Penulis: Dinna Wisnu
Abstrak:
Ketahanan pangan adalah isu strategis bagi negara-negara ASEAN, namun
pencapaiannya masih luput dari tahun ke tahun. Angka kemiskinan,
ketidakmampuan mengakses pangan dan gizi cukup memprihatinkan. Tulisan
ini menyoroti sudut pandang pembuatan kebijakan dan kerjasama antar
pemerintah di bidang pangan yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman.
Model kebijakan dimana pemerintah mengarahkan perhatian pada produsen
melalui subsidi, impor, kuota impor, atau pembangunan lumbung bersama
sebenarnya memperpanjang ketidakcocokan pendekatan kebijakan untuk
produsen dan konsumen, menghambat pengembangan agribisnis, meningkatkan
risiko kenaikan harga pangan dan mendorong petani serta nelayan untuk
meninggalkan pekerjaannya. Diusulkan suatu model kebijakan pangan dimana
kebijakan pangan akan berpusat pada perlindungan lapangan kerja, penyediaan
instrumen kerjasama antar komunitas dan pengembangan kapasitas agribisnis.
Petani, nelayan dan agribisnis perlu diperlakukan sebagai subyek dan diberi
kemampuan inovasi serta infrastruktur untuk berkompetisi dengan baik di
sektor ini.
Penulis: Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.
Abstrak:
Studi ini membahas kondisi dewas ini di Provinsi Kepulauan Riau yang
memerlukan pendekatan yang khusus. Pembahasan dilakukan dengan pendekatan
studi literature dan hasilkunjungan lapangan pada saat penyusunan Rancangan
Undang-Undang Percepatan Pembangunan Provinsi Kepulauan. Penelitian ini
bertujuan melihat lebih lanjut apa yang menjadi kendala yang dihadapi oleh
Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Temuan memperlihatkan terdapat banyak
kendala yang dihadapi oleh provinsi yang berbasiskan kepulauan. Di antaranya,
kondisi geografis yang dihadapi oleh Kepri enyulitkan pembangunan, rendahnya
dana alokasi umum yang diterima, dan kendala pelayanan dalam bidang pendidikan
dan kesehatan. Sehingga diperlukan campur tangan pemerintah pusat untuk
mengatasi hal tersebut, salah satunya dengan bersama-sama Dewan Perwakilan
rakyat mengeluarkan kebijakan khusus guna mempercepat proses pembangunan
di daerah kepualauan.
Kata Kunci: Provinsi kepulauan, keuangan daerah, pelayanan publik
Penulis: Yudha Akbar Pally
Abstrak:
Kerangka hukum internasional telah memberi ruang hadirnya The Guiding Principles
on Business and Human Rights yang menempatkan korporasi sebagai pihak yang
memiliki kewajiban dan tanggung jawab di dalam penghormatan dan penegakkan
HAM dewasa ini. Berkolaborasi dengan peran negara yang sebelumnya telah
berdiri kokoh, korporasi mulai memetakan dan mengarahkan kebijakan mereka
agar seusai dengan kerangka solusi remedy atau penanganan pelanggaran HAM
yang ditawarkan oleh Guiding Principles. Kolaborasi ini harus sungguh-sungguh
dijalani baik oleh korporasi maupun negara itu sendiri. Jika tidak, korporasi akan
menuai kerugian materi dan non-materi yang tidak sedikit dan negara pun akan
menghadapi sanksi internasional.
Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.
Abstrak:
Indonesia telah berhasil mencapai beberapa tujuan yang terdapat di dalam
MDGs. Kendati demikian, masih terdapat beberapa tujuan lainnya yang masih
memerlukan kerja keras dari pemerintah Indonesia. untuk mencapai tujuantujuan
ini, Indonesia membutuhkan bantuan. Tulisan ini mengemukakan bahwa
bantuan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kerjasama internasional
tidak hanya dengan Negara maju akan tetapi juga dengan Negara berkembang
sehingga Indonesia dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut pada tahun 2015.
Kata Kunci: Indonesia, tujuan pembangunan millennium, kerjasama internasional
Penulis: Hariyanto
Abstrak:
ABSTRACT
Aristocrat (priayi) closely related to the attributes of power, wealth, and prestige in the social structure of Java. This paper revisited the relationship between aristocrat-aristocracy and growing corruption, collusion and nepotism (CCN) prior to Indonesian Independence in 1945 to date from socio-culture point of view. The study showed that over those periods, there were relations between the aristocratic attributes of honor, power, and the practice of CCN at Sleman Regency.
Keywords: Priayisme, corruption, collusion and nepotism.
ABSTRAK
Priayi terkait erat dengan atribut kekuasaan, kekayaan dan kehormatan dalam struktur sosial masyarakat Jawa. Tulisan ini menunjukkan hubungan antara priayisme dengan tindak korupsi yang berkembang sebelum kemerdekaan 1945 sampai dengan sekarang dalam sudut pandang sosial budaya. Hasil penelitian di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan yang melekat pada atribut priayi masyarakat Sleman pada berbagai periode terkait dengan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Kata Kunci: Priayisme, korupsi, kolusi, nepotisme.
Penulis: Herlina Astri
Abstrak:
ABSTRACT
Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) in Indonesia should adapt to local situation and characteristics of the human being. This paper aimsat elaborating the implementation and benefits of CSR in Indonesia. The writing process was conducted by consulting a number of sources to draw conclusions. The results showthat the realization of CSR to its surrounding community can be done through a variety of community development programs. It is a new way to fram esustainable benefits of CSR to society maximizing building potential.
Keyword: CSR, Quality of Life, Socio-Economic Welfare.
ABSTRAK
Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia, sebaiknya diadaptasikan dengan situasi dan kondisi lokal karakteristik manusianya. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan lebih jauh mengenai pelaksanaan dan manfaat CSR di Indonesia. Penulisan dilakukan denga nmencari acuan dari berbagai sumber-sumber referensi dan menarik simpulan. Hasilnya menunjukkan bahwa perwujudan CSR terhadap masyarakat sekitarnya dapat dilakukan dengan membuat berbagai program pengembangan masyarakat. Ini merupakan suatu cara baru untuk memberikan manfaat CSR secara berkelanjutan pada masyarakat dengan membangun potensi yang dimilikinya.
Kata kunci: CSR, kualitas hidup, kesejahteraan sosial-ekonomi.
Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.
Abstrak:
ABSTRACT
Nursing in Indonesia began develop into a profession through a National Workshop on Nursing in 1983. Along the times, there is a transfer of nurses, not only work in the country but also abroad. Therefore, ASEAN established MRA on Nursing Services in 2006 as a joint commitment to the ASEAN countries in facilitating the movement of nurses. However, Indonesia, Lao PDR and Viet Nam hasn’t ratified the commitment. On the other hand, many Indonesian nurses are working abroad, especially in ASEAN countries. So the MRA on Nursing Services give impact on nursing Indonesia. This paper would like to analyze the condition of nursing in Indoneia, the regulations related to nursing, main attention the arrangement and impact on nursing services in Indonesia.
Keywords: Nurse, MRA on nursing services, nursing board, nurse’s license.
ABSTRAK
Perawat di Indonesia mulai berkembang menjadi sebuah profesi melalui sebuah Lokakarya Nasional Keperawatan pada tahun 1983. Seiring perkembangan zaman, terdapat perpindahan perawat bukan hanya bekerja di dalam negeri melainkan juga di luar negeri. Untuk mengatur perpindahan perawat, ASEAN membuat kesepakatan Mutual Recognition Arrangement on Nursing Services pada tahun 2006 sebagai komitmen bersama negara-negara ASEAN dalam memfasilitas pelayanan jasa perawat. Namun Indonesia, Laos dan Vietnam belum meratifikasi komitmen tersebut. Di lain pihak, perawat Indonesia banyak yang bekerja di luar negeri terutama di negara-negara ASEAN. MRA on Nursing Services memiliki dampak pada keperawatan Indonesia. Tulisan ini ingin menganalisis kondisi keperawatan di Indonesia, peraturan yang mengatur keperawatan, fokus perhatian dalam MRA on Nursing Services dan dampak MRA on Nursing Services pada profesi perawat Indonesia.
Kata Kunci: Perawat, MRA on nursing services, badan keperawatan, lisensi perawat.
Penulis: Susanto
Abstrak:
ABSTRACT
This paper aims at explaining some factors that led to the practice of underage marriage in Sukabumi West Java. Using qualitative research methods, it was found that the five factors are: the perception on puberty term, sustenance perception, the perception of the age limit of marriage, perceptions about who is more deal to get married first, and perceptions to reduce the economic burden of the family. In addition, the practice of underage marriage that occurred are followed by a variety of issues such as: gender discrimination, divorce, lack of family stability, and parenting mistake. The practice of underage marriage is also reinforced by factors such as religious texts and cultural interpretations adopted by the community.
Keywords: Interpretations of religion, culture patron, puberty, gender discrimination, and divorce.
ABSTRAK
Praktik perkawinan dini umumnya diperkuat oleh penafsiran ajaran agama yang keliru dan budaya yang dianut masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktik perkawinan dini yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Dengan pendekatan kualitatif, ditemukan lima hal pembentuk persepsi masyarakat untuk melegalkan perkawinan dini, yaitu: akil balig, rezeki, batas usia perkawinan, siapa yang lebih ideal untuk menikah terlebih dahulu, dan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Praktik perkawinan ternyata juga menyebabkan terjadinya beberapa masalah sosial lain, yaitu: diskriminasi gender, perceraian, lemahnya stabilitas keluarga, dan pola asuh anak yang kurang baik. Praktik pernikahan dini juga diperkuat oleh faktor budaya dan tafsir agama yang tekstual yang diterima oleh masyarakat.
Kata Kunci: Tafsir agama, patron budaya, akil balig, diskriminasi gender, perceraian.
Penulis: M. Arwan Hamidi
Abstrak:
ABSTRACT
The development of Islamic education, especially in Madrasah or Islamic school is needed to improve the quality of religious education. Madrasah is the representation of an implementation of a devoted Islam (kaffah), because Madrasah is believed to be able to integrate the religion and modern knowledge to the students. The best education will produce the best students too. This is reflected on the activities that students do in education process. The succeed of the school’s principal in managing his educational institution is the key to successfully improve the quality of the school especially to develop human resources.
Keywords: Principal, management, human resources
ABSTRAK
Pengembangan pendidikan Islam, khususnya madrasah diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama. Madrasah merupakan representasi yang mampu mengimplementasikan Islam kaffah, karena madrasah diyakini dapat mengintegrasikan agama dan pengetahuan modern kepada peserta didik. Pendidikan yang terbaik juga akan menghasilkan peserta didik yang terbaik. Hal ini mencerminkan kegiatan yang dilakukan para peserta didik dalam proses pendidikan. Suksesnya seorang kepala madrasah dalam mengelola institusi pendidikannya adalah kunci pokok keberhasilan madrasah untuk menunjukkan kualitas madrasah, khususnya untuk dalam mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM).
Kata Kunci: Kepala madrasah, manajemen, sumber daya manusia.
Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.
Abstrak:
Judul buku : Dialog Paradigma Metodologi Penelitian Sosial
Penulis : Prof. Muslim Salam. Ir., M.Ec., Ph.D
Penerbit : Masagena Press
Tahun : 2011, Cetakan I
Tebal : xxii + 244 halaman
Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.
Abstrak:
Nasabah debitur yang terkena dampak bencana erupsi Gunung Merapi diperkirakan akan mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit. Beberapa kebijakan dan ketentuan telah diberlakukan untuk menangani permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penanganan kredit bermasalah yang dilakukan selama ini sudah memberikan hasil.Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis kuantitatif perbedaan rata-rata dengan uji T berpasangan untuk membandingkan rata-rata dari kondisi kredit bermasalah ketika terjadi bencana alam erupsi Gunung Merapi dan pasca erupsi Gunung Merapi, agar diketahui apakah terdapat pengaruh dari kebijakan yang diberlakukan dalam mengatasi kredit bermasalah akibat erupsi Gunung Merapi. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan-kebijakan tersebut masih bisa diterapkan pada kasus pasca erupsi Gunung Merapi ini, paling tidak secara aplikatif dan evaluatif kebijakan Bank Indonesia tersebut mampu mendorong pemulihan ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah. Sebagian besar penurunan tentu juga dipengaruhi oleh upaya-upaya persuasif oleh bank dan debitur yang kooperatif, dengan tetap mempertimbangkan kondisi debitur (business to business).
Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.
Abstrak:
Obligasi merupakan suatu kontrak utang dari penerbit kepada investor dengan janji akan mengembalikan pokoknya pada waktu yang telah ditentukan. Dan sebagai kompensasinya investor atau bondholder akan memperoleh kupon (bunga obligasi) yang dibayarkan secara periodik. Rating obligasi memberikan informasi dan sinyal mengenai tingkat profitabilitas dan kegagalan utang suatu perusahaan. Pemeringkatan obligasi dilakukan oleh lembaga rating independen, baik yang berskala nasional maupun internasional. Lembaga pemeringkat obligasi memiliki metode tersendiri dalam menentukan peringkat suatu obligasi. Tulisan ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemeringkatan obligasi, baik itu obligasi pemerintah maupun perusasahaan privat. Selanjutnya dipaparkan mengenai dampaknya terhadap pengambilan keputusan yang diambil oleh investor. Untuk menjawab tujuan penelitian tersebut penulis melakukan literature review terhadap berbagai artikel, buku, maupun hasi-hasill penelitian. Dari review tersebut penulis menyimpulkan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian obligasi, baik pemerintah maupun perusahaan privat. Rating obligasi pemerintah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, fiskal, politik, dan sosial seperti tingkat pengangguran. Sedangkan yang mempengaruhi rating obligasi perusahaan terbagi atas dua faktor yaitu faktor-faktor akuntansi dan nonakuntansi. Faktor-faktor akuntansi yang berpengaruh adalah rasio kas, profitabilitas, likuiditas, leverage, growth, dan size. Sedangkan faktor nonakuntansi adalah tingkat jaminan obligasi, singking fund, reputasi auditor, maturity, dan corporate governance. Dampak dari pemeringkatan obligasi pemerintah terhadap perilaku investor terlihat dari meningkatnya jumlah investasi luar negeri. Akan tetapi hal ini tidak berdampak secara signifikan pada perilaku investor perusahaan. Sedangkan pemeringkatan obligasi perusahaan terlihat berdampak secara signifikan terhadap expected return investor.
Penulis: Rafika Sari, S.E., M.S.E.
Abstrak:
Adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas semakin memperkuat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bahwa biaya Corporate Sosial Responsibility (CSR) dimasukkan menjadi biaya perseroan. Peraturan Pemerintah ini mengatur perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang SDA dan/atau berkaitan dengan SDA, khususnya sektor pertambangan yang memiliki potensi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto yang cukup signifikan. Dengan melihat manfaat CSR yang diterima oleh masyarakat sekitar dan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan maka kebijakan insentif perpajakan merupakan suatu alternatif kebijakan untuk menggenjot perusahaan mengalokasikan anggaran CSR kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui realisasi tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh PT. Semen Baturaja dan PT. Bukit Asam, menganalisis dampak implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 terhadap pelaku usaha, dan mengetahui sisi positif dan negatif kebijakan CSR sebagai pengurangan pajak dan strategi dalam pembuatan wacana pemberian insentif perpajakan yang perlu diterapkan di Indonesia, dengan melakukan perbandingan atas kebijakan pemberian insentif perpajakan di negara lain. Metode penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Semen Baturaja dan PT. Bukit Asam telah memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar perusahaan pada Provinsi Sumatera Selatan dan telah mengalokasikan besaran CSR sesuai dengan Permen BUMN. Namun masih banyak perusahaan pertambangan yang menggunakan metode perhitungan besaran CSR yang berbeda-beda. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 saat ini telah dilaksanakan, namun implementasinya akan lebih berdampak positif terhadap peningkatan alokasi CSR bagi masyarakat apabila pemerintah mengatur mengenai minimal besaran dana CSR yang seharusnya dianggarkan oleh perusahaan, pemberlakuan reward dan punishment, pedoman tentang sasaran pelaksanaan CSR dan sektor-sektor yang kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk penggunaan dana CSR dengan jelas. Untuk itu dalam mengimplementasikan kebijakan CSR sebagai pengurangan pajak, pemerintah perlu mempertimbangkan sisi positif dan sisi negatif yang akan dirasakan oleh perusahaan sebagai pemberi manfaat, masyarakat sebagai penerima manfaat, dan bahkan oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan, sehingga kebijakan tersebut diharapkan akan mendorong semakin besarnya alokasi CSR di Indonesia.
Penulis: Muhammad Ilham Riyadh
Abstrak:
Ditinjau dari potensi sumber daya wilayah, sumber daya alam Indonesia memiliki potensi ketersediaan pangan yang beragam dari satu wilayah ke wilayah lainnya, baik sebagai sumber karbohidrat maupun protein, vitamin, dan mineral, yang berasal dari kelompok padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, sayur dan buah, dan biji berminyak. Potensi sumber daya pangan tersebut belum seluruhnya dimanfaatkan secara optimal sehingga pola konsumsi pangan rumah tangga masih didominasi beras. Keanekaragaman konsumsi pangan dan gizi yang sesuai dengan kaidah nutrisi yang seimbang belum terwujud. Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) menghitung angka kecukupan energi penduduk Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tahun 2010, dan (2) menganalisis perencanaan konsumsi pangan ideal bagi Kota Medan tahun 2010-2015 untuk mencapai skor PPH ideal. Angka Kecukupan Energi Rata-Rata Penduduk (AKERP) Kota Medan tahun 2010 adalah Energi sebesar 2.421,94 Kkal dan protein sebesar 74,03 gram di atas kandungan gizi yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan yaitu energi sebesar 2000 Kkal dan protein sebesar 52 gram kapita/hari. Pola konsumsi penduduk Kota Medan adalah pola pangan pokok beras dengan distribusi kelompok padi-padian sebesar 55,07 persen dari total kalori, sedangkan kelompok pangan dengan distribusi kalori terkecil adalah kelompok gula sebesar 1,37 dari total kalori. Perencanaan konsumsi pangan di Kota Medan menuju ideal mengacu pada kondisi harapan secara nasional yaitu skor pola pangan sebesar 95 diharapkan dapat dicapai pada tahun 2015 dengan peningkatan skor PPH sebesar 3,5 poin/tahun. PPH Kota Medan untuk tahun 2010 sebesar 82,50. Dengan komposisi mutu dan skor PPH tersebut, maka dapat dinyatakan pola konsumsi pangan penduduk Kota Medan menyerupai pola konsumsi nasional.
Penulis: Hilma Meilani, S.T., MBA.
Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola perkembangan ekonomi dan ketimpangan ekonomi regional antardaerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Unit analisis adalah kabupaten/kota di Provinsi NTB dengan menggunakan data sekunder periode 2006-2009. Analisis klasifikasi perkembangan ekonomi dilakukan dengan tipologi Klassen, ketimpangan regional dengan indeks entropi Theil, sektor unggulan dengan Location Quotient, dan spesialisasi regional dengan indeks Krugman. Penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Mataram tergolong daerah cepat maju dan cepat tumbuh, Kabupaten Sumbawa dan Dompu tergolong daerah maju tapi lamban tumbuh, Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah tergolong daerah berkembang cepat, serta Kabupaten Lombok Timur, Bima, Lombok Utara, dan Kota Bima tergolong daerah relatif tertinggal. Ketimpangan regional tergolong tinggi, ketimpangan terbesar terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat, dan terkecil di Kabupaten Lombok Tengah. Sektor unggulan Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima, dan Lombok Utara adalah sektor tanaman bahan makanan, Kabupaten Sumbawa Barat unggul pada sektor perdagangan, Kota Mataram unggul pada sektor pengangkutan, Kota Bima unggul pada sektor pemerintahan, sedangkan Lombok Barat tidak memiliki sektor unggulan. Kabupaten/kota di NTB tidak memiliki indeks spesialisasi yang tinggi.
Penulis: Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.
Abstrak:
Rumah dan kelengkapannya merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Sebagai daerah yang sedang membangun, kebutuhan perumahan di Batam cukup tinggi. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan kinerja ketersediaan dan kebutuhan perumahan rakyat, serta kebijakan antisipatif dalam pengembangannya. Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi dan wawancara dengan pakar, serta melalui kajian literatur dan Undang-Undang pendukungnya. Hasilnya menunjukkan bahwa pembangunan perumahan di Batam menunjukkan prospek yang baik. Pemerintah diharapkan mengeluarkan kebijakan dalam hal kemudahan proses pembiayaan dan suku bunga KPR yang kondusif, sehingga mampu mendorong perkembangan ekonomi perumahan, khususnya perumahan tipe menengah dan sederhana.
Penulis: T. Ade Surya, S.T., M.M.
Abstrak:
Pertumbuhan yang cukup baik dan kontribusi yang cukup besar dari sektor industri manufaktur menunjukkan bahwa sektor ini mempunyai peran yang sangat penting dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional. Namun untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan industri manufaktur jauh lebih baik lagi sepertinya akan sulit karena terkendala permasalahan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang belum memadai. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui berbagai permasalahan infrastruktur dan upaya seperti apa yang harus dilakukan dalam membangun dan memperbaiki infrastruktur agar kinerja sektor industri manufaktur dapat meningkat, di samping juga untuk mengetahui hambatan-hambatan lainnya. Metode yang digunakan dalam membahas tulisan ini adalah metode deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder dan publikasi yang ada. Dari hasil analisis diketahui bahwa pembangunan dan perbaikan infrastruktur tidak hanya sebatas pada infrastruktur fisiknya saja, tetapi juga mencakup keseluruhan sistem. Ketersediaan infrastruktur dengan kualitas yang baik dapat memaksimalkan efisiensi biaya dan efektivitas distribusi, serta dapat meningkatkan arus investasi di sektor industri manufaktur. Selain itu, ketergantungan sektor industri manufaktur terhadap impor bahan baku juga harus diatasi dengan memperkuat struktur industri manufaktur.
Penulis: Prof. Lili Romli
Abstrak:
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pasca Orde Baru mengalami perubahan signifikan.
Amandemen UUD 1945 menghasilkan format baru DPR, dimana peranan dan
kewenangan DPR kuat vis a vis eksekutif. Dalam bidang legislasi, menjadi hak
sepenuhnya ada pada DPR. Sebagai pembentuk UU DPR memiliki kewenangan
membuat UU. Dalam melakukan kontrol dan pengawasan dengan sejumlah hak
yang dimiliki secara eksplisit diatur dalam UUD 1945. Dengan ini maka akan
memperkuat mekanisme cheks and balances dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Dengan menyebutkan hak-hak yang dimiliki DPR dalam batang tubuh UUD 1945
semakin menegaskan perlunya fungsi kontrol dan pengawasan DPR atas jalannya
pemerintahan. DPR juga memiliki kewenangan dalam memberikan pertimbangan dan
atau menyeleksi dan memberikan persetujuan atas sejumlah lembaga-lembaga negara
dan pejabat publik.
Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.
Abstrak:
Desa adalah unit pemerintahan yang secara langsung bersentuhan dengan dinamika
masyarakat. Kewenangan Desa atas otonominya memungkinkan Desa untuk
bertanggungjawab dalam mengatur rumah tangganya sendiri bagi kepentingan
masyarakat setempat. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia pun menyusun draft
Rancangan Undang-Undang tentang Desa yang sudah lama menjadi aspirasi dari
desa-desa di Indonesia. Berbeda dengan negara Cina, Cina pada dasarnya tidak
memiliki Undang-Undang khusus yang mengatur tentang desa, namun pemerintah
pusat dan daerahnya selalu memprioritaskan masalah desa hingga Cina memiliki
beberapa desa yang maju. Tulisan ini ingin mengkaji tentang Otonomi Desa di
Indonesia serta langkah yang perlu diperhatikan dan ditempuh oleh pemerintah
pusat dan daerah Indonesia dalam hal penguatan otonomi desa
Penulis: Siti Nur Solechah
Abstrak:
Studi Kedudukan dan Kewenangan Desa Dinas Dan Desa Pakraman di Provinsi Bali
(Desa Ekasari Kecamatan Melaya dan Desa Asah Duren Kecamatan Pakutatan,
Kabupaten Jembrana, Bali) Study on the Position and Authority of Desa Dinas and
Desa Pakraman in the Bali Province (Ekasari Village in Melaya District and Asah Duren
Village in Pakutatan District, Jembrana Municipality, the Bali Province).
Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.
Abstrak:
Optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat ke DPR RI mendatangkan hasil
yang cukup siginifikan, baik yang diterima melalui surat pengaduan masyarakat,
melalui media online dan melalui SMS Aspirasi. Namun demikian kondisi ini tidak
sebanding dengan kemampuan Dewan dalam menindaklanjuti surat pengaduan
masyarakat yang jumlah hingga saat ini masih kurang maksimal. Optimalisasi
tindaklanjut surat pengaduan masyarakat perlu diwujudkan dengan kecepatan
Alat Kelengkapan DPR RI atau membentuk Pansus/Tim untuk memberikan
respon berupa tanggapan atas surat pengaduan masyarakat tersebut.
Penulis: Novianti, S.H., M.H.
Abstrak:
Perjanjian Kerjasama Sosek-Malindo merupakan perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam bentuk kerjasama di bidang sosial dan ekonomi. Perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah atas nama Negara perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan nasional yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Internasional dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yang menegaskan daerah yang memiliki rencana untuk melakukan perjanjian Internaional dengan negara lain harus terlebih dahulu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Pemerintah Pusat). Oleh karena itu pelaksanaan perjanjian kerjasama Sosek-Malindo oleh pemerintah daerah merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.
Abstrak:
Kewajiban pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh advokat telah diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam pelaksanaannya masih minim minat advokat untuk melakukan kewajiban ini beserta pelaporannya. Kajian ini bermaksud untuk mengetahui penyebab pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh advokat masih minim dalam pelaksanaannya. Permasalahan ini dikaji dengan menggunakan konsep bantuan hukum sebagai hak asasi warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan profesi advokat sebagai profesi yang mulia (officium nobile). Dari kajian ini diketahui bahwa rendahnya minat advokat untuk melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum cuma-cuma antara lain disebabkan oleh, bentuk sanksi yang terlalu ringan bagi advokat yang tidak melakukan kewajiban ini; kurangnya sosialisasi mengenai kewajiban pemberian bantuan hukum cuma-cuma dan pelaporannya; serta kurangnya political will dari masing-masing Organisasi Advokat untuk meningkatkan jumlah pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh advokat dalam organisasinya. Berdasarkan analisis maka penulis merekomendasikan dilakukan perubahan dalam UU Advokat yaitu penempatan kewajiban bantuan hukum cuma-cuma pada bab mengenai hak dan kewajiban dan memasukkan pengaturan kewajiban pelaporan pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh advokat ke dalam UU Advokat. Rekomendasi berikutnya adalah perlunya perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma khususnya Pasal 14 yang mengatur mengenai sanksi.
Penulis: Lucky Raspati
Abstrak:
Masuknya seorang ahli ke dalam suatu persidangan perkara pidana sesungguhnya bukan sesuatu hal yang diperbolehkan begitu saja. Hakim sebagai pemegang kekuasaan administratif di pengadilan diberikan kewenangan untuk menerima atau menolak seorang ahli yang ingin memberikan opininya di hadapan persidangan. Hakim bertindak sebagai gate keeper untuk menilai apakah ahli tersebut mempunyai kompetensi atau tidak dalam hal membantu hakim atau juri dalam menemukan kebenaran materiil, sehingga keputusan yang adil bisa ditegakkan. Dalam penelitian ini, fokus permasalahan dibatasi, pertama, apakah pemeriksaan ahli di dalam suatu persidangan perkara pidana sudah sejalan dengan upaya mencari kebenaran materiil? dan kedua, bagaimanakah implikasi pemeriksaan ahli terhadap asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan? Dari hasil penelitian ditemukan fakta-fakta bahwa pemeriksaan ahli dalam suatu perkara pidana tidak sejalan dengan fondasi dasar dan tujuan dilahirkannya keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana, sehingga menjadi tidak mengherankan kalau sekarang ini kehadiran ahli dalam suatu persidangan perkara pidana seringkali tidak membantu hakim dalam menemukan kebenaran materiil. Seiring dengan keadaan tersebut, kehadiran ahli dalam perkara pidana sekarang ini cenderung bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Kondisi itu tentu sangat merugikan bagi terdakwa, JPU maupun Hakim itu sendiri.
Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.
Abstrak:
Keberadaan PRT anak di Indonesia cukup besar. Kondisi ini membuat penulis ingin mengetahui perspektif hukum Indonesia terhadap keberadaan PRT anak. Berdasarkan hasil kajian diketahui bahwa peraturan yang ada saat ini telah melarang mempekerjakan anak sebagai PRT dengan dasar telah terjadi eksploitasi ekonomi. Namun larangan tersebut tidak di indahkan karena ketiadaan sanksi bagi pihak yang melanggar. Oleh sebab itu penulis merekomendasikan supaya dalam RUU PRT dicantumkan larangan mempekerjakan PRT beserta sanksi bagi pihak yang melanggar serta beberapa aturan pendukung lainnya, seperti pengawasan.
Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.
Abstrak:
Penilai Pertanahan memiliki peran penting dalam menentukan ganti kerugian terhadap hak atas tanah, khususnya tanah bagi kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum. Hasil penilaian Penilai Pertanahan digunakan sebagai dasar perhitungan ganti kerugian dalam musyawarah antara Pemerintah dengan pemegang hak atas tanah sebelum ganti kerugian ditetapkan. Sejak pemberlakuan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Penilai Pertanahan memiliki kedudukan dan kewenangan yang lebih kuat dibandingkan dengan pegaturan sebelumnya dalam Perpres No. 65 Tahun 2006. UU memberikan kedudukan yang independen dan profesional. Sedangkan kewenangan Penilai Pertanahan tidak hanya terbatas pada menilai harga tanah, tetapi juga berwenang menilai benda atau bangunan di atas tanah, ruang di bawah tanah, serta kerugian-kerugian sebagai dampak pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Namun, beberapa ketentuan dalam UU tersebut membuka kemungkinan intervensi Lembaga Pertanahan sekaligus mencerminkan tidak adanya transparansi dan menimbulkan ketidakpastian hukum.
Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.
Abstrak:
Perkebunan membutuhkan tanah sebagai modal utama. Lahan yang digunakan untuk perkebunan kadang-kadang dimiliki oleh masyarakat adat selama beberapa generasi. Pembebasan tanah adat untuk perkebunan harus dilakukan dengan konsultasi bersama masyarakat adat. Tapi banyak intrik terjadi selama musyawarah sehingga pengambilalihan tanah adat menyebabkan kerugian finansial kepada masyarakat adat. Bahkan ada tanah adat yang diserahkan langsung oleh aparat kepada investor karena dianggap milik negara. Hal ini terjadi karena tidak ada bukti hukum formal atas keberadaan tanah adat. Untuk mengatasi masalah pembebasan tanah adat, berbagai upaya harus dilakukan, seperti perubahan hukum agraria, merevisi UU No. 18/2004, memberikan bimbingan terhadap masyarakat adat, menerapkan pola yang tidak menyerahkan tanah kepada investor, dan menjatuhkan sanksi terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum.
Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.
Abstrak:
Konsumen mempunyai hak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Hak konsumen ini diatur oleh UUPK. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelian barang/jasa diatur mengenai hak konsumennya. Konsumen perlu dilindungi, hal ini untuk menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Akan tetapi dalam kenyataannya selama ini pelaku usaha tidak memperhatikan hak konsumen. Banyaknya kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sehingga merugikan konsumen. Salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu dengan memberlakukan klausula baku pada perjanjian antara konsumen dengan pelaku usaha. Keberadaan konsumen yang lemah dan juga keberadaan pelaku usaha yang menguasai berbagai sektor menjadikan kedudukan yang tidak seimbang. Perlindungan konsumen di Indonesia mutlak diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menciptakan keseimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen. Upaya peningkatan perlindungan konsumen yaitu dengan melakukan perubahan UUPK, penguatan lembaga perlindungan konsumen, memberikan pendidikan konsumen dan komitmen terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan yang melindungi konsumen.
Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.
Abstrak:
Wacana merger CDMA Flexi dan Esia dirasakan berpotensi untuk menciptakan pengaturan harga yang dapat mengarah kepada distorsi pasar sehingga menimbulkan praktek monopoli di dalamnya yang dapat merugikan konsumen. Peran KPPU sangat dibutuhkan sebagai lembaga pengawas mengingat perlindungan hukum diperlukan karena fenomena globalisasi telah memberikan dampak yang cukup signifikan bagi dunia bisnis khususnya telekomunikasi seluler di Indonesia sehingga tanpa sadar telah menciptakan adanya celah persaingan usaha di dalamnya, mengingat persaingan usaha pada dasarnya merupakan syarat mutlak (condition sine qua non) bagi terselenggaranya ekonomi pasar. Oleh karena itu diperlukan penanganan yang mendalam supaya tidak terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang nantinya dapat menimbulkan kerugian kepada konsumen.
Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., LL.M.
Abstrak:
Penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan oleh 3 instansi yang berbeda-beda yaitu, KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Terdapat perdebatan mengenai legalitas kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa. Dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, Jaksa berpatokan pada dua peraturan hukum yang berbeda, yaitu Ketentuan Peralihan KUHAP dan Penjelasan UU Kejaksaan. Hal tersebut menarik untuk dikaji sebab terdapat waktu berlaku terbatas untuk ketentuan peralihan, dan masih terdapat perdebatan mengenai ketentuan hukum mengikat dari sebuah penjelasan pasal. Artikel ini ditulis untuk mengkaji legalitas kewenangan jaksa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang terletak pada dua peraturan hukum tersebut. Hal tersebut guna menegaskan pijakan yang digunakan jaksa dalam menjalankan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.
Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.
Abstrak:
Dalam mengamankan unjuk rasa, kepolisian memiliki kewajiban untuk menghormati standar dan prinsip HAM. Kajian ini secara khusus membahas mengenai hal itu dan juga menelusuri tentang bagaimana pelaksanaan prinsip dan standar tersebut dalam praktiknya dilapangan. Salah satu kesimpulan dari kajian ini adalah bahwa prinsip dan standar HAM yang wajib dihormati oleh aparat kepolisian terkait pengamanan aksi unjuk rasa, antara lain yaitu: Prinsip kebebasan berpendapat, Prinsip-prinsip yang tertera dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 34/169 tentang Ketentuan Berperilaku bagi Penegak Hukum, serta Prinsip-prinsip Dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum Tahun 1980.
Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.
Abstrak:
Kesehatan sebagai modal pembangunan memerlukan dukungan dari tenaga kesehatan termasuk perawat. Tenaga keperawatan ini merupakan potensi terbesar bagi sumber daya manusia kesehatan, namun eksistensinya belum didukung oleh peraturan perundang-undangan secara komprehensif. Perawat tidak mempunyai jaminan kepastian hukum, perlindungan hukum, tidak diakui secara internasional, dan tidak dapat bersaing dalam perdagangan bebas. Hal ini merupakan konsekuensi belum adanya undang-undang keperawatan. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui perlunya undang-undang keperawatan dan mengetahui norma hukum yang perlu diatur dalam undang-undang keperawatan. Analisis data dan interpretasi menunjukkan bahwa muatan materi undang-undang keperawatan harus jelas dan tegas mengatur sistem pendidikan keperawatan, penyelenggaraan praktik keperawatan, kompetensi (registrasi dan lisensi), serta kelembagaan. Undang-undang keperawatan sangat diperlukan bagi keperawatan di Indonesia, oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat perlu segera membentuk undang-undang keperawatan.
Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.
Abstrak:
Sejak krisis global tahun 2008, perkembangan ekonomi global terutama sektor keuangan menunjukkan perbaikan, termasuk di kawasan ASEAN. Hal ini dapat dilihat dari indikator keuangan beberapa negara ASEAN seperti rasio money supply terhadap PDB, rasio tingkat kredit terhadap PDB, dan rasio investasi terhadap PDB. Peningkatan sektor keuangan juga disertai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN. Berdasarkan fakta ini, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh indikator keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi di lima negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Indikator keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio money supply terhadap PDB, rasio tingkat kredit terhadap PDB, dan rasio investasi terhadap PDB. Dengan menggunakan data panel untuk periode 1990-2010, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua indikator keuangan yang secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di lima negara ASEAN, yaitu rasio money supply terhadap PDB dan rasio investasi terhadap PDB.
Penulis: Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.
Abstrak:
Provinsi Riau dikenal sebagai daerah yang kaya keragaman sumber daya alam namun belum bisa melepaskan diri dari kemiskinan dan ancaman krisis pangan. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui pengaruh antara PDRB, harga beras, dan kemiskinan dengan menggunakan data tahun 2005-2009 dan metode estimasi regresi data panel fixed effect untuk setiap kabupaten/kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara agregat PDRB sektor pertanian dan migas saling bertentangan pengaruhnya terhadap kemiskinan di mana sektor pertanian berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, sektor migas berpengaruh positif terhadap kemiskinan, sementara harga beras berpengaruh negatif terhadap prevalensi kemiskinan. Apabila dilihat per daerah, maka kabupaten yang memiliki tanda fixed effect cross positif di mana PDRB sektor pertanian negatif adalah Kuantan Singgigi, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, dan Kampar.
Penulis: Dr. Suhartono, S.IP., M.P.P.
Abstrak:
Industri konstruksi telah menjadi sektor ekonomi yang penting bagi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Posisinya di tempat ketiga terbesar dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena sektor ini sangat menarik bagi pengusaha jasa konstruksi. Selain itu, produk konstruksi telah menjadi modal aset bagi bangsa, negara, masyarakat, dan menjadi simbol kemajuan bangsa. Besarnya daya tarik sektor ini, mengarah ke kompetisi dan menarik kepentingan antara negara dan masyarakat, antara negara-negara atau antara sekelompok orang di mana hal tersebut pada akhirnya mempengaruhi perkembangan sektor ini. Untuk mengatur hal itu, Indonesia memerlukan penataan sektor, karena perubahan dalam tantangan global, dinamika sosial, dan politik di tingkat nasional harus dikelola dengan baik untuk pertumbuhan sektor konstruksi. Hal ini seharusnya dapat diatur melalui perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kostruksi.
Penulis: Asep Ahmad Saefuloh
Abstrak:
Brain drain merupakan fenomena umum yang terjadi hampir di semua negara, termasuk Indonesia. Masalah ini mendorong Pemerintah untuk melakukan strategi reverse brain yang diimplementasikan ke dalam berbagai kebijakannya sehingga merubah dari brain drain menjadi brain gain. Hal ini diperkuat dengan analisis literatur yang memperlihatkan bahwa memang sedang terjadi gejala brain drain. Untuk itu perlu dikembangkan kebijakan dengan pengembangan sistem inovasi nasional yang didukung dengan peningkatan penelitian dan pengembangan yang dibarengi dengan penciptaan iklim kondusif bagi pengembangan Iptek, dan pendekatan ini perlu disinerjikan dengan perencanaan pembangunan.
Penulis: Riyanto
Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis kinerja dan efisiensi dari industri batik di Kota Pekalongan sebelum dan setelah pelaksanaan Asean China Free Trade Agreement (ACFTA) dan (2) menganalisis faktor yang mempengaruhi efisiensi industri batik di Kota Pekalongan. Penelitian ini menggunakan analisis statistik inferensi untuk menguji perbedaan kinerja dan efisiensi industri batik di Kota Pekalongan sebelum dan setelah pelaksanaan ACFTA. Pendekatan stochastic frontier digunakan untuk menghitung tingkat efisiensi dan analisis multiple regression digunakan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi efisiensi industri batik. Penelitian ini menemukan bahwa setelah pelaksanaan ACFTA, maka (1) profit margin industri batik di Kota Pekalongan turun secara signifikan, (2) efisiensi teknis industri batik di Kota Pekalongan terus melonjak tajam hingga 84 persen (sebelum pelaksanaan ACFTA) menjadi 88 persen, dan (3) faktor yang mempengaruhi efisiensi dari industri batik di Kota Pekalongan adalah paguyuban (mewakili modal sosial), pendidikan (mewakili kualitas sumber daya manusia), dan penggunaan teknologi blower.
Penulis: Galuh Prila Dewi
Abstrak:
Krisis pangan dunia merupakan ancaman bagi semua negara, termasuk Indonesia. Paradigma kebijakan pangan yang diterapkan di Indonesia harus berubah dari ketahanan pangan menjadi kemandirian pangan agar Indonesia tidak tergantung pada negara lain terutama untuk masalah pangan. Salah satu kebijakan yang sesuai untuk untuk diterapkan dalam mencapai kemandirian pangan dan mengantisipasi krisis pangan adalah diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan merupakan suatu proses penganekaragaman pangan atau upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang. Salah satu kendala pengembangan pangan lokal adalah belum dikembangkan produk turunan yang mudah diterima dan dijangkau masyarakat. Selain itu diversifikasi pangan juga terhambat oleh pemikiran masyarakat yang beranggapan bahwa hanya beras makanan pokok mereka. Salah satu cara untuk mengembangkan produk pangan lokal adalah dengan diberikannya insentif bagi perusahaan atau industri pangan yang berbahan dasar pangan lokal.
Penulis: Edi Suharto
Abstrak:
ABSTRACT
In addition to describing the progress and challenges faced by the Family Hope Program (PKH), this paper also aims to explain the theoretical basis of social protection programs that underlie PKH. This paper was based on a series of direct observation combined with a desk review of the CCT implementation unit level and regional centers as well as a focus group discussion with partners/facilitator in the field, experts of PKH, are a coordinator, regional coordinator and RTSM beneficiaries. This study showed that the CCT provide significant support for the poorest households, rumah tangga sangat miskin (RTSM) in order not to “produce” the next generation who were malnourished and uneducated. The program also gave an opportunity for scholars working in the area to engage in these activities. Until2012, PKH absorbed nearly 10,000 young work force as mentors, operators, area coordinators from higher education graduates.
Keywords: The free market, the role of the state, social security, the welfare state.
ABSTRAK
Di samping untuk mendeskripsikan kemajuan dan tantangan yang dihadapi oleh pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH), tulisan ini juga dimaksudkan untuk menjelaskan landasan teoretis program perlindungan sosial yang melatari PKH. Tulisan ini disusun berdasarkan rangkaian pengamatan langsung dan dikombinasikan dengan desk review dari Unit Pelaksana PKH di tingkat pusat dan daerah serta serangkaian focus group discussion (FGD) dengan para pendamping/ fasilitator di lapangan, tenaga ahli PKH, koordinator wilayah, koordinator regional, dan rumah tangga sangat miskin (RTSM) penerima manfaat.Kajian ini menunjukkan bahwa PKH memberikan dukungan yang sangat signifikan bagi RTSM agar tidak “memproduksi” generasi penerus yang kekurangan gizi dan tidak berpendidikan.Program ini juga memberikan kesempatan kerja bagi para sarjana di daerah untuk terlibat dalam kegiatan ini.Sampai tahun 2012, PKH menyerap hampir 10.000 tenaga kerja sarana sebagai pendamping, operator, koordinator wilayah, yang telah diisi oleh tenaga muda lulusan berbagai perguruan tinggi.
Kata Kunci: Pasar bebas, peran negara, perlindungan sosial, dan negara kesejahteraan
Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.
Abstrak:
ABSTRACT
The increase in juvenile brawl aggressively alarming. As it occurred not only in big cities, but also in rural, the acts have become major concern in psychological work. This qualitative study collects data from various mass media reports from 2011 to 2012 in order to determine two major themes that encourage the brawl. There are two reasons to start a brawl: the state of idleness and the feeling of helplessness. The root of aggressive act is suspected to be an indicator for mental disorder. That’s why any intervention is needed to prevent the acts to transform in to serious illness. Character building is believed to be the tool to help students developing resilience and self-control for mentally health self. Students paired in character education are hoped to maintain positive behavior. DPR RI must pull out the Mental Health Act to support the system.
Keywords: Brawl, aggressiveness, mental disorders, character education.
ABSTRAK
Peningkatan perkelahian remaja menunjukkan peningkatan agresivitas, tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga dipedesaan. Hal ini telah menjadi perhatian utama dalam bidang psikologis. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan cara mengumpulkan data dari laporan media massa pada tahun 2011 dan 2012 untuk menentukan tema utama yang mendorong terjadinya perkelahian. Terdapat dua alasan dimulainya sebuah perkelahian, yaitu kemalasan dan perasaan tidak berdaya. Akar dari tindakan agresif diduga menjadi indikator untuk gangguan mental. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah intervensi untuk mencegah perilaku tersebut berubah kearah penyakit yang lebih serius. Character building diyakini menjadi alat untuk membantu siswa mengembangkan ketahanan dan kontrol diri untuk kesehatan mentalnya. Siswa yang diberi pendidikan karakter diharapkan dapat menjaga perilaku agar lebih positif. Di samping itu, DPR RI juga harus segera mengesahkan RUU Kesehatan mental untuk mendukung penanganan kasus tersebut.
Kata Kunci: Tawuran, agresivitas, gangguan mental, pendidikan karakter.
Penulis: Reni Marlinawati
Abstrak:
ABSTRACT
This paper is interpreting the provision of Article 31 paragraph (2), ‘the government shall establish and conduct a national education system’. Method of interpreting Article 31 paragraph (2) is by using the method of socio-historical interpretation. This method is very suitable to the method used in excavating Pancasila by the President Soekarno. The main system in the national education system should be an Islamic education system (Pesantren) and not educational system which brought by colonizers. For a system that brought by the colonizers are not intended for the people of Indonesia, but for the colonizers. Therefore, the founding fathers passed a mandate ofArticle 31 paragraphs (2) that the government shall establish and conduct a national education system which is not discriminatory.
Keywords: Educational system, pancasila-the five principles of Indonesia’s national ideology, boarding Schools of Islamic.
ABSTRAK
Tulisan ini menafsirkan pasal 31 ayat (2) UUD 1945, pada kalimat, “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional”. Metode penafsiran pasal 31 ayat (2) dengan menggunakan metode interpretasi sosio-historis. Metode ini sangat cocok dengan metode yang digunakan dalam penggalian Pancasila oleh Presiden Soekarno. Seharusnya sistem utama dalam sistem pendidikan nasional adalah pendidikan sistem Islam (Pesantren) dan bukan sistem pendidikan yang dibawa oleh penjajah. Untuk sistem yang dibawa oleh para penjajah tidak dimaksudkan untuk rakyat Indonesia, tetapi untuk penjajah. Oleh karena itu, para founding fathers mengamanatkan Pasal 31 ayat (2): Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang tidak diskriminatif.
Kata Kunci: Sistem pendidikan, pancasila, pesantren.
Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.
Abstrak:
ABSTRACT
Islamic Religious Education in Public Schools aims at providing an understanding of religion to students and at the same time instilling the noble values of religion and mold them into a person who believes and fear Allah, as well as noble, critical, independent, innovative, tolerant, and responsible. However, the instructional practices of Islamic religious education in schools are likely more important for the mastery of the teachings of Islam and ignore the cultivation of cognitive values and habituation of students to run the Islam religion. The practice is often judged by the observer of education as a form of fundamental weakness of Islamic religious education in schools, because of Islamic religious education instructional practices for students only produce a “good faith” rather than learners who “righteous and noble.” To overcome the weakness of such Islamic religious education instructional practices, the city of Yogyakarta apply affection-based Islamic religious learning in elementary school, junior high schools, and high school. Affection-Based Islamic Religious Education aims at forming students who believe and fear Allah, as well as with morality in school life, family, community, and the State.
Keywords: Affection, role model, internalization, habituation.
ABSTRAK
Pendidikan Agama Islam di sekolah umum bertujuan untuk memberikan pemahaman agama kepada siswa dan pada saat yang sama menanamkan nilai-nilai luhur agama, serta membentuk mereka menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan mulia, kritis, mandiri, inovatif, toleran, dan bertanggung jawab. Akan tetapi, praktik pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah mungkin lebih menekankan pada penguasaan pengajaran ajaran Islam dan mengabaikan penanaman nilai kognitif dan pembiasaan siswa untuk menjalankan agama Islam. Praktik tersebut sering dinilai oleh pengamat pendidikan sebagai kelemahan mendasar dari pendidikan agama Islam di sekolah, karena praktik pembelajaran hanya menghasilkan “peserta didik yang cerdas” daripada peserta didik yang “berakhlak mulia.” Untuk mengatasi kelemahan tersebut, Kota Yogyakarta menerapkan pendidikan agama Islam berbasis afeksi di jenjang SD, SMP, dan SMA. Pendidikan Agama Islam berbasis afeksi bertujuan untuk membentuk sisway ang beriman, bertakwa, bermoral, di lingkup sekolah, keluarga, masyarakat, dan Negara.
Kata Kunci: Afeksi, keteladanan, internalisasi, habituasi.
Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.
Abstrak:
ABSTRACT
Forest firesthat had occurred in Indonesia often caused smoke hazewhich had a negative impact not only in Indonesia but also in neighboring countries.The negative impact of the smoke haze occurred in the health sector and the environmental, economic, and transportation sectors, as well ascross-border pollution. Strategic policies to reduce these impacts were discussed with an alytical descriptive approach. The study results showed that what has been done is still a forest fire prevention efforts, not much shaped prevention.Thus the efforts and policies were still needed, including preventive conservation efforts, strengthening legal protection an dactive participation of the local government.
Keywords:Forest firesand smokehaze, border regions
ABSTRAK
Kebakaran hutan yang sering terjadi di Indonesia menimbulkan asap kabut yang berdampak buruk tidak saja di wilayah Indonesia tetapi juga sampai ke negara tetangga. Dampak buruk dari asap kabuttersebut terjadi pada sektor kesehatan dan lingkungan, sektor ekonomi dan transportasi, serta menyebabkan pencemaran lintas batas. Kebijakan strategis untuk memininalisir dampak tersebut dikaji dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa hal yang telah dilakukan masih berupa upaya penanggulangan kebakaran hutan, belum banyak berbentuk pencegahannya. Dengan demikian upaya dan kebijakan yang bersifat preventif masih harus ditingkatkan termasuk upaya pelestarian lingkungan, penguatan payung hukum, dan peran serta aktif dari pemerintah daerah.
Kata kunci: Kebakaran hutan, asap kabut, wilayah perbatasan.
Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.
Abstrak:
Judul Buku : Celebrity Culture and the American Dream: Stardom and Social Mobility
Penulis : Karen Sternheimer
Penerbit : Routledge
Tahun : 2011, Cetakan I
Tebal : 304 halaman
Penulis:
Abstrak:
Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.
Abstrak:
Outsourcing menjadi sah pasca keluarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tulisan ini ingin menganalisis posisi pekerja outsourcing dalam Undang- Undang tersebut dari tiga dimensi, yaitu hubungan kerja, serikat pekerja serta konflik industrial dan penyelesaiannya. Dari dimensi hubungan kerja, status hubungan kerja pekerja outsourcing tidak jelas karena perjanjian kerja dibuat antara pekerja dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Telah terjadi inkonsistensi dalam penerapan hubungan kerja dan akan mengurangi hak-hak pekerja.
Penulis: Herlina Astri
Abstrak:
Mengkaji sulitnya untuk memperoleh lapangan pekerjaan, tidak adanya perlakuan yang sama di bidang hukum, dan sejumlah pelanggaran hak-hak yang pro-rakyat, semakin melebarkan kesenjangan sosial yang terjadi. Kondisi tersebut memicu terjadinya konflik baik antar anggota masyarakat, maupun dengan kelompok masyarakat lainnya. Tulisan ini untuk memberikan gambaran mengenai cara-cara yang dapat dilakukan dalam penguatan kearifan lokal agar dapat digunakan untuk penyelesaian konflik-konflik sosial yang terjadi. Penulisan ini menggunakan studi kepustakaan dan interpretasi konsep-konsep yang terkait dengan pemahaman tentang konflik sosial dan kearifan lokal.
Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.
Abstrak:
Merupakan kajian kesehatan masyarakat di Provinsi Maluku Utara yang merupakan wilayah endemis penyakit malaria. Angka kejadian malaria klinis menurun tajam dari 81,3‰ pada tahun 2003 menjadi 38‰ pada tahun 2010. Penurunan angka kejadian yang demikian tajam tergolong luar biasa dan ditengarai sebagai hasil dari pengembangan Malaria Center yang telah berjalan sejak tahun 2003. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Malaria Center dikembangkan. Konsep semacam Malaria Center kiranya dapat ditumbuh-kembangkan, mungkin dengan beberapa adaptasi, di wilayah endemis malaria lainnya.
Penulis: Priadi Surya
Abstrak:
Abstract
Educational supervisor is a professional position that is intended to provide professional development. It is supporting the principals, teachers, and school institutions. Supervisor provides the supervision of academic, administrative and managerial to the education unit. Supervisor is must have the competencies of personality, managerial supervision, supervision of academic, evaluation of education, research and development and social competence. Regional autonomy provides flexibility of creation in school management. Supervisor is assisting the school principal and teachers to develop educational programs that based on their self-environment as well as potential insight of the institution into the international relations. The main model which proposed by the ministry of education in the context of regional autonomy is the School Based Management (SBM) and the implementation of the Education Unit Level Curriculum (EULC).
Keywords: Supervisor, educational supervision, professional, regional autonomy
Abstrak
Pengawas pendidikan adalah posisi profesional yang bertujuan untuk memberikan pengembangan profesional. Hal ini ditujukan untuk mendukung kepala sekolah, guru, dan lembaga sekolah. Pengawas melakukan pengawasan akademik, administrasi dan manajerial ke unit pendidikan. Pengawas harus memiliki kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan dan kompetensi sosial. Otonomi daerah menyediakan fleksibilitas penciptaan dalam pengelolaan sekolah. Pengawas membantu kepala sekolah dan guru untuk mengembangkan program pendidikan yang didasarkan pada diri lingkungan mereka serta wawasan potensi lembaga ke dalam hubungan internasional. Model utama yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan dalam konteks otonomi daerah adalah Manajemen Berbasis Sekolah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kurikulum Tingkat Satuan atau Pendidikan (KTSP).
Kata kunci: Pengawas, pengawasan pendidikan, profesional, otonomi daerah
Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.
Abstrak:
Abstracts
Sectarian conflict has increased in recent years. The Physical and psychological harm is experienced by those who become the victim of violent conflict, especially the children. Government’s handling of the Ahmadiyah conflict seems slow The process of post-conflict rehabilitation of Ahmadiyah children who suffered in various regions, such as by providing facilities for the suffered family felt so less. It gives the impression that the victims get no proper attention from centre and local government. The method used in this paper is literature study, in which the data obtained is from books, articles, newspapers and websites. Government as policy makers has the power to provide protection to citizens who are in conflict situations. A positive process of dialogue must be done between central vs local governments, communities vs governments, and also communities vs communities, so that potential conflict can be anticipated, and therefore the problem can be solved immediately.
Keywords: Child, ahmadiyah, conflict, refugee, violence
Abstrak
Konflik antar umat beragama akhir-akhir ini semakin meningkat, kerugian fisik dan psikis tentunya harus diterima oleh mereka yang menjadi korban kekerasan konflik, terutama anak. Proses rehabilitasi anak pascakonflik yang dialami Ahmadiyah di berbagai daerah, memberikan fasilitas di pengungsian terhadap keluarga juga dirasakan kurang bahkan terkesan dibiarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi pustaka, memperoleh data yang berasal dari buku, artikel, dan berita di surat kabar dan website. Pemerintah sebagai penentu kebijakan tentunya memiliki kekuatan untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara yang berada dalam situasi konflik. Proses dialogis harus terus dilakukan baik antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat dan pemerintah, masyarakat dan masyarakat yang memiliki potensi konflik agar paling tidak konflik tidak muncul tiba-tiba dan segera dapat diatasi.
Kata Kunci: Anak, ahmadiyah, konflik, pengungsi, kekerasan
Penulis: Hubertus Ubur
Abstrak:
Abstracts
This paper aims to address the subject matter, “Why does poverty still exist, while many theoretical and practical efforts put forward to the direction of the solution?.” In connection with the subject matter, the author describes some of the theories of poverty and some examples of poverty reduction. One practical example is taken from the results of field research on community Wudi, West Flores. The authors propose an alternative notion of a process approach in solving the poverty problem. The process approach consists of two things: 1) Active involvement of the poor in the assessment, planning, implementation and evaluation of poverty reduction programs; and 2) Sustainability of a poverty reduction program. Approach made the process so that poverty reduction programs not only shaped “project” alone, so it does not seem as activities just to spend the budget you have available. Philosophical basis of this approach is the concept of man which is a ‘creature is not at all be a’ but ‘a creature that continues to be’.
Keywords: Poverty, a process approach, poverty alleviation
Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk menjawab pokok permasalahan, “Mengapa kemiskinan masih saja ada, sedangkan sudah banyak teori dan upaya praktis yang dikemukakan untuk arah pemecahannya?” Terkait dengan pokok permasalahan tersebut, maka penulis menguraikan beberapa teori-teori kemiskinan dan beberapa contoh penanggulangan kemiskinan. Salah satu contoh praktis diambil dari hasil penelitian lapangan pada masyarakat Wudi, Flores Barat. Penulis mengemukakan sebuah gagasan alternatif yaitu pendekatan proses dalam pemecahan masalah kemiskinan. Pendekatan proses terdiri dari dua hal yaitu: 1) Pelibatan aktif masyarakat miskin dalam asesmen, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan; dan 2) Sustainability sebuah program penanggulangan kemiskinan. Pendekatan proses dilakukan agar program-program penanggulangan kemiskinan tidak hanya berbentuk “proyek” saja, sehingga tidak terkesan sebagai kegiatan sesaat untuk menghabiskan anggaran yang telah tersedia. Dasar filosofis pendekatan ini konsep mengenai manusia yang merupakan ‘makhluk bukan sekali jadi’ tetapi ‘makhluk yang terus-menerus menjadi’.
Kata Kunci: Kemiskinan, pendekatan proses, penanggulangan kemiskinan
Penulis: Hana Nika Rustia
Abstrak:
Judul Buku : Mengukur Kesejahteraan: Mengapa Produk Domestik Bruto (PDB)
bukan Tolak Ukur yang Tepat untuk Menilai Kemajuan?
Penulis : Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fittousi
Penerjemah : Mutiara Arumsari, Fitri Bintang Timur
Penerbit : Marjin Kiri
Tahun: : 2011, catakan I
Tebal: : 180 + XXVIII halaman