Kota Yogyakarta sebagai salah satu daerah percontohan BPNT di Indonesia. Untuk menjawabnya, digunakan pendekatan kualitatif dengan dilengkapi data primer dan sekunder. Sumber data primer berasal dari kuesioner berdasarkan perspektif e-Warong dan juga wawancara mendalam dengan narasumber dari Kementerian Sosial, akademisi, dinas sosial, dan lainnya. Sedangkan data sekunder berasal dari publikasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Lembaga Swadaya Masyarakat pemerhati kebijakan publik, Badan Pusat Statistik, Kementerian Sosial, dan Perum Bulog. Selanjutnya secara khusus pendekatan Importance-Performance Analysis (IPA) diaplikasikan guna mengukur karakteristik efektivitas dari pelaksanaan BPNT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan BPNT di Kota Yogyakarta secara umum berjalan efektif namun dengan catatan jika dilihat berdasarkan indikator prinsip 6 T. Dimensi administrasi menjadi dimensi yang belum berperforma baik dibandingkan dimensi lainnya. Apalagi dimensi-dimensi lain yang sudah efektif ternyata masih berpotensi menurun kinerjanya karena berbagai faktor berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan. Berdasarkan temuan tersebut, berbagai rekomendasi kebijakan disarankan, antara lain penyempurnaan pasokan, perbaikan infrastruktur, dan menyempurnakan mekanisme pendataan. Selain itu, saran lainnya adalah menyempurnakan BPNT sesuai karakteristik masyarakat dan wilayah serta meningkatkan intensitas keterlibatan dan kinerja Bulog untuk mendukung BPNT dan urusan pangan nasional.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerapan e-Budgeting dalam Mewujudkan Good Governance di Pemerintah Aceh

Penulis: Almuttaqin

Abstrak:
Otonomi daerah menuntut reformasi birokrasi dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pada era digitalisasi industri 4.0 saat ini, perkembangan sistem informasi dapat dirancang sebagai media pendukung, seperti e-Budgeting yang digunakan oleh Pemerintah Aceh. Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, yang hampir satu dekade sebelumnya selalu terlambat, akhirnya dapat dilakukan tepat waktu pada tahun 2020, dimana e-Budgeting berperan penting terhadap pencapaian tersebut. Namun demikian, Indeks Reformasi Birokrasi yang direalisasikan tidak meningkat dari tahun lalu, sementara Indeks Keterbukaan Informasi Publik bahkan mengalami penurunan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang memengaruhi penerapan e-Budgeting. Populasi penelitian ini merupakan 47 Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) sebagai unit analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner online dan wawancara kepada 67 responden melalui google form. Analisis deskripsi terhadap penerapan e-Budgeting pada SKPA mengindikasikan kinerja yang bagus. Penerapan e-Budgeting dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Aceh mencapai nilai tertinggi pada prinsip efektif dan terendah pada prinsip transparan. Teknik analisis regresi linier berganda digunakan pada tingkat signifikansi 0,05 (α = 5 persen). Hasil uji serempak menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,042 sehingga disimpulkan bahwa setidaknya ada satu variabel bebas memengaruhi variabel terikat. Hasil uji parsial menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,049 dengan nilai konstanta sebesar 3,418 dan koefisien determinasi sebesar 0,437. Hasil penelitian membuktikan bahwa dukungan atasan langsung dan jumlah operator e-Budgeting memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan e-Budgeting, sedangkan pendidikan formal, pengalaman, pelatihan, dan keseimbangan penghasilan dengan beban kerja juga berpengaruh positif namun tidak signifikan.

Implementasi Kebijakan dan Realisasi Rencana Tata Ruang Kec. Garut Kota di Kab. Garut: Studi Analisis Kebijakan

Penulis: Lukmanul Hakim

Abstrak:
Peraturan Daerah terkait Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan payung hukum dalam pembangunan suatu daerah, tetapi kebijakan tersebut terkadang tidak sinkron jika diterapkan di lapangan, sehingga muncul kesenjangan antara kebijakan rencana tata ruang dan realisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dan kesenjangan antara Kebijakan RTRW Kabupaten Garut dengan realisasi, khususnya terkait KPI IPK Sukaregang, Kecamatan Garut Kota. Metode “penelitian kebijakan” (policy research) digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan sinkronisasi antara Kebijakan RTRW dengan kondisi di lapangan dan dengan peraturan perundang-undangan terkait yang dikombinasi dengan pendekatan Importance Performance Analysis (IPA) untuk mengetahui tingkat kesenjangan antara Kebijakan dan realisasi. Berdasarkan hasil analisis, arahan pola ruang RTRW Kabupaten Garut terkait Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Garut Kota belum didasarkan pada peraturan dan perundangan serta kondisi di lapangan, sehingga terjadi ketidaksinkronan dalam perencanaan. Demikian juga dengan arahan kebijakan rencana tata ruang dengan kondisi aktual dilapangan terjadi kesenjangan sebesar 42 persen. Agar kebijakan rencana tata ruang dapat berjalan efektif, maka Perda RTRW yang ada perlu dilakukan peninjauan kembali (PK) untuk selanjutnya dilakukan revisi yang didasarkan kepada peraturan dan perundangan yang terkait serta kondisi aktual di lapangan.

Vol. 12 / No. 1 - Juni 2021

Liberalisasi Perdagangan, Liberalisasi Penanaman Modal Asing, dan Ketimpangan Upah di Indonesia

Penulis: Astriyany

Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari kembali hubungan antara liberalisasi perdagangan, liberalisasi penanaman modal asing (PMA), dan ketimpangan upah di Indonesia antara pekerja berkemampuan tinggi dan pekerja berkemampuan rendah dengan mempertimbangkan teori perdagangan internasional yaitu Heckscher-Ohlin-Samuelson model dan teori tenaga kerja yaitu teori Human Capital. Panel data berasal dari data terbaru survei angkatan kerja nasional (SAKERNAS) antara tahun 2015 dan 2017 yang digunakan untuk mengestimasi pekerja berdasarkan jenis kelamin, umur, status perkawinan, gaji per jam, tingkat pendidikan dan klasifikasi industri. Ketimpangan upah diukur menggunakan dua tahap metode estimasi. Di metode tahap pertama, dengan menggunakan data SAKERNAS di level individu, data upah diregresi menggunakan karakteristik pekerja untuk mendapatkan estimasi koefisien ketimpangan upah yang diinginkan yaitu untuk pekerja berkemampuan tinggi dan pekerja berkemampuan rendah. Di metode tahap kedua, hasil koefisien dari metode tahap pertama digunakan sebagai variabel terikat untuk kemudian diregresikan dengan nominal tarif sebagai proksi atau representasi dari liberalisasi perdagangan dan PMA inflow sebagai proksi dari liberalisasi PMA. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa liberalisasi perdagangan dan liberalisasi PMA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan upah untuk pekerja yang berkemampuan rendah, sedangkan untuk ketimpangan upah pekerja berkemampuan tinggi terdapat hubungan yang positif dan linier. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan menurunkan ketimpangan upah antara pekerja berkemampuan tinggi dan pekerja berkemampuan rendah yang linier dengan HOS model dan liberalisasi PMA menaikkan upah untuk pekerja berkemampuan tinggi yang linier dengan teori Human Capital.

Hubungan antara Penanaman Modal Asing di Indonesia dan Perdagangan Intraindustri dengan Jepang, R.R. Tiongkok, dan ASEAN-9

Penulis: Suhaila Marisa

Abstrak:
Beberapa negara mencoba untuk lebih terlibat dalam perdagangan internasional untuk menjadi bagian dari jaringan global. Investasi asing dipercaya merupakan salah satu cara untuk meningkatkan skala ekonomi dari suatu negara. Oleh karena itu, negara berkembang seperti Indonesia mencoba untuk menarik lebih banyak penanaman modal asing (PMA). Tujuan utama PMA biasanya adalah berorientasi ekspor dan ingin bersaing di pasar global. Perdagangan intraindustri mengukur ekspor dan impor dalam satu kategori industri. Indeks perdagangan intraindustri yang mempunyai nilai tinggi berarti suatu negara memiliki integrasi yang kuat dengan negara mitra. Kajian ini mencoba menganalisis hubungan antara PMA sektor manufaktur di Indonesia dan bilateral perdagangan intraindustri antara Indonesia dengan masing-masing Jepang, China, dan ASEAN-9, khususnya pada level industri. Metode dari penelitian ini menggunakan Fixed Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterkaitan antara PMA dan perdagangan intraindustri hanya signifikan pada industri tertentu. Dalam kasus Indonesia dan Jepang, PMA pada industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain memiliki korelasi tertinggi dengan perdagangan intraindustri. Sedangkan untuk kasus Indonesia dan China, PMA pada industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya menunjukkan hubungan yang paling tinggi dengan perdagangan intraindustri. Dalam kasus Indonesia dan ASEAN-9, hubungan tertinggi antara PMA dan perdagangan intraindustri adalah pada industri tekstil. Hubungan PMA dan perdagangan intraindustri berbeda antarlokasi dan industri.

Dampak Kebijakan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit terhadap Permintaan CPO pada Industri Hilir

Penulis: Bambang Irawan

Abstrak:
Industri minyak sawit Indonesia memiliki peran penting bagi perekonomian nasional sebagai penghasil devisa dan penyedia lapangan kerja serta sumber pendapatan rumah tangga. Dalam pengembangan industri sawit ini, Indonesia hanya menekankan pada ekspor CPO sehingga nilai tambah yang diperoleh masih rendah. Konsumsi CPO domestik hanya sekitar 30 persen, sedangkan 70 persen lainnya diekspor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari kebijakan hilirisasi pemerintah terhadap konsumsi CPO pada industri hilir. Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model pada data panel dari industri-industri hilir CPO dengan periode tahun penelitian 2000-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi dan kebijakan bea keluar tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap konsumsi CPO domestik. Sementara jumlah perusahaan dan harga CPO internasional mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan, sedangkan gap harga dan output produksi tahun sebelumnya berpengaruh negatif signifikan terhadap konsumsi CPO pada industri hilir. Industri yang berpengaruh signifikan dalam menyerap CPO domestik adalah industri minyak goreng kelapa sawit, industri ransum makanan hewan, industri oleokimia dasar dan biodiesel serta industri minyak makan dan lemak nabati lainnya. Sedangkan industri minyak goreng kelapa dan industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga tidak berpengaruh secara signifikan. Dari hasil penelitian ini disarankan kebijakan hilirisasi harus dibarengi oleh percepatan pembangunan infrastruktur dan ketersediaan energi yang memadai sehingga tidak menghambat produksi dan juga kelancaran logistik.

Revitalisasi Lumbung Pangan Masyarakat untuk Mendukung Ketahanan Pangan Masyarakat dan Nasional

Penulis: Putri Wulansari

Abstrak:
Pasca diterapkannya kebijakan revolusi hijau serta keberadaan Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai lembaga yang berperan menjaga kestabilan pangan, lumbung pangan masyarakat telah kehilangan eksistensinya. Dampak dari berkurangnya eksistensi lumbung pangan masyarakat tersebut dalam jangka panjang justru menyebabkan ketidakstabilan pangan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri, penggunaan pupuk anorganik yang menyebabkan kesuburan lahan menurun sehingga menyebabkan hasil panen berkurang, terjadinya alih fungsi Bulog dari lembaga pemerintah menjadi BUMN/Perum, dan terjadinya peningkatan permintaan pangan yang disebabkan oleh peningkatan penduduk yang tidak sebanding dengan persediaan pangan yang ada. Tulisan ini bertujuan menggali lebih dalam tentang penguatan ketahanan pangan melalui modernisasi lumbung pangan yang bertolak dari kearifan lokal masyarakat Indonesia dan sejauh mana modernisasi lumbung pangan dapat menjadi solusi dalam mengatasi rawan pangan akibat belum tercapainya ketahanan pangan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif berbasis data literatur, membahas alternatif konsep untuk merevitalisasi lumbung pangan masyarakat dalam upaya menjaga kestabilan ketahanan pangan masyarakat dan nasional. Konsep yang ditawarkan adalah memodernisasi lumbung pangan masyarakat baik dari segi pengelolaan bahan pangan yang disimpan, maupun aspek manajerial pengelolaan lumbung pangan masyarakat. Selain itu, perlu pengembangan kerja sama untuk bersinergi antar beberapa lumbung pangan masyarakat yang berdekatan dengan masyarakat sehingga cakupan wilayah kerjanya menjadi lebih luas.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dan Upah Riil: Analisis Tingkat Provinsi di Indonesia

Penulis: Siti Rogayah

Abstrak:
Studi ini menganalisis hubungan antara dua aspek penting bagi pembangunan ekonomi, yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP) dan tingkat upah riil per jam di Indonesia. Dengan menggunakan metode regresi data panel GLS-efek acak pada data Sakernas, Susenas, dan PDRB dalam kurun waktu 2002-2018 di 30 provinsi, ditemukan bahwa peningkatan TPAKP di Indonesia justru menyebabkan tingkat upah rill per jam menurun. Hal ini diduga terjadi karena mayoritas pekerja perempuan di Indonesia bekerja pada lapangan usaha yang memiliki tingkat produktivitas rendah sehingga membuat garis pasokan pekerja pada kurva penawaran tenaga kerja dan upah riil bergeser ke arah kanan yang bermakna terjadinya pergeseran titik upah rill ke tingkat yang lebih rendah. Penurunan tingkat upah riil per jam ini dialami baik oleh para pekerja perempuan maupun para pekerja laki-laki. Berdasarkan hasil temuan ini, maka studi ini merekomendasikan agar usaha peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan sebaiknya diikuti dengan ragam pekerjaan yang lebih bermutu bagi mereka. Selain itu, diperlukan suatu kebijakan untuk mendorong terciptanya kesempatan kerja yang lebih luas bagi para perempuan khususnya pada lapangan usaha dengan tingkat produktivitas yang tinggi, dan suatu kebijakan guna menghilangkan pelbagai hambatan kerja, baik berupa hambatan domestik maupun eksternal, yang kiranya dapat menghambat kesempatan masuknya para perempuan ke pasar tenaga kerja.

Apakah Pemilihan Kepala Daerah Memengaruhi Pola Migrasi Keluar? Bukti Empiris di Indonesia

Penulis: Diana Sartika

Abstrak:
Perbedaan pola migrasi antardaerah menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan, salah satunya dari sisi fasilitas serta penyediaan barang dan layanan dasar. Desentralisasi merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk mengurangi kesenjangan dan mempercepat proses pemerataan pembangunan daerah, di antaranya melalui desentralisasi politik yaitu pemilihan langsung kepala daerah (pilkada). Kepala daerah terpilih diharapkan dapat menghasilkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakatnya. Oleh karena itu, akan ada perubahan arah kebijakan terkait fasilitas dan penyediaan layanan dasar dari pemerintah daerah. Hal ini akan menyebabkan pola migrasi yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat pola migrasi keluar antardaerah pada saat pelaksanaan pilkada di Indonesia menggunakan data migrasi per semester tahun 2014-2018 dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri pada 514 kabupaten/kota. Sepanjang tahun pengamatan, hasil regresi menunjukkan bahwa ada efek antisipasi dan efek lag yang kuat dari pilkada pada arus migrasi keluar. Hasil estimasi menggunakan model panel fixed effect menunjukkan bahwa waktu pelaksanaan pilkada dapat menurunkan arus migrasi keluar pada daerah yang melaksanakan pilkada sebesar 0,01 persen, karena adanya efek antisipasi masyarakat terhadap arah kebijakan baru dari calon kepala daerah dan masyarakat cenderung untuk melakukan wait and see. Hasil estimasi juga menunjukkan bahwa terdapat efek lag yang kuat sebesar 0,02 persen. Hasil ini mengindikasikan bahwa arah kebijakan baru di daerah dapat menjadi insentif untuk menetap atau menunda waktu bermigrasi bagi potensial migran, sehingga menurunkan arus migrasi keluar, setidaknya pada short run.

Vol. 11 / No. 2 - Desember 2020

RCEP dari Perspektif Indonesia: Menguji Faktor Kedekatan Pembangunan sebagai Strategi Peningkatan Ekspor

Penulis: Edy Can

Abstrak:
Indonesia dan 15 negara lainnya sedang bernegosiasi tentang Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) sejak tahun 2013 hingga penelitian ini ditulis. Ini adalah perjanjian perdagangan bebas yang dianggap berbeda dengan yang telah ada sebelum-sebelumnya di Kawasan Asia Pasifik. RCEP akan menghapus tarif dan hambatan nontarif semua perdagangan barang secara substansial serta menghapus secara substansial pembatasan dana atau tindakan diskriminatif sektor jasa. Penelitian ini menguji faktor-faktor kedekatan pembangunan (development proximity) sebagai strategi untuk meningkatkan ekspor di pasar RCEP dengan Model Gravitasi. Model estimasi yang dipergunakan adalah Random Effect Generalized Least Squared dan Prais-Winsten dengan Panels Standard Corrected Errors. Hasil dari estimasi koefisien kemudian dipakai untuk mengetahui ruang pertumbuhan perdagangan dengan menggunakan rasio potensi perdagangan. Hasil dari model estimasi menunjukkan PDB per kapita, tingkat kesamaan PDB per kapita, jarak geografis dan investasi berpengaruh terhadap ekspor Indonesia. Indonesia mempunyai ruang pertumbuhan ekspor di tujuh dari 14 negara di RCEP. Nilai rasio potensi perdagangan tertinggi di pasar RCEP adalah Selandia Baru, Thailand, Australia, Filipina, Korea Selatan, Kamboja, dan Malaysia. Di sektor pertanian, Indonesia mempunyai potensi ekspor dengan delapan dari 14 negara yang tergabung dalam RCEP. Delapan negara tersebut yakni Australia, Kamboja, Laos, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Korea Selatan, dan Thailand. Sementara di sektor manufaktur, Indonesia mempunyai potensi ekspor dengan enam dari 14 negara. Keenam negara tersebut yakni Australia, Kamboja, Selandia Baru, Singapura, Filipina, dan Thailand. Ini artinya Indonesia mempunyai ruang pertumbuhan ekspor yang lebih baik di sektor pertanian dibandingkan dengan sektor manufaktur.

Potensi Penurunan Pajak dan Strategi Kebijakan Pajak untuk Mengantisipasi Dampak Pandemi Covid-19: Perspektif Ketahanan Nasional

Penulis: Warsito

Abstrak:
Indonesia dan 15 negara lainnya sedang bernegosiasi tentang Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) sejak tahun 2013 hingga penelitian ini ditulis. Ini adalah perjanjian perdagangan bebas yang dianggap berbeda dengan yang telah ada sebelum-sebelumnya di Kawasan Asia Pasifik. RCEP akan menghapus tarif dan hambatan nontarif semua perdagangan barang secara substansial serta menghapus secara substansial pembatasan dana atau tindakan diskriminatif sektor jasa. Penelitian ini menguji faktor-faktor kedekatan pembangunan (development proximity) sebagai strategi untuk meningkatkan ekspor di pasar RCEP dengan Model Gravitasi. Model estimasi yang dipergunakan adalah Random Effect Generalized Least Squared dan Prais-Winsten dengan Panels Standard Corrected Errors. Hasil dari estimasi koefisien kemudian dipakai untuk mengetahui ruang pertumbuhan perdagangan dengan menggunakan rasio potensi perdagangan. Hasil dari model estimasi menunjukkan PDB per kapita, tingkat kesamaan PDB per kapita, jarak geografis dan investasi berpengaruh terhadap ekspor Indonesia. Indonesia mempunyai ruang pertumbuhan ekspor di tujuh dari 14 negara di RCEP. Nilai rasio potensi perdagangan tertinggi di pasar RCEP adalah Selandia Baru, Thailand, Australia, Filipina, Korea Selatan, Kamboja, dan Malaysia. Di sektor pertanian, Indonesia mempunyai potensi ekspor dengan delapan dari 14 negara yang tergabung dalam RCEP. Delapan negara tersebut yakni Australia, Kamboja, Laos, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Korea Selatan, dan Thailand. Sementara di sektor manufaktur, Indonesia mempunyai potensi ekspor dengan enam dari 14 negara. Keenam negara tersebut yakni Australia, Kamboja, Selandia Baru, Singapura, Filipina, dan Thailand. Ini artinya Indonesia mempunyai ruang pertumbuhan ekspor yang lebih baik di sektor pertanian dibandingkan dengan sektor manufaktur.

Pengaruh Aglomerasi terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Industri Pengolahan di Pulau Jawa Tahun 2005, 2010, dan 2015

Penulis: Christiana Ari Sabatina

Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi pengaruh aglomerasi terhadap produktivitas tenaga kerja industri pengolahan dengan mempertimbangkan adanya dependensi/keterkaitan spasial (spatial dependence) untuk 110 kabupaten/kota di Pulau Jawa pada tahun 2005, 2010, 2015, dan 2005-2010-2015. Estimasi dilakukan pada data cross section dengan menggunakan metode ordinary least square (OLS) dan ekonometrika spasial. Hasil estimasi menunjukkan bahwa terjadi hubungan nonlinier antara produktivitas tenaga kerja industri pengolahan dengan aglomerasi dalam bentuk kurva U terbalik. Peningkatan aglomerasi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja industri pengolahan, namun kenaikan produktivitas tersebut semakin lama akan mengecil (increasing but diminishing) seiring dengan peningkatan kepadatan tenaga kerja industri pengolahan sebagai ukuran dari aglomerasi. Ketika disimulasikan nilai titik kritis aglomerasi pada kondisi di mana kenaikan kepadatan tenaga kerja sebesar 1 orang/ha hanya akan meningkatkan sebesar kurang dari (<) Rp1.000/orang maka dapat diketahui bahwa Kota Jakarta Utara pada tahun 2005 sudah melewati titik kritis, sementara wilayah lainnya masih berada di bawah titik kritis. Penggunaan estimator maximum likelihood dalam mengestimasi Model Spasial belum konsisten menunjukkan pengaruh terhadap hubungan dampak aglomerasi dan produktivitas tenaga kerja industri pengolahan. Terjadi pula efek curahan (spillover) spasial antarkabupaten/kota di Pulau Jawa pada tahun 2005 dan gabungan ketiga tahun (2005-2010-2015) berupa efek curahan (spillover) produktivitas tenaga kerja dari wilayah yang bertetangga serta dependensi/keterkaitan spasial (spatial dependence) pada error. Sementara itu, parameter kepadatan outputmenunjukkan hasil yang positif sehingga dapat menunjukkan bahwa aglomerasi menyebabkan eksternalitas positif terhadap outputper luas wilayah di Pulau Jawa.

Apakah Keberadaan Mass Rapid Transit Berdampak terhadap Transjakarta? Studi Kasus Transportasi Publik di DKI Jakarta

Penulis: Salafi Nugrahani

Abstrak:
Sejak tahun 2004 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengoperasikan moda transportasi publik Transjakarta dan mulai mengoperasikan moda transportasi publik baru berupa Mass Rapid Transit (MRT) pada tahun 2019. Akan tetapi, keberadaan kedua moda masih menyisakan beberapa tantangan dalam penataannya. Saat ini, sebagian wilayah operasional Transjakarta bersinggungan dengan wilayah operasional MRT dalam lingkup area yang sama. Selain itu, penataan moda Transjakarta juga masih terkendala integrasi fisik dengan moda baru MRT karena hanya dua halte Transjakarta yang memiliki aksesibilitas dan konektivitas langsung dengan stasiun MRT dalam satu kawasan transit. Penelitian ini bertujuan melihat hubungan jumlah penumpang Transjakarta terhadap keberadaan moda baru MRT meski saat ini Transjakarta masih terkendala integrasi fisik dengan MRT. Penelitian ini juga bertujuan melihat hubungan komplementer ketika terjadi kenaikan harga tiket MRT terhadap penurunan jumlah penumpang Transjakarta melalui pendekatan elastisitas harga silang. Pengujian hubungan tersebut dilakukan menggunakan data harian di tingkat halte melalui metode regresi data panel dengan pendekatan Model Fixed Effect. Hasil estimasi menunjukkan bahwa keberadaan MRT berhubungan dengan peningkatan jumlah penumpang Transjakarta sebesar 36,5 persen pada halte Transjakarta yang berada dalam radius 250 meter terhadap stasiun MRT. Namun, penelitian ini belum menemukan cukup bukti adanya hubungan komplementer terkait kenaikan harga tiket MRT terhadap penurunan jumlah penumpang Transjakarta.

Hubungan Kepadatan Koperasi dan Keputusan Mengakses Pembiayaan Koperasi

Penulis: Nopitasari

Abstrak:
Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan yang dapat memberikan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang masih terkendala masalah modal. Banyaknya jumlah UMKM yang terkendala masalah pembiayaan mengindikasikan terdapat banyaknya permintaan akan pembiayaan namun belum diimbangi dengan jumah koperasi yang dapat memberikan pembiayaan kepada UMKM. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, saat ini sebaran koperasi belum merata ke setiap wilayah Indonesia sehingga banyak rumah tangga yang terkendala aksesiblitas untuk mengakses pembiayaan koperasi. Pada penelitian ini aksesibilitas koperasi diproksikan dengan kepadatan koperasi. Pada penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hubungan antara kepadatan koperasi terhadap keputusan mengakses pembiayaan koperasi dengan data Susenas Maret 2018 dan sampel sebanyak 283.478 rumah tangga. Dengan mengidentifikasi hubungan tersebut, dapat diketahui apakah koperasi masih menjadi salah satu alternatif pilihan pembiayaan atau bukan. Berdasarkan hasil regresi Multinomial Logit menunjukkan bahwa kepadatan koperasi mempunyai hubungan terhadap keputusan rumah tangga mengakses pembiayaan di koperasi. Kepadatan koperasi meningkatkan keputusan mengakses pembiayaan pada rumah tangga di koperasi. Bertambahnya jumlah koperasi akan meningkatkan inklusi keuangan sehingga dapat membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman. Pemerintah perlu melakukan program penumbuhan koperasi di Indonesia dalam rangka peningkatan inklusi keuangan. Namun kepadatan koperasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan rumah tangga mengakses pembiayaan di selain koperasi, sehingga program penumbuhan koperasi sebaiknya dilakukan pada daerah yang belum terdapat lembaga keuangan pada daerah tersebut.

Vol. 11 / No. 1 - Juni 2020

Dampak Demokrasi terhadap Perdagangan di Negara-Negara Berpendapatan Menengah dan Tinggi Asia

Penulis: Nathania Riris Michico Tambunan

Abstrak:
Sistem demokrasi menjadi salah satu jalan untuk mendukung terjadinya perdagangan antara negara satu dengan lainnya. Peningkatan perdagangan internasional berkontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, beberapa pihak mengklaim bahwa demokrasi dianggap menghambat atau bahkan dapat mengancam suatu aliran perdagangan. Dinamika dari situasi tersebut semakin terlihat jelas ketika melibatkan negara-negara berpendapatan menengah dan tinggi. Studi ini bertujuan untuk mengetahui apakah demokrasi berdampak pada perdagangan, khususnya di Asia. Dengan menggunakan Model Gravitasi, studi ini difokuskan pada 11 negara yang dibagi berdasarkan pendapatan dari tahun 2009 hingga 2018. Negara berpendapatan tinggi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan Brunei Darussalam, dan negara berpendapatan menengah adalah Tiongkok, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Pakistan, dan India. Berdasarkan pendekatan melalui metode regresi data panel, hasil penelitian ini menemukan bahwa interaksi antara demokrasi dan negara-negara di Asia memengaruhi perdagangan secara signifikan. Namun, ditemukan pula bahwa perdagangan di negaranegara berpenghasilan tinggi tidak terpengaruh oleh demokrasi, sedangkan perdagangan di negara-negara berpenghasilan rendah sangat dipengaruhi oleh demokrasi.

Potensi, Peran Pemerintah, dan Tantangan dalam Pengembangan E-Commerce di Indonesia

Penulis: RAIS AGIL BAHTIAR, S. S., M.Si.

Abstrak:
E-commerce merupakan salah satu bentuk kemajuan yang muncul dari pesatnya perkembangan internet dan menjadi tren di dunia selama sepuluh tahun terakhir. Di Indonesia, angka penggunaan situs belanja online dan transaksi toko online cenderung meningkat meskipun infrastruktur dan regulasinya masih tertinggal. Hal ini merupakan peluang besar dan membutuhkan kebijakan yang komprehensif guna dapat mengembangkan dan memanfaatkan aktivitas digitalisasi ekonomi secara optimal. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis (a) potensi dari penerapan e-commerce terhadap pertumbuhan ekonomi, (b) peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan aktivitas e-commerce, dan (c) tantangan yang perlu diatasi agar mampu memaksimalkan potensi dari aktivitas e-commerce dalam ekonomi nasional. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode tinjauan literatur. Hasil temuan menunjukkan bahwa praktik e-commerce mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena dapat menghemat biaya transaksi, menghilangkan batasan ruang dan waktu, mengurangi biaya pengiriman, meminimalkan hambatan transportasi, memudahkan komunikasi penjual dan pembeli, dan mengurangi biaya periklanan dan transportasi. Di sisi lain, pemerintah berperan penting untuk melaksanakan enam strategi agar mampu mendorong praktik ekonomi digital, yaitu pembangunan pengetahuan, penyebaran pengetahuan, subsidi, mobilisasi, pengarahan inovasi, dan penetapan standar. Sedangkan tantangan dalam rangka pengembangan aktivitas e-commerce adalah keamanan dan perlindungan konsumen, logistik dan infrastruktur, serta perpajakan terkait transaksi e-commerce.

Membangun Skema Ekolabel Perikanan Nasional sebagai Wujud Perlindungan terhadap Hak Nelayan dan Sumber Daya Perikanan

Penulis: Andre Notohamijoyo

Abstrak:
World Bank dan FAO menyatakan bahwa sejak tahun 2006 sebesar 75 persen sumber daya perikanan global mengalami ancaman deplesi atau penurunan stok akibat praktik penangkapan yang berlebihan dan merusak lingkungan. Indonesia juga menghadapi hal serupa di mana kelestarian sumber daya perikanan terancam akibat praktik penangkapan berlebih, merusak, dan ilegal. Kondisi tersebut mendorong dilakukannya mekanisme pengendalian produksi dan konsumsi berkelanjutan melalui ecolabelling. Namun demikian penerapan sistem sertifikasi tersebut di negara berkembang menemui banyak kendala. Minimnya perlindungan terhadap hak nelayan menjadi salah satu masalah utama ekolabel perikanan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bobot kepentingan dan prioritas masing-masing skema ekolabel yang efektif mendorong pengelolaan perikanan yang lestari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixed method dengan metode Delphi berbasis purposive sampling serta metode Analytic Hierarcy Process (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema ekolabel nasional menjadi prioritas pilihan stakeholder termasuk nelayan kecil di Indonesia. Kepercayaan stakeholder terhadap skema ekolabel perikanan nasional menjadi modal dasar dalam penyusunannya. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu segera melakukan inisiasi skema ekolabel perikanan tersebut. Tantangan lainnya adalah bagaimana mengembangkan ekolabel perikanan nasional sebagai sebuah merek produk perikanan yang berkelanjutan dan mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan.

Faktor-Faktor Penentu Konversi Luas Lahan Sawah di Jawa dan Sumatera

Penulis: Lusia Tri Harjanti

Abstrak:
Konversi lahan sawah di Indonesia yang selalu meningkat setiap tahun bisa mengancam ketahanan pangan nasional dan swasembada pangan. Pemerintah perlu melakukan tindakan yang nyata dan signifikan untuk menanggulangi isu tersebut. Salah satu langkah awal untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengidentifikasi faktor-faktor pendorong konversi lahan sawah yang terjadi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera sebagai lumbung padi nasional. Oleh karena itu, dengan menggunakan data panel dari 256 kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Sumatera pada periode tahun 2010-2017, penelitian ini menganalisa faktor-faktor penentu konversi lahan sawah di Jawa dan Sumatera. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa faktor-faktor utama yang memengaruhi konversi lahan sawah di Jawa adalah PDRB di sektor pertanian, PDRB di sektor jasa, dan kepadatan penduduk. Sebaliknya, PDRB di sektor jasa tidak berpengaruh terhadap perubahan luas lahan sawah di Sumatera, melainkan PDRB di sektor industri memberikan dampak terhadap konversi lahan sawah di Sumatera. Faktor-faktor lain yang memengaruhi konversi lahan sawah di Sumatera adalah PDRB di sektor pertanian dan kepadatan penduduk. Analisis geospasial juga digunakan di dalam penelitian ini. Berdasarkan analisis geospasial, perubahan lahan sawah di Pulau Jawa didominasi menjadi area pemukiman, sedangkan sebagian besar perubahan sawah di Sumatera berubah menjadi area tanaman yang diduga adalah kelapa sawit. Kelapa sawit berkembang diduga karena pertumbuhan industri minyak kelapa sawit di Sumatera.

Determinan Ketergantungan Impor Beras di Indonesia

Penulis: Sahrul Paipan

Abstrak:
Beras merupakan kebutuhan pokok utama bagi penduduk Indonesia, namun pemerintah cenderung mencukupi kelebihan kebutuhan permintaan beras dengan impor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan ketergantungan impor beras di Indonesia periode tahun 1992-2017. Model ECM digunakan untuk menjawab tujuan tersebut, baik melihat pengaruhnya dalam jangka pendek maupun jangka panjang antara variabel bebas terhadap impor beras. Data sekunder bersumber dari World Bank, FAO dan BPS. Hasil penelitian menunjukkan dalam jangka panjang produksi beras tidak memengaruhi impor beras, namun dalam jangka pendek menjadi signifikan dan positif. Konsumsi beras, apresiasi rupiah, cadangan devisa, dan harga beras domestik berhubungan positif dan signifikan memengaruhi impor beras dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Di sisi lain, PDB memengaruhi impor beras dan harga relatif tidak signifikan memengaruhi impor beras, baik dalam jangka jangka pendek maupun panjang. Impor beras terjadi disebabkan karena kurang maksimal Bulog menyerap beras petani dan meningkatnya konsumsi beras. Pemerintah diharapkan mampu menyerap surplus beras yang dimiliki petani dengan menjalin kerja sama langsung. Sementara itu, masyarakat juga diharapkan mendukung kebijakan diversifikasi pangan dengan mengkonsumsi aneka ragam pangan dan pangan bergizi.

Dampak Sektor Pariwisata terhadap Penerimaan Daerah di Kabupaten Belitung

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Abstrak:
Beberapa tahun terakhir pariwisata menjadi salah satu sektor ekonomi yang penting sebagai sumber penerimaan daerah. Pemerintah daerah yang mampu mengelola objek pariwisata dengan baik akan memiliki peluang lebih besar dalam meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD). Kabupaten Belitung menjadi salah satu daerah yang memiliki sumber penerimaan utama dari sektor pariwisata yang semakin terkenal sejak adanya film Laskar Pelangi. Namun demikian, tantangannya tidak mudah untuk mengembangkan sektor pariwisata agar tetap memberikan kontribusi yang tinggi terhadap proporsi pada penerimaan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah dan perkembangan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Belitung. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menjawab penelitian tersebut. Data primer diperoleh melalui diskusi dan focus group discussion (FGD) terhadap stakeholders terkait, sedangkan data sekunder bersumber dari berbagai terbitan yang terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Kabupaten Belitung cenderung meningkat. Dampak langsung terhadap PAD diperoleh dari pembangunan hotel, restoran dan pengadaan transportasi. Sedangkan dampak tidak langsung diperoleh dari berbagai penerimaan pajak (hotel dan restoran) dan retribusi dari kegiatan pariwisata yang dilakukan para wisatawan. Namun apabila dilihat secara total dari pendapatan daerah, kontribusi penerimaan dari sektor pariwisata tersebut dinilai masih belum signifikan. Beberapa poin yang perlu diperhatikan guna mengoptimalkan penerimaan dari sektor pariwisata di Kabupaten Belitung adalah mengatasi keterbatasan sarana pendukung objek pariwisata, mendorong kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) pariwisata, dan mendorong promosi pariwisata yang lebih intensif.

Vol. 10 / No. 2 - Desember 2019

Aglomerasi dan Penentuan Lokasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia

Penulis: Agustina

Abstrak:
Penanaman modal asing (PMA) dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, bahkan di negara-negara berkembang. PMA dapat menyediakan sumber daya keuangan, transfer teknologi, meningkatkan praktik dan keterampilan organisasi dan manajerial, dan memberikan akses ke pasar internasional. Pemerintah Indonesia telah menyadari bahwa PMA dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi negara. Paper ini bertujuan untuk mengukur kepentingan relatif dari berbagai jenis aglomerasi untuk penentuan lokasi PMA di sektor manufaktur di Indonesia. Data ini dianalisis dengan model multinomial logit di mana variabel dependen adalah pilihan lokasi. Paper ini meneliti faktor-faktor penentu PMA baru (greenfield) di sektor manufaktur di Pulau Jawa, Indonesia. Penelitian ini menggunakan data tingkat mikro dari izin prinsip yang tidak dipublikasikan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia (BKPM). Penelitian ini menguji dari 23 kabupaten di Pulau Jawa yang menerima PMA di sektor manufaktur dalam lima tahun terakhir. Hasil dari temuan ekonomi agglomerasi (baik milik asing dan perusahaan domestik) menunjukkan dampak yang signifikan dan positif namun kecil. Variabel-variabel lain, termasuk fasilitas, dan kondisi pasar tenaga kerja-secara anomali dengan upah minimum yang lebih tinggi-menunjukan hasil yang lebih penting dibandingkan aglomerasi. Karena efek aglomerasi yang kecil, hal ini berarti bahwa ekonomi aglomerasi bukanlah faktor penentu dalam menarik PMA. Investor asing yang baru tidak hanya mencari kabupaten di mana pabrik asing atau domestik telah berada tetapi juga mempertimbangkan hal-hal lain seperti kepadatan jalan dan ketersediaan tenaga kerja.

Bagaimana Kepercayaan Konsumen Memengaruhi Wealth Effect Pasar Perumahan dan Pasar Saham terhadap Konsumsi? Bukti Empiris dari Negara-Negara Asia

Penulis: Heru Santoso

Abstrak:
Studi ini mengeksplorasi pengaruh kepercayaan konsumen terhadap wealth effect dari pasar perumahan dan pasar saham terhadap tingkat konsumsi di 10 negara Asia. Studi ini menggunakan data triwulanan dari kuartal pertama tahun 2010 hingga kuartal keempat tahun 2017 dan menggunakan metode panel Fully Modified Ordinary Least Square (FMOLS) untuk melihat hubungan jangka panjang antar variabel. Hasil studi menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen berpengaruh terhadap wealth effect dari pasar perumahan dan pasar saham terhadap tingkat konsumsi. Secara rinci, interaksi dari kepercayaan konsumen dan wealth effect dari pasar perumahan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap tingkat konsumsi, berbeda dengan wealth effect dari pasar perumahan yang sebelumnya tidak signifikan terhadap tingkat konsumsi. Di lain sisi, interaksi antara kepercayaan konsumen dan wealth effect dari pasar saham memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap tingkat konsumsi, berbeda dengan wealth effect dari pasar saham yang sebelumnya positif dan signifikan terhadap tingkat konsumsi. Selain itu, hasil studi ini juga menunjukkan bahwa (1) negara-negara dengan perkembangan sektor keuangan yang lebih tinggi memiliki wealth effect dari pasar perumahan dan pasar saham yang lebih kuat dibandingkan negara-negara dengan perkembangan sektor keuangan yang lebih rendah dan (2) negara-negara dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi memiliki wealth effect dari pasar perumahan dan pasar saham yang lebih kuat dibandingkan negara-negara dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah.

Daya Saing, Ekuivalen Tarif, dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Permintaan Ekspor Minyak Sawit Indonesia di Negara OKI

Penulis: Ghina Saarah Nibras

Abstrak:
Indonesia merupakan negara pengekspor minyak sawit terbesar di dunia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, minyak sawit Indonesia dihadapi oleh beberapa hambatan. Oleh karena itu, Indonesia diharapkan mampu melakukan diversifikasi pasar, salah satunya dengan menjadikan negara anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI) sebagai negara tujuan ekspornya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana daya saing, besarnya ekuivalen tarif, dan faktor-faktor yang memengaruhi permintaan ekspor minyak sawit Indonesia di 28 negara OKI. Metode yang digunakan adalah Export Products Dynamics (EPD) dan regresi data panel. Metode analisis untuk mengestimasi ekuivalen tarif adalah model gravity. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit Indonesia memiliki daya saing yang cukup kuat pada 15 negara OKI. Sedangkan, minyak sawit Indonesia pada 13 negara OKI lainnya menempati posisi falling star, lost opportunity, dan retreat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adanya beberapa negara OKI yang juga merupakan produsen dari minyak sawit, serta adanya kompetitor di negara tujuan. Hasil estimasi menggunakan metode regresi data panel menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita negara importir, jarak ekonomi, harga ekspor, populasi, dan nilai tukar riil berpengaruh signifikan terhadap volume ekspor minyak sawit Indonesia ke negara OKI. Penelitian ini juga menemukan bahwa negara OKI memberlakukan hambatan nontarif terhadap minyak sawit Indonesia walaupun besarannya relatif rendah. Nilai ekuivalen tarif impor tertinggi dikenakan oleh negara Benin sebesar 19,67.

Analisis Spasial Produktivitas Setengah Penganggur di Indonesia Tahun 2017: Perbandingan dengan Sektor Primer

Penulis: Kadek Aris Prasetya

Abstrak:
Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang tinggi, sehingga jumlah angkatan kerjanya juga tinggi. Namun apabila kualitas dari angkatan kerja tersebut rendah, maka hanya akan menimbulkan masalah dalam integrasi struktur ekonomi. Kualitas tenaga kerja daerah dapat diukur dengan nilai produktivitas pekerja. Salah satu faktor yang digunakan untuk melihat produktivitas pekerja adalah tingkat pekerja setengah menganggur khususnya pada sektor primer. Dalam menganalisis pekerja setengah menganggur terdapat kemungkinan adanya keterkaitan antarprovinsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi produktivitas pekerja setengah menganggur, baik efek langsung maupun tidak langsung serta perbandingannya dengan sektor primer. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif serta analisis inferensial dengan metode regresi spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas pekerja setengah menganggur di seluruh sektor dan sektor primer dipengaruhi oleh efek spasial yang berbeda. Produktivitas pekerja seluruh sektor dipengaruhi oleh spillover effect dari variabel independen, sedangkan pada sektor primer dipengaruhi oleh spillover effect variabel independen dan efek spasial variabel dependen. Produktivitas pekerja di seluruh sektor lebih dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dibandingkan tingkat kesehatan, sedangkan di sektor primer lebih dipengaruhi oleh tingkat kesehatan dibandingkan tingkat pendidikan. Tingkat upah dan tingkat investasi berpengaruh positif baik pada seluruh sektor maupun sektor primer. Penelitian ini merekomendasikan pemerintah untuk merevitalisasi sektor primer demi pengintegrasian perubahan struktur ekonomi serta meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan investasi demi peningkatan produktivitas.

Aplikasi Regional Sustainable Account (RSA) pada Keberlanjutan Perkotaan di Kalimantan Timur

Penulis: Margiyono

Abstrak:
Perkembangan kota-kota di Provinsi Kalimantan Timur dipengaruhi oleh anugerah sumber daya alam yang dimiliki wilayah itu. Saat ini, perkotaan di Kalimantan Timur menghadapi permasalahan pengangguran, lahan kritis, tingginya kriminalitas, dan kecelakaan lalu lintas. Hal itu menunjukkan bahwa perkotaan di Kalimantan Timur menghadapi permasalahan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini sangat menarik untuk dilakukan penyelidikan dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, studi ini menerapkan penilaian pembangunan berkelanjutan yang lebih komprehensif yang disebut Regional Sustainable Account (RSA). RSA adalah teknik perhitungan pembangunan berkelanjutan yang menggabungkan tiga perhitungan sekaligus yaitu perhitungan ekonomi, perhitungan lingkungan, dan perhitungan sosial. Pendekatan ini hasil modifikasi Location Quotient (LQ) yang dikombinasikan dengan Geographical Information System (GIS). Hasil studi menunjukkan bahwa pembangunan di perkotaan Kalimantan Timur mengalami ketidakseimbangan antardimensi; ekonomi, lingkungan, dan sosial. Diketahui pula bahwa perkotaan di Kalimantan Timur termasuk pada klasifikasi almost sustainable sampai dengan chronic unsustainable. Rekomendasi hasil studi untuk para pembuat kebijakan pembangunan daerah hendaknya melaksanakan pembangunan dengan prinsip keseimbangan untuk semua dimensi. Pembangunan kota yang sustainable membutuhkan upaya untuk mengurangi jumlah pengangguran, meningkatnya kriminalitas, banyaknya kecelakaan lalu-lintas, dan tingginya perceraian. Akhirnya, upaya merespons dengan segera berbagai isu unsustainability adalah bagian dari usaha untuk menghindari efek berantai yang lebih serius.

Pendekatan Eko-Habitat sebagai Strategi untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Pertanian

Penulis: Priyaji Agung Pambudi

Abstrak:
Kemiskinan menjadi isu yang terus diperbincangkan di seluruh belahan dunia, yang harus diselesaikan pada tahun 2030. Kemiskinan bersifat multi dimensi dan membutuhkan partisipasi dari semua pihak untuk menyelesaikannya. Kemiskinan berimplikasi pada terjadinya kerusakan lingkungan akibat akses sumber daya alam yang dilakukan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip eko-habitat (mengintegrasikan aspek ekonomi dan ekologi) di kawasan pedesaan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus melestarikan lingkungan. Penelitian dilakukan dengan mixed method melalui observasi, wawancara, dan kajian pustaka. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 68 persen responden pernah melakukan tindakan yang mengarah pada perusakan lingkungan; 72 persen mengetahui bahwa tindakannya memiliki konsekuensi terhadap kepunahan organisme. Sementara 57 persen menyatakan hal tersebut dilakukan karena tidak ada pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di sisi lain, 100 persen responden setuju dengan strategi pelestarian lingkungan dengan memanfaatkan jenis-jenis organisme yang bernilai ekonomi. Pengelolaan lahan berbasis kesesuaian ekologis memberikan nilai produksi yang paling optimal. Pola pengelolaan dan jenis lahan yang justru memberikan nilai produksi yang sangat kecil, karena tingginya biaya tanam, serangan organisme pengganggu tanaman, dan pengendalian yang tidak ramah lingkungan. Perlu diutamakan pengelolaan lahan berbasis kesesuaian ekologis untuk memberikan nilai ekonomi dan ekologi yang tinggi. Tentunya prinsip ini memiliki banyak manfaat di antaranya menyerap CO2, menyerap, dan menyimpan air, menyediakan habitat organisme, dan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Pada akhirnya dengan pola pemanfaatan lahan tersebut masyarakat memiliki rasa kepemilikan terhadap ekosistem alam dan lingkungan, sehingga mereka memiliki kemauan untuk menjaga dan melestarikannya.

Vol. 10 / No. 1 - Juni 2019

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia Berdasarkan Indeks Komposit Pertumbuhan Inklusif dan Faktor yang Memengaruhinya

Penulis: Saputri Kusumaningrum

Abstrak:
Pada tahun 2016, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tinggi di beberapa provinsi di Indonesia ternyata diikuti pula ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan penganggurannya yang tinggi, seperti di Papua, Gorontalo, dan Sulawesi Tenggara. Kondisi tersebut tentu saja belum sesuai dengan konsep pertumbuhan inklusif, di mana dalam mencapai pertumbuhan ekonomi maka seluruh lapisan masyarakat harus ikut serta dalam prosesnya dan dapat menikmati hasilnya. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat capaian pertumbuhan inklusif provinsi di Indonesia pada tahun 2016 dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi capaian tersebut. Pendekatan penelitian menggunakan 2 metode, yaitu indeks komposit pertumbuhan inklusif yang diadopsi dari McKinley (2010) dan regresi berganda untuk menjawab terkait faktor-faktor yang memengaruhinya. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Kesehatan, dan Bank Indonesia. Hasil analisis menujukkan bahwa ternyata belum ada provinsi di Indonesia yang memiliki capaian pertumbuhan inklusif berkategori unggul (nilai indeks: 8-10) selama tahun 2016. Sebagian besar provinsi di Indonesia mencapai pertumbuhan inklusif dengan kategori memuaskan (nilai indeks: 4-7) dan terdapat dua provinsi yang memiliki kategori tidak memuaskan (nilai indeks: < 4), yaitu Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur. Selain itu, penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan inklusif provinsi di Indonesia menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pembentukan modal tetap bruto, keterbukaan perdagangan, dan rasio kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap PDRB memengaruhi pertumbuhan inklusif.

Efek Spillover dari Foreign Direct Investment (FDI) terhadap Produktivitas Tenaga Kerja: Studi pada Sektor Manufaktur Indonesia

Penulis: K. Riesta

Abstrak:
Meskipun perhatian terkait manfaat foreign direct investment (FDI) terhadap produktivitas semakin berkembang, masih sedikit penelitian yang menguji pengaruh FDI spillovers terhadap produktivitas tenaga kerja pada perusahaan domestik di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tiga hal. Pertama, menguji pengaruh FDI spillovers terhadap produktivitas perusahaan domestik. Kedua, menginvestigasi dampak jangka pendek dan jangka panjang dari FDI spillovers terhadap produktivitas perusahaan domestik. Ketiga, menelaah lebih dalam dampak dari FDI spillovers terhadap produktivitas perusahaan domestik pada kelompok industri yang berbeda berdasarkan intensitas faktor produksinya. Penelitian ini menggunakan mikro panel data yang mencakup kurang lebih 20.000 perusahaan industri manufaktur sedang dan besar tiap tahunnya pada tahun 2010-2014. Hasil estimasi menunjukkan bahwa, di industri yang sama, horizontal spillovers memiliki pengaruh negatif terhadap produktivitas perusahaan domestik di jangka pendek namun positif pada jangka panjang. Hasil estimasi juga menunjukkan bahwa, di industri yang berbeda, backward spillovers berdampak negatif terhadap produktivitas perusahaan domestik. Selain itu, FDI Spillovers memengaruhi produktivitas perusahaan domestik dengan lebih efektif ketika industri tersebut capital-intensive. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan pentingnya mempertahankan perspektif jangka panjang terhadap perusahaan investasi asing di Indonesia, dan pemerintah perlu untuk menstimulasi kebijakan yang dapat meningkatkan kapasitas perusahaan domestik dalam memasok barang setengah jadi dan barang modal ke perusahaan asing di pasar hilir dengan cara memotong kesenjangan teknologi antara perusahaan asing dan domestik.

Analisis Faktor Inflasi Bulanan Provinsi Banten 2011-2017

Penulis: Euis Naya Sari

Abstrak:
Perkembangan tingkat perekonomian dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah inflasi. Sementara itu tingkat inflasi sendiri banyak dipengaruhi oleh beberapa variabel, seperti pengeluaran yang dikelompokkan menjadi berbagai subkelompok. Dengan demikian, pemahaman tentang perkembangan tingkat inflasi sangat penting untuk diketahui oleh pemerintah daerah agar dapat mempertahankan tingkat inflasi dan mengeluarkan kebijakan ketika terjadi masalah. Berkaitan dengan hal itu, penelitian ini bertujuan menganalisis variabel-variabel pengeluaran subkelompok yang berperan dalam menjelaskan tingkat inflasi bulanan di Provinsi Banten. Penelitian ini fokus pada data ekonomi Provinsi Banten tahun 2011-2017, terutama pada Indeks Harga Konsumen (IHK) dari tiga kota besar di Banten, yaitu Serang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon, dengan menggunakan kajian pustaka yang ditunjang dengan analisis deskriptif kuantitatif dan Uji KMO (Kaiser-Meyer-Olkin), Uji Bartlett, serta Analisis Faktor terhadap data sekunder. Dalam analisis faktor digunakan 5 faktor yang berasal dari data inflasi pada 35 subkelompok pengeluaran barang/jasa dengan data series bulanan tahun 2011-2017 (84 bulan). Masing-masing subkelompok terbentuk dari beberapa komoditas yang datanya berasal dari pencatatan harga barang/jasa di setiap minggu atau bulannya. Hasil kajian ini menunjukkan, berdasarkan hasil analisis faktor dari 35 variabel subkelompok yang dipilih, hanya 26 variabel yang dapat dikelompokkan ke dalam 5 faktor, sisanya tidak masuk dalam faktor manapun. Sebanyak 26 variabel tersebut dapat menjelaskan variasi tingkat inflasi bulanan di Provinsi Banten, yaitu sebesar 34 persen. Sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang belum masuk di dalam model. Selain itu, dapat dijelaskan pula bahwa inflasi di Provinsi Banten selama periode penelitian disebabkan oleh demand-pull inflation dan cost-push inflation.

Kerugian Ekologis dalam Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur

Penulis: Margiyono

Abstrak:
Kalimantan Timur adalah salah satu provinsi terkaya di Indonesia yang dikaruniai kelimpahan sumber daya alam. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 1990an hingga tahun 2000an mencapai lebih dari 7 persen per tahun, indeks pembangunan manusia (IPM) tertinggi ketiga di Indonesia, dan indeks kualitas lingkungan juga sangat baik. Namun saat ini, Provinsi Kalimantan Timur mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi hingga -1,28 persen yang dibarengi pula dengan peningkatan kejadian bencana alam. Hal ini menunjukkan indikasi bahwa Provinsi Kalimantan Timur mengalami paradoks kesejahteraan dan kelestarian. Oleh karena itu, tujuan studi ini adalah untuk mengetahui nilai kerugian ekologis, dampaknya terhadap kesejahteraan, dan penyebab kerugian ekologis. Untuk menjawab tujuan itu maka digunakan metode ecological account. Hasil studi menunjukkan bahwa kerugian ekologis tertinggi disebabkan oleh luasnya lahan kritis, kemudian secara berurutan kerugian akibat eksploitasi batu bara, gas bumi, dan minyak bumi. Kerugian ekologis tersebut telah mengoreksi tingkat kesejahteraan sampai 76 persen dari PDRB. Hasil studi lainnya menunjukkan bahwa tingginya kerugian ekologis disebabkan oleh lemahnya peraturan daerah yang berkaitan dengan lingkungan dan penegakan hukum. Akhirnya, studi ini merekomendasikan bagi para pembuat kebijakan bahwa dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur atau daerah lain yang memiliki karakteristik yang sama maka perlu merehabilitasi lahan kritis untuk aktivitas yang produktif, diikuti dengan transformasi struktur ekonomi yang lebih berorientasi pada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, serta melakukan revisi peraturan daerah tentang lingkungan dengan menerapkan pendekatan insentif dan disinsentif.

Model Sistem Dinamis: Simulasi Formulasi Kebijakan Publik

Penulis: Lesmana Rian Andhika

Abstrak:
Model Sistem Dinamis dapat menjadi alat pendukung pengambilan keputusan praktis yang memungkinkan untuk menguji berbagai skenario formulasi kebijakan. Penelitian ini berfokus untuk menggambarkan Model Sistem Dinamis formulasi kebijakan dalam sebuah simulasi, tujuan dari penerapan model tersebut untuk mengamati berbagai struktur yang kompleks, dan mungkin memengaruhi tujuan berdasarkan fenomena masalah yang teridentifikasi. Selain itu, Model Sistem Dinamis dapat melihat perubahan perilaku kebijakan dan memungkinkan skema umpan balik untuk memberikan arus informasi merancang formulasi kebijakan yang lebih kompleks. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan meta-data-analysis, bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan secara sistematis tentang fenomena tertentu melalui analisis data yang diolah dari data sekunder terpilih. Untuk mengembangkan argumentasi penelitian ini juga merujuk kepada beberapa kasus penelitian terdahulu dan diperlakukan sebagai bukti. Hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa dalam model simulasi formulasi kebijakan dengan sistem dinamis digunakan aspek analysis, planning, dan control. Ketiga aspek ini menyediakan sarana untuk menilai kemungkinan penyebab penyimpangan, menghasilkan berbagai kemungkinan analisis dari berbagai sumber informasi, metode, referensi untuk menetapkan umpan balik dari semua analisis yang terkait dalam sistem dinamis. Dengan demikian memberikan peringatan dini tentang perlunya tindakan lebih lanjut, namun dari ketiga aspek tersebut mungkin menimbulkan efek, perubahan dan penyimpangan satu bagian dari sistem, dan sering berbeda dari pada yang dimaksudkan. Untuk itu penyimpangan memberikan sinyal untuk analisis tambahan, apakah kebijakan/strategi telah diterapkan secara efektif.

← Sebelumnya 1 2 3 Selanjutnya →

TENTANG PUSAKA

ANALIS LEGISLATIF

PRODUK

E-JOURNAL

HUBUNGI KAMI

Gedung Nusantara 1, Lantai 2, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715409 / 5715245 - Fax. 021-5715245